MEDAN, POC - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa zakat merupakan ketentuan agama yang diperintahkan Allah SWT kepada umat yang memiliki besaran harta tertentu. Karena itu, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ditegaskan tentang rencana mekanisme pemotongan langsung penghasilan perbulan sebesar 2,5 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur pada kegiatan Sosialisasi Zakat bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumut di Aula Raja Inal Siregar (RIS) Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (18/4/2019). Hadir diantaranya Sekdaprov Sumut Sabrina, Ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution, Wakil Ketua Musaddad Lubis serta sejumlah pejabat Eselon II, III, IV dan para staf ASN Pemprov Sumut.

Pemberian zakat tersebut, kata Edy Rahmayadi, selain merupakan kewajiban bagi masyarakat khususnya umat Islam yang telah memenuhi ketentuan dari segi jumlah harta (di luar zakat fitrah), bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Karena menurutnya, balasan atas hal itu langsung diberikan Allah, bahkan langsung di dunia dalam berbagai bentuk.

“Jangan sangsi zakat yang diberikan tidak sampai. Jadi bayarakanlah zakat anda ke (melalui) Baznas. Karena kalau kita mati (meninggal dunia), ada tiga hal yang bisa membantu kita. Pertama anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga, ini amal zariah. Termasuk lah zakat ini di dalamnya,” ujar Edy.

Dari data yang diterima, Gubernur menyebutkan bahwa target Sumatera Utara untuk mengumpulkan zakat sekitar Rp60 miliar. Sedangkan yang tercapai pada 2018 lalu, sebesar Rp20 miliar. Sehingga hitungan capaian masih perlu ditingkatkan lagi untuk tahun ini. Karena itu, dirinya meminta agar gaji ditambah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang diterima ASN setiap bulan, langsung dipotong 2,5 persen untuk zakat dengan ketentuan penghasilan mencapai nisab (jumlah tertentu).

“Setuju kita ya gaji dan TTP (tunjangan) dipotong langsung untuk zakat. Nanti saya ingin tahu berapa zakat yang terkumpul dalam sebulan. Kita mau lihat bagaimana bisa membantu masyarakat miskin, membangun masjid dan mensejahterakan umat. Jadi potongan uang anda, manfaatnya untuk kita juga. Mohon diawasi ini secara ketat,” sebutnya.

Gubernur juga melihat potensi dari zakat dengan jumlah penduduk muslim di Sumut, bisa mencapai Rp3 triliun per tahun. Jika tercapai, maka tidak ada lagi yang perlu dihawatirkan akan kesejahteraan masyarakat. Sebab, banyak yang bisa dibantu melalui dana sebesar itu.

Senada disampaikan Ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution. Dalam penjelasannya, zakat harus dipahami sebagai kewajiban setiap umat Islam yang telah memenuhi nisab, untuk membersihkan harta. Sebab hal ini merupakan rukun Islam yang keempat setelah syahadat, salat dan puasa. Bahkan dalam AlQuran, zakat sering disampaikan bersamaan dalam kalimat ‘mendirikan salat dan menunaikan zakat’.

“Jadi hidup ini bukan hanya menumpuk harta, tetapi ada berkah dan keridhoan Allah. Zakat juga bermakna berkah, bertambahnya nilai kebaikan yang terus menerus,” sebut Amansyah.

Untuk itu dirinya menjelaskan bahwa ada lima program Baznas Sumut untuk kemaslahatan umat. Diantaranya, Sumut Taqwa yang memfokuskan bantuan kepada da’i dan pembangunan masjid di desa terpencil. Sumut Peduli yakni bantuan kepada anak yatim, lansia, ormas Islam hingga bedah rumah. Kemudian, Sumut Sehat dengan mendirikan klinik serta melayani pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Program berikutnya lanjut Amansyah adalah Sumut Cerdas berupa beasiswa kepada anak sekolah tingkat aliyah/SMA sederajat dan bantuan buku. Serta program Sumut Makmur dengan memberikan bantuan produktif kepada umat Islam yang punya usaha kecil dengan pinjaman modal tanpa bunga (riba). (mar)

Share Berita

MEDAN, POC - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Sumut di Ruang Rapat Lantai 10, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (18/4/2019). Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan pentingnya keberadaan Satpol PP.

