SUNGGAL - Junedi (50) pegawai BUMN ini bisa dikatakan sukses membawa "kabur" istri seorang PNS. Pasalnya dengan modal Rp 15 Juta, ia dan kekasih gelapnya itu, Fenny telah hidup serumah di Perumahan Royal Setia Budi, Tanjung Sari, Medan Selayang.

Hal ini terungkap saat suami Fenny, Lerry Harsen Simatupang (30) seorang PNS bersama petugas Polsek Sunggal menggerebek rumah pasangan bukan suami istri tersebut.

"Saat kita grebek, ternyata benar didalam rumah yang disewa terlapor (Junedi), istri pelapor, Fenny berada di dalam kamar rumah tersebut dengan posisi pintu kamar terkunci. Namun, terlapor (Junedi) berada diruang tamu dengan menggunakan pakaian lengkap," ujar Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu MS Ginting kepada wartawan, Jumat (16/2/2019).

Dari hasil interogasi, terlapor (Junedi) membenarkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sudah berjalan 6 bulan dan rumah tsb disewakan oleh terlapor seharga Rp15 juta/tahun dan baru berjalan 2 bulan.

"Terlapor mengakui adanya hubungan dengan istri pelapor, sebelum menyewa rumah tersebut, mereka kerap berhubungan di hotel. Keduanya masih kita mintai keterangannya," jelas Ginting mengakhiri. (Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Sekda Kota Medan Ir Wirya Al Rahman MM menghadiri Rapat Konsolidasi Sekda se- Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (15/2/2019) siang. Tujuan rapat konsolidasi  digelar guna mempererat silaturahmi antar Sekda se-Sumut sekaligus menjadi forum bagi seluruh Sekda untuk menyampaikan baik peningkatan maupun permasalahan yang terjadi di tiap kabupaten/kota masing-masing.
Sekda Pemprov Sumut Hj Sabrina yang memimpin rapat konsolidasi dampingi Kepala Biro Organisasi Syafruddin  mengatakan, rapat konsolidasi ini merupakan pertama kalinya dilakukan sejak terpilihnya Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman sebagai Ketua Pengurus Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Sumatera Utara periode selanjutnya. Sebelumnya, jabatan itu dipegang mantan Sekda Kota Medan terdahulu Ir H Syaiful Bahri Lubis.
‘’Rapat Konsolidasi ini merupakan ajang silaturahmi bagi kita setelah Sekda Kota Medan terpilih menjadi Komwil Forsesdasi. Bersama Sekretaris Pengurus Komwil Forsesdasi yakni Sekda Kab. Deli Serdang Darwin Zein, saya berharap Forsesdasi mampu menjadi wadah bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran dan masukan terkait hal yang dihadapi di tiap kabupaten/kota di Sumut. Dengan demikian kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kinerja sehingga mampu menjadikan seluruh kabupaten/kota di Sumut menjadi lebih baik dan bermartabat,’’ kata Sekda Pemprovsu.
Selain itu, lanjut Sekda Pemprovsu, rapat konsolidasi tersebut juga sekaligus menyampaikan peran serta Pemda untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar. ‘’Rapat konsolidasi ini juga didasari dinamika yang terjadi di masyarakat yang begitu cepat berkembang. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu. Bukan itu saja, Pemda juga bertanggung jawab menjadikan pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil,’’ tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman MM menyambut baik rapat konsolidasi yang digelar tersebut. ‘’Saya berharap Forsesdasi ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita juga harus bergerak cepat menyusun program-program yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Pembahasan tersebut lebih difokuskan kepada sektor ekonomi. Dengan demikian, diharapakan dapat memberi dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Sumut,’’ ungkap Sekda Kota Medan.
Lebih lanjut, Mantan Kepala Bapedda Setda Kota Medan tersebut mengatakan,  nantinya akan diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Namun akanp tersebut akan digelar setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forsesdasi yang aka berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. ‘’Kita akan gelar Rakerda setelah Rakernas nantinya. Semoga Forsesdasi ini dapat berjalan dengan efektif aehingga kita mampu meningkatkan mutu dan kualitas kabupaten/kota masing-masing di semua sektor,’’ harapnya.
Rapat konsolidasi yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut diisi dengan sesi tanya jawab. Beberapa Sekda menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Sekda Pemprovsu selaku koordinator seluruh Sekda se-Sumut. Selanjutnya Sekda Pemprovsu dan Sekda Kota Medan menanggapi seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan. Hal tersebut berlangsung hingga rapat selesai. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menjelaskan proyek pembangunan Pasar Kampung Lalang sudah dapat diserahterimakan dari kontraktor kepada Pemko Medan. Mengingat, hal itu merupakan kewajiban kontraktor bila telah selesai mengerjakan kontraknya.

