MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH  melakukan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB  Kesehatan Medan tahun 2018 di Gedung Dharma Wanita Jalan Sei Rotan Medan, Rabu (12/12/2018). Kegiatan yang digelar hasil kerjasama  TP PKK  Kota Medan dengan lintas sektoral Dinas Kesehatan  Kota Medan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP &KB)  itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mempercepat proses operasional pelayanan KB.

Melalui momentum pencanangan ini, Wali kota berharap dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kelahiran dan kematian bayi serta ibu melahirkan. Itu sebabnya  Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan merupakan salah satu agenda kegiatan yang telah diprogramkan oleh  TP PKK dan Pemko Medan sebagai wadah menyikapi dan menampung berbagai perubahan maupun tingkat kebutuhan yang terus berkembang dalam gerakan PKK.
               
“Melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan ini kita juga masih memerlukan upaya kongkrit dalam memberikan kontribusi yang nyata terhadap cakupan pelayanan KB dan kesehatan yang telah dilakukan melalui Kelompok Dasawisma, Posyandu, Pos Pembantu KB Desa (PPKBD) Sub Pembantu KB Desa (Sub PPKBD), Puskesmas maupun lainnya, terutama yang diprioritaskan  kepada keluarga prasejahtera,” kata Wali kota.
            
Di samping itu melalui kegiatan Kesatuan GerakPKK-KB-Kesehatan, Wali Kota berharap dapat juga meningkatkan peran serta pria dalam program KB serta keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat sekaligus meringankan beban keluarga dalam mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan sesuai prioritas masalah yang ada dengan memperhatikan  potensi dan keanekaragaman.

“Saya berharap Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dapat menjadi acuan dalam menindaklanjuti berbagai kegiatan PKK, KB dan Kesehatan. Dengan demikian Kota Medan tidak mengalami ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi motor penggerak partisipasi semua pihak dalam wadah pembinaan bagi instansi pemerintah, khusus OPD di lingkungan Pemko Medan, seasta, organisasi masyarakat maupun instansi sektoral,” harapnya.

Dihadiri Dandim 0201/BS Kol Inf Yuda Rismansyah, AKP Uli Lubis mewakili Kapolrestabes Medan, Wakil I Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani Lubis, Kadis PP & KB Kota Medan dr Edwin Effendi MSc, sejumlah pimpinan OPD, camat dan lurah beserta unsur TP PKK Kota Medan, Wali Kota selanjutnya menyampaikan  terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak  yang mendukung sehingga pencanangan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan  dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan bersama. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC- Sekretariat DPRD Medan menggelar kegiatan seminar sehari dengan mengambil tema "Memilih Wakil Rakyat Yang Menjadi Dambaan Masyarakat Kota Medan" di Medan Club, Jalan R.A Kartini, kemarin (11/12/2018).

Namun dari 50 anggota DPRD Medan hanya 8 orang anggota dewan yang terlihat hadir. Diantaranya, Bahrumsyah, Ahmad Arif, Zulkarnain Yusuf, ketiganya berasal dari Fraksi PAN.

Ada juga Herri Zulkarnain dan Burhanuddin Sitepu dari Fraksi Demokrat. Wong Cung Sen (Fraksi PDI Perjuangan),  Muhammad Nasir (Fraksi PKS) dan Sabar Sitepu (Fraksi Golkar).

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan sejatinya kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir.

"Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ini," ucapnya. 

Acara ini dibuka oleh Wakil Kota Medan Drs H. Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ikhwan Habibi.

"Tahun 2019 merupakan tahun politik yang tentunya dipenuhi dengan berbagai peluang dan tantangan yang tidak mudah agar kontestasi politik bisa berjalan lancar. Telah banyak analisis dan prediksi yang meramalkan tahun depan akan menjadi tahun banyak riak dan gelombang. Maka perlu berbagai upaya antisipasi dan peningkatan kewaspadaan sedari dini agar tidak kecolongan, mulai menjembatani kepentingan rakyat agar tetap menjadi subjek dalam pembangunan bukan menjadi objek,"kata walikota dalam pidato tertulisnya.

