Ket Foto: Tersangka Begal Yang Ditembak Polisi
MEDAN LABUHAN, POC- Pelaku begal sadis yang ditembak Tim unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menjadi target operasi (TO) polisi.

Mereka adalah Agung Kurniawan alias Borneo (20), warga Kebun Rambung, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan dan Eko Prastyo alias Kodok (27) warga pasar V, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan tersangka yang berhasil kabur bernama Agus saat ini (DPO).

Dalam aksinya, ketiga pelaku dalam membegal tidak segan-segan melukai korbannya menggunakan senjata berjenis Air Softgun.
Ket Foto: Senjata Api Yang Digunakan Tersangka Begal

Sebelumnya, para tersangka ini melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) terhadap korbannya yang bernama Lisa Maharani dan Muchtar pada pekan lalu.

Saat pres realisenya di halaman Polsek Medan Labuhan pada hari Rabu (31/7/2019), Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan yang didampingi Kapolsek Medan Labuhan AKP Edy Safari dan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Bonar H Pohan mengatakan. "Saat melakukan aksinya, komplotan begal ini menggunakan senjata berjenis Air Softgun dan langsung menghadang korbannya. Dan tidak segan-segan menodongkan senjatanya," ujar Kapolres Belawan.

Sambungnya, pada saat dilakukan penangkapan, begal sadis ini juga mencoba mengancam petugas kepolisian dengan senjata yang digunakan para tersangka. Dengan sigap terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena tidak mengindahkan tembakan peringatan," jelas mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti tersangka berupa satu unit Honda Beat Street BK 3530 AYO, sepucuk senjata api berjenis Air Softgun dan ampat buah hendphone.

Tersangka dijerat pasal 363 KUHPidana dengan ancaman tujuh tahun penjara. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T  Dzulmi Eldin S MSi MH meminta kepada seluruh warga agar  mengibarkan bendera Merah Putih satu tiang selama satu bulan, terhitung mulai hari ini, Kamis (1/8/2019) hingga sabtu (31/8). Pengibaran bendera ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Tahun 2019 yang jatuh, Sabtu (17/8).

Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota itu menyebutkan, pengibaran bendera dilakukan di depan rumah seluruh warga mulai pukul 06.00-18.00 WIB. “Saya harap sekali agar seluruh warga Kota Medan dapat melaksanakannya," kata Wali Kota, Rabu (31/7/2019).

Kemudian. Wali Kota juga menginstruksikan kepada seluruh camat agar memerintahkan lurah dan kepala lingkungan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing supaya menyebarluaskan informasi pengibaran bendera Merah Putih kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan demikian masyarakat mengetahuinya sehingga dapat melaksanakannya.

Selain itu tambah Wali Kota lagi, para camat diminta juga untuk memantau pengumuman pengibaran bendera serta pelaksanaannnya di lapangan. “Laporkan hasil pemantauan yang dilakukan langsung kepada saya!” tegasnya..

Tidak hanya depan rumah warga, kata Wali Kota, penmgibaran bendera Merah Putih juga dilakukan di depan kanor instansi pemerintah/swasta, TNI/Polri, perusahaan negara maupun swasta, perguruan tinggi, sekolah-sekolah serta toko-toko. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengungkapkan, saat ini jumlah generasi muda yang berani memilih menjadi pengusaha masih sangat jauh dari harapan. Mereka lebih banyak memilih menjadi pekerja dibandingkan menciptakan lapangan kerja. Padahal entrepreneur sering disebut sebagai The Captain Of Industries.

Demikian disampaikan Wali Kota ketika menggelar jamuan makan malam dengan jajaran pengurus daerah dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (30/7/2019).
           
Dikatakan Wali Kota, HIPMI menjadi menjadi sebagian kecil generasi muda yang berani melangkah menjadi pengusaha serta fokus mengembangkan karir bisnis lewat organisasi dan koneksi yang dimiliki. “Kinilah saat yang paling tepat untuk membangun keunggulan bangsa  dengan membangun entrepreneur, artinya generani muda harus berani menjadi entrepreneur” kata Wali Kota.
           
Apalagi agar menjadi negara maju, jelas Wali Kota, Indonesia kini masih membutuhkan 12 kali lipat lebih banyak jumlah entrepreneur dari yang telah ada saat ini. “Jika itu tidak dapat dilakukan, maka kita akan tergilas persaingan pasa bebeas yang mulai menggeliat kuat,” ungkapnya.
           
Wali Kota memaparkan, krasnya situasi perekonomian dunia saat ini membuat pemerintah Indonesia tidak berani mematok pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi. Guna mendongkrak laju perekonomian Indonesia, termasuk Kota Medan dibutuhkan kaum muda untuk ikut serta berperan aktif berkontribusi dalam bidang usaha dengan menciptakan lapangan kerja lewat kreatifitas yang dimiliki.
           
