Baca Juga
Himbauan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga SE melalui wartawan, Sabtu (13/4/2019) menyikapi dugaan adanya petinggi di Pemko Medan yang menginstruksikan para kepala dinas, camat, lurah dan kepling untuk memenangkan calon presiden tertentu.
“Hal itu tidak dibenarkan karena dalam aturan KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI serta Polri harus netral dan tidak terlibat politik praktis.Kita himbau seluruh pemangku kebijakan di Kota Medan agar menjaga netralitas,” ujar Ihwan Ritonga.
Dikatakan politisi Gerindra, jabatan yang diamanatkan Allah SWT sifatnya hanya sementara, bukan kekal selamanya. Jadi, apa yang telah diamanatkan tersebut harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan sesaat.
“Pemilu itu jujur dan adil, sesuai tagline yang sering digaungkan KPU. Maka dari itu, mari kita junjung kebebasan masyarakat untuk memilih dan jadikan Pilpres dan Pemilu ini sebagai ajang menentukan siapa orang yang tepat untuk diberi amanat oleh rakyat. Jangan jadikan jabatan atau kekuasaan sebagai alat untuk menekan bawahan, apalagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Ihwan mengatakan, dugaan banyaknya tekanan terhadap kepala dinas, camat dan lurah bahkan sampai kepling supaya memilih sesuai dengan arahan Pemko Medan sudah mencederai ke-netralitasan aparatur negara.
“Sudahin ajalah itu, rakyat kita pintar-pintar kok. Masyarakat Kota Medan tidak bodoh. Biarkan masyarakat memilih pemimpinnya sesuai kehendak hatinya. Buat pejabat Pemko Medan sadarlah, jabatan itu tidak abadi selamanya, jangan lah ikut berpolitik. Biarkan rakyat yang memilih dengan bebas, jangan ada ancam mengancam. Tugas pejabat adalah melindungi dan mengayomi rakyatnya. Dengan cara apapun kebusukan dan sistem kecurangan itu lama kelamaan akan terbongkar juga,” tukasnya.
Dalam keterangan akhirnya Ihwan menegaskan, siapapun yang terpilih nanti menjadi Presiden dan Wakil Presiden priode 2019-2024, dia adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Sejatinya, sebagai masyarakat harus mendukung seluruh program-program yang telah disampaikan saat berkampanye.
“Minggu tenang sudah semakin dekat. Marilah sama-sama kita patuhi aturan yang sudah ditetapkan KPU. Jangan ada lagi (pejabat di Pemko Medan) pengarahan massa untuk memilih calon tertentu. Berikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas memimpin negara ini,” harapnya.
Pemilu sudah di depan mata dan besok sudah memasuki minggu tenang. Mari sambut pesta rakyat 17 April 2019 mendatang dengan suka cita tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang menginginkan perpecahan. Kenali dan pilihlah pemimpin serta wakil kita untuk duduk di senayan, tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui ide-ide dan gagasan yang akan membawa negara ini pada konsep keadilan dan kemakmuran.(mar)
“Hal itu tidak dibenarkan karena dalam aturan KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI serta Polri harus netral dan tidak terlibat politik praktis.Kita himbau seluruh pemangku kebijakan di Kota Medan agar menjaga netralitas,” ujar Ihwan Ritonga.
Dikatakan politisi Gerindra, jabatan yang diamanatkan Allah SWT sifatnya hanya sementara, bukan kekal selamanya. Jadi, apa yang telah diamanatkan tersebut harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan sesaat.
“Pemilu itu jujur dan adil, sesuai tagline yang sering digaungkan KPU. Maka dari itu, mari kita junjung kebebasan masyarakat untuk memilih dan jadikan Pilpres dan Pemilu ini sebagai ajang menentukan siapa orang yang tepat untuk diberi amanat oleh rakyat. Jangan jadikan jabatan atau kekuasaan sebagai alat untuk menekan bawahan, apalagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Ihwan mengatakan, dugaan banyaknya tekanan terhadap kepala dinas, camat dan lurah bahkan sampai kepling supaya memilih sesuai dengan arahan Pemko Medan sudah mencederai ke-netralitasan aparatur negara.
“Sudahin ajalah itu, rakyat kita pintar-pintar kok. Masyarakat Kota Medan tidak bodoh. Biarkan masyarakat memilih pemimpinnya sesuai kehendak hatinya. Buat pejabat Pemko Medan sadarlah, jabatan itu tidak abadi selamanya, jangan lah ikut berpolitik. Biarkan rakyat yang memilih dengan bebas, jangan ada ancam mengancam. Tugas pejabat adalah melindungi dan mengayomi rakyatnya. Dengan cara apapun kebusukan dan sistem kecurangan itu lama kelamaan akan terbongkar juga,” tukasnya.
Dalam keterangan akhirnya Ihwan menegaskan, siapapun yang terpilih nanti menjadi Presiden dan Wakil Presiden priode 2019-2024, dia adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Sejatinya, sebagai masyarakat harus mendukung seluruh program-program yang telah disampaikan saat berkampanye.
“Minggu tenang sudah semakin dekat. Marilah sama-sama kita patuhi aturan yang sudah ditetapkan KPU. Jangan ada lagi (pejabat di Pemko Medan) pengarahan massa untuk memilih calon tertentu. Berikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas memimpin negara ini,” harapnya.
Pemilu sudah di depan mata dan besok sudah memasuki minggu tenang. Mari sambut pesta rakyat 17 April 2019 mendatang dengan suka cita tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang menginginkan perpecahan. Kenali dan pilihlah pemimpin serta wakil kita untuk duduk di senayan, tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui ide-ide dan gagasan yang akan membawa negara ini pada konsep keadilan dan kemakmuran.(mar)