"Kalian (Satpol PP) sangat berperan untuk pembangunan Sumut ini. Kenapa rumah Gubernur dijaga Satpol PP, ya supaya gubernurnya tidak macam-macam," ucap Gubernur, dalam rapat yang digelar dalam rangka meningkatkan peran serta Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Sumatera Utara.

Gubernur pun mempertanyakan kenapa di Sumut ini masih terlalu banyak pedagang kaki lima, lalu membandingkannya dengan keadaan Kota Surabaya. "Saya jalan dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, saya melihat paku banyak yang menancap di pohon bersama spanduk caleg. Lihat lah Kota Surabaya, banyak taman dan pohon-pohon rindang tidak ada baliho yang menempel di pohon, seharusnya Satpol PP yang menertibkan. Kalau lah kota kita rapi, rakyat pun enak," tutur Edy Rahmayadi.

Ke depan, menurut Edy Rahmayadi, Satpol PP harus lebih berperan untuk pembangunan Sumut. "Selama menjabat (Kepala Satpol PP) jangan rusak tatanan kita ini, Satpol PP melaksakan preventif hingga action, kalau ada ASN yang berada di mall saat jam kerja, yang menindak siapa kalau bukan Satpol PP, kalau kalian tak jalan mana bisa jalan pemerintahan ini," ungkapnya.

Menanggapi keluhan sejumlah Kepala Satpol PP dari sejumlah daerah tentang keterbatasan fasilitas, Gubernur menyatakan siap membantunya. "Pemprov Sumut siap membantu dengan berkoordinasi soal anggaran dengan bupati terkait, dan bila memungkinan kita akan hibahkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja," ujar Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Serdang Bedagai Fajar Simbolon menyampaikan hambatan yang dialaminya selama melaksakan tugas. "Belum pernah ada yang mengumpulkan kami semua seperti ini. Baru Bapak lah yang mengumpulkan kami. Di daerah kami punya keterbatasan anggaran. Di daerah saja mobil dinas cuma satu, mohon ke depanya kami dibantu agar bisa bekerja optimal seperti yang Bapak harapkan. Ini lah momennya Satpol PP bangkit di bawah binaan Bapak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Sumut Anthony Siahaan mengatakan, bahwa pasca pertemuan ini akan meningkatkan kinerja profesi. “Bahwa Satpol PP adalah pagar dan pengaman kewibawaan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah Kepala Satpol PP dari sejumlah daerah kabupaten/kota. Diantaranya dari Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Binjai, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padangsidimpuan, Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Toba Samosir. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi  berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan senantiasa menjaga sekaligus menjadi pionir dalam mendukung terciptanya situasi yang aman, damai dan tentram. Apalagi Pemilu 2019 yang digelar serentak di seluruh daerah Indonesia, termasuk Kota Medan telah selesai dilaksanakan, Rabu (17/4/2019).

Terlebih lagi papar Wakil Wali Kota, pasca Pemilu 2019 banyak berita, isu maupun cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait pelaksaan Pemilu. Sekaitan itulah Akhyar mengajak seluruh ASN untuk ikut serta membangun komunikasi yang menyejukkan baik di lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat.

‘’Bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, saya berharap  agar senantiasa menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan sehingga tercipta harmonisasi sosial, baik di lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Kita harus tetap netral walaupun pemilu sudah selesai dilaksanakan,’’ kata Wakil Wali Kota saat memimpin upacara bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman depan Balai Kota Medan, Kamis (18/4/2019).

Khusus seluruh camat dan lurah, Wakil Wali Kota minta tetap siap siaga memantau perkembangan situasi keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. ‘’Jangan sampai efek pemilu memberikan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat,’’ tegasnya.

Selanjutnya memasuki bulan suci Ramadhan 1440 H yang menyisakan waktu kurang dari tiga puluh hari, Wakil Wali Kota mengingatkan kepada seluruh ASN agar menginventarisir kembali segala kebutuhan, termasuk persiapan serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti.

‘’Pemilu kemarin mungkin sedikit menyita perhatian kita. Namun, saya berharap jangan hanya karena terlalu sibuk dan fokus pada pemilu, kita lupa mempersiapkan segala kebutuhan dan rencana kerja di bulan suci Ramadhan hingga akhirnya semua dipersiapkan dengan terburu-buru dan hasilnya tidak optimal,’’ tambahnya mengingatkan.

