Jokowi Menghormati Proses Hukum Soal Penangkapan Edhy Prabowo -->

Advertisement

Advertisement

Jokowi Menghormati Proses Hukum Soal Penangkapan Edhy Prabowo

Rabu, 25 November 2020


pewartaonline.com | JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara menanggapi penangkapan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo oleh KPK hari ini, Rabu (25/11/2020). Jokowi mengaku menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

"Tentunya kita menghormati proses hukum yg tengah berjalan di KPK, kita menghormati, saya percaya KPK bekerja transparan terbuka profesional, pemerintah konsisten mendukung upaya, pencegahan dan pemberantasan korupsi", tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (25/11/2020)

Sebelumnya, Edhy Prabowo oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ia ditangkap bersama istrinya, Iis Rosita Dewi, usai menjalani lawatan dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Edhy Prabowo bersama istri dan rombongannya kemudian dibawa ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga berita ini diturunkan, Edhy yang juga politikus Partai Gerindra itu masih dalam pemeriksaan intensif penyidik KPK.

Penangkapan terhadap Edhy Prabowo terkait dugaan ekspor benih lobster atau benur. Kebijakan itu memang salah satu yang menuai kontroversi di publik, karena bertolak belakang dengan aturan menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti.

Pro-kontra mengenai kebijakan ekspor benur bahkan sampai di parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin, mengaku sudah lama meminta ekspor benur dihentikan karena tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

"Nah ini lalai, karena sudah sering pimpinan dan anggota komisi 4 merekomendasikan agar menghentikan ekspor lobster karena tidak menguntungkan negara, hanya menguntungkan segelintir orang saja. Tentunya ekspor ini bukan visi misi jokowi", jelas Hasan Aminudin kepada wartawan detikcom, Rabu (25/11/2020)

Aminudin juga menambahkan, manuver Edhy Prabowo belum mendapat 'lampu hijau' dari Komisi IV DPR, selaku mitra kerja Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

"Ini kan atas kemauan internal KKP yg tidak direkomendasikan pimpinan dan anggota komisi 4 dan saya sebelumnya sudah sering statement untuk menghentikan ekspor di tengah pandemi udang sedang dibutuhkan udang apapun sedang dibutuhkan bangsa makan udang gizinya tentu akan naik.", sambung Aminudin.

Kini, Edhy Prabowo tercatat sebagai menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju yang dijerat kasus oleh KPK. Sesuatu yang kemudian menjadi ironi, mengingat Edhy pernah bertekad untuk membuat Jokowi bangga usai mendapat kepercayaan sebagai menteri. (Red)