Presiden Jokowi Minta CPNS Untuk Tenaga Administratif 2021 Dikurangi -->

KADIS LH SUMUT

KADIS LH SUMUT
Dr TENGKU AMRI FADLI, MKES

Advertisement

Advertisement

Presiden Jokowi Minta CPNS Untuk Tenaga Administratif 2021 Dikurangi

Rabu, 24 Maret 2021

Gambar ilustrasi CPNS 2021.


PEWARTAONLINE.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar formasi untuk tenaga administratif di seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dikurangi.


Menurutnya, Jokowi meminta agar formasi calon Aparatur sipil negara (ASN) yang diterima di seleksi CPNS 2021 lebih banyak disediakan untuk tenaga penyuluh yang turun langsung ke lapangan.


"Arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/3).


"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja, ini akan dikurangi," sambungnya.


Tjahjo menerangkan, ASN yang tergolong pelaksana administrasi tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan ASN di sektor kesehatan atau berprofesi guru dan dosen.


Ia menyebut 39 persen dari sekitar 4,16 juta PNS yang ada saat ini merupakan pelaksana administrasi. Sementara itu, ASN teknis dan kesehatan sebanyak 14 persen, dan ASN berprofesi guru dan dosen sebanyak 36 persen.


"Komposisi PNS yang masih didominasi oleh pelaksana atau jabatan administrasi tersebut memang sulit diharapkan untuk mencapai tingkat daya saing yang tinggi," kata politikus PDI Perjuangan itu.


Berangkat dari itu, penerimaan PNS berikutnya akan memperbanyak formasi seperti guru, penyuluh, tenaga kesehatan, auditor, serta pengelola barang dan jasa.


Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, total kebutuhan ASN untuk 2021 sebanyak 1.275.387. Namun, Kemenpan-RB baru akan memutuskan kebutuhan formasi ASN yang sebenarnya pada akhir Maret 2021.


Kemenpan-RB masih berkomunikasi dengan BKN ihwal kebutuhan ASN di 2021 serta melakukan tawar-menawar di kementerian atau lembaga terkait.


"Akhir Maret ini kita putuskan, beberapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah, beberapa kementerian atau lembaga, instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai," kata Tjahjo. (red)