Hal ini disampaikan oleh salah satu Koordinator Forum Aktivis Muda Kabupaten Asahan. Ia mengatakan sebanyak 70 persen alamat penerima bansos atau sekretariat tidak sesuai.
"Sebanyak 70 persen penerima dana bansos itu diduga fiktif. Alamat sekretariat yang tercantum tidak sesuai kenyataan," ujarnya.
Pria ini juga menambahkan bahwa beberapa organisasi juga baru terdaftar kurang dari satu tahun. "Seharusnya organisasi yang berhak mendapat bantuan sudah terdaftar paling tidak tiga tahun. Ada alamat yang memang benar, tapi ketika didatangi kantor kosong, tidak ada aktivitas. Bahkan Ada juga alamatnya benar tetapi tidak ada kantor sekretariatnya," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan, Lusiana saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti terkait permasalahan tersebut.
“Kita tidak mengetahui secara pasti, apakah lembaga atau organisasi penerima bansos maupun hibah itu fiktif atau tidak. Selagi ada proposal permohonannya, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan berhak untuk mengeluarkan dana tersebut,” kata Lusiana.
Dirinya menjelaskan, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan tidak bisa melangkah lebih jauh terkait pengawasan terhadap lembaga atau organisasi penerima bansos maupun hibah. (yudi)