“Hasil kordinasi dengan Dinas Perkim, Aset, PD Pasar, dan kontraktor, Pasar Kampung Lalang sudah bisa diserahterimakan. Tim PHO (Provisional Hand Over) didampingi ahli, akan terjun ke lapangan,” ujar Boydo, Jumat (15/2/2019).

Hal ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Pemko Medan dan kontraktor Pasar Kampung Lalang di Komisi C DPRD Medan, kemarin (12/2).

Dikatakan Boydo, tim ahli yang akan dilibatkan merupakan sesuai petunjuk dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara. Para tim ahli adalah orang-orang independen yang ditunjuk Dinas Perkim untuk menilai kelayakannya karena ada bagian yang sudah tidak terlihat dan harus dihitung ulang. “Sesuai prosedural, bangunan itu sudah bisa diserahterimakan. Tinggal, tim ahli sesuai petunjuk BPK RI dan dipilih Dinas Perkim yang menilainya. Mereka itu orang independen,” bilang Boydo.

Sedangkan untuk persoalan administrasi keuangan, kata Boydo, dapat diurus berikutnya. Apalagi, DPRD Medan sudah diundang BPK Sumut untuk melakukan klarifikasi terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang. “Senin (19/2/2019) kita diundang ke BPK RI perwakilan Sumut untuk melakukan klarifikasi sesuai surat kita. Kita juga nanti memohon kepada BPK RI Sumut untuk memberikan toleransi kepada kontraktor tersebut atas apa yang telah dilakukannya,” urainya.

Menurutnya, bangunan yang dibangun sudah cukup baik dan dapat terselesaikan dengan baik juga. Pertimbangan lain, kontraktor hanya menggunakan 20 persen dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp5 miliar lebih. 

“Dengan melihat itikad baik itu, kita berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau bisa, BPK pun mengklaim temuan betul-betul melihat kerugian negara atas kegiatan tersebut. Tapi kan memang uang negara baru digunakan 20%, dan sudah selesai juga bangunannya,” tuturnya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC – Sumatera Utara (Sumut) merupakan provinsi yang kaya akan berbagai potensi, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan letak geografis, Sumut juga berpeluang besar dalam sektor peternakan. Untuk itu, diharapkanpengembangan inovasi produksi peternakan di Sumut dapat ditingkatkan. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu)
, Musa Rajekshah saat menghadiri sembari memberi motivasi kepadamahasiswa peserta Seminar Nasional Animal Science Universitas Sumatera Utara (USU) Competition, di Aula Fakultas Pertanian USU, Jalan Dr A Sofian Padang Bulan Medan, Jumat (15/2/2019).

“Saya berharap besar pada adik-adik mahasiswa peternakan ini, harus bisa ciptakan inovasi-inovasi di bidang peternakan sehingga nantinya kita di Sumut ini tidak perlu lagi impor daging dari luar negeri atau daerah lain. Bila perlu kita yang harus ekspor ke luar, untuk itu adik-adik mahasiswa harus semangat,” katanya memberi motivasi.

Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck kemudian menyampaikan harapannya agar di masa depan nanti terjalin kerja sama antara Pemprovsu dan USU. Baik di
 bidang riset dan teknologi atau di lapangan dalam bentuk desa binaan penghasil ternak-ternak unggul.

