MEDAN, POC -  Anggaran reses 50 Anggota DPRD Kota Medan untuk tahun 2019 naik menjadi Rp13,8 miliar. Kenaikan anggaran rsses sekitar 150% ini cukup fantastis bila dibanding dengan besaran anggaran reses tahun 2018 yang hanya Rp4,8 miliar. 

“Kenaikkan anggaran reses tidak terlepas dari usulan para anggota dewan dengan alasan jumlah konstituennya bertambah dari 300 orang menjadi 600 orang,” kata Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis, Sabtu (16/2/2019).

“Jadi setiap anggota dewan yang selama ini menerima dana reses Rp60 juta menjadi Rp92 juta. Untuk setiap reses dilakukan di dua titik di tahun 2019. Sementara tahun 2018 hanya satu titik. Naiknya Rp32 juta,” tambah Aziz.

Mantan Kadis Pora Kota Medan ini lebih jauh mengatakan, pelaksanaan reses DPRD Medan dilakukan tiga kali setiap tahun. Pelaksanaan reses dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan untuk diagendakan dalam rapat paripurna bersama Walikota Medan.

"Hasil reses disampaikan di paripurna agar Pemerintah Kota Medan dapat segera mengakomodir segala permasalahan di masing-masing kecamatan,"pungkasnya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC – Muchammad Budi Utomo diangkat menjadi Pejabat Direktur Utama (Dirut) Sementara PT Bank Sumut untuk enam bulan kedepan. Pengesahan pengangkatan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) Bank Sumut Tahun 2019, di ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No 18 Medan, Jumat (15/2/2019).

Diketahui sebelumnya, Budi Utomo (53) merupakan komisaris non independen mewakili Pemprov Sumut selaku pemilik saham. Dirinya pernah bekerja di bank swasta nasional yang kepemilikannya berada di tangan asing.

RUPS LB Bank Sumut Tahun 2019 digelar secara tertutup dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Turut hadir sejumlah bupati dan wali kota yang tercatat sebagai pemilik saham. Saat diwawancarai usai rapat, Edy didampingi Wagubsu Musa Rajekshah menyampaikan bahwa Budi Utomo akan bertugas mengisi kekosongan Dirut.

“Setelah itu, akan dilakukan proses pencarian dan pemilihan Dirut yang akan mengawaki Bank Sumut ini. Pendaftaran untuk Dirut ini akan kita buka bulan Maret, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang sedang disusun,” ujar Edy.

Sebagai Pejabat Dirut Sementara Bank Sumut, kata Edy, Budi Utomo tidak diperkenankan membuat kebijakan apapun melainkan akan bertugas untuk memutuskan hal-hal yang tidak bersifat strategis. “Semoga dengan adanya Dirut sementara ini, operasional jalan dan proses pemilihan Dirut berikutnya berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Pejabat Dirut Sementara Budi Utomo yang baru saja diangkat menyampaikan bahwa tugas utama yang menjadi prioritas dirinya selama enam bulan salah satunya yakni menjaring pemimpin-pemimpin Bank Sumut kedepan yang lebih baik.

“Kemudian, menjalankan roda Bank Sumut untuk bisa maksimal operasionalnya, karena diperlukan kehadiran pemimpin. Sehingga Bank Sumut tidak stuck di sini, masih banyak PR yang harus kita selesaikan, kita harus mampu memperbaiki kinerja Bank Sumut,” katanya.
Lebih lanjut, 

Budi Utomo menyampaikan bahwa ada tiga harapan dan arahan dari Pemegang Saham yang ditegaskan dalam rapat RUPS LB Bank Sumut Tahun 2019. Ketiganya yakni Bank Sumut harus bisa berikan kontribusi bagi masyarakat, maksimalkan pendapatan daerah, dan menjadikan sumber daya Bank Sumut lebih berkuaitas yang mampu bersaing di kancah nasional.

Dalam rangka proses penjaringan, kata Budi, akan dilakukan secara profesional dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ahli. “Kita mengutamakan baik internal maupun eksternal, semua treatmentnya semua sama, yang penting profesionalitasnya yang akan kita junjung,” tuturnya.

Selain pengangkatan Pejabat Dirut Sementara, RUPS LB Bank Sumut Tahun 2019 juga membahas tentang pemberhentian Dirut Bank Sumut sebelumnya Edie Rizliyanto dan usulan penyempurnaan anggaran dasar PT Bank Sumut. (ril)
Share Berita

MEDAN - Judi tembak ikan berkedok game ketangkasan menjamur di wilayah Marelan dan Martubung. Ironisnya, lokasi tersebut seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Lapak judi ini disebut-sebut milik pria keturunan dengn omset puluhan juta perhari dan sangat meresahkan masyarakat.