Menyoal minimnya kehadiran dewan, Ketua panitia yang juga merupakan Kabag Fasilitas Anggaran dan Pengawasan Sekretariat,Yuslizar Usman menyebutkan, pihaknya sudah menyebarkan undangan elaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut.

Selain anggota DPRD Medan, acara ini juga dihadiri sejumlah undang antara lain, akademisi, birokrasi, mahasiswa, LSM, Tokoh Masyarakat, dan lainnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu sebagai pembicara Khairul dari Universitas Negeri Medan dan Warjio dari Universitas Sumatera Utara. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Baru 7 bulan pengelolaan sampah ditangani pihak kecamatan, kini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan akan mengambil alih kembali.

Sementara berdasar evaluasi Komisi A DPRD Medan pada belasan kecamatan, diketahui permasalahan tak terangkutnya sampah karena minim transportasi dan sumber daya manusia (sdm).

Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Muhammad Nasir menilai peralihan DKP ke kecamatan untuk pengelolaan sampah masih setengah hati. 

"Setelah kita evaluasi, masalah di kecamatan bukan karena tak serius melakukan pekerjaan. Tapi tranportasi dan sdm minim, ini makanya kita sebut setengah hati DKP mengalihkan pengelolaan sampah ke kecamatan,"kata M Nasir saat memimpin rapat dengan Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia dan Medan Selayang, di ruang rapat, Rabu (12/12/2018).

Politisi PKS ini meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) agar mengevaluasi kembali kebijakannya yang telah mengambil alih kembali pengolahan persampahan dari pihak kecamatan.

Menurut Nasir, kebijakan mengambil alih pengelolaan persampahan ini perlu dikaji ulang. Sebab bagaimana pengelolaan sampah akan berjalan maksimal jika tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai seperti armada pengangkut sampah.

"Sampah harus ditangani secara serius, jika tidak akan menjadi ancaman bagi kita, sebab pengelolaan sampah tidak berbanding lurus dari pendapatan yang diperoleh,"ujar legislator dapil Medan Utara yang kembali ikut bertarung merebut kursi DPRD Medan di pileg 2019 ini. 

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Medan Zulkarnaen Yusuf Nasution mempertanyakan sistem pengelolaan sampah di kecamatan, termasuk retribusi sampah yang dikutip dari masyarakat. Sebab baru 7 bulan diserahkan kepada pihak kecamatan lalu diambil kembali oleh dinas DKP.

"Baru 7 bulan dikelola kecamatan, sudah diambil kembali oleh DKP, ini menunjukkan kecamatan masih belum mampu mengelola persampahan,"ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menjawab pertanyaan dewan, Camat Medan Johor Ali Hanafiah mengatakan, kendala yang dihadapi ada pada kendaraan, dimana kendaraan yang diberikan 80 persen tidak laik jalan.

"Kalau untuk wajib retribusi sampah (WRS), tidak ada masalah, semua terpenuhi 100 persen," ungkap Ali

Pernyataan serupa juga dikatakan Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting, dimana dari 8 mobil pengangkut sampah 3 tidak bisa pakai alias rusak berat.

Sementara, Camat Medan Polonia Agha Novrian mengatakan, selain persoalan armada, pengelolaan sampah masih belum sepenuhnya diserahkan pengelolaan kepada kecamatan.

"Petugas kebersihan seperti mandor dan lainnya masih dibawah kendali DKP, belum 100 persen pengelolaan sampah berada ditangan kecamatan," tandas Agha. (maria)
Share Berita

MEDAN,  POC- Komisi C DPRD Medan merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengevaluasi kerjasama pengelolaan Pasar Pringgan dengan PT Parbens. Pasalnya selama hampir setahun dikelola pihak ketiga, banyak permasalahan dialami pedagang.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (rdp) Pasar Pringgan yang dihadiri Asisten Umum Pemko Medan Ikhwan Habibi Daulay, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Rusdi Sinuraya dan pedagang, Rabu (12/12).

"Menurut kita (DPRD) Pemko harus evaluasi PT Parbens, sesuai dengan rekomendasi kita pada 2017 lalu, pengelolaan Pasar Pringgan dikembalikan ke PD Pasar,"kata Boydo yang hanya didampingi satu anggota Komisi C, Jangga Siregar.

