Sebagai Sosial Control, Aliansi Wartawan Medan Utara Imbau Bagi Para Usaha Pemilik Kapal Ikan -->

KADIS LH SUMUT

KADIS LH SUMUT
Dr TENGKU AMRI FADLI, MKES

Advertisement

Advertisement

Sebagai Sosial Control, Aliansi Wartawan Medan Utara Imbau Bagi Para Usaha Pemilik Kapal Ikan

Rabu, 02 September 2020

pewartaonline.com | BELAWAN- Sosial control adalah, suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berprilaku bersikap sesuai norma nilai yang berlaku.

Maka dari itu, Aliansi Wartawan Medan Utara (Awan Mera) menghimbau para pengusaha yang memiliki kapal agar mengikuti prosedur administrasi pengurusan surat dan dokumen dan hindari calo dalam pengurusan izin surat. Karena, diperkirakan ratusan kapal ikan di Gabion Belawan tidak melengkapi dokumennya.

"Setahu kita pengurusan surat dan dokumen kapal tidak pernah dipersulit pihak Syahbandar Utama Belawan, hanya saja pengusaha kapal ikan Gabion Belawan gunakan calo-calo untuk pengurusannya. Yang menyebabkan pengurusannya jadi sulit, karena keuntungan pribadi calo yang diutamakan, sehingga tergambar pada pengusaha bahwa pengurusan izin itu sulit," kata ketua Aliansi Wartawan Medan Utara (Awan Mera) M. Nursidin AR dalam rapat kerja yang digelar di Belawan, Selasa (01/09/2020) siang. 

Kita himbau, sambung Nursidin, pengusaha kapal ikan khususnya di Gabion Belawan segera melengkapi dokumennya, karena kenakalan dokumen itu merupakan kerugian negara, bila tertangkap akan fatal akibatnya. Agar proses pengurusan izin-izinnya mudah, maka hindarilah calo. Dan bagi pengusaha ikan Gabion Belawan dapat langsung berurusan dengan instansi terkait, bila muncul indikasi tidak baik atau terkesan dipersulit maka Awan Mera siap bantu tanpa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan", tegas presidium Aliansi Wartawan Medan Utara.

Diketahui, kelengkapan dokumen kapal ikan Gabion Belawan disebut-sebut paling semrawut. Sebagian besar tumpang tindih, satu kelengkapan dokumen digandakan untuk kapal-kapal ikan lainnya.

Begitu juga dengan kelengkapan dokumen ABK, kelengkapan keselamatan kerja, dan jumlah orang yang ikut berlayar juga bermasalah. Diharapkan instansi-instansi terkait tingkatkan pengawasan dan pemeriksaan. (Kinoi)