Oleh karenanya Wali Kota mengaku sangat bangga dengan hadirnya para pengusaha muda dalam jamuan makan malam tersebut. Meski usianya relatif masih muda namun mereka telah mampu menjadi pengusaha. Agar bisa terus sukses dalam beragam nidan usaha, ali Kota pun berpesan  agar mereka terus berani menciptakan peluang.’
           
“Terus berinovasi dan berani mengambil resiko berdasarkan berbagai pertimbangan yang rasional. Di samping itu harus kerja keras, pantang menyerah dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jika anda jatuh 5 kali, maka anda harus bangkit 6 kali agar bis aterus bertahan  di tengah kerasnya persaingan dunia usaha saat ini,” pesannya.
           
Kemudian Wali Kota mengingatkan, sesama pengusaha agar selalu menjauhkan diri dari sifat ego dan merasa tersaingi satu sama lainnya. Sesama penggiat bisnis katanya, harus menjauhkan rasa iri dengan rekan sejawat. Keberhasilan yang diraih tentu membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan serta menyita waktu yang tidak sedikit. “Jadi mari kita saling dukung dalam berorganisasi dan saling berkolaborasi dalam bisnis,’’ ujarnya.
                 
Acara jamuan makan malam yang dimulai pukul 20.00 WIB ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Selain itu acara juga dirangkai dengan saling bertukar cinderamata dan sesi foto bersama serta hiburan. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mencanangkan Bakti Sosial TNI Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan (KKBPK-Kes) Kota Medan 2019 di Lapangan Benteng Medan, Rabu (31/7/2019). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan kelahiran dan kematian bayi serta ibu melahirkan di Kota Medan.

Bakti Sosial TNI KKBPK-Kes yang merupakan kerjasama Kodim 0201/BS dengan Pemko Medan ini dimulai bulan Mei sampai Oktober 2019. Adapun kegiatannya diisi dengan pelayanan KB gratis bagi keluarga yang kurang mampu, donor darah, pengobatan gratis dan rumah sakit mata gratis.

Membaca  pidato tertulis Wali Kota, Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi sangat mendukung kegiatan yang mengusung tema, “Untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta Kita Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan  KB Kesehatan di Seluruh Wilayah NKRI” tersebut. Dikatakannya, luasnya wilayah NKRI yang tersebar dari Sabang sampai Marauke  menyebabkan sampai saat ini masih banyak daerah belum bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan program KB di Tanah Air, jelas Wakil Wali Kota, terkait minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanan KB yang baik dan benar.  Kondisi ini akan berimbas dengan keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya pangan dan sumber daya energi ke depannya.

“Persoalan ini harus segera kita atasi bersama. Jika tidak akan menjadi bencana besar dan ancaman bagi Kota Medan dalam beberapa tahun lagi,” kata Wakil Wali Kota.

Sekaitan Itulah Wakil Wali Kota berharap agar seluruh stakeholder di Kota Medan harus peduli dengan masalah yang terjadi di Kota Medan, salah satunya mengenai masalah program KB. Untuk itulah dia mengingatkan agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Medan, Dinas Kesehatan serta para camat sebagai ujung tombak terdepan Pemko Medan supaya bersungguh-sunggu mendukung kegiatan Bakti Sosial TNI KKBPK-Kes tersebut.

Pencanangan Bakti Sosial TNI KKBPK-Kes turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Dra Rabiatun Admiryah MPNK mewakili Kepala BKKBN Sumut, Kadis DPPKB Kota Medan Usma Polita Nasution, Kakan Kemenag Kota Medan Impun Siregar serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.

Sebelumnya Kadis DPPKB Kota Medan Usma Polita dalam laporannya menjelaskan, rancangan operasional dan kegiatan yang dilaksanakan dalam bakti sosial TNI-KKBPK-Kes ini meliputi pelayanan KB gratis bagi warga Kota Medan di 21 kecamatan. Kemudian, peningkatan penyuluhan KB dan peran serta pria menjadi aseptor KB Vasektomi dan kondom, Di samping itu juga melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas bina keluarga balita (BKB), para remaja, lanjut usia dan orang tua.   
       
“Pelayanan KB gratis yang kita lakukan dalam Bakti Sosial TNI KKBPK-Kes mulai Mei sampai Juni 2019 sebanyak 1.404 akseptor. Tidak hanya memberikan pelayanan KB gratis, kita juga melaksanakan donor darah, pemeriksaan mata, kadar gula darah, pemeriksaan kolestrol dan asam urat serta papsemeer,” jelas Usma Polita.(rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan penertiban terhadap pedagang Warkop Elisabeth, Jalan H Misbah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menegaskan, perlunya dilakukan penertiban lantaran para pedagang menjajakan dagangan dengan memakan badan jalan. Selain itu, Rumah Sakit Elisabeth di kawasan tersebut juga terganggu lantaran aktifitas jajanan malam yang kerap dipadati pengunjung.

"Kita minta pedagang warkop ditertibkan. Karena lalu lalang mobil ambulans maupun aktifitas Rumah Sakit Elisabeth terganggu,''ujar Henry Jhon pada wartawan, Rabu (31/7/2019.