Selain itu, diketahui banyak masalah-masalah baru yang timbul sejak PT Parbens mengelola. Seperti banyaknya kutipan pada pedagang dengan alasan pembayaran fasilitas dan sewa kios yang tak sesuai perda.

"Perpanjangan masa sewa pedagang tak dikasi, kalau tidak menyelesaikan pembayaran yang diminta PT Parbens. Jadi itu harus dievaluasi, apakah PT Parbens layak mengelola Pasar Pringgan,"bilang politisi PDI Perjuangan ini seraya menyebutkan, dari royalti Rp 1,6 miliar yang harus diberi ke Pemko Medan, PT Parbens baru membayar Rp 800 juta.

Dalam pertemuan itu, Jangga Siregar meminta agar PD Pasar secepatnya memberi surat edaran kepada pedagang dan menjelaskan apa saja pungutan yang diperbolehkan. "Jika ada pungutan diluar dari ketentuan itu, pedagang tentunya bisa menolak. Termasuk dalam pemberian fasilitas, seperti ac. Selayaknya PT Parbens harus mendapat persetujuan dulu dari pedagang, jangan asal aja,"kata politisi Hanura ini.

Pada pertemuan itu, Asisten Umum mengaku baru tahu PT Parbens belum mengelola pasar dengan baik. "Jika memang pengolaan PT Parbens tak sesuai dengan instruksi sekda, banyak yang menyalah dan merugikan pedagang, kami minta rekomendasi Komisi C agar disampaikan ke walikota,"ujar Ikhwan Habibi.

Sementara Rusdi Sinuraya menyebutkan, legalitas yang dikeluarkan PD Pasar untuk pedagang, yakni Surat Izin Sewa (SIS) yang sekarang berubah menjadi Surat Izin Tempat Berjualan (SITB). "Masa itu, ada 300-400 pedagang yang bermohon ke PD Pasar untuk berjualan. Masa suratnya hanya setahun aja.
Sejak PT Parbens mengelola, izin tersebut tetap berjalan dan harusnya perpanjang. Kalau mau difasilitasi, pake ac dan lainnya silahkan aja. Disini posisi kami hanya sebagai pembina dan pengawasan saja,"kata Rusdi.

Mewakili pedagang, Aliansi Indonesia meminta agar seluruh pedagang yang terdaftar di akomodir. "Bukan hanya pedagang yang memiliki SIS saja, tapi juga pedagan yang sudah mendaftar,"kata Sugono dari Lembaga Aliansi Indonesia Penelitian Aset Negara.

Dia menambahkan, keresahan pedagang bermula karena SIS dari PD Pasar tidak diakui oleh PT Parbens. Pedagang diharuskan membayar sewa kios dan berbagai biaya lainnya.

Pertemuan tersebut tampak memberi angin segar bagi pedagang. Lantaran adanya dukungan dari Asisten Umum yang meminta rekomendasi Komisi C guna disampaikan ke walikota untuk evaluasi kerjasama dengan PT Parbens. (maria)
Share Berita

MABAR, POC - Seketika Warga Kota Bangun dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas berusia sekitar 50 tahun. Korban ditemukan warga saat terapung di Sungai Deli, Dikawasan Linkungan 2, Mabar, Medan Deli, Rabu (12/12/2018).

Penemuan mayat bermula dari seorang bocah, Rafi (15) yang masih duduk dikelas 3 SMP. Saat itu ia sedang berada di atas jembatan biru melihat sesosok mayat sedang hanyut di sungai. Dengan memberanikan diri bocah tersebut langsung lompat terjun ke Sungai Deli untuk mengambil dan membawa kepinggir sungai.

"Aku terkejut bang, ada mayat hanyut, jadi aku terjun kesungai, mayatnya berat kali bang, dikantongnya  ada mancis warna biru merek tokai dan balsem,"ujar Raffi.