Kemudian Wakil Wali Kota menyampaikan keyakinannya bahwa ASN di lingkungan Pemko Medan merupakan aparatur yang modern, berwawasan dan memiliki pikiran yang terbuka dan selalu siap dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar itulah Akhyar mengajak semua untuk bersama-sama membangun Kota Medan.

“Membangun Kota Medan harus kita mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan kerja, antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta dengan seluruh stakeholder kota yang ada,” pesannya.

Di akhir arahannya, Wakil Wali Kota berharap agar seluruh ASN terus membangun semangat optimisme dalam bekerja. ‘’Optimisme harus terus kita bangun agar kita mampu mencapai potensi terbaik dalam berkarya, bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga kita dapat mewujudkan visi Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius,’’ pungkasnya. (mar)
Share Berita

ASN Pemprovsu.
MEDAN, POC – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) diharapkan tetap komitmen menjaga suasana aman dan kondusif, pasca pemungutan suara Pemilu 2019. Serta diminta menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan tertib dan tenang.

Demikian disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Nouval Makhyar ketika menjadi pembina upacara Hari Kesadaran Nasional Pemprov Sumut, Kamis (18/4) di halaman upacara kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

“Syukur alhamdulilah, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah terselenggara dengan aman dan lancar. Dalam waktu dekat ini KPU akan mengumunkan hasil penghitungan resminya. Apapun hasilnya nanti hendaklah kita terima dengan jiwa besar karena semua itu adalah pilihan rakyat yang juga tidak terlepas dari kehendak Tuhan yang maha kuasa. Kepada seluruh komponen masyarakat di Sumatera Utara marilah kita terus berkomitmen menjaga suasana aman dan kondusif di daerah kita yang kita cintai ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, kepada seluruh ASN Pemprov Sumut juga diharapkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan daya tangkal dalam menghadapi ancaman akan keutuhan NKRI. Karena dewasa ini, kehidupan kebangsaan dihadapkan pada tantangan global yang menjurus pada melunturnya semangat gotong royong atau kebersamaan, menurunnya kualitas spiritualisme, merosotnya tanggung jawab komunitas, serta kepedulian sesama.

“Mari kita ciptakan kondisi yang kondusif dengan menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghindari hal-hal yang dapat menyulut sentimen kesukuan maupun fanatisme agama yang sempit. Kita perkokoh kerukunan umat beragama dan budaya bangsa yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” sebutnya.

Selain itu, kepada semua jajaran di Pemprov Sumut juga diingatkan, baik ketika dalam melaksanakan pelayanan publik, maupun ketika menyusun atau melaksanakan program pembangunan, agar tetap menjadikan Pancasila sebagai basis ideologi dan kekuatan pemersatu. Serta keberagaman sebagai jalinan benang pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Juga hidupkan kembali kearifan lokal sebagai akar paham kebangsaan, dan satu padukan rasa kebangsaan, paham kebangsaan serta semangat kebangsaan, dengan disiplin kerja dan tanggung jawab dalam gerak dan langkah setiap ASN, “ katanya.

Turut hadir pada upacara tersebut para Asisten, Staf Ahli Gubernur, para Kepala OPD Pemprov Sumut, pejabat eselon III dan IV dan para ASN di lingkungan Pemprov Sumut. 

Share Berita

TEBINGTINGGI, POC - Untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) beserta unsur Forkopimda melaksanakan kunjungan monitoring ke beberapa daerah. Salah satunya yakni Kota Tebingtinggi, dikunjungi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Sabrina, Rabu (17/4/2019).

Dalam kunjungannya bersama unsur Forkopimda, Sabrina menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu di Tebingtinggi berjalan lancar dan kondusif. Dirinya berharap partisipasi pemilu di daerah tersebut akan mencapai dan melebihi target nasional yakni 77,5%.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Walikota dan juga berdasarkan hasil tinjauan kita di dua TPS, saya menilai pelaksanaan pemilu di Tebingtinggi berjalan lancar dan kondusif. Sampai saat ini, jumlah pemilih sudah capai enam puluh persen hingga tujuh puluh. Mudah-mudahan sampai selesai nanti bisa capai sesuai target nasional, kalau bisa lebih," ujarnya, saat diwawancara usai meninjau TPS.