Beberapa lokasi yang paling santer adalah judi tembak ikan Jalan Martubung, judi tembak ikan Lucky Zone di Marelan dan lokasi tembak ikan Pasar V Gang Kurnia Marelan.

Pantauan wartawan tampak dilokasi kendaraan roda 2 dan roda 4 memenuhi lokasi tersebut. Yang meresahkannya lagi, lokasi tersebut kerap di kunjungi kawula muda generasi penerus bangsa.

"Yang punya itu AK, warga keturunan Tionghoa, kalo banyak, bisa tutup pagi dinihari. Banyak juga anak-anak muda yang bermain judi tembak ikan itu," ujar salah seorang warga, Joko.

Joko berharap, pihak kepolisian dan instansi terkait segera menutup lokasi tersebut. Dikhawatirkan, praktek penyakit masyarakat ini merusak generasi muda bangsa.

"Kalo bisa lokasi ini ditutup, anak keluarga saya pun ada yang maniak jenis permainan ini," harapnya.

Lalu, Joko menjelaskan bahwa untuk jenis permainan ini, para pelanggan  menukarkan sejumlah uang dengan amunisi peluru guna menembak ikan didalam permainan tersebut. Setelah menang, poin yang diperoleh oleh pemain dapat ditukarkan dengan tiket yang selanjutnya di tukarkan dengan uang tunai oleh penjaga/kasir di tempat yang sudah ditentukan.

Namun saat ini, untuk mengelabuhi petugas Kepolisian, pemilik usaha tembak ikan membuat pengumuman menukarkan voucher tembak ikan dengan hadiah seperti Kulkas, TV, sepeda motor dan lainnya.

Ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan enggan membalas konfirmasi wartawan. (Rom)
Share Berita

SUNGGAL - Junedi (50) pegawai BUMN ini bisa dikatakan sukses membawa "kabur" istri seorang PNS. Pasalnya dengan modal Rp 15 Juta, ia dan kekasih gelapnya itu, Fenny telah hidup serumah di Perumahan Royal Setia Budi, Tanjung Sari, Medan Selayang.

Hal ini terungkap saat suami Fenny, Lerry Harsen Simatupang (30) seorang PNS bersama petugas Polsek Sunggal menggerebek rumah pasangan bukan suami istri tersebut.

"Saat kita grebek, ternyata benar didalam rumah yang disewa terlapor (Junedi), istri pelapor, Fenny berada di dalam kamar rumah tersebut dengan posisi pintu kamar terkunci. Namun, terlapor (Junedi) berada diruang tamu dengan menggunakan pakaian lengkap," ujar Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu MS Ginting kepada wartawan, Jumat (16/2/2019).

Dari hasil interogasi, terlapor (Junedi) membenarkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sudah berjalan 6 bulan dan rumah tsb disewakan oleh terlapor seharga Rp15 juta/tahun dan baru berjalan 2 bulan.

