Mendikbud Mengecualikan Belajar Tatap Muka Tidak Berlaku Bagi Daerah yang Menjalankan PPKM -->

KADIS LH SUMUT

KADIS LH SUMUT
Dr TENGKU AMRI FADLI, MKES

Advertisement

Advertisement

Mendikbud Mengecualikan Belajar Tatap Muka Tidak Berlaku Bagi Daerah yang Menjalankan PPKM

Rabu, 31 Maret 2021


PEWARTAONLINE.COM, JAKARTA
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengecualikan kewajiban pembukaan sekolah bagi daerah yang tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


"Kalau daerah di situ melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara," jelas Nadiem dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama sejumlah menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3/2021).


Bukan hanya itu, ia menekankan bahwa pembukaan sekolah tatap muka boleh ditutup sementara apabila ditemukan kasus positif di suatu sekolah.


"Nah pemerintah pusat, daerah dan Kanwil Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19, pemerintah pusat atau daerah, kanwil atau Kantor Kemenag dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memperhatikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut," ujar Nadiem.


Sementara, para orangtua berhak atas pilihan mau menyekolahkan anaknya secara tatap muka atau tidak. Kewajiban hanya ditujukan bagi sekolah supaya memberikan pilihan bagi orangtua yang hendak menyekolahkan anaknya belajar secara tatap muka.


"Dan tentunya orangtua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih PJJ ataupun kembali ke kelas," tandasnya.


Mantan Bos Gojek Indonesia itu mengungkapkan kekhawatirannya jika sekolah tak kunjung menggelar pembelajaran secara tatap muka. Menurutnya banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan lantaran pembelajaran jarak jauh.


"Kita melihat trand-trand yang sangat mengkhawatirkan, trand anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi menjadi lebih besar ya," terang Nadiem.


Pembelajaran jarak jauh, lanjut Nadiem juga terpotret sebabkan orangtua menarik anaknya keluar dari sekolah. Hal ini lantaran mereka tak melihat peranan sekolah selama menggelar pembelajaran secara jarak jauh.


"Dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi dalam keluarga yang tidak terdeteksi. Jadi risiko dari sisi bukan hanya pembelajaran, tapi risiko dari masa depan murid itu dan risiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional anak-anak itu, ini semuanya sangat rentan," ujarnya.


"Jadi kita harus mengambil tindakan tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang," sambungnya. (red)