Kendati minta ditertibkan, namun politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bukan berarti pedagang warkop akan digusur. Tapi lapak pedagang dimundurkan agar kendaraan bisa berlalu lalang.

"Ditertibkan itu bukan berarti harus digusur, dimundurkan aja jualannya. Selama ini kan terlalu maju ke depan, sehingga mobil ambulan maupun pengunjung rumah sakit kesulitan berlalu lalang. Badan jalan jadi sempit, ditambah lagi parkir di depan rumah sakit,''sebutnya.

Selain itu, dia juga minta kepada Dinas Perhubungan Kota Medan agar menertibkan areal parkir yang berada di depan rumah sakit. Sebab, jalanan semakin sempit karena parkir juga memakan badan jalan.

"Parkirnya kan berlapis, jadi makan jalan. Ini juga harus ditertibkan Dinas Perhubungan, agar jangan berlapis dan membuat jalanan semakin sempit,"kata Henry Jhon seraya mengingatkan Pemko Medan agar menerapkan win-win solution melakukan penertiban terhadap pedagang. (mar)
Share Berita

MARELAN - Puluhan pedagang Pasar Marelan resah. Pasalnya, sertifikat surat ijin pemakaian tempat berjualan (SIPTB) tidak juga diserahkan oleh pihak P3TM yang merupakan rekanan PD Pasar. Hal ini membuat para pedagang resah dan melaporkan kasus tersebut ke APPSINDO. APPSINDO bersama para pedagang berencana akan melaporkan kasus tersebut ke Poldasu, Selasa (30/7/2019).

"Kita sudah membantu para pedagang menguruskan surat SIPTB menjumpai Dirut PD Pasar, dan dari keterangan Dirut, sertifikat SIPTB telah dikeluarkan dan diberikan kepada Kepala Pasar, namun oleh Kepala Pasar diserahkan kepada P3TM, sampai saat ini tidak juga diserahkan kepada pedagang," ujar Wakil Ketua APPSINDO Marelan, Timor Sitorus didampingi Ketua APPSINDO Marelan, Sukirman saat ditemui di Pasar Marelan.

Ironisnya, para pedagang yang telah membayarkan uang pengurusan SIPTB ternyata ada juga yang tidak dibayarkan P3TM ke PD Pasar.

"Ada juga pedagang yang sudah membayarkan uang pengurusan SIPTB tapi tidak disetorkan ke PD Pasar. Maka kita akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum dengan melaporkan pihak P3TM ke Poldasu," terang Sitorus.

Saat ini, APPSINDO telah menampung beberapa pedagang yang tidak mendapati sertifikat SIPTB.

"Tidak ada hubungan P3TM dengan pedagang, yang mengkelola pasar ini adalah PD Pasar, jadi pedagang berhubungan langsung dengan PD Pasar jadi tidak ada hubungan P3TM dengan pedagang," tegasnya.

Sitorus menyesalkan sikap P3TM yang terus memaksa para pedagang untuk membayar uang lapak hingga Rp 12 Juta lebih.

"Pembayaran meja yang diputuskan sekda untuk 1 meja adalah Rp 6 juta dengan harga meja Rp 3 juta dan biaya adminisrasi Rp 2.001.600 dengan total Rp 5.001.600. Tapi Ali menjual Rp12 Juta keatas. Ada juga yang bayar Rp 17 Juta. Jadi jika pedagang tidak membayar sesuai yang mereka inginkan, SIPTB tidak akan diberikan dan akan dijual kembali," terangnya.

Kemudian, Sitorus memastikan, tidak ada kutipan liar di Pasar Marelan dikarenakan uang yang dikeluarkan pedagang merupakan uang retribusi ke PD Pasar.

"Tidak ada kutipan liar disini, karena uang yang dikeluarkan untuk retribusi adalah Rp 2 Ribu untuk jaga malam, Rp 2 Ribu untuk sampah, Rp 2 Ribu untuk kebersihan dan Rp 2 Ribu untuk lampu jadi total Rp 10 Ribu dan hal ini tidak ada yang protes itu. Kita juga mau tahu, pedagang mana yang protes," tegasnya.

Salah seorang pedagang, Suparman membenarkan ucapan Pengurus APPSINDO tersebut. Ia bersama para pedagang lainnya berharap dapat memiliki sertifikat SIPTB.

"Kami sangat berharap memilik sertifikat SIPTB tersebut," harapnya diamini pedagang lainnya.

Dilokasi terpisah, Ketua P3TM, Ali yang dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya (WA) perihal petugas P3TM yang menahan sertifikat SIPTB membantah menahan sertifikat yang dimaksud para pedagang. "Uang dari pedagang itu bukan untuk sertifikat tapi fee untuk hak sewa pedagang," ujarnya.

