MEDAN, POC – Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan modal penting untuk mewujudkan clean government atau tata kelola pemerintahan yang baik.
“Untuk itu, saya berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut selaku pembina SPIP dan kapabilitas APIP, bisa membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah (Pemda) Sumut, sehingga target untuk mencapai level 3 bisa terwujud,” ujar Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA saat menerima rombongan BPKP Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (2/8/2018).
Eko mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP telah ditetapkan sebagai target nasional dan harus mencapai level 3 pada tahun 2019. “Saya yakin Sumut bisa mencapai target tersebut, selama kita berkomitmen kuat dan ada kerja sama yang baik antara Inspektorat daerah dan BPKP,” katanya.
Eko kemudian mengapresiasi Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan beserta rombongan atas penyerahan laporan semester tentang pertanggungjawaban program dan aktivitas BPKP Sumut. “Saya mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan BPKP demi mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan ini saya terima dan akan saya pelajari terlebih dahulu. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, yang perlu dipertahankan, semua segera kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan menyampaikan bahwa BPKP Sumut selalu berkomitmen kuat untuk mendukung dan mengajak seluruh Pemda yang ada di Sumut mewujudkan Good dan Clean Government.
“Kami tidak lelah untuk sosialisasikan agar seluruh Pemda yang ada di Sumut untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dari 34 Pemda (33 kabupaten/kota, 1 provinsi), hanya 14 Pak, yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Sihar.
Sihar kemudian menyerahkan laporan semester aktivitas BPKP. Laporan tersebut, kata Sihar, berisi hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terkait akuntabilitas dan kualitas proyek-proyek pembangunan di Sumut. Termasuk diantaranya pengawasan terhadap percepatan pelaksaan Proyek Strategis Nasional (PSN), penilaian kapabilitas APIP dan pelaksanaan SPIP, pengawasan pengelolaan dana desa, dan lainnya. (mar/rel)