Didampingi Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Sabrina mengunjungi TPS 7 di Jalan Di Panjaitan Kel. Rambung Kec. Tebingtinggi Kota dan TPS 3 Rumah Sakit Sri Pamela Jalan Sudirman Kel. Sri Pindang Kec. Rambutan, Tebingtinggi. Menurut informasi yang diperoleh dari KPPS saat peninjauan dilakukan, yakni sekitar pukul 11.00 WIB, sudah ada 147 orang yang sudah memilih dari 223 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 7. Sedangkan di TPS 3, sebanyak 150 orang telah memilih dari 215 DPT.

"Kita patut berbahagia, artinya masyarakat antusias menggunakan hak pilihnya. Dari segi petugas juga, saya melihat siap. Seperti tadi, ada kendala bagi orang yang sedang sakit di RS Sri Pamela, langsung dicari solusi. Yakni akan didata dan KPPS yang akan mendatangi para pasien," kata Sabrina.

Lebih lanjut, Sabrina juga mengimbau agar masyarakat tetap lebih mengutamakan persatuan dan perdamaian. "Apapun hasilnya nanti harus kita terima dengan lapang dada, ikhlas, bahwa memang ini lah pilihan terbaik yang sama-sama kita pilih. Apapun hasilnya kita terima dengan legowo, utamakan persatuan dan perdamaian," ucapnya.

Sembari meninjau, Sabrina pun menyapa para petugas dan masyarakat di TPS. Selain menanyakan kendala dan proses pelaksanaan pemilu, dirinya juga menyemangati petugas dan masyarakat.

Sementara itu, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang telah dilaksanakan untuk menyukseskan pemilu di Tebingtinggi. "Untuk Linmas pengamanan di setiap KPPS kita memberikan uniform, rompi, dan tanda pengenal. Yang kedua, untuk menjaga TPS diadakan PAM Swakarsa yang direkrut dari masyarakat untuk membantu pengamanan mulai dari tadi malam. Jadi serah terima surat suara jam 7 pagi tadi, aman dan lancar," jelasnya.

Selain itu, katanya, dilakukan juga imbauan terhadap pengusaha fotocopy sekitar TPS agar membuka usaha karena mungkin banyak hal-hal yang membutuhkan fasilitas dan layanan mereka untuk mempercepat dan mendukung pelaksanaan pemilu. "Usaha sebelum pemilu juga sudah banyak, khususnya sosialisai. Alhamdulillah berjalan lancar, ada 514 TPS di Tebingtinggi. Dimulai jam 7 pagi sudah mulai dan logistik tidak terkendala," ucapnya.

Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik, yang juga turut dalam peninjauan tersebut menyampaikan tidak melihat kendala yang berarti di lapangan. "Tadi ada sedikit kendala soal pasien-pasien di rumah sakit, tapi langsung kita selesaikan dengan mengintruksikan kepada PPK untuk segera mendata pasien di rumah sakit, khususnya yang masuk setelah tanggal 10 April 2019. Kemudian, KPPS setempat yang akan mendatangi mereka," tutur Abdul. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Ketua Komisi I DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom ‘endus’ keberpihakan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) di Medan untuk memenangkan caleg tertentu pada Pileg yang digelar 17 April 2019 besok.

Penegasan itu disampaikan Sabar kepada wartawan, Selasa (16/4/2019) menyikapi dugaan adanya keberpihakan Kepling, Lurah dan Camat terhadap beberapa Caleg.

“Ada pulak istilah ‘paket-paket’ di Pileg kali ini. Dan itu diduga dilakukan hampir seluruh Camat, Lurah serta Kepling di Medan, ” tegasnya.

Bahkan, kata politisi senior Golkar itu, diduga kuat para Camat hingga Lurah ‘bermain’ dengan sejumlah caleg tertentu itu karena ada intruksi dari pejabat tinggi yang ada di Medan.

“Bukan hanya itu, baik Camat hingga Kepling harus menandatangani untuk memenangkan ‘paket-paket’ caleg baik itu untuk DPTD Medan, DPRD Sumut maupun DPR-RI, ” katanya.

Soal kabar itu, sambung Sabar, dirinya sudah menanyakan langsung ke Walikota Medan, Dzulmi Eldin dan Sekda Medan, Wiriya Al-Rahman.