Ali menambahkan, pengutipan fee tersebut sudah dihentikan sementara. Pihaknya sudah menyurati PD Pasar. Penghentian tersebut karena ada pihak-pihak yang keberatan. "Kalau sertifikat pasti akan kami berikan kepada yang berhak karena memang hak pedagang," jelasnya mengakhiri.

Dilokasi terpisah, Humas APPSINDO Kota Medan, Dedi Harvisyahari meminta dan mendorong permasalahan ini agar selesai dengan baik.

 "Yang artinya bila pedagang yang merasa dirugikan oleh P3TM dalam pengurusan surat izin tempat berjualan agar melaporkannya ke pihak yang berwajib, karena hal ini sangat merugikan pedagang ketika hari ini nilai yang di bayarkan pedagang di luar nilai yang di regulasikan oleh sekda medan pada saat itu," ujarnya singkat. (Red)
Share Berita

MEDAN, POC - Genangan air maupun banjir merupakan masalah yang kerapkali dikeluhkan masyarakat. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemko Medan untuk mengatasi masalah tersebut. Selasa (30/7/2019), Pemko Medan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan juga berupaya memberikan solusi guna mengatasi masalah genangan air dan banjir tersebut, salah satunya menggelar Rapat Koordinasi terkait Tata Kelola Air di Kota Medan.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kepala Balitbang Drs Farid Wajedi MSi membuka rapat koordinasi mengenai tata kelola air di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan tersebut. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah genangan air atau banjir di Kota Medan.

Ada pun 5 titik lokasi utama yang dianggap urgent dan senantiasa menjadi langganan genangan air maupun banjir yakni seputaran Lapangan Merdeka sampai Jalan Jawa (Center Point Medan), Medan Plaza, Jalan Letda Sujono, Jalan Bunga Cempaka (Medan Selayang), Amplas (seputaran Jalan Bajak). Dari 5 titik lokasi utama tersebut, tim kemudian mengerucutkan menjadi 2 titik yang dinilai paling rawan, yakni seputaran Lapangan Merdeka sampai Jalan Jawa (Center Point Medan) dan Jalan Bunga Cempaka (Medan Selayang).

Ketua Pokja Jaringan Litbang Bidang Infrastruktur Dr Cut Nur Aini mengatakan, setiap lokasi punya masalah/penyebab banjir yang berbeda-beda dan untuk setiap masalah yang berbeda ini tentu diperlukan penyelesaian yang berbeda pula. Dia mencontohkan di Jalan Bunga Cempaka (Medan Selayang), masalah yang terjadi adalah menumpuknya sampah sehingga menutup jalan keluar-masuknya air. Akibatnya setiap hujan deras turun, air meluap sehingga mengenangi jalan maupun rumah warga sekitar.
          
Dalam rapat ini Kepala Balitbang Pemko Medan Setdako Medan Farid Wajedi, meminta kepada pihak Dinas PU agar segera menyiapkan master plan untuk menyelesaikan masalah genangan air yang terjadi di sejumlah titik di Kota Medan setiap kali hujan deras turun. “Setelah itu barulah kita membuat grand design terkait penanganan banjir ini,” ungkap Farid Wajedi.
           
Rapat koordinasi berlangsung cukup seru, masing-masing peserta yang hadir memaparkan pandangan maupun solusi guna mengatasi genangan air maupun banjir. Rapat berakhir dengan melahirkan rancangan untuk melakukan studi kasus. Dalam rancangan ini akan diidentifikasi apa faktor yang menyebabkan terjadinya genangan air maupun banjir di seputaran Lapangan Merdeka sampai Jalan Jawa (Center Point Medan) dan Jalan Bunga Cempaka (Medan Selayang).
           
“Berdasarkan hasil identifikasi yang kita lakukan nanti, insyaAllah kita dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi genangan air maupun banjir yang ada di 2 lokasi tersebut. Sebab, outputyang dihasilkan nanti tidak hanya sekedar laporan tapi berupa model penyelesaian. Apapun hasilnya, data adalah kunci. Jika data kita valid, tentu hasilnya baik,” pungkasnya. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan dan PT Nusantara Siana Eko Solusi (PT NSESOLUSI) menandatangani  nota kesepahaman, terkait upaya proses daur ulang sampah dan penanganan sampah serta pemberdayaan masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan. Penandatangan dilakukan Kadis DKP Kota Medan M Husni dengan Direktur Utama PT NSES Eva Hajri di Pendopo Lapangan Merdeka Medan, Selasa (30/7/2019) sore.

Selain DKP Kota Medan dan PT NSESOLUSI, kerjasama dalam pengelolaan sampah tersebut juga melibatkan Gradient Technologies SDN yang nantinya akan membantu Pemko Medan dalam mengelola sampah menjadi bernilai ekonomis. Oleh karenanya, melalui kerjasama tersebut diharapkan sampah yang ada di TPA Terjun dapat dikelola dengan tekhnologi mutakhir sehingga menghasilkan output yang nantinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
           
‘’Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan penandatangan nota kesepahaman. Upaya ini menjadi awal baik bagi kita untuk sama-sama mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Medan. Kami berharap, sinergitas yang terjalin hari ini memberi dampak yang luar biasa sehingga sampah Kota Medan menjadi sesuatu yang bermanfaat,’’ kata Husni.
           
