MEDAN DELI, POC - Sebagai Pimpinan Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan selalu memberikan pelayanan prima dan menjaga situasi kondusif di wilayahnya melalui anggotanya dilapangan.

Kapolres Belawan juga memberikan himbauan dan Pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang tinggal di Rusunawa Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (23/03/2019).

"Saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Belawan, agar tetap tenang dan tidak terprofokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tegas Kapolres Belawan.

Sambungnya, kita harus sama-sama saling menjaga kerukunan umat beragama agar tidak terpecah belah. Dan seluruh masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas yang sudah kondusif di masing-masing wilayahnya," ucap Ikhwan.

"Di saat jelang Pilpres dan Pileg 2019 pada 17 April nanti, saya harap kepada seluruh masyarakat khususnya diwilayah Polres Pelabuhan Belawan ini kami mengajak masyarakat untuk tetap aman dan kondusif," tandas Kapolres Belawan AKBP Ikhwan Lubis.

Dari pantauan awak media, turut mendampingi Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto dan PJU Polres Belawan, serta personil Polsek Medan Labuhan. (Kinoi)
Share Berita

KISARAN - Caleg dari Partai Perindo melakukan fogging di kelurahan Teladan dan kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Jum'at (22/3/2019). Walaupun dengan teriknya sinar matahari, tidak menyurutkan semangat caleg Partai Perindo terus bergerak dan berjuang untuk meraup suara di pemilu serentak 17 April mendatang.

Kegiatan ini diinisiasi caleg DPRD Kabupaten Asahan dapil 1 untuk wilayah kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat Surya Wardana Tanjung dengan didamping secara langsung oleh ketua DPD Partai  Perindo Kabupaten Asahan Mizanul Akmal Sitorus.

Tujuan kegiatan fogging ini adalah untuk mengantisipasi serta menekan perkembangan serta pertumbuhan nyamuk Aedes Aegepty yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Karena jika musim hujan tiba perkembangan nyamuk ini akan semakin cepat sehingga untuk antisipasi diadakan fogging.

"Kami melakukan fogging di rumah-rumah dan sekitar rumah yang menjadi sarang nyamuk Aedes Aegepty. Nyamuk ini yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan agar perkembangannnya bisa ditekan,kami lakukan fogging demi menjaga agar masyarakat bebas dari demam berdarah," ujar dana.

Perindo melakukan penyemprotan di lima gang pemukiman warga mulai dari gang cempedak, rambutan, pasar bakti, manggis dan melinjo. "Kita mengimbau kepada warga agar tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegepty" tambahnya.

Caleg Dapil 1 wilayah kisaran timur dan kisaran barat Surya Wardana Tanjung menyarankan, agar pemerintah kabupaten melalui instansi terkait agar lebih memperhatikan daerah-daerah yang rawan menimbulkan berbagai penyakit khususnya DBD."

Dilokasi yang sama, wardana mengatakan akan lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat melalui program di bidang kesehatan, ekonomi, serta
pendampingan dan pembinaan-pembinaan untuk masyarakat. Fogging dari Partai Perindo ini dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat serta merata agar warga di setiap kelurahan tersebut tidak terkena demam berdarah ujarnya"

Di tempat yang sama, "Rasiah selaku warga yang sudah tinggal selama 25 tahun di daerah tersebut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo khususnya kepada caleg Dapil 1 Wilayah Kisaran Timur dan Kisaran Barat Surya Wardana Tanjung, karena baru kali ada Caleg yang memberikan fogging gratis di lingkungan tersebut."

"Yang lain datang juga bang  tapi cuma janji saja katanya. Kami suka ada partai yang bisa ketemu langsung dengan masyarakat bahkan Calegnya bisa turun langsung untuk menyapa kami dan peduli. Semoga Partai Perindo bisa mewakili kami warga di sini," tutur Rasiah. (yudi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemandangan sangat miris dan memprihatinkan terpampang saat Pemko Medan bersama Kodam I/BB menggelar aksi bersih-bersih di  Sungai Bedera, Jumat (22/3/2019). Saat pembersihan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin dan Aster Kasdam I/BB  Kol Inf Parluhutan Marpaung dilakukan, tumpukan sampah ditemukan dalam gorong-gorong di Jalan Kapten Sumarsono, persisnya depan pintu masuk Jalan Tol Helvetia.

