 |
| DPRD Medan yang dipimpin Henry Jhon menggelar dialog bersama warga Sari Rejo. |
Pertemuan berlangsung di ruang banggar DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan dihadiri Wakil Walikota Akhyar Nasution, Aksi massa untuk menuntut Pemerintah Kota (Pemko) agar segera mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat tanah mereka.
Ketua Formas, Pahala Napitupulu menuding Pemko dan DPRD Medan tak peduli dengan nasib warga Sari Rejo yang notabene merupakan warga Kota Medan. Pahala menyebutkan, pada tahun 1995 pihaknya memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun anehnya, pada tahun yang sama, TNI AU juga mendaftarkan tanah tersebut ke Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai kekayaan negara.
"Kami menang di MA tahun 95, ditahun yang sama TNI AU mendaftarkannya sebagai kekayaan negara di Depkeu, apa dasar TNI AU mendapatkan tanah itu jadi tanah negara, kalau itu tanah negara,kenapa TNI AU sedikit demi dikit menjual ke pengembang?'' kata Pahala seraya berharap permasalahan alas hak tanah mereka selesai sebelum Pilpres.
Menyoal tudingan tersebut, Henry Jhon menegaskan, DPRD Medan berada di pihak warga. "Kami berada di pihak warga, jangan curiga, saya juga punya tanah di Sari Rejo, hanya kita perlu perjuangan keras," tegas pimpinan dewan ini.
Saat menjawab fungsi DPRD dalam permasalahan ini, Henry Jhon menjelaskan pihaknya hanya memberi rekomendasi. Namun, eksekutor berada di tangan pemerintah. "Kami hanya memberikan rekomendasi, eksekusi ada di tangan pemerintah. Kalau masalah plank dan polisi tidur bisa dibicarakan, ada kewenangan kami disitu, artinya kalau mereka (TNI AU-red) tak mau mendengar, kita bisa tak berikan hibah, itu mampunya kami," jelasnya.
Henry Jhon berjanji, pihaknya akan segera membawakan masalah ini ke pemerintah pusat. Untuk itu, dirinya mengagendakan akan segera ke Jakarta untuk segera berkonsultasi terkait permasalahan itu.
Ia juga meminta warga Sari Rejo yang akan meneruskan aksinya dengan menduduki BPN Medan agar tertib.
"Kami akan ke Jakarta, ke kementrian keuangan dan DPR RI. Kami akan bawa 2 orang perwakilan warga juga, seluruh biaya akan kami tanggung. Tapi saya minta warga yang masih menduduki BPN untuk tertib, jangan timbulkan masalah baru,"katanya.
Senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli. Dia menegaskan, pihaknya tetap berada bersama masyarakat. Ia membantah jika DPRD sudah ‘bermain mata’ dengan pihak manapun dalam permasalahan tersebut.
"Saya katakan, demi Allah kalau kami ada macam-macam. Kita berpihak ke masyarakat. Banyak keluarga saya di Sari Rejo,"tegas politisi Golkar ini. Dia meminta agar Pemko untuk peka terhadap perjuangan masyarakat Sari Rejo dan bersama masyarakat agar menyelesaikan permasalahan ini.
Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution menyatakan maaf kepada warga Sari Rejo dan berjanji akan segera menuntaskan masalah. (maria)