"Perihal reklame adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius semua pihak di Kota Medan, selain pengaturannya yang masih perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Medan dan DPRD Medan, juga karena pendapatan asli daerah dari sektor reklame tidak dapat diperoleh secara maksimal,"ujar Direktur Fitra Sumut, Rurita Ningrum, Minggu (14/10/2018).
Lanjutnya lagi, rapat Paripurna merupakan rapat yang seharusnya dihadiri semua pimpinan rapat lengkap anggota dan pimpinan.
"Paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas. Saya menilai ada miskomunikasi antara DPRD dan eksekutif sehingga pembahasan sepenting itu dapat terabaikan begitu saja,"imbuhnya.
Rurita menilai, perlu dilakukan evaluasi kembali dan dibangun komunikasi antara DPRD dan Pemko Medan. Sebab jika terjadi kesenjangan komunikasi, akan berdampak pada masyarakat. Dan sejumlah kebijakan yang akan dibuat untuk kepentingan masyarakat bisa terganjal lantarann keegoan masing-masing pihak.
"Jangan karena ego masing-masing kepentingan masyarakat Medan terabaikan. Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan atas keadaan ini,"tukasnya.
Diakui Rurita, meski di bulan-bulan terakhir ini satpol PP rutin menertibkan Papan reklame yang tidak memiliki izin, namun bukan hanya itu solusi yang terbaik untuk mengatasi sengkarut reklame di Kota Medan
"Perlu payung hukum dan ketegasan oleh Pemerintah. Ranperda Reklame harus segera dibahas dan disahkan!"tegasnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu DPRD Medan terpaksa menunda sidang paripurna membahas ranperda reklame. Hal itu lantaran tak seorang pun perwakilan eksekutif (walikota, wakil walikota, sekda) hadir di paripurna tersebut.
"Wali Kota ke Palu untuk menyerahkan bantuan. Wakil Wali Kota sedang ada pertemuan dengan tim Sauber Pungli dari Kemenkopolhukam. Sekda, Syaiful Bahri sedang sakit. Pelaksana Harian Sekda Wirya Al Rahman sedang berada di Bali," kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung saat membatalkan paripurna, kemarin. (maria)