Begitu menerima laporan ada penemuan mayat , Petugas Polsek Medan Labuhan, Kanit Reskrim, Iptu B.Pohan, Kasat Intelkam Dan Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Belawan langsung datang mengevakuasi jenazah MR X tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu B Pohan mengatakan, mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara medan, tidak ada  tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun tetap dilakukan Visum. Dan Pihak kami masih mencari siapa keluarganya," ucap Kanit. (Kinoi)
Share Berita

PARMAKSIAN - BOS : Sebagai komitmen dalam mendukung aktivitas dan sarana pendidikan, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) melalui program Community Development (CD) membangun pagar sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 177073 Lumban Sirait yang berada di Desa Biusgu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Senin (10/12).

Sejak didirikan pada tahun 1981, sekolah “Pudi-Pudi” atau “terbelakang”, begitu masyarakat sering menyebutnya dikarenakan posisi sekolah yang berada di ujung jalan, belum memiliki pagar yang membatasi area sekolah dengan jalan umum sehingga menyebabkan banyak siswa sering  bermain di tepi jalan raya  dan danau yang berada  dekat dengan sekolah sehingga hal ini membahayakan keselamatan para siswa.

Kepala Sekolah SDN No. 177073 Lumban Sirait, Masnur Panjaitan, merasa hal tersebut merupakan hal penting yang harus segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan keselamatan dan keamanan para siswa.

Bukan hanya itu saja, beberapa waktu lalu hampir terjadi aksi pencurian aset sekolah, yaitu komputer yang berada di ruangan kepala sekolah. Hal ini karena mudahnya akses keluar masuk di wilayah sekolah.

Melihat kondisi yang kurang aman tersebut, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. kemudian merespon dengan baik demi keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di SDN No. 177073.

“Terimakasih banyak kepada PT TPL yang telah peduli dengan keselamatan anak-anak kami dan juga aset kami bisa jadi lebih terjaga keamanannya. Mudah-mudah Tuhan tetap memberkati perusahaan agar terus dapat menjadi saluran bantuan bagi kami masyarakat-masyarakat disekitar perusahaan,” ujar Masnur Panjaitan.

Kepala Desa Biusgu Barat, Martahan Sirait, yang diwakilkan oleh Ayani Panjaitan dalam acara serah terima pagar ini mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak perusahaan yang peduli dengan sekolah di Desa Biusgu Barat.

“Pembangunan pagar sangat bermanfaat. Apalagi karena di sekitar ini ada danau, jadi membahayakan bagi anak-anak. Jadi setelah berdirinya pagar, kini anak-anak lebih aman untuk bermain dan belajar di halaman sekolah,” ucapnya.

Dalam acara serah terima pagar, Anggota DPRD Tobasa, Fauzi Sirait, yang ikut turut serta memberikan apresiasi, agar kedepannya PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dapat memberikan bantuan-bantuan lainnya yang akan berdampak positif bagi masyarakat di wilayah sekitar perusahaan.

“Karena saya tinggal di wilayah Biusgu Barat, saya berterimakasih kepada pihak perusahaan. Karena kita lihat aplikasi program CD betul-betul atas permintaan masyarakat dan juga sesuai dengan kebutuhan yang penting di masyarakat contohnya seperti di Desa Biusgu Barat ini. Harapan kita sejak adanya bantuan yang diberikan perusahaan mengenai pagar ini, disiplin siswa semakin bisa ditingkatkan karena ini termasuk daerah yang dekat dengan danau, dan mereka bisa lebih aman dan nyaman,” ujar Fauzi.

Manajer CD PT TPL, Ramida Siringoringo, mengatakan bahwa PT TPL peduli dengan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan baik  sarana maupun prasarananya untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar di sekolah. “Pembangunan pagar ini menjadoi penting karena bertujuan untuk menghindari hal-hal negatif seperti untuk menjaga keamanannya. Anak-anak lebih mudah diawasi dan tidak bermain secara bebas diluar wilayah sekolah,” ungkap Ramida.

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk merealisasikan program CD sebesar Rp73.000.000 untuk pembangunan pagar SDN No. 177073. Proses pembangunan pagar sepanjang 151 meter dikerjakan selama satu bulan. PT TPL selalu berharap agar setiap bantuan yang diberikan akan menjadi hal yang positif sesuai dengan visi perusahaan yaitu senantiasa menciptakan manfaat bagi masyarakat. (rel/rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemerintah Kota Medan hingga saat ini belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Bahkan pengelolaan sampah yang dulunya ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dialihkan ke kecamatan, ternyata belum menjadikan kota metropolitan ini berseri. Dan kini, pengelolaannya dikembalikan lagi ke DKP.