Husni juga mengaku saat ini DKP Kota Medan tengah menjalankan program patroli sampah. Tugasnya adalah untuk mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat misalnya seperti di parit, sungai dan lahan kosong. Ke depan program ini akan disinkronisasikan dengan pihak kecamatan hingga lingkungkan.
           
‘’Upaya lain yang kita lakukan dalam menanggulangi sampah adalah dengan membuat program patroli sampah. Tugasnya adalah untuk mengawasi, mengedukasi serta menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat termasuk dalam hal pengangkutan sampah di tiap wilayah. Namun, kami masih terus mempersiapkan segala kebutuhan operasionalnya. Semoga langkah ini dapat berjalan efektif. Selain itu, kami juga menghimbau kembali para warga agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Hal ini demi kebaikan bersama agar kita terbebas dari bencana dan sumber penyakit,’’ ajaknya.
          
Sementara itu, Muhammad Yani BAS selaku Principal Technology Consultant Gradient Technologies mengatakan, pihaknya siap membantu Pemko Medan menanggulangi masalah sampah lewat proses daur ulang. Sebab, bilangnya, permasalahan sampah bukan hanya menjadi permasalahan klasik yang dihadapi Kota Medan tapi juga kota-kota lainnya di Indonesia bahkan dunia. Namun, hal itu dapat ditanggulangi lewat tekhnologi yang dimiliki.
           
‘’Kesepakatan ini menjadi komitmen bagi kita untuk dapat bersama-sama menanggulangi masalah sampah Kota Medan. Semoga kontribusi yang kami berikan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kebersihan Kota Medan ke depannya lewat proses daur ulang sampah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat,’’ pungkasnya.(rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH membuka Seminar Nasional Penanganan Banjir, Transportasi dan Persampahan Kota Medan di Hotel Santika, Selasa (30/7/2019). Seminar yang digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Medan ke- 429 sekaligus Lustrum XII Teknik USU dan HUT Teknik Sipil ke-60 serta HUT Inkindo Sumut ke-40 tersebut, bertujuan guna menyamakan persepsi serta mencari solusi dalam menghadapi masalah banjir, transportasi serta sampah di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Pembukaan seminar ditandai dengan pemukulan gong serta pemotongan tumpeng yang dilakukan Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Ir Wiriya Alrahman MM bersama Wakil Rektor 4 USU Ir Bustami Syam serta Kepala Direktorat Sungai dan Pantai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Dian Kamila. Diharapkan melalui seminat tersebut, seluruh stakeholder terkait dapat memberikan sumbangsih ide, pikiran serta gagasan terbaik sehingga menjadi formula terkait permasalahan Kota Medan yang terjadi.

Dikatakan Wali Kota, salah satu masalah klasik yang kerap dihadapi Kota Medan adalah banjir, transportasi serta sampah. Ketiganya menurut Wali Kota masih menjadi permasalahan fisik yang terus dicari solusinya dengan melibatkan seluruh unsur baik akademisi, praktisi serta para pakar yang ahli dibidangnya masing-masing. Sebab, tidak jarang permasalahan tersebut berkaitan dengan kenyamanan hidup masyarakat.

Oleh karenanya melalui seminar nasional tersebut, Wali Kota berharap semua pihak dapat memberikan masukan dan ide serta gagasan yang inovatif demi kemajuan dan perubahan Kota Medan kea rah yang lebih baik. ‘’Saya yakin referensi yang dimiliki para akademisi, praktisi dan para ahli nantinya pasti akan dapat kita aplikasikan untuk mengatasi ketiga  masalah yang saat ini kita hadapi. Jika seluruh pihak memberikan sumbangsih terbaiknya, saya optimis seluruh masalah tersebut dapat kita atasi,’’ harapnya.

Di hadapan ratusan perserta yang hadir. Wali Kota selanjutnya mengungkapkan bahwa upaya dan langkah apapun yang dilakukan Pemko Medan tidak akan berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal jika tidak didukung penuh masyarakat. Hal utama yang menjadi problematika adalah mindset masyarakat yang tetap menganggap bahwa semua masalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal, jelas Wali Kota jika warga ikut mendukung program pemerintah niscaya segala permasalahan dapat diatasi dan diminimalisir.

‘’Kita tidak ingin saling menyalahkan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tentu butuh dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat. Mari lakukan dan berikan yang terbaik bagi Kota Medan yang kita cintai ini. Karena sekecil apapun kontribusi kita bagi kebaikan kota ini akan sangat membantu menjadikan Medan Rumah Kita menjadi lebih baik di masa mendatangkan. Jangan sampai kita abai. Berikan kontribusi sebagai wujud cinta kita pada Kota Medan salah satunya dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya,’’ ajaknya.

