"Pengajuan sudah disampaikan berikut dengan dukungan dari minimal 7 anggota dewan. Surat itu sudah masuk ke pimpinan, namun anehnya tidak diteruskan dan tidak dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus)," ujar Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah pada wartawan di DPRD Medan, Rabu (17/7/2019).
Sebagai pengusul, ujar Bahrum, Komisi II sudah melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam undang-undang, yaitu minimal 7 anggota dewan. Setelah itu usulan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk dijadwakan dalam Banmus.
"Setelah dijadwalkan, barulah diparipurnakan dan diminta tanggapan dari seluruh fraksi yang ada. Apabila diterima, barulah diteruskan.
Namun faktanya, usulan itu tertahan di pimpinan dan tidak diteruskan dibahas di Banmus," sebut politisi PAN ini.
Tak ada pembahasan di Banmus menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan. "Tapi tidak jelas apa alasannya tak dibahas di Banmus. Seharusnya, kalau ada anggota dewan yang tidak ingin hak interpelasi digulirkan, dalam paripurna lah nantinya ditolak. Artinya, usulan itu dibahas dalam Banmus dulu, barulah setelah itu diparipurnakan dan diputuskan di sana menolak. Kalau kawan-kawan tidak mau,"sebut Bahrum.
Untuk diketahui, hingga saat ini Banmus DPRD Medan belum mengagendakan interpelasi itu untuk disampaikan dalam paripurna pada Juli 2019. Tidak didaftarkannya hak interpelasi di agenda Juli ini, mengundang tanda tanya sejumlah pengusul.
Usulan interplasi ke Walikota Medan ini mencuat lantaran adanya wacana pembatalan penambahan peserta PBI BPJS. Padahal anggaran untuk penambahan 80 ribu warga Medan untuk mendapat pelayanan gratis kesehatan sudah disetujui DPRD dan Pemko Medan di APBD 2019. Tapi hingga pertengahan Juli 2019, penambahan peserta PBI BPJS tak juga diberikan, bahkan terancam batal.(mar)