Baca Juga
“Kita minta Pemko Medan proaktif melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang kerap tergenang setiap kali hujan. Minimnya kesadaran masyarakat terkait sampah menjadi pemicu banjir di kota ini,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan Abdul Rani, Minggu (12/5/2019).
Menurut politisi PPP ini, pihak kelurahan harus jeli dan melibatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Pasalnya, sampah-sampah yang dibuang ke parit maupun saluran drainase mengakibatkan terjadi penyumbatan.
“Walikota harus perhatikan drainase terutama kepada Kadisnya, agar Kota Medan ini untuk pengaliran airnya supaya lebih baik lagi,"tukasnya.
Senada juga dikatakan Anggota Komisi D, Parlaungan Simangunsong. Menurutnya Kota Medan minim Ruang Terbuka Hijau. Sehingga menimbulkan kurang resapan air yang berakibat terjadi banjir.
Menurut politisi Demokrat ini, RTH di Medan belum mencapai 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.
“RTH di Kota Medan belum mencapai 30 persen, tapi tidak jelas kriteria RTH itu. Entah bagaimana konsepnya,"kata mantan Ketua Komisi D DPRD Medan ini.
Lanjutnya lagi, hingga saat ini, Kota Medan masih sering dilanda kebanjiran dan hampir semua ruas jalan dan pemukiman warga dilanda tergenang setiap kali dihuyur hujan deras.
Parlaungan menyayangkan RTH Kota Medan masih 10 persen. Padahal dalam UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa perkotaan harus memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) sedikitnya 30 persen untuk pengamanan kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran, dan kerusakan tanah, air dan udara.
"Artinya, itu masih sangat minim dan dampaknya lama kelamaan akan tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Daerah perkotaan pun akan sering mengalami banjir, karena drainasenya tidak bisa menampung debit air,” tukasnya. (mar)
Menurut politisi PPP ini, pihak kelurahan harus jeli dan melibatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Pasalnya, sampah-sampah yang dibuang ke parit maupun saluran drainase mengakibatkan terjadi penyumbatan.
“Walikota harus perhatikan drainase terutama kepada Kadisnya, agar Kota Medan ini untuk pengaliran airnya supaya lebih baik lagi,"tukasnya.
Senada juga dikatakan Anggota Komisi D, Parlaungan Simangunsong. Menurutnya Kota Medan minim Ruang Terbuka Hijau. Sehingga menimbulkan kurang resapan air yang berakibat terjadi banjir.
Menurut politisi Demokrat ini, RTH di Medan belum mencapai 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.
“RTH di Kota Medan belum mencapai 30 persen, tapi tidak jelas kriteria RTH itu. Entah bagaimana konsepnya,"kata mantan Ketua Komisi D DPRD Medan ini.
Lanjutnya lagi, hingga saat ini, Kota Medan masih sering dilanda kebanjiran dan hampir semua ruas jalan dan pemukiman warga dilanda tergenang setiap kali dihuyur hujan deras.
Parlaungan menyayangkan RTH Kota Medan masih 10 persen. Padahal dalam UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa perkotaan harus memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) sedikitnya 30 persen untuk pengamanan kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran, dan kerusakan tanah, air dan udara.
"Artinya, itu masih sangat minim dan dampaknya lama kelamaan akan tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Daerah perkotaan pun akan sering mengalami banjir, karena drainasenya tidak bisa menampung debit air,” tukasnya. (mar)