Seminar yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Tampak hadir sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan serta seluruh camat se-Kota Medan. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para narasumber Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Kepala Direktorat Sungai dan Pantai Kementrian PUPR Dian Kamila serta General Manager Of Operational & Services LRT Jakarta Aditia Kesuma Negara.(rel)
Share Berita

Bangunan di Kecamatan Medan Timur ini diduga tak memiliki IMB.
MEDAN, POC -  Bangunan melanggar Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tetap saja menjamur di kota Medan. Akibat keberadaan bangunan tersebut, bukan saja berdampak terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah namun juga merusak estetika kota.

Seperti halnya bangunan 3 unit rumah toko (ruko) yang berdiri tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Jl Amaliun Raya Kel Brayan Bengkel, Kec Medan Timur. Dari pengamatan wartawan di lapangan, pembangunan fisik ruko sudah berjalan sekitar 80 persen. Bangunan tampak mulus berdiri tanpa ada tindakan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Penataan Ruang (PKPPR) atau Satpol PP Kota Medan.

Sementara, bangunan di komplek perumahan Timur Raya Jl Timor Ujung Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur berdiri di atas rencana jalan dan fasilitas umum (fasum). Namun sampai sekarang mulus tanpa ada penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani SH mengatakan pihak terkait diharapkan bekerja maksimal menegakkan aturan. Sehingga tidak ada lagi bangunan di Medan berdiri tanpa izin dan yang melanggar aturan. "Pemko harus benar benar menata kota Medan dengan baik dan memaksimalkan perolehan PAD,"ujar Abd Rani.

Anggota Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak menambahkan, PKPPR dan Satpol PP harus tegas menegakkan Perda. Seperti bangunan tanpa izin yang berdiri diatas fasilitas umum dan rencana jalan, agar jangan dilakukan pembiaran. "Dinas PKPPR dan Satpol PP kita ingatkan harus tegas menegakkan Perda. Seluruh bangunan yang melanggar ketentuan hendaknya segera dibongkar, " tegas Paul, Selasa (30/7/2019).

Dikatakan Paul, budaya tegas harus diterapkan sejak dini sehingga ada perubahan penataan kota. Sehingga memberikan pembelajaran bagi oknum yang mengambil keuntungan pribadi terkait bangunan menyalah. "Jika sanksi tegas dijalankan, dipastikan akan memberikan efek jera kepada oknum 'mafia bangunan'," bilang Paul.(mar)
Share Berita

MEDAN - Ketua Komisi III DPRD Medan Boydo HK Panjaitan merekomendasikan Dirut PD Pasar dan Badan Pengawas untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap 75 Kios tambahan dilantai 3 Pusat Pasar, Senin (29/7/2019) dengan alasan bahwa keberadaan 75 kios tambahan tersebut tidak melanggar aturan.

"Jadi apa yg mau dipermasalahkan oleh PD Pasar dan Badan Pengawas lagi? Toh keberadaan mereka tidak mengganggu dan tidak melanggar aturan," ujar Boydo HK Panjaitan didampingi Jangga Siregar dan Modesta Marpaung.

Selain itu, dari hasil sidak, tidak ada pedagang yang keberatan dengan keberadaan 75 kios tambahan dilantai 3 tersebut.

"Kami tidak ada keberatan, malah kami senang jadi ramai yang jualan, pembeli pun ramai datang," ujar salah seorang pedagang.

Hal ini menjadi nilai tambah, terlebih lagi kehadiran 75 kios tambahan di lantai 3 Pusat Pasar memberikan tambahan PAD dari retribusi dan aset Pemko Medan.

"Para pedagang juga telah membayar kewajiban mereka, baik sewa kios, uang kebersihan, uang jaga malam dan listrik," tambah Boydo.

Untuk itu, Komisi III berpendapat akan merekomendasikan kepada Pemko medan untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap 75 kios tambahan yang ada dilantai 3 Pusat Pasar.

Hal ini mendapat apresiasi Humas APPSINDO Medan, Dedi Harvisyahari. Ia meminta kepada PD Pasar untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap 75 kios tambahan tersebut.

"Kami minta Badan Pengawas untuk mendukung kinerja PD Pasar dikarenakan potensinya tinggi memberikan kontribusi kepada PAD" ujarnya.

Dedi menambahkan,  banyak hal yang harus di evaluasi oleh Badan Pengawas seperti hadirnya pasar-pasar liar yang hadir di Kota Medan.

"Masih banyak lagi yang harus dievaluasi Badan Pengawas dan Pemko Medan dengan kehadiran pasar-pasar liar yang merugikan Pemko Medan," tegasnya mengakhiri. (Red)
Share Berita

HELVETIA, POC- Kecelakaan terjadi antara truk  BK 8086 FY dengan sepeda motor Honda Supra BK 6130 UL di Jalan Veteran, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Akibatnya pengendara sepeda motor bernama Josten Butar-butar (42) warga Dusun IV, Pasar 7, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, meninggal dunia di tempat dengan kondisi kepala bagian belakang pecah dan luka robek pada tangan kiri.