"Terlapor mengakui adanya hubungan dengan istri pelapor, sebelum menyewa rumah tersebut, mereka kerap berhubungan di hotel. Keduanya masih kita mintai keterangannya," jelas Ginting mengakhiri. (Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Sekda Kota Medan Ir Wirya Al Rahman MM menghadiri Rapat Konsolidasi Sekda se- Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (15/2/2019) siang. Tujuan rapat konsolidasi  digelar guna mempererat silaturahmi antar Sekda se-Sumut sekaligus menjadi forum bagi seluruh Sekda untuk menyampaikan baik peningkatan maupun permasalahan yang terjadi di tiap kabupaten/kota masing-masing.
Sekda Pemprov Sumut Hj Sabrina yang memimpin rapat konsolidasi dampingi Kepala Biro Organisasi Syafruddin  mengatakan, rapat konsolidasi ini merupakan pertama kalinya dilakukan sejak terpilihnya Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman sebagai Ketua Pengurus Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Sumatera Utara periode selanjutnya. Sebelumnya, jabatan itu dipegang mantan Sekda Kota Medan terdahulu Ir H Syaiful Bahri Lubis.
‘’Rapat Konsolidasi ini merupakan ajang silaturahmi bagi kita setelah Sekda Kota Medan terpilih menjadi Komwil Forsesdasi. Bersama Sekretaris Pengurus Komwil Forsesdasi yakni Sekda Kab. Deli Serdang Darwin Zein, saya berharap Forsesdasi mampu menjadi wadah bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran dan masukan terkait hal yang dihadapi di tiap kabupaten/kota di Sumut. Dengan demikian kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kinerja sehingga mampu menjadikan seluruh kabupaten/kota di Sumut menjadi lebih baik dan bermartabat,’’ kata Sekda Pemprovsu.
Selain itu, lanjut Sekda Pemprovsu, rapat konsolidasi tersebut juga sekaligus menyampaikan peran serta Pemda untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar. ‘’Rapat konsolidasi ini juga didasari dinamika yang terjadi di masyarakat yang begitu cepat berkembang. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu. Bukan itu saja, Pemda juga bertanggung jawab menjadikan pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil,’’ tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman MM menyambut baik rapat konsolidasi yang digelar tersebut. ‘’Saya berharap Forsesdasi ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita juga harus bergerak cepat menyusun program-program yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Pembahasan tersebut lebih difokuskan kepada sektor ekonomi. Dengan demikian, diharapakan dapat memberi dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Sumut,’’ ungkap Sekda Kota Medan.
Lebih lanjut, Mantan Kepala Bapedda Setda Kota Medan tersebut mengatakan,  nantinya akan diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Namun akanp tersebut akan digelar setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forsesdasi yang aka berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. ‘’Kita akan gelar Rakerda setelah Rakernas nantinya. Semoga Forsesdasi ini dapat berjalan dengan efektif aehingga kita mampu meningkatkan mutu dan kualitas kabupaten/kota masing-masing di semua sektor,’’ harapnya.
Rapat konsolidasi yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut diisi dengan sesi tanya jawab. Beberapa Sekda menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Sekda Pemprovsu selaku koordinator seluruh Sekda se-Sumut. Selanjutnya Sekda Pemprovsu dan Sekda Kota Medan menanggapi seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan. Hal tersebut berlangsung hingga rapat selesai. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menjelaskan proyek pembangunan Pasar Kampung Lalang sudah dapat diserahterimakan dari kontraktor kepada Pemko Medan. Mengingat, hal itu merupakan kewajiban kontraktor bila telah selesai mengerjakan kontraknya.

“Hasil kordinasi dengan Dinas Perkim, Aset, PD Pasar, dan kontraktor, Pasar Kampung Lalang sudah bisa diserahterimakan. Tim PHO (Provisional Hand Over) didampingi ahli, akan terjun ke lapangan,” ujar Boydo, Jumat (15/2/2019).

Hal ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Pemko Medan dan kontraktor Pasar Kampung Lalang di Komisi C DPRD Medan, kemarin (12/2).

Dikatakan Boydo, tim ahli yang akan dilibatkan merupakan sesuai petunjuk dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara. Para tim ahli adalah orang-orang independen yang ditunjuk Dinas Perkim untuk menilai kelayakannya karena ada bagian yang sudah tidak terlihat dan harus dihitung ulang. “Sesuai prosedural, bangunan itu sudah bisa diserahterimakan. Tinggal, tim ahli sesuai petunjuk BPK RI dan dipilih Dinas Perkim yang menilainya. Mereka itu orang independen,” bilang Boydo.

Sedangkan untuk persoalan administrasi keuangan, kata Boydo, dapat diurus berikutnya. Apalagi, DPRD Medan sudah diundang BPK Sumut untuk melakukan klarifikasi terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang. “Senin (19/2/2019) kita diundang ke BPK RI perwakilan Sumut untuk melakukan klarifikasi sesuai surat kita. Kita juga nanti memohon kepada BPK RI Sumut untuk memberikan toleransi kepada kontraktor tersebut atas apa yang telah dilakukannya,” urainya.

Menurutnya, bangunan yang dibangun sudah cukup baik dan dapat terselesaikan dengan baik juga. Pertimbangan lain, kontraktor hanya menggunakan 20 persen dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp5 miliar lebih. 

“Dengan melihat itikad baik itu, kita berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau bisa, BPK pun mengklaim temuan betul-betul melihat kerugian negara atas kegiatan tersebut. Tapi kan memang uang negara baru digunakan 20%, dan sudah selesai juga bangunannya,” tuturnya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC – Sumatera Utara (Sumut) merupakan provinsi yang kaya akan berbagai potensi, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan letak geografis, Sumut juga berpeluang besar dalam sektor peternakan. Untuk itu, diharapkanpengembangan inovasi produksi peternakan di Sumut dapat ditingkatkan. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu)
, Musa Rajekshah saat menghadiri sembari memberi motivasi kepadamahasiswa peserta Seminar Nasional Animal Science Universitas Sumatera Utara (USU) Competition, di Aula Fakultas Pertanian USU, Jalan Dr A Sofian Padang Bulan Medan, Jumat (15/2/2019).