Guna membersihkan tumpukan sampah tersebut, satu unit long amp loader pun diturunkan. Namun upaya pembersihan sempat terhalanag, sebab bagian gorong-gorong yang terbuka  (bak kontrol) ditutupi teralis besi. Setelah Wakil Wali Kota, Kasdam dan Aster Kasdam berkoordinasi, teralis besi itu pun dibuka dengan menggunakan long amp loader.

Setelah itu long amp loader pun beraksi melakukan pembersihan. Sekali keruk, tumpukan sampah pun terangkat. Selanjutnya sampah langsung diletakkan dalam bak truk milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Setelah beberapa kali, long amp loader melakukan pengerukan barulah ditemukan tilam serta ambal yang sengaja dibuang warga tak bertanggungjawab.

Selain itu juga ditemukan kabel tebal yang panjang dan potongan batang pohon yang selama ini memperparah terjadinya penyumbatan. Proses pembersihan gorong-gorong berjalan dengan lancar di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Tercatat, ada lima truk sampah yang berhasil diangkat dari dalam gorong-gorong tersebut.

Usai dilakukan pengerukan, Wakil Wali kota minta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam parit maupun sungai. Sebab, banyak parit maupun sungai ditemukan dipenuhi sampah sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan yang berdampak terjadinya banjir.

"Kami memohon dengan sangat kepada seluruh warga Kota Medan supaya tidak membuang sampah lagi ke dalam parit maupun sungai. Pasalnya, tindakan itu menyebabkan parit dan sungai tersumbat sehingga berdampat terjadinya banjir. Untuk itu marilah kita wadahi sampah dengan baik dan tenmpatkan di depan rumah, petugas kebersihan akan mengangkutnya,” kata Akhyar.

Sedangkan Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin juga  menyampaikan rasa prihatinnya atas tumpukan sampah dalam gorong-gorong tersebut. Kasdam menegaskan, Kodam I/BB siap membantu Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II dalam menormalisasi Sungai bedera. “Sebagai seorang prajurit yang memiliki tugas menjaga kedaulatan NKRI, TNI juga memiliki tugas membantu pemeritah daerah (Pemda) sebagai Karya Bhakti TNI,” ungkap Kasdam.

Selain Pemko Medan dan Kodam I/BB, aksi bersih Sungai Bedera juga melibatkan  para pelajar, organisasi kepemudaan, sehingga jumlah perserta mencapai 1.750 orang. Sebelum pembersihan dilakukan, lebih dulu digelar apel di halaman Gudang Paragon Jalan Asrama dipimpin Wakil Wali Kota bersama Aster Asdam. Setelah itu seluruh peserta melakukan pembersihan di aliran maupun bantaran Sungai Bedera mulai Perumahan Bumi Asri hingga pintu masuk Jalan Tol Helvetia.

Dikatakan Wakil Wali Kota, aksi bersih-bersih ini merupakan pra normalisasi Sungai Bedera, sebab dalam waktu dekat akan dilakukan normalisasi untuk melebarkan dan mendalamkan kembali sungai tersebut. “Sungai Bedera saat ini mengalami penyumbatan, penyempitan dan pendangkalan yang cukup parah. Insya Allah dalam waktu mendatang, kita akan melakukan normalisasi secara mekanis,” ungkapnya.