Kemudian Adlin (55) warga Jalan Manggaan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli saat ini diamankan di Polsek Medan Labuhan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kanit Lantas Iptu Lily Tapiv menjelaskan. Kecelakaan tersebut terjadi tepatnya didepan SMPN 1 Labuhan Deli yang mengakibatkan satu orang pengemudi motor atas nama Josten Butar-butar meninggal dunia," ucapnya.

Sambungnya, mobil truk BK 8086 FY yang dikemudikan oleh Adlin datang dari arah Medan menuju ke Marelan, sesampainya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang sepeda motor korban. Korban berupaya mendahului kenderaan yang ada didepannya dari sebelah kanan, namun korban yang terlalu berada dikanan tak dapat menghindari truk tersebut dan terjadi tabrakan," tandas Kanit Lantas Polsek Medan Labuhan. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Diantara sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menolak pencabutan peraturan daerah (perda) tentang izin gangguan.

Penolakan ini disampaikan juru bicara F-PKS, H  Rajuddin Sagala pada paripurna pendapat fraksi tentang pencabutan Perda no 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan, Senin (29/7/2019) di Gedung DPRD Medan.

Penolakan dikarenakan belum adanya peraturan pengganti yang dapat menjaga nilai-nilai budaya Indonesia dan norma-norma keagamaan di kota Medan, serta tidak menjauhkan dunia usaha dari kontrol masyarakat.

"Keberadaan peraturan daerah tentang izin gangguan adalah sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap dunia usaha agar tidak merugikan hak-hak masyarakat. Kami sangat menyayangkan menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 tentang mencabut izin gangguan karena kami menilai dengan dicabutnya izin usaha akan menjauhkan dunia usaha dari kontrol masyarakat. Karena dunia usaha tidak serta merta sesuai dengan budaya ketimuran yang ada di Indonesia. Ada karaoke berdiri disamping masjid, pabrik didirikan di daerah pemukiman dan lain sebagainya. Apalagi kedepan, bisa saja pengusaha mendirikan usaha dengan membawa budaya dari negara asalnya sementara hal itu bertentangan dengan budaya yang di Indonesia karena mereka tidak mengerti tentang budaya yang ada di indonesia. kami menyesalkan pencabutan peraturan tentang izin gangguan ditengah lemahnya pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap dunia usaha yang seringkali melanggar izin yang diberikan," jelas Rajuddin.

Tidak hanya itu, alasan pengurusan izin gangguan menyebabkan inefisiensi bagi dunia usaha tidaklah serta merta dapat dibenarkan. Fakta di lapangan yang sering terjadi menunjukkan bahwa birokrasi yang berbelit lah sebagai salah satu penyebab efisiensi maka seharusnya birokrasinya yang harus diperbaiki. 

"Masih ada peraturan daerah tentang izin gangguan saja masyarakat tidak berdaya menghadapi arogansi pengusaha yang mendirikan usaha dan bangunan seenaknya tanpa mempedulikan keadaan masyarakat disekitarnya, konon lagi jika peraturan ini dicabut maka masyarakat semakin tidak berdaya lagi nantinya," jelasnya pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Sementara itu, delapan fraksi lainnya menyatakan menerima dan menyetujui perda izin gangguan dicabut. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PPP, Hanura dan Pernas. (mar)
Share Berita

MEDAN - Langkah Dirut PD Pasar merelokasi pedagang makanan dan minuman lantai 3 ke lantai 4 Pusat Pasar mendapat apresiasi dari para pedagang dan pengunjung.

"Dilantai 3 itu kebanyakan pedagang pakaian, jadi setiap kegiatan masak-memasak pedagang makanan di lantai 3 dapat merusak pendingin AC dan mengeluarkan bau tidak sedap bagi para pedagang pakaian dan pengunjung. Jadi langkah yang dilakukan Dirut PD Pasar sudah tepat," ujar Humas APPSINDO Medan, Dedi Harvisyahari, Sabtu (27/7/2019).

Selain itu, para pedagang pakaian juga merasa resah dengan limbah cucian makanan yang kerap berserakan dilantai.

"Kalo pedagang makanan dilantai 4, ruangannya terbuka, selain segar/banyak udara juga aman daei kebakaran," jelas Dedi yang juga Ketua Garuda Merah Putih Community.

Salah seorang pedagang yang mengikuti pengundian merasa sangat bersyukur dengan langkah Dirut PD Pasar yang merelokasi para pedagang makanan dan minuman hingga ia dapat memiliki tempat untuk berjualan.

"Kami sangat berterima kasih, saat ini kami dapat memiliki lapak jualan dilantai 4," ucapnya bersyukur.

Terlihat pengundian dilaksanakan secara transparan guna menepis anggapan masyarakat yang menyatakan ini rekayasa PD Pasar untuk mencari keuntungan.