“Saya berharap besar pada adik-adik mahasiswa peternakan ini, harus bisa ciptakan inovasi-inovasi di bidang peternakan sehingga nantinya kita di Sumut ini tidak perlu lagi impor daging dari luar negeri atau daerah lain. Bila perlu kita yang harus ekspor ke luar, untuk itu adik-adik mahasiswa harus semangat,” katanya memberi motivasi.

Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck kemudian menyampaikan harapannya agar di masa depan nanti terjalin kerja sama antara Pemprovsu dan USU. Baik di
 bidang riset dan teknologi atau di lapangan dalam bentuk desa binaan penghasil ternak-ternak unggul.

Selain membuka seminar, Ijeck juga berkesempatan menjadi salah satu pemateri seminar. Dalam paparannya, Ijeck menyampaikan bahwa jumlah populasi sapi potong di Sumut saat ini sebanyak 712.106 ekor, sapi perah sebanyak 1.948 ekor, dan kerbau sebanyak 108.792 ekor. Untuk kebutuhan daging sapi/kerbau per tahun di Sumut berjumlah 24.539 ton.

“Kebutuhan ini dipenuhi dari produksi lokal sebanyak 19.100 ton, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor sebanyak 5.439 ton setara dengan 29.232 ekor per tahun. Mudah-mudahan seminar nasional ini menjadi wadah berbagi informasi dan teknologi dan menghasilkan strategi dan inovasi bidang peternakan dalam rangka membentuk peternakan berkarakter agribisnis dan kedaulatan pangan di Sumut,” harap Ijeck. 

Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Pertanian USU
, Jonatan Ginting mewakili Dekan Fakultas Pertanian USU menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wagubsu dalam seminar nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran Wagubsu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemprovsu terhadap perkembangan dunia akademis dan dukungan pada kegiatan mahasiswa selaku generasi muda penerus bangsa.
Ketua Panitia, Serly Fimasari mengatakan bahwa acara Seminar Nasional Animal Science Universitas Sumatera Utara (USU) Competition, mengusung tema Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Membentuk Peternakan Berkarakter Agribisnis dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Selain dihadiri mahasiswa USU, peserta seminar juga datang dari berbagai universitas lainnya dari berbagai daerah yang telah lulus seleksi sebagai finalis lomba penulisan karya ilmiah.

"Perlu kami sampaikan bahwasanya seminar ini merupakan seminar nasional pertama yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan peternakan. Kami berharap dukungan dari Bapak/Ibu semua agar kegiatan ini terus berlanjut nantinya setiap tahun dan membawa lebih banyak mahasiswa dari luar Medan," harap Serly.

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Peternak Kambing Domba di Singapura
Mohamad Nor Ashraf Bin Abu Bakar, Pengusaha pemilik CV Asia Global Farm Nur Ridhuan, Akademisi Hamdan SPt MSi. Mendampingi Wagubsu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut, Dahler Lubis. Hadir pula dosen, pegawai, dan mahasiswa fakultas pertanian. (ril)
Share Berita

BELAWAN, POC - Ribuan Muslim dari berbagai penjuru Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Port Belawan, Jumat (15/2/2019).

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut polisi untuk membebaskan H. Irfan Hamidi yang ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik dan tunduk pada UU ITE.

Dengan melakukan longmacts, massa yang terus memberikan waktu mereka ditarik ke Kantor Polisi Pelabuhan Belawan.

Pada waktu itu, mereka bersikeras bahwa kasus H.Irfan Hamidi diberhentikan dan dibebaskan dari celah hukum.