Selain membuka seminar, Ijeck juga berkesempatan menjadi salah satu pemateri seminar. Dalam paparannya, Ijeck menyampaikan bahwa jumlah populasi sapi potong di Sumut saat ini sebanyak 712.106 ekor, sapi perah sebanyak 1.948 ekor, dan kerbau sebanyak 108.792 ekor. Untuk kebutuhan daging sapi/kerbau per tahun di Sumut berjumlah 24.539 ton.

“Kebutuhan ini dipenuhi dari produksi lokal sebanyak 19.100 ton, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor sebanyak 5.439 ton setara dengan 29.232 ekor per tahun. Mudah-mudahan seminar nasional ini menjadi wadah berbagi informasi dan teknologi dan menghasilkan strategi dan inovasi bidang peternakan dalam rangka membentuk peternakan berkarakter agribisnis dan kedaulatan pangan di Sumut,” harap Ijeck. 

Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Pertanian USU
, Jonatan Ginting mewakili Dekan Fakultas Pertanian USU menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wagubsu dalam seminar nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran Wagubsu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemprovsu terhadap perkembangan dunia akademis dan dukungan pada kegiatan mahasiswa selaku generasi muda penerus bangsa.
Ketua Panitia, Serly Fimasari mengatakan bahwa acara Seminar Nasional Animal Science Universitas Sumatera Utara (USU) Competition, mengusung tema Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Membentuk Peternakan Berkarakter Agribisnis dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Selain dihadiri mahasiswa USU, peserta seminar juga datang dari berbagai universitas lainnya dari berbagai daerah yang telah lulus seleksi sebagai finalis lomba penulisan karya ilmiah.

"Perlu kami sampaikan bahwasanya seminar ini merupakan seminar nasional pertama yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan peternakan. Kami berharap dukungan dari Bapak/Ibu semua agar kegiatan ini terus berlanjut nantinya setiap tahun dan membawa lebih banyak mahasiswa dari luar Medan," harap Serly.

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Peternak Kambing Domba di Singapura
Mohamad Nor Ashraf Bin Abu Bakar, Pengusaha pemilik CV Asia Global Farm Nur Ridhuan, Akademisi Hamdan SPt MSi. Mendampingi Wagubsu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut, Dahler Lubis. Hadir pula dosen, pegawai, dan mahasiswa fakultas pertanian. (ril)
Share Berita

BELAWAN, POC - Ribuan Muslim dari berbagai penjuru Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Port Belawan, Jumat (15/2/2019).

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut polisi untuk membebaskan H. Irfan Hamidi yang ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik dan tunduk pada UU ITE.

Dengan melakukan longmacts, massa yang terus memberikan waktu mereka ditarik ke Kantor Polisi Pelabuhan Belawan.

Pada waktu itu, mereka bersikeras bahwa kasus H.Irfan Hamidi diberhentikan dan dibebaskan dari celah hukum.