Aksi bersih Sungai yang berlangsung hingga pukul 11.30 WIB itu mendapat apresiasi dan dukungan dari warga, salah satunyaFaturahman (38). Dikatakannya, dia sangat mendukung penuh aksi bersih-bersih yang dilakukan Pemko Medan bersama Kodam I/BB tersebut. Termasuk, membongkar bangunan yang didirikan di atas badan maupun sepadan Sungai Bedera. “Saya akan sampaikan kepada pimpinan terkait kantor kita yang dibangun di bantaran Sungai Bedera,” papar Faturahman. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mendampingi Pangdam I/BB M Sabrar Fadillah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menghadiri Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Jumat (22/3/2019) pagi. Apel gelar pasukan tersebut dilakukan guna menyambut Pemilihan Legislatif (Pileg) sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang.
Selain TNI – Polri, apel gelar pasukan dengan tema, “Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri Yang Kondusif’’ tersebut diikuti ribuan pasukan pengamanan terkait lainnya, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Sar Nasional (Basarnas) serta sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat di Kota Medan.
Usai laporan komandan upacara serta pembacaan deklarasi apel pasukan yang diikuti seluruh pasukan apel, Wali Kota bersama Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut selanjutnya berkeliling menghampiri satu-persatu barisan pasukan. Hal itu dilakukan  guna mengetahui dan mendengar langsung kesiapan yang telah dilakukan setiap unsur pasukan pengamanan tersebut.
Pangdam I/BB M Sabrar Fadillah selaku pimpinan apel dalam arahannya mengatakan,  apel gelar pasukan tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. ‘’Sesuai instruksi Menkopolhukam, apel gelar pasukan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Sebab, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Untuk itu, apel gelar pasukan ini dinilai sangat penting agar kita semua siap dalam mengamankan pemilu mendatang,’’ kata Pangdam.
Selain itu Pangdam menekankan, ada beberapa point penting yang harus diingat seluruh pasukan pengamanan dalam menjalani tugasnya, diantaranya agar senantiasa membangun sinergitas TNI-Polri dengan seluruh unsur terkait. Kemudian seluruh pasukan pengamanan harus mampu mengenali, mencari dan menemukan tanda-tanda kerawanan yang mungkin terjadi agar segera ditangani dan dinetralisir.
Pangdam selanjutnya berpesan agar menindak tegas oknum ataupun pihak yang mengganggu kelancaran jalannya pemilu. Terkhusus, bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Pangdam meminta agar memberi dan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Disamping itu juga kepada para tokoh agama, pemuda dan masyarakat untuk ikut berperan serta melindungi dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan tenang tanpa gangguan.
‘’Tugas kita ini berat. Butuh dukungan dari semua pihak untuk ikut serta menjaga keamanan NKRI yang kita cintai ini. Bagi seluruh pasukan yang bertugas harus menyadari  bahwa tugas mengamankan NKRI adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Maka tunjukan loyalitas anda,’’ tegas Pangdam.
Sementara itu, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengapresiasi apel gelar pasukan tersebut. “Apel gelar pasukan ini menjadi catatan bagi seluruh pasukan pengamanan untuk menyadari tugasnya dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Terlebih sebentar lagi seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Medan akan menggelar pesta demokrasi,’’ kata Wali Kota.
Untuk itu, Wali Kota berharap agar seluruh pasukan pengamanan agar dapat menjalani tugasnya dengan penuh  dedikasi, termasuk menjaga kekondusifan, terutama di Kota Medan. ‘’Saya menyadari ini tugas berat bagi seluruh pasukan pengamanan. Namun jadikan tanggung jawab itu menjadi sebuah ibadah yang bernilai pahala. Bertugaslah dengan tulus dan ikhlas,’’ pesan Wali Kota. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Kebingungan dan kepanikan melanda puluhan karyawan di Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara Medan. Bagaimana tidak, hingga saat ini nasib mereka terkatung-katung karena gaji tak kunjung diterima. Permasalahan ini pun disampaikan mereka ke DPRD Medan, Jumat (22/3/2019).

Kunjungan sejumlah karyawan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Medan Drs Henry Jhon Hutagalung di ruangan kerjanya. Pada pimpinan dewan ini, karyawan mengutarakan sekitar 80 orang pekerja di RS Sari Mutiara belum menerima gaji sejak 3 bulan lalu. 