”Walikota dan Sekda membantah itu dan meminta agar seluruh ASN di jajaran Pemko Medan untuk Netral, ” katanya menirukan jawaban Walikota Medan. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memimpin rapat bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumut di ruang rapat di ruang rapat Lantai 10 kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (16/4/2019). 
Gubernur manyampaikan niatnya untuk menggalakkan zakat guna membangun umat. "Sampai saat ini saya belum bicara dengan anak-anak saya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi sudah mampu memberikan sumbangsi zakat sebesar Rp 4 miliar, insya Allah bisa bertambah jika saya sudah sampaikan betapa pentingnya zakat ini untuk membangun umat," ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, potensi zakat di Sumut sangat besar. Apalagi melihat jumlah penduduk muslim yang diperkirakan mencapai 8.579.830 jiwa. Namun belum mampu tergali secara maksimal dan berkontribusi banyak untuk sesama.

Edy Rahmayadi pun menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu. "Ada sebuah kota di Nagoya,  walikotanya bercerita dengan saya, bahwa berbondong-bondong warganya menyisihkan 2,5% dari untuk membangun pabrik sampah di kota besar yang punya rakyat dibangun atas dasar kesadaran bahaya dari sampah," jelasnya.

Menurut Edy Rahmayadi, masalah zakat dan umat ini perlu dibahas lebih lanjut. Karena itu, Edy meminta para rektor yang hadir untuk kesediaanya kembali mengadakan rapat tambahan guna membahas persoalan tersebut. "Kita sedang berbicara tentang salah satu ibadah yang sangat penting, yakni zakat. Saya ini ingin ini nyata, tidak mau main main dengan ini, harus ada pertemuan lagi setelah ini, beritahu saya apa yang harus saya lakukan, maka saya akan kerjakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution menyampaikan bahwa Baznas mengembangkan program bantuan atau beasiswa kepada para   mahasiswa. "Perguruan tinggi itu perlu memiliki program beasiswa sendiri, untuk membantu mahasiswa miskin yang tidak tersentuh oleh beasiswa yang diberikan pemerintah, dana beasiswa bisa dihimpun dari dana zakat ASN atau staf  pengajar, sehingga di setiap universitas perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perguruan Tinggi," terangnya.

Menurut keterangan Ketua Baznas Sumut saat ini sudah terbentuk tiga UPZ, dua di Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  (UIN SU) dan Universitas Sumatera Utara (USU), satu lagi UPZ yang sudah berjalan di Perguruan Tinggi Swasta yakni Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Dalam Rapat tersebut berhadir Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut Arsyad Lubis, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. KH Saidurrahman, MAg, Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Medan Drs. H. Jamiluddin, MA, Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara Drs. Mahyuddin K. M. Nasution, M.I.T., Ph.D,  Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  Medan DR. H. Ali Mukti, SH dan Wakil Rektor III Universitas Medan Area Muazzul, SH, M.Hum.(mar) 
Share Berita

BELAWAN, POC- Upacara apel pergeseran pasukan yang diikuti 527 personel dalam rangka pengamanan TPS Pemilu 2019 dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Selasa (16/4/2019).

Masing-masing personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019 di wilayah hukumnya pada tanggal 17 april 2019.

Apel tersebut dihadiri para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan, para Kabag, Kasat, Kasi, Perwira, Brigadir, ANS Polres Pelbuhan Belawan, dan Pasukan Serpras Polda Sumut.

"Saya tegaskan sekali lagi kepada personel untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pengamanan pada pemilu. Karena, Intitusi Polri dituntut lebih bekerja ekstra, dalam menjaga Kamtibmas yang aman dan da­mai bagi seluruh lapisan masyarkat Medan utara yang memberikan hak suaranya pada Pilpres dan Pileg besok," tegas mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan ini.

Untuk itu, Polres Pelabuhan Belawan mengerahkan 527 personel di 1974 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk
memberikan keaaman saat berlangsungnya pesta demoraksi.

Dari pantauan awak media, usai apel pagi lanjut patroli gabungan dengan para TNI. (Kinoi)
Share Berita

BELAWAN, POC -Pelarian pelaku penikaman terhadap pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Medan Labuhan berkahir.

Hal tersebut terjadi setelah pengangguran ini diciduk petugas Polsek Medan Labuhan.

