DPRD Medan Aneh, Lpj Dibahas Tertutup, LKPj Tak Dibahas,

MEDAN, POC - Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan TA 2018 sudah selesai dan diterima seluruh fraksi DPRD Medan, meski disertai dengan sejumlah catatan. Anehnya, pembahasan LPj dilakukan tertutup dari mass media, sementara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sama sekali tak dibahas.

Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Bagaimana proses pembahasan sampai diterima dan disetujui sebagai Perda. "Kita mengkritisi kinerja legislatif, kenapa pembahasan LPj ditutupi dari pers. Masyarakat berhak tahu, karena itu kan uang rakyat. Ada apa dibalik itu semua," ujar pemerhati politik, Mes Jalia Met Gultom, Jumat (26/7/2019).

Dia menambahkan, anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Selayaknya rakyat mengetahui dengan dana sebesar itu, berapa persen dilakukan pembangunan terhadap infrastruktur di Kota Medan.

"Karena selama ini warga heran, banyak jalan yang rusak di Medan sehingga sempat dijuluki 'Medan Sejuta Lubang' dan menyandang status 'Kota Terjorok' hingga menjadi preseden buruk bagi kota yang masuk daftar 5 kota besar di Indonesia ini. Aneh saja, DPRD selaku wakil rakyat malah terkesan 'menutupi' apa yang dibahas di LPj. Ditambah lagi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) malah tak dibahas. Padahal biasanya pembahasan itu dilakukan untuk membahas progres pekerjaan yang dilakukan Pemko Medan selama setahun.
Aneh kan, tidak ada anggota DPRD Medan yang mempermasalahkan hal itu. Menjadi pertanyaan lagi, apa kerjanya anggota DPRD Medan dengan gaji yang begitu besar," ujarnya lagi.

Dan semuanya itu berlanjut sampai selesai dibahas LPj dan disahkan menjadi Perda. Buktinya, semua fraksi yang ada di DPRD Medan menerima LPj. "Wartawan yang bertugas meliput di DPRD Medan malah dilarang meliput proses pembahasan LPj. Makin aneh kerja anggota dewan sekarang,''kritiknya. (mar)