Namun Komisi A DPRD Medan menilai peralihan itu masih sebatas wacana. "Sepanjang itu belum ada hitam putihnya, dan kita belum menerima surat edarannya, berarti peralihannya masih sebatas wacana,"kata Sekretaris Komisi A, Muhammad Nasir pada media ini, Senin (10/12/2018).

Dia menyebutkan pihaknya sudah mengevaluasi dan menerima masukan dari camat-camat, sehingga diketahui permasalahan disebabkan minimnya transportasi angkutan dan sumber daya manusia (sdm).

"Hasil evaluasi kami, kecamatan bukan tidak serius menangani sampah tapi terkendala infrastruktur dan sdm. Infrastruktur itu ya seperti transportasi atau moda angkutan,"jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Disoal peralihan DKP ke kecamatan cenderung masih 'setengah hati', lantaran kurangnya transportasi dan sdm. Nasir membantah. Dia menyebutkan, peralihan pengolaan sampah dari DKP ke kecamatan sudah 100 persen. "Peralihannya sudah 100 persen, tapi setelah kita evaluasi masih ada yang kurang. Kita berharap, kedepannya Pemko Medan lebih banyak menerima dari sektor retribusi sampah, agar penanganannya lebih baik seperti Kota Bandung dan Surabaya,"harap legislator asal Medan Utara ini seraya menyebutkan pihaknya sudah memanggil 11 camat untuk evaluasi penanganan sampah.

Sementara permasalahan moda angkutan ini diakui beberapa camat. Hal itu yang jadi penyebab sampah tak terangkut. 
Seperti diungkapkan Camat Medan Belawan, Ahmad SP. Dia mengaku kurang armada lantaran transportasi yang diberikan DKP sudah rusak. "Kami kurang transportasi, ada satu kontainer dan satu konvektor, sedangkan becak cuma 6 unit. Sdm nya hanya 52 orang, termasuk supir,"kata Ahmad yang akrab disapa Ucok ini.

Meski kurang transportasi, namun pihaknya mampu mencapai target Rp 22 juta setahun sesuai yang ditetapkan oleh DKP. "Selayaknya ada 1 armada dan 5 becak di setiap kelurahan, dengan begitu semua sampah bisa diangkut,"kata Ahmad menambahkan, retribusi yang dikutip dari masyarakat berkisar Rp 7 ribu sebulan.

Senada juga diutarakan Camat Medan Labuhan Arrahman Pane. Bahkan pihaknya mengadakan sendiri satu unit kontainer untuk pengangkutan sampah. "Di Labuhan ada 5 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) , makanya kami ambil kontainer biar semua sampah terangkut. Kami juga butuh becak, karena di Kelurahan Nelayan dan Sungai Mati tak bisa masuk truk. Makanya butuh becak,"ujar Arrahman.

Berbeda dengan Medan Labuhan yang memiliki 5 TPS, Kecamatan Medan Deli malah tak ada sama sekali. Namun kecamatan ini memiliki 16 becak dan 2 unit mobil patroli untuk mengangkut sampah. "Kami juga mendapat bantuan konvektor, mobilnya berbagi dengan Kecamatan Belawan,"kata Camat Medan Deli, Ferry Suheri.

Ferry mengatakan, dulunya berbagi TPS dengan Kecamatan Medan Barat. Namun belakangan tidak diperbolehkan. "Jadi kami alihkan pembuangan sementara ke Jalan Kayu Putih. Kami sudah berkordinasi dengan DKP agar ada pengadaan TPS. Rencananya akan dibangun TPS di Kelurahan Mabar, masyarakat sekitar sudah setuju dan membuat surat tidak keberatan, tapi sampai sekarang lahan itu belum dibayar pemko,"bilang Ferry seraya menyebutkan, selain butuh becak, pihaknya juga butuh penambahan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) untuk mengatasi normalisasi drainase.