Dari pantauan awak media, para unjuk rasa mengibarkan bendera Tauhid dan membentangkan poster-poster yang bertuliskan Aksi Damai Spirit 212. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pilar sosial menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus garda depan dalam melayani permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Sehingga pilar sosial perlu digerakan terutama di Kota Medan.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution MSi ketika menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Tahun 2019 di Le Polonia Hotel Medan, Kamis (14/2/2019).
Acara yang dibuka langsung Menteri Sosial Republik Indonesia Dr Agus Gumiwang Kartasasmitra MSi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan nasional.
Selanjutnya Wakil Wali Kota mengatakan, acara pilar-pilar sosial sangat positif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di Kota Medan. Selain itu, dengan adanya pilar-pilar sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah berita hoax yang saat ini tengah banyak beredar ditahun politik ini.
Lanjut Wakil Wali Kota, pilar-pilar sosial diharapkan dapat menggugah rasa gotong–royong, toleransi, harmoni, dan nasionalisme seluruh masyarakat. Mengingat saat ini di masyarakat banyak bermunculan aksi anarkisme, intoleransi, dan radikalisme, yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
"Dengan adanya pilar-pilar sosial ini kita harapkan dapat membantu Pemerintah bukan hanya pada bencana saja, namun dalam memberantas narkoba, premanisme ataupun begal, serta penyebar informasi hoax yang dapat memecah belah bangsa kita," pungkas Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Menteri Sosial mengatakan pilar-pilar sosial memiliki tugas yang kompleks kedepannya. Karena Pemerintah terus berupaya agar dapat menekan angka kemiskinan secara maksimal.
"Pemerintah sedang gencar-gencarnya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data survei BPS pada September lalu, angka kemiskinan berada pada 9,66 %. Berdasarkan survei yang sama, bukan hanya angka kemiskinan, gini ratio membaik menjadi 0,381. Ini adalah upaya kerja keras semua pihak yang telah membuahkan hasil. Namun kita masih mempunyai tugas yang berat yakni bagaimana kita dapat menekan angka kemiskinan itun lebih rendah lagi pada masa mendatang", ungkap Agus.
Dikatakannya, Pilar-pilar sosial ini bukan hanya sekadar pada pendampingan semata. Pilar sosial merupakan motor penggerak dari berbagai kegiatan pemberdayaan di masyarakat.
"Untuk itu saya harap semua harus saling bahu membahu dan bisa lebih meningkatkan kerja kemanusiaannya di lapangan. Ayo kita tingkatkan kembali gerakan restorasi sosial. Sehingga tujuan akhir kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai", harap Agus.
Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian deklarasi anti hoax oleh perwakilan pilar-pilar sosial disaksikan Mensos RI Agus Gumiwang dan Sekda Provsu Hj. Sabrina MSi dihadapan Wakil Wali Kota Medan, DPR RI Meutya Viada Hafid, Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial, Staff Khusus Mensos, Tenaga Ahli Mensos, Kadis Sosial Provsu, sejumlah OPD di Lingkungan Pemko Medan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), dan Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (Orsos/LKS).
Selain penandatangan deklarasi anti hoax, acara ini juga diisi dengan materi untuk peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial dengan pemateri dari Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo dan Ditjen Pemberdayaan Sosial yang berlangsung mulai 13 s.d 15 Februari 2019. (ril)
Share Berita

BATUBARA, POC - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyarankan kepada PT Inalum agar produksi bahan aluminium untuk kebutuhan otomotif, seperti mesin dan velg dilakukan di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah ini.

Hal itu diungkapkan Gubsu ketika bersama Menteri Perkonomian RI Darmin Nasution berkunjung sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU PT Inalum - PT Toyota Motors Manufacturing Indonesia (TMMIN) di pabrik peleburan Aluminium Kuala Tanjung, Barubara, Kamis (14/2/2019).

Kerja sama PT Inalum (persero) dengan PT TMMIN antara lain bertujuan untuk mengembangkan bahan baku velg. Termasuk studi kelayakan, pengecekan komposisi unsur kimia, struktur metalurgi, hasil pengecoran ingot, evaluasi material, hingga persiapan produksi massal.

Pada kesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyarankan, bila perlu produksi body, mesin dan velg yang menjadi langkah kerjasama/MoU antara keduanya itu bisa dilakukan di Sumut, khususnya di Kuala Tanjung, Batubara. “Kenapa tidak di Sumut saja, kok harus jauh ke Karawang buatnya? Kan kalau di sini lebih murah biaya produksinya,” saran Gubsu.

Sebelumnya, Meko Perekonomian Darmin menyebutkan bahwa penggunaan aluminium sebagai bahan dasar pembuatan mesin mobil disebutkan dapat mengurangi berat kendaraan dan secara otomatis menghemat bahan bakar. Karena itu pemerintah mendorong agar produksi untuk kebutuhan otomotif ini bisa ditingkatkan. Apalagi jika produsennya adalah perusahaan dalam negeri seperti PT Inalum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya sudah bilang, supaya yang digunakan itu dari Inalum. Karena kalau pakai aluminium dia (kendaraan) lebih ringan,” ujar Darmin saat dijelaskan bagaimana kerja sama yang sudah dibangun selama ini antara PT Inalum dengan PT TMMIN dalam hal penggunaan produk aluminium.

