"Pencapaian PAD hanya 81,19 persen dari yang ditargetkan. Pencapaian ini belum maksimal," kata Anggota Komisi I DPRD Medan Proklamasi Naibaho, Rabu (26/6/2019).
Disebutkan politisi Gerindra ini, belum maksimalnya pencapaian target PAD ini erat kaitannya dengan kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. "Jika memang ada pimpinan OPD yang tidak profesional atau lalai dalam kinerjanya, Wali Kota perlu mengevaluasinya," tegasnya.
Dalam nota pengantar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin disebutkan bahwa realisasi APBD TA 2018 terkait pendataan secara akumulatif yakni pendapatan mencapai Rp4,25 trliun. Ini terdiri dari PAD sebesar Rp1,63 triliun lebih, pendapatan transfer Rp2,61 triliun lebih. Total realisasi pendapatan ini mencapai 81,19 persen.
"Dbandingkan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar 79,82, memang ada sedikit peningkatan. Tapi masih jauh dari target yang ditetapkan," kata Proklamasi yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, beberapa waktu lalu.
Untuk realisasi Belanja TA 2018 mencapai 77,32 persen. Menurut Proklamasi, ini sedikit menurun jika dibandingkan realisasi belanja TA 2017. Sedangkan transfer bantuan keuangan secara akumulatif tahun 2018, realisasinya mencapai Rp1,52 miliar lebih. Sementara Sisa Laporan Pengguna Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp67,31 miliar lebih. Ini lebih tinggi dibanding Silpa TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar lebih.
"Ini artinya Pemko Medan gagal dalam mengelola keuangan daerah. Harusnya kan bisa mengurangi Silpa bukan malah menambah. Kenapa 2018 lebih buruk dari 2017? Ini perlu penjelasan," katanya. (mar)