"Karyawan yang terdiri dari tenaga medis, admnistrasi dan cleaning service belum menerima gaji sejak bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2019,'' kata Suhaida, mewakili karyawan.

Parahnya lagi, lanjut Suhaida, pihak manajemen memberikan instruksi lisan agar karyawan tidak bekerja lagi. Alasannya, izin operasional RS Sari Mutiara sudah habis dan tidak diperpanjang lagi. 

"Status kami tidak jelas, apakah diberhentikan atau tidak. Kalau memang dirumahkan harus secara tertulis, bukan lisan. Kalau menunggu rumah sakit beroperasi kembali tentu ada pemberitahuan. Namun kami juga berharap agar gaji sejak Januari 2019 lalu tetap dibayar," pinta Suhaida. 

Sama halnya keluhan yang disampaikan Sri Elfisah, selain tuntutan pembayaran gaji. Elfisah juga berharap ada kejelasan dari pihak manajemen RS Sari Muriara soal kapan beroperasi kembali, sehingga nasib karyawan tidak terkatung katung.
 
"Kami sangat berharap agar pembayaran gaji tetap menjadi prioritas. Kebutuhan keluarga sangat mendesak dan mengharap dari gaji itu," pinta Elfisah dengan wajah memelas agar Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dapat membantu memfasilitasi permasalahan mereka.

Menyahuti keluhan karyawan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menyampaikan, secepatnya akan memfasilitasi pertemuan pihak Rumah Sakit, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, BPJS dan perwakilan karyawan. 

"Minggu depan akan saya undang seluruh pihak terkait hadir disini. Masalah pembayaran gaji akan saya surati pihak RS Sari Mutiara supaya secepatnya dibayar," ujar Henry Jhon.

Dia menegaskan, agar pihak manajemen RS Sari Mutiara segera membayar gaji dan selanjutnya memperjelas status karyawan. "Kalau memang diberhentikan, harus bayar pesangon sesuai ketentuan," sebutnya.

Sama halnya, terkait karyawan yang telah pensiun dari RS Sari Mutiara. Henry berharap supaya ikut diakomodir terkait haknya. "Ada puluhan karyawan yang sudah pensiun namun tidak diperdulikan selama ini. Bagi yang pensiun juga supaya  diberi haknya," imbuh politisi PDI Perjuangan ini. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dinilai kurang tanggap dan lamban sebagai pelayan masyarakat, khususnya untuk mengcover penambahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

Hingga saat ini, dari 80.527 jiwa kuota untuk PBI BPJS, masih 11 ribu jiwa data yang diterima. Kondisi ini menimbulkan kekuatiran, akan kembali terjadi silpa seperti tahun lalu.

Kekuatiran ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Medan, Rajudin Sagala pada media ini, Jumat (22/3/2019).

Menurutnya, kemungkinan akan terjadi kembali silpa sangat besar. Hingga akhir Maret, masih 11 ribu jiwa yang terdata untuk penambahan PBI BPJS. 

"Saya kuatir akan terjadi silpa lagi seperti tahun lalu (2018), dimana saat itu bersisa anggaran Rp 9 miliar lebih. Seharusnya ketika masyarakat sudah mengajukan data untuk mendapat kartu PBI BPJS, segera diproses dan diteruskan ke BPJS,"kata Rajudin.

Politisi PKS ini menaruh heran atas sikap dinkes yang dinilai sangat lamban bekerja. "Uang sudah disahkan melalui badan anggaran DPRD Medan, tapi pelaksanaannya masih rendah. Padahal masyarakat Kota Medan masih banyak yang membutuhkan, karena mereka banyak yang kurang mampu untuk berobat dan tidak mampu mengurus BPJS mandiri yang berbayar setiap bulannya,"ungkap Rajudin.

Meski pihak dinkes hingga saat ini masih membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mendapat PBI BPJS, namun Rajudin pesimis penambahan kuota 80.527 jiwa dapat terpenuhi.