"Pedagang yang memiliki hak sewa diberikan tempat secara gratis dan hanya dibebankan biaya retribusi sesuai perda setelah memenuhi data-data yang diajukan," ujar Dirut PD Pasar , Rusdi Sinuraya disela-sela pengundian nomor menentukan tempat  pedagang.

Pengundian atau relokasi pedagang foodcourt dimaksudkan agar penyewa diinisiasi agar memiliki legitimasi sebagai pedagang dan memiliki surat ijin tempat berjualan. Sehingga mampu menjadi pedagangnya sah.

Pengundian ini mendapat apresiasi dari para pedagang Pusat Pasar. Melaui program ini dapat memberikan kontribusi kepada pengelola dan Pemko Medan selaku pemilik aset. Dan menjadikan pedagang yang selama ini menyewa menjadi pedagang resmi. (Red)
Share Berita

Gubsu Edy Rahmayadi dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin didampingi Tokoh Hindu Sumut AS Kobalen, hadiri perayaan Adhi Tiruvila di kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, Padang Cermin, Langkat, 
LANGKAT, POC - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri perayaan Adhi Tiruvila di  Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, Padang Cermin, Kabupaten Langkat, Minggu (28/7/2019). Pada kesempatan itu Gubernur menekankan pentingnya menjaga kerukuran dan kesatuan umat.

Gubernur menyampaikan, Provinsi Sumut memiliki beragam etnis yang harus dijaga kerukunannya. Serta harus tetap bersatu untuk membangun bangsa. "Saya ucapkan selamat atas perayaan ini, inilah bagian dari kerukunan kita, saya harap kerukunan terus terjaga, Sumatera Utara ini milik kita semua," kata Edy Rahmayadi.

Menurut Edy Rahmayadi, masyarakat Sumut sangat religius. Namun perlu kegiatan yang mengikat semua umat tanpa kecuali. “Saya menginginkan ini menjadi suatu kegiatan yang mengikat kita semua,” ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi kegiatan perayaan Adhi Tiruvila tersebut. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempererat kerukunan umat dan mendekatkan diri pada Tuhan. “Sehingga Sumatera Utara bisa rukun aman dan tenteram, sehingga tercipta Sumut bermartabat,” katanya.

Gubernur juga menandatangani prasasti peresmian Gapura Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, yang ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Hindu AS Kobalen. Dia mengajak seluruh umat beragama bersatu dalam kesatuan Indonesia. “Kekuatan alam akan kita satukan dalam kebangkitan seluruh agama di nusantara dengan satu kekuatan yang kami artikan dalam doa usaha, iman, dan takwa,” pesannya.

Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil. Lantaran kuil tersebut memiliki patung Dewa Murugan tertinggi di Indonesia. Patung ini terletak persis di sebelah kuil.

Patung tersebut memiliki tinggi 16 meter. Bahkan patung ini adalah tertinggi kedua di dunia. Rekor tertinggi Patung Dewa Murugan dipegang oleh negara Malaysia dengan tinggi 18 meter.

Turut hadir pada kesempatan itu Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Dirjen Bimas Hindu Ketut Widnya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak.(rel)
Share Berita

Gubsu bermain bersama anak-anak di acara temu ramah.
MEDAN, POC – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali bermain dan bernyanyi  bersama anak-anak di Aula Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 41 Medan, Minggu (28/7/2019). Kali ini giliran anak-anak dari Komunitas Anak Marjinal yang diundang di acara temu ramah bersama Gubernur dan Ketua TP PKK Sumut tersebut.

Acara rutin yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISPPPA) Sumut ini merupakan bagian dari program Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya.

Kepada puluhan anak-anak yang hadir, Gubernur memberikan nasihat agar selalu ingat dengan Tuhan dalam hidup ini. "Anak anak ku semua, dalam hidup ini yang utama kita harus bisa mengaji, agar bisa mempelajari petunjuk Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, yang ke dua kalian harus giat dalam belajar, tanpa belajar nanti kalian tidak akan bisa pintar, biar kalian makin semangat belajarnya, saya kasih tas satu satu yah," ucapnya, sembari ikut membagikan tas kepada anak anak.

Puluhan anak-anak itu pun diajak bermain dan bernyanyi bersama Gubernur.  Juga diadakan lomba mewarnai. Tampak raut wajah antusias dibalut kegembiraan dibalik senyum polos anak-anak tersebut, seraya mereka senang bisa bertemu dengan orang nomor satu di Sumut.

Usai bernyanyi lagu Cicak Cicak di Dinding bersama, Edy Rahmayadi berpesan bahwa dalam hidup ini harus selalu rukun. "Kalian harus rukun, sama siapa pun kalian harus hidup rukun, karena dalam kehidupan ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, kalian harus hidup rukun dengan saling menghargai," pesan Edy Rahmayadi yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Nawal Edy Rahmayadi yang juga Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumut, mengaku turut senang melihat kegembiraan anak anak. " Hari ini acaranya membuat anak anak bergembira, nanti bergantian bermain di rumah dinas, sehingga anak-anak tahu ini loh rