PEWARTAONLINE.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, angkat suara terkait rencana pemerintah perihal izin impor beras 1 juta ton. Dia menegaskan, hingga sejauh ini penerbitan izin impor tersebut tidak ada.
"izinnya juga belum diterbitkan," katanya saat dikonfirmasi Jumat (12/3).
Dia menyampaikan, beberapa pertimbangan tidak melakukan izin impor beras karena melihat kondisi dalam negeri. Apalagi beberapa bulan ke depan beberapa daerah sudah masuk musim panen. "Ya tentunya kondisi dalam negeri seperti musim panen akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan impor," jelasnya.
Di sisi lain, panen beras luar negeri juga kurang menggembirakan. Karena secara trendnya tengah mengalami penurunan seperti yang terjadi di Vietnam dan Thailand.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras. Hal tersebut tertera dalam bahan paparan Menko Perekonomian pada Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3) lalu.
Dalam paparan tersebut, tertera bahwa impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19
Sebelumnya, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hermanto mengingatkan, pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan impor 1 juta impor beras. Sebab, rencana impor ini bertolak belakang dengan langkah pemerintah dalam menggalakkan program peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional melalui program food estate atau lumbung pangan nasional seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
"Hari-hari ini kita menghadapi isu 1 juta impor beras dan ini sudah menjadi isu nasional dan marak di media sosial. Saya memandang, impor satu juta ton beras ini adalah tidak cocok dengan program-program yang terkait dengan food estate. Serta, juga petani saat ini juga sedang serius-seriusnya menanam dan panen. Komisi IV DPR RI saat beberapa kali rapat dengan Kementan, selalu diinformasikan bahwa Indonesia mengalami surplus beras," ujar Hermanto kepada wartawan, Selasa (9/3)
Politisi Fraksi PKS ini menilai, apabila pemerintah betul-betul melakukan impor 1 juta ton beras, akan sangat menyakiti hati petani Indonesia yang sudah bekerja keras. Bahkan, dia juga menganggap bahwa kebijakan food estate dianggap gagal.
"Oleh karena itu, saya minta supaya satu juta beras yang akan diimpor itu ditinjau ulang dan anggarannya supaya dioptimalkan untuk pemberdayaan pembelian beras-beras petani yang sekarang sedang panen, terutama, di area food estate yang sekarang sudah mengalami panen. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita untuk komitmen menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat UU Pangan," pungkas Hermanto. (mdk)