Sebelum diciduk di terminal bus PMH Jalan Sisingamaharaja Medan, Rahmadan Tambunan (18) warga Pulau seram Lingkunagn VI Keluruhan Bahari, Kecamatan Medan Belawan ini sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena sempat melarikan diri selama tiga pekan di Jakarta.

"Tersangka berhasil kita tangkap di terminal bus PMH Jalan SM Raja Medan setalah petugas melakukan penyelidikan kurun waktu tiga Minggu," ujar Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyid Hartanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (15/4/2019).

Dijelaskannya, penangkapan terhadap tersangka setelah petugas Polsek Medan Labuhan yang melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang keberadaan pelaku.

"Jadi, petugas yang mengetahui keberadaan tersangka langsung melakukan penangkapan tersangka tanpa perlawanan di bus PMH Medan," jelas orang nomor satu di Mapolsek Medan Labuhan ini.

Hasil pemeriksaan, Rosyid menerangkan, tersangka mengaku perbuatanya telah melakukan penikaman terhadap pelajar SMK bernama Muhammad Rizki Hamdandi (18).

"Ketika diinterogasi, Anak Baru Gede (ABG) ini mengaku perbuatannya bersama rekannya, Bembeng (18) yang terlebih dahulu diamankan petugas Polsek Medan Labuhan," terang Alumnus Akpol Tahun 2004 ini.

Usai diamankan, kata Rosyid, tersangka langsung digelandangkan ke Mapolsek Medan Labuhan untuk di proses.

"Imbas perbuatanya, pelaku dijerat pasal Pasal 338 KUHPidana Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman 12 tahun penjara," tandas mantan Wakasatres Narkoba Polrestabes Medan. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC -  Komisi D DPRD Medan mengingatkan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis agar tetap meningkatkan kinerja khususnya pengawasan bidang parkir. Selama ini pengelolaan parkir di Medan masih semrawut bahkan retribusi parkir sangat minim.
"Padahal retribusi parkir pinggir jalan sangat potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau parkir pinggir jalan dikelola dengan baik dipastikan menghasilkan PAD yang berlimpah dan penataan lalu lintas dapat tertata," tegas Parlaungan Simagunsong saat melalukan kerja ke Dinas Perhubungan kota Medan, Senin (15/4/2019).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Medan Abd Rani SH didampingi Parlaungan Simangunsong, Lliy MBA, Paul MA Simanjuntak dan Hendra DS. Rombongan kom D diterima Sekretaris Dinas Perhubungan Fatimah, Kabid Lalu lintas Suriono, Ami dan staf lainnya.

Seperti yang disampaikan Parlaungan Simangunsong, Kadis Perhubungan Medan dituntut bekerja maksimal menggali potensi PAD dari retribusi parkir. Sebab, selama ini target PAD dari retribusi tidak pernah tercapai dan realisasi sangat minim. 

"Kita mendorong Kadis Perhubungan punya inovasi baru menggali PAD dari sektor retribus parkiri. Kita harapkan potensi retribusi parkir terus digali untuk peningkatan pembangunan kota Medan juga," sebut Parlaungan. 

Sorotan soal retribusi parkir juga dicetuskan Paul MA Simanjuntak, seharus nya dengan naiknya tarif parkir di pinggir jalan akan mampu meningkatkan PAD dua kali lipat. "Ini malah terus target tidak tercapat. Ada apa, berarti ada kebocoran PAD dari retribusi parkir," beber Paul Simanjuntak.

Pada kesempatan itu, Paul mendesak supaya ada pengawasan dan menindak oknum yang bermain soal dana hasil retribusi parkir. Paul berharap, petugas juru parkir dan pemegang mandat pengelola parkir supaya diawasi dengan maksimal.

Sementara itu, Suriono mewakili Kadis Perhubungan Kota Medan memaparkan hingga triwulan I 2019, Dishub Medan baru mencapai target sebesar Rp 5,7 M (9,33%). Jumlah itu sudah termasuk retribusi parkir pinggir jalan sebesar Rp 4,2 M (8,7 %). 

Suriono mengaku saat ini pihaknya berupaya menggali PAD dari retribusi parkir. Tentu Suriono berharap dengan dukungan semua pihak termasuk DPRD Medan. (rom)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.