Sedangkan Camat Medan Marelan H T Yudi Chairuniza mengaku, meski Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun berada di wilayahnya, namun sampah milik masyarakat belum sepenuhnya optimal diangkut. Pihaknya kekurangan sdm dan moda angkutan.

"Kami kurang transportasi dan petugas, makanya sampah tak terangkut setiap hari,"ujarnya.

Namun menyoal adanya wacana pengelolaan sampah kembali ditangani oleh DKP, Yudi mengaku tak keberatan. "Silahkan saja jika itu kebijakannya. Kita hanya menjalankan tugas,"ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa hari lalu, Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan M Husni memaparkan target kerja 2019. Salah satunya, pengelolaan sampah tak lagi ditangani oleh kecamatan, melainkan kembali dikelola DKP. Penyebabnya, kecamatan tak mampu mengatasi masalah sampah akibat kurangnya moda angkutan. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC -Untuk kesekian kalinya, DPRD Medan kembali batal menggelar paripurna. Kali ini pembatalan sidang paripurna dengan agenda nota jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Reklame, Selasa (11/12/2018).

Pembatalan mendadak ini membuat sejumlah anggota dewan yang sudah hadir di ruang paripurna, sontak kecewa.

"Sangat disayangkan agenda sepenting ini dibatalkan tanpa alasan jelas," ujar anggota DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan.

Dia berharap agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame segera dibahas mengingat 2019 adalah tahun politik. "2019 banyak agenda, jadi pembahasannya tidak akan optimal," ungkap Ketua Komisi C DPRD Medan ini.

Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung ketika dikonfirmasi meyebut pembatalan agenda sidang paripurna karena ada surat dari Pemko Medan.

"Pemko Medan yang minta dibatalkan," sebutnya.

Walaupun demikian, ia tidak ingat secara detail apa yang menjadi alasan utama. "Lupa pula apa alasannya, ada suratnya itu sama Sekwan, coba tanya dia," tuturnya.

Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Medan Drs Abdul Azis. "Ya, ada diterima surat dari Pemko mengenai pembatalan paripurna,"sebut Abdul Azis.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir Satpol PP Kota Medan gencar melakukan penertiban reklame liar. Bahkan sudah lebih dari 2.000 reklame liar yang ditumbangkan. 

Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha advertising mengeluh. Mereka meminta agar penertiban ditunda sampai Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame selesai dibahas. 

Sebelumnya, beberapa waktu lalu DPRD Medan juga menunda sidang paripurna membahas ranperda reklame. Hal itu lantaran tak seorang pun perwakilan eksekutif (walikota, wakil walikota, sekda) hadir di paripurna tersebut.(maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan sangat kecewa terhadap Pemko Medan yang dinilainya tidak menghargai lembaga legislatif. Sikap itu disampaikannya karena perwakilan eksekutif tidak hadir Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan Pasar Pringgan Medan.

"Akibatnya RDP yang seyogianya dilaksanakan Senin (10/12/2018) terpaksa ditunda,"kata Boydo, Selasa (11/12) saat ditemui di gedung dewan. 

Boydo menegaskan pihaknya mengundang Sekda Kota Medan untuk dimintai keterangan seputar dikeluarkannya surat pengelolaan kepada pihak ketiga yaitu PT Parbens.

Namun, Boydo mengatakan dirinya tidak hanya kecewa terhadap pihak eksekutif, juga terhadap rekan-rekan anggota Komisi C lainnya yang tidak hadir dalam RDP tersebut. Dari 10 anggota Komisi C, yang hadir hanya Boydo dan Jangga Siregar, sedangkan lainnya tidak hadir. 

Politisi PDIP ini menegaskan dirinya akan melapor ke Badan Kehormatan Daerah (BKD) terkait ketidakdisiplinan anggota dewan. “Teman-teman kita sebagai anggota dewan pun juga tak hadir dan sudah memasuki rapat kedua. Ini menjadi catatan untuk diteruskan kepada BKD," tegas Bendahara DCP PDIP Medan itu lagi.

