Anehnya, meski parkir berserak namun hal itu tak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Bahkan Dinas Perhubungan yang menangani parkir tepi jalan di triwulan pertama tahun 2019 hanya mampu memperoleh Rp5,7 miliar. Sementara Dishub dibebankan target PAD untuk 2019 sebesar Rp 43 miliar.
"Heran aja, begitu banyak parkir apalagi parkir tepi jalan tapi pencapaian PAD Dishub di triwulan ini hanya Rp 5,7 miliar. Padahal parkir ini bisnis menguntungkan, dan terus berkembang karena kendaraan setiap tahun semakin bertambah,"ujar Dame Duma Sari Hutagalung, anggota DPRD Medan, Kamis (27/6/2019).
Anggota Komisi III yang membidangi keuangan ini menambahkan, Pemko Medan bisa memanage kota lebih baik lagi dan harus punya keberanian dalam memimpin. Kalau Dinas Perhubungan tidak bisa mengelola parkir dengan baik, sebaiknya diserahkan kepada pihak ketiga dengan cara ditenderkan.
"Jika ditenderkan, pasti banyak yang mau. Lebih jelas lagi keuangannya,"ungkap Dame seraya mengaku prihatin pemko Medan kerap mendapat kritikan. Karena kota-kota lain sudah berlomba-lomba untuk maju tapi Medan masih tertinggal. "Kita berharap wali kota mau serius membenahi kota, memberi kebijakan yang tegas kepada OPD agar PAD makin tinggi sehingga seluruh wilayah Medan mendapat pemerataan pembangunan," tutur politisi Gerindra ini.
Jika dilihat di banyak lokasi, lanjut Duma, PAD Rp1,63 triliun untuk kota sebesar Medan masih tergolong rendah padahal potensinya cukup besar.
"Lihat perdagangan di Medan tidak ada sepinya. Segala sektor berkembang pesat. Restoran, hotel, kuliner di supermarket tidak pernah berhenti setiap hari. Belum lagi dari properti, parkir, reklame, perizinan dan lainnya,''ungkap wanita ini.
Dame tidak mau menuduh adanya kebocoran atau permainan dari pihak OPD terkait terhadap dunia usaha. Tapi dia meyakinkan Rp1,63 triliun PAD Medan belum menggembirakan. Jika dilihat dari sudut bisnis, Pemko Medan rugi besar mengelola Kota Medan. (mar)