"Beberapa hari lagi Maret berakhir, dan sampai sekarang baru 11 ribu yang terdata. Bagaimana dengan masyarakat lainnya yang sudah mengajukan, apalagi alasan dinkes? Kok masih belum diproses semuanya. Ini jadi pertanyaan besar, sepertinya dinkes kurang tanggap keperluan warganya. Ini perlu jadi catatan besar buat walikota agar dinas terkait sesegera mungkin menindaklanjutinya,"tegas Rajudin.

Sebelumnya, Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi Lubis menyebutkan, hingga saat ini belum mampu memenuhi kuota penambahan PBI BPJS Kesehatan tahun 2019 sebanyak 80.527 jiwa. Hanya 11.000 yang masih diterima datanya.

"Sekitar 11 ribu yang baru masuk datanya. Padahal kuotanya 80.527," ujar Edwin, kemarin di Medan.

Edwin mengatakan, jumlah tersebut masih mungkin berkurang. Tergantung hasil verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) serta BPJS Kesehatan.

"Di Dinsos diverifikasi apakah calon peserta memang layak menerima bantuan tersebut. Di BPJS diverifikasi lagi apakah sudah pernah punya kartu sebelumnya," katanya menambahkan, alokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk menampung masyarakat kurang mampu yang terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Data di 2018, kepesertaan BPJS berjumlah 326.000 jiwa. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia kembali menggelar program menguntungkan konsumennya. Yakni program Harinya cicilan lunas (Harcilnas).

Program yang diberlakukan mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2019 ini memberikan hadiah total 1000 konsumen di seluruh Indonesia. Sementara di Propinsi Sumatera Utara, 9 konsumen sudah mendapat progam Harcilnas dengan pelunasan pembayaran cicilan.

"Setiap bulannya Adira Finance mengundi konsumen yang sudah melakukan register. Pengumuman pemenang dilakukan setiap tanggal 17,"sebut Agus Hartanto, Kepala Wilayah Area Sumatera Bagian Utara Adira Finance di Medan, Kamis (21/3/2019).

Selama periode tersebut, Adira memberikan hadiah kepada 1000 konsumen yang beruntung. Hadiah yang diberikan, berupa pelunasan seluruh sisa pokok pembayaran cicilan, berlaku untuk 250 pelanggan, dan pelunasan satu bulan pembayaran untuk 750 pelanggan.

Pada kesempatan itu, Herry Lim, Head Of Service Sales and Distribution Medan, menambahkan, untuk wilayah Sumut sekitar 5 ribuan konsumen sudah melakukan registrasi melalui aplikasi AKSES Adira Finance ataupun website Adira Finance.

"Pada periode I tanggal 17 Maret lalu, terdapat 100 konsumen berhak mendapat pelunasan seluruh sisa pokok pembayaran cicilan hingga akhir tenor ataupun pelunasan 1 bulan pembayaran cicilan. Di area Sumatera Bagian Utara sendiri, ada 9 konsumen yang beruntung dapat hadiah ini, 3 diantaranya konsumen dari Medan," kata Herry.

Herry memaparkan, untuk mengikuti program Harcilnas, konsumen melakukan registrasi melalui aplikasi Adira. Setiap konsumen baru yang melakukan pembiayaan Adira, baik otomotif maupun non otomotif akan langsung mendapat 50 poin.

"Konsumen yang melakukan repeat order akan dapat poin tertinggi, yaitu 60 poin. Dan seluruh konsumen yang melakukan pembayaran cicilan tepat waktu akan mendapat 10 poin tambahan. Intinya, konsumen yang memiliki catatan baik, berpeluang memenangkan program ini,"pungkas Herry.

Pengumuman pemenang dan informasi lainnya terkait program ini, dapat dilihat di website resmi Adira Finance www.adira.co.id dan melalui aplikasi AKSES Adira Finance atau bisa menghubungi dering Adira Finance di 1500511. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - DPRD Medan telah berkali-kali melontarkan kritikan terhadap manajemen RSU dr Pirngadi Medan (RSUPM). Selain pelayanan kesehatan yang dinilai buruk, kebersihan dan kenyamanan juga tidak terjaga.