Dari pantauan awak media, para unjuk rasa mengibarkan bendera Tauhid dan membentangkan poster-poster yang bertuliskan Aksi Damai Spirit 212. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pilar sosial menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus garda depan dalam melayani permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Sehingga pilar sosial perlu digerakan terutama di Kota Medan.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution MSi ketika menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Tahun 2019 di Le Polonia Hotel Medan, Kamis (14/2/2019).
Acara yang dibuka langsung Menteri Sosial Republik Indonesia Dr Agus Gumiwang Kartasasmitra MSi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan nasional.
Selanjutnya Wakil Wali Kota mengatakan, acara pilar-pilar sosial sangat positif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di Kota Medan. Selain itu, dengan adanya pilar-pilar sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah berita hoax yang saat ini tengah banyak beredar ditahun politik ini.
Lanjut Wakil Wali Kota, pilar-pilar sosial diharapkan dapat menggugah rasa gotong–royong, toleransi, harmoni, dan nasionalisme seluruh masyarakat. Mengingat saat ini di masyarakat banyak bermunculan aksi anarkisme, intoleransi, dan radikalisme, yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.
"Dengan adanya pilar-pilar sosial ini kita harapkan dapat membantu Pemerintah bukan hanya pada bencana saja, namun dalam memberantas narkoba, premanisme ataupun begal, serta penyebar informasi hoax yang dapat memecah belah bangsa kita," pungkas Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Menteri Sosial mengatakan pilar-pilar sosial memiliki tugas yang kompleks kedepannya. Karena Pemerintah terus berupaya agar dapat menekan angka kemiskinan secara maksimal.
"Pemerintah sedang gencar-gencarnya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data survei BPS pada September lalu, angka kemiskinan berada pada 9,66 %. Berdasarkan survei yang sama, bukan hanya angka kemiskinan, gini ratio membaik menjadi 0,381. Ini adalah upaya kerja keras semua pihak yang telah membuahkan hasil. Namun kita masih mempunyai tugas yang berat yakni bagaimana kita dapat menekan angka kemiskinan itun lebih rendah lagi pada masa mendatang", ungkap Agus.
Dikatakannya, Pilar-pilar sosial ini bukan hanya sekadar pada pendampingan semata. Pilar sosial merupakan motor penggerak dari berbagai kegiatan pemberdayaan di masyarakat.
"Untuk itu saya harap semua harus saling bahu membahu dan bisa lebih meningkatkan kerja kemanusiaannya di lapangan. Ayo kita tingkatkan kembali gerakan restorasi sosial. Sehingga tujuan akhir kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai", harap Agus.
Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian deklarasi anti hoax oleh perwakilan pilar-pilar sosial disaksikan Mensos RI Agus Gumiwang dan Sekda Provsu Hj. Sabrina MSi dihadapan Wakil Wali Kota Medan, DPR RI Meutya Viada Hafid, Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial, Staff Khusus Mensos, Tenaga Ahli Mensos, Kadis Sosial Provsu, sejumlah OPD di Lingkungan Pemko Medan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), dan Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (Orsos/LKS).
Selain penandatangan deklarasi anti hoax, acara ini juga diisi dengan materi untuk peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial dengan pemateri dari Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo dan Ditjen Pemberdayaan Sosial yang berlangsung mulai 13 s.d 15 Februari 2019. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Medan, Kamis (14/2/2019) di ruang Banmus lantai II kantor dewan.

Kedatangan wakil rakyat itu, disambut oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Drs Abdul Azis didampingi Hasanuddin Harahap selaku Kasubbag Kajian Hukum, Kabag Umum Drs Andi Syukur, Kabag Keuangan Erisda Hutasoit SE dan Staf Humas Protokol DPRD Kota Medan Febianta Tarigan.

Kunker yang dilakukan para anggota dewan dari Kabupaten Madina tersebut untuk mengetahui sistem penggunaan anggaran reses dan perlengkapan dewan di DPRD Kota Medan yang merupakan kota tiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.

Pada kesempatan itu, Abdul Azis mengatakan, sistem penganggaran untuk biaya rapat kerja dewan seperti reses dan biaya kegiatan dewan lainnya sesuai peraturan yang telah ditentukan.

“Kita mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan dewan sudah diatur sehingga tidak kewalahan,” katanya.

Masih kata Azis, penganggaran biaya reses dilakukan setelah DPA terbit. Kemudian, pihaknya membuat anggaran kasnya dan dibagi mana prioritas di triwulan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

“Khusus kegiatan yang menunjang kegiatan dewan seperti reses, sosialisasi dan kegiatan lainnya kita meminta ke keuangan dan BPKAD,” ujarnya. Karena anggaran reses terlalu besar, tambahnya, pihaknya meminta tambahan melalui mekanisme tambahan uang (TU). Setelah itu, lanjutnya, uang diberikan ke anggota dewan yang akan melakukan reses sesuai jadwal yang sudah di banmuskan.

“Semua yang kita lakukan ini sama dengan daerah lainnya,” kata Sekwan DPRD Kota Medan itu seraya menyebutkan, mengenai belanja langsung yang diterapkan selama ini hingga sekarang tdak ada masalah. (maria)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.