Untuk RDP selanjutnya, dia menegaskan pihaknya menjadwalkan ulang pada 12 Desember 2018 dan akan melibatkan pihak Polrestabes Medan agar persoalan itu bisa tuntas. "Bila Sekda tidak hadir lagi dalam RDP, kami akan membuat laporan agar dilakukan penjemputan paksa,"tegasnya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Sejumlah karyawan RSU Sari Mutiara di Jalan Kapten Muslim mengadukan nasib ke DPRD Medan, Selasa (11/12/2018). Pasalnya, selain upah masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK), gaji mereka juga tersendat-sendat.

Permasalahan itu difasilitasi Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah di ruang Komisi B.

Dalam rapat, Darma Br Sitompul menyampaikan nasib yang dialami selama 14 tahun bekerja. Dia menerima upah lebih rendah dari UMK yang layaknya Rp 2.528.815.

"Kami bekerja sudah puluhan tahun, tapi gaji yang diberikan dibawah UMK. Secara tiba-tiba, seluruh karyawan dikumpulkan, lalu diumumkan rumah sakit dalam keadaan kolaps. Imbasnya gaji kami pun tersendat-sendat hampir dua bulan dan pihak rumah sakit hanya mampu membayar setengah bulan," kata Darma seraya menambahkan, jumlah total seluruh karyawan yang terancam PHK mencapai 150 orang.

Tak terima gaji tersendat, Oktober 2017 seluruh karyawan melakukan aksi unjuk rasa. Meski dilakukan pertemuan, namun gaji tak juga dibayar. Selanjutnya, karyawan melakukan aksi kedua. Ketika itu gaji langsung dibayar penuh.

Namun persoalan tidak berhenti sampai disitu, karena secara tiba-tiba sebagian karyawan dimutasi ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam, Deli Serdang. "Ini jelas tidak kami terima karena langkah mutasi tersebut tidak jelas, termasuk aturan kerja ditempat yang baru. Walau pun akhirnya banyak teman-teman keluar. Masalahnya lagi, secara tiba-tiba absen kami melalui finger print tidak bisa lagi," kata Darma yang menjabat sebagai Kepala Rekam Medik RSU Sari Mutiara Medan.

Kehadiran Darma sendiri turut didampingi rekan kerjanya Minarni yang bekerja hampir 20 tahun, Louisa Br Nainggolan yang sudah bekerja hampir 6 tahun dan Sari Sri Rezeki yang sudah bekerja 8 tahun lebih.

"Gaji kami rendah, saat perusahaan sudah tak sanggup malah kami mau dimutasi. Secara tidak langsung mereka memecat kami karena kita tidak mau dipindahkan," kata Sari.

Permasalahan ini juga sudah dilaporkan ke Disnaker Kota Medan yang sudah menganjurkan kepada pihak management RSU Sari Mutiara Medan agar menyelesaikan. "Hanya saya yang melakukan gugatan sampai adanya anjuran Disnaker, tapi diindahkan. Makanya sekarang lagi persiapan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," katanya.

Bahrumsyah menilai, tindakan yang dilakukan pihak RSU Sari Mutiara tersebut melanggar dari sistem aturan tenaga kerja."Dengan adanya pengaduan ini perlu disampaikan adanya tindakan pelanggaran tenaga kerja, termasuk persoalan mutasi.Bagaimana pun mutasi itu tidak bisa dilakukan karena ini akan membuat hak-hak para pekerja hilang karena sudah berbeda management walau pun masih dalam satu yayasan. Karena akan ada sistem aturan yang berbeda,sehingga kita akan lakukan pemanggilan terhadap pihak RSU Sari Mutiara Medan agar persoalan ini tuntas ,"tegas politisi PAN itu.

Sebelumnya, karyawan Rumah Sakit Sari Mutiara ini melaporkan permasalahannya pada anggota DPRD Medan, Proklamasi Naibaho. Namun politisi Gerindra ini duduk di Komisi A yang membidangi pemerintahan, sehingga permasalahan itu disampaikan ke Komisi B yang membidangi masalah tenaga kerja.

"Kita beri apresiasi kepada rekan di Komisi B yang sudah mengakomodir pengaduan karyawan RS Sari Mutiara, sehingga mereka bisa mendapat keadilan,"kata Proklamasi. (maria)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.