 |
| Anggota DPRD Medan Hendra DS meninjau parit tersumbat yang dilaporkan warga saat reses. |
MEDAN, POC - Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta pro aktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal dari daerah lain yang berada di inti kota.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Hendra DS saat melaksanakan Reses I Gelombang II yang digelar di Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Senin (11/2/2019).
"Pembangunan insfrastruktur, sangat diperlukan masyarakat perbatasan.Apalagi, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang, " katanya.
Pernyataan politisi Hanura itu menyahuti keluhan sejumlah warga
di Kelurahan Harjosari II yang meminta Pemerintah Kota Medan memperhatikan saluran drainase di wilayahnya. Warga mengaku, drainase di wilayahnya kerap luput dari pengamatan Pemko Medan karena posisinya berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang.
Berlin Sirait, warga lingkungan 11 Sumber Bakti, Kelurahan Harjosari II menuturkan, didaerahnya kerap kebanjiran akibat tidak adanya drainase di kawasan itu.
“Paritnya gak ada pak. Asal hujan turun pasti banjir,” keluhnya.
Senada, Susan warga Sumber Amal, Gang Sawah juga meminta kepada Pemko Medan agar membuatkan saluran parit di Gang Sawah. “Sudah lama Gang Sawah ini tidak ada paritnya, saya meminta kepada Pemko Medan melalui Pak Hendra DS agar bisa diupayakan pembuatan parit,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, warga di kawasan perbatasan juga mengeluhkan masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS gratis.
Masalah lain kata warga lainnya bernama Sumar Hariatmo Kepling lingkungan 12 yakni ketiadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari Jalan Stasiun sehingga kawasan itu rawan kriminalitas.
Menjawab itu soal keluhan KIS dan BPJS Gratis, Hendra DS menyebutkan bahwa tahun 2019 Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk menampung sebanyak 75.000 peserta KIS PBI.
"Jadi, bagi yang belum terdaftar bisa melapor ke Kepling, " ucapnya.
Dan untuk LPJU, lanjutnya pihaknya meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menyahuti keluhan warga.(maria)