Kendati kritikan kerap dilontarkan, namun perbaikan belum juga dilakukan. Teranyar, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin sempat marah saat meninjau ke rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di Jalan Pro HM Yamin, Medan itu.

Namun Ketua Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah menilai, kemarahan walikota sudah sangat terlambat. Pasalnya, persoalan pelayanan sudah sejak bertahun-tahun dulu dikeluhkan.

“Marahnya sudah telat, enapa baru sekarang walikota marah? DPRD Medan sudah beberapa tahun lalu marah melihat kondisi RSUD dr Pirngadi dan pelayanannya yang tidak memuaskan,” kata Bahrumsyah, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, Komisi B yang membidangi kesehatan sudah lama menyampaikan ke Pemko Medan tentang buruknya kinerja di RSUPM. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan untuk perbaikan RS tersebut. “Bisa dilihat rekam jejaknya Komisi B DPRD Medan beberapa tahun belakangan yang menyoroti kinerja RSUD dr Pirngadi Medan,” ujarnya.

Politisi PAN ini memaparkan, anggaran-anggaran untuk kemajuan RS milik Pemko Medan itu sudah disetujui. Pinjaman daerah dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga sudah dibuat Perda-nya. Namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Pemko Medan.

Selain itu, RSUPM sudah sudah disahkan jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya, bisa berorientasi bisnis, namun tidak meninggalkan prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Sayangnya, pelayanan kesehatan masih tetap buruk di sana.

“Bagaimana bisa benar, kalau dewan pengawas dilakukan pemerintah kota, Sekda dibuat sebagai pengawas,” kritik Bahrumsyah.

Selayaknya, lanjut Bahrumsyah, Pemko Medan menempatkan orang-orang profesional dalam mengelola rumah sakit tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa memahami pengelolaan rumah sakit dengan benar.

“Kita lihat, hampir seluruh RS di Medan ini penuh dengan pasien, namun di RSUD dr Pirngadi hanya 40 persen bisa memenuhi. Jadi wali kota hari ini marah-marah, sudah terlambat. Selama ini kemana wali kota kita,” kritiknya lagi.

Ditambahkannya, kondisinya sekarang di RSUPM ada 700 tenaga honor, namun hanya 200-an tenaga medis. Sedangkan selebihnya tenaga administrasi. Dokter banyak yang paruh waktu. "Pembangunan lebih banyak diarahkan ke fisik bangunan bukannya perbaikan SDM," kata Bahrumsyah seraya meminta agar walikota jangan sekedar marah saja. Namun harus dilakukan evaluasi dan melakukan langkah strategis terhadap perbaikan RSUPM.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH marah saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan. Berbagai masalah didapati, mulai dari seprai kotor, pelayanan buruk dan lainnya.

Peninjauan walikota dalam rangka mengetahui kesiapan rumah sakit yang berdiri sejak 11 Agustus 1928 itu, menjadi tempat digelarnya bakti sosial operasi hernia massal yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musaddad Nasution menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut dari Komite I Badekanita Beru Sitepu beserta rombongan di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019) pagi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penggunaan dana kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.  
Musaddad mengatakan, Pemko Medan siap berbagi informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh anggota DPD RI beserta rombongan yang hadir dalam kunjungan tersebut. Sebab, Pemko Medan sebagai pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan progress kerja yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
‘’Pemko Medan menyambut baik kedatangan setiap anggota dewan yang melakukan kunjungan kerjanya ke sini (Pemko Medan).  Oleh karenanya hal-hal yang menjadi kebutuhan informasi dapat sama-sama kita sharing sebagai bahan masukan bagi kedua belah pihak. Sebab, melalui diskusi yang kita lakukan hari ini semata untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ kata Musaddad.
Ada beberapa point yang dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya pelaksanaan dan pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Musaddad, Kota Medan sesuai UU, penyebutan desa telah diganti menjadi kelurahan. Untuk itu, desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, memiliki kewenangan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan pihak kecamatan.
Selain itu, alokasi anggaran yang dikelola oleh kelurahan digunakan untuk seluruhnya demi kepentingan bersama. Artinya penggunaan dana desa yang ada ditujukan semisal pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Disamping itu, dana desa juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Atas dasar itulah, Musaddad mengungkapkan, guna meningkatkan kapasitas, Pemko Medan telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh lurah se-Kota Medan. Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman agar seluruh aparatur perangkat baik di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengelola anggaran dengan benar sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
‘’Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah melakukan pembinaan dan pelatihan  kepada seluruh seluruh lurah agar terlatih dalam mengelola anggaran sesuai aturan. Sebab, Wali Kota tidak ingin ada perangkat daerah yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan,’’ ungkap Musaddad.
Sementara itu, anggota DPD RI Komite I Badekanita Beru Sitepu mengucapkan terima kasih atas sambutan baik yang diberikan Pemko Medan. Dikatakan Badekanita, kedatangannya bersama rombongan guna mengetahui sekaligus melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam mengelola anggaran desa di lingkungan Pemko Medan.
‘’Saya merasa senang atas kemajuan dan pengendalian yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Jangan sampai dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kabar baik ini akan saya sampaikan ke pusat. Selain itu, semua saran yang disampaikan dalam pertemuan kita hari ini,  akan kami bahas dan tindaklanjuti dalam rapat dewan nanti,’’ kata Badekanita.
Terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang, Badekanita berharap Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Medan untuk lebih gencar mensosialisasikan gelaran pesta demokrasi tersebut. ‘’Saya berharap tingkat pastisipasi masyarakat di Kota Medan dalam pemilu nanti dapat melonjak naik,’’ harapnya.(rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk segera melaporkan harta kekayaannya masing-masing kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, masih ada pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya tersebut.
Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika membuka kegiatan Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan, ternyata dari 206 pejabat yang wajib melaporkan hanya 80% saja yang melakukannya.
"Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sukar, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus  melaporkan harta kekayaannya,” kata Wakil Wali Kota seraya menunjukkan formulir LHKPN miliknya yang telah diisi.
Apalagi jelas Wakil Wali Kota, BKD & PSDM Kota Medan telah menyediakan waktu selama 3 hari mulai 20-22 Maret untuk melakukan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Oleh karenanya Akhyar minta waktu yang tiga hari tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tak ada lagi pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak melaporkan harta kekayaan masing-masing.
“Melaporkan harta kekayaan itu merupakan kewajiban. Saya berharap tahun ini 100% pejabat di lingkungan Pemko Medan yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Jangan sampai ada lagi pejabat yang tidak melaporkannya, sebab itu akan menimbulkan tafsir liar dari KPK,” pesannya.
Sebelumnya, Kepala BKD &PSDM Kota Medan  Muslim Harahap dalam laporanya menjelaskan,  seluruh pejabnat di lingkungan Pemko Medan wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Meski wajib namun masih ada juga pejabat yang belum melaporkannya.
“Tahun 2017, hanya 80% dari 206 pejabat yang wajib melaporkan mengisi LHKPN guna melaporkan harta kekayaannya. Artinya, ada 20% pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu tahun ini, kita harapkan sleuruh pejabat harus melaporkannya,” ungkap Muslim.
Guna memudahkan para pejabat melaporkan harta kekayaan masing-masing, Muslim pun telah menurunkan sejumlah anggotanya untuk membantu mengisi formulir LHKPN selama tiga hari. "Kita tunggu selama tiga hari ini, sehingga dalam bulan ini juga seluruh laporan harta kekayaan pejabat selesai 100%,” harapnya.
Pembukaan kegiatan penyusunan LHKPN ditandai dengan penyerahan LHKPN milik Wakil Wali Kota yang dilakukan langsung orang nomor dua di Pemko Medan itu kepada Kepala BKD & PSDM Kota Medan. Kegiatan pengisian LHKPN itu dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. (rel)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.