Menjawab itu, Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono menjelaskan bahwa perusahaan mereka telah menggunakan velg berbahan aluminium alloy untuk produksi velg mobil Toyota jenis Fortuner, Innova dan Sienta. Namun meskipun bahannya dari PT Inalum, produksinya masih berada di Pulau Jawa.

Kedepan pihaknya merencanakan produksi body mesin untuk mobil Toyota Kijang Innova menggunakan aluminium alloy sebagai bahan dasar yang lebih ringan dari besi yang biasa digunakan selama ini. Selain itu katanya, aluminium tidak rentan terhadap korosif atau berkarat. Sehingga jauh lebih awet.

Usai mendengarkan penjelasan pihak PT TMMIN dan Inalum terkait kerjasama dan produksi aluminium menjadi berbagai bahan kebutuhan otomotif, serta lainnya, Gubsu bersama Menteri Perekonomian pun ikut menyaksikan penandatanganan MoU antara kedua perusahaan tersebut. Selain Direktur Utama Budi Gunadi Sadikin, hadir juga jajaran direksi PT Inalum yang lain.(ril)
Share Berita

MEDAN, POC – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Darmin Nasution meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I (Helvetia-Tanjung Mulia), Kamis (14/2/2019). Jalan Tol Seksi I sepanjang 6,071 Km itu diharapkan segera diselesaikan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, kunjungannya ke Jalan Tol Medan-Binjai adalah untuk melihat secara langsung, sudah sejauh mana progres pembangunannya. Karena, sesuai dengan informasi yang didapat menyebutkan, pembangunan jalan Tol Medan-Binjai terkendala pembebasan lahan yang belum clear.

"Pembebasan Tol Medan-Binjai selama ini mengalami kendala gugatan perdata menggunakan grandsultan palsu. Saya mau dengar dari Kajatisu sudah sejauh mana proses hukumnya. Karena ini persoalan gugat menggugat," ujar Darmin.

Gubsu Edy Rahmayadi pada kesempatan itu mengharapkan agar Tol Medan-Binjai pada Seksi I Tanjung Mulia Helvetia segera diselesaikan. Karena itu, berbagai kendala yang menghambat diharapkannya dapat segera diselesaikan.

"Untuk itu, Pak Menteri undang Gubernur, Kapoldasu, Pangdam dan Kajatisu untuk rapat di Jakarta dan juga Kementerian yang terkait seperti menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Jangan sampai kalah negara dengan penggugat,"  ujar Gubsu Edy.

Dikatakan Gubsu, pengoperasian Jalan Tol Medan-Binjai ini sangat dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara (Sumut). Selain untuk mengurai kemacetan arus lalulintas, juga untuk meningkatkan mobilitas dan aksesbilitas orang dan barang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Waktu kita menuju kemari tadi Pak Menteri, jalanan macet banyak truk yang ngantri. Kalau Jalan tol Medan-Binjai ini selesai sudah tentu tidak semacet tadi," kata Gubsu Edy.

Seperti diketahui Jalan Tol Medan-Binjai terdiri dari tiga seksi. Seksi I (Tanjung Mulia – Helvetia) sepanjang 6,071 Km, Seksi II (Helvetia – Sei Semayang) sepanjang 9,051 Km dan Seksi III (Sei Semayang-Binjai) sepanjang 10,319 Km. Untuk Seksi II dan III sudah selesai 100%  dan mulai beroperasi akhir 2018.  Sedangkan untuk Seksi I, hingga kini belum rampung sekitar 700 meter lagi, karena yang masih terkendala pembebasan lahannya. Ditargetkan seluruhnya rampung pada Desember 2019.

Turut hadir Jajaran Kementerian PUPR, Jasa Marga, pelaksana Tol Medan-Binjai (Hutama Karya) dan para kepala OPD Pemprovsu seperti Staf Ahli Gubsu Elisa Marbun, Kepala PU Bina Marga Provsu A Haris Lubis, Kepala Bappeda Provsu Irman dan Kepala BPBD Provsu Riadil Lubis. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mendampingi Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako kepada 1.000 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu di Kota Medan di Lapangan Benteng Medan, Kamis (14/2/2019). Pemberian sembako tersebut merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI untuk seluruh daerah di Indonesia.
Selain Wali Kota, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah juga turut hadir dalam acara tersebut. Pembagian sembako berupa beras,minyak makan dan gula pasir ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Medan kepada warga kurang mampu yang sudah didata sebelumnya.
Mensos RI Agus Gumiwang mengatakan, kegiatan ini menyasar bagi semua masyarakat kurang mampu di Indonesia, termasuk Kota Medan. “Pembagian sembako ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Di samping itu menjadi penguat hubungan sosial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat,” kata Agus.
Sedangkan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH sangat mengapresiasi pemberian sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Medan. “Pemko Medan mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kemensos RI. Sebab, lewat program PKH tersebut masyarakat kurang mampu dapat terbantu. Semoga sembako yang diberikan tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Wali Kota.
Selanjutnya Wali Kota menambahkan, penyerahan bansos tersebut sudah sesuai sasaran. Artinya sebelum penyerahan, Dinas Sosial Kota Medan sudah mendata secara rinci kriteria keluarga kurang mampu yang berhak menerima bansos tersebut. Dengan demikian tidak ada penyerahan bansos yang salah sasaran. “Semua mekanisme pendataan sebelum penyerahan bansos terlebih dahulu dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar bansos yang diberi benar-benar sampai kepada yang berhak menerima,” pungkasnya.
Sebelum acara berakhir, Mensos RI didampingi Wali Kota dan Wagub Sumut menyerahkan sembako secara simbolis kepada 10 warga penerima bansos. Setelah itu seluruh warga akan diberikan paket bansos dengan menukarkan kupon yang sudah diberi terlebih dulu oleh petugas PKH Dinas Sosial Kota Medan di tiap kecamatan. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Praktik judi berkedok warnet makin berserak di Kota Medan. Petugas kepolisian ditengarai melakukan pembiaran, sehingga penyakit masyarakat ini bagai wabah dan korbannya semakin meluas. Seperti di kawasan Martubung, Jalan KL Yos Sudarso Km 13, tepatnya di depan SPBU Martubung.

Anggota DPRD Medan M Nasir menilai, pihak kepolisian kurang tanggap melaksanakan peranannya melakukan pengamanan terhadap masyarakat. Padahal dampak pembiaran ini menimbulkan berbagai permasalahan dan akan menambah pekerjaan rumah bagi petugas kepolisian.

"Karena judi ini akan berdampak pada berbagai tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, peredaran narkoba dan juga berdampak pada rumah tangga,"kata Nasir, Kamis (14/2/2019).

Sekretaris Komisi A DPRD Medan yang membidangi pemerintahan ini, juga meminta agar polisi segera tanggap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dimana menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) pada April 2019 nanti, harusnya berbagai pengamanan dilakukan pihak kepolisian. Termasuk memberantas praktik perjudian berkedok warnet.

"Jangan dibiarkan praktik perjudian ini, polisi harus segera memberantasnya. Saya dapat info, judi tembak ikan di Martubung itu pindahan dari Jalan Platina. Karena diributi warga, lokasi judinya pun pindah. Hal ini harus segera ditanggapi serius oleh pihak kepolisian,''tukas politisi PKS ini.

dia juga menambahkan, judi berkedok warnet juga ada di kawasan Marelan, Pasar Satu Tengah. Tak tertutup kemungkinan, judi ini juga sudah makin meluas tak hanya di kawasan Medan Utara, namun juga di kawasan lainnya di Kota Medan.

Legislator Medan Utara ini mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan turut berperan melakukan pengamanan terhadap masyarakat, dan selalu berkordinasi dengan pihak kepolisian.

"Judi itu bukan hanya toto gelap (togel) saja yang ditangkap, tapi yang berkedok permainan seperti judi tembak ikan itu juga perlu diberantas. Mereka membeli koin, lalu memulai permainan menembaki ikan. Trus, koin yang dimenangkan bisa diuangkan. Itu kan juga bentuk perjudian,"tegas Nasir seraya meminta pihak kepolisian menindak tegas segala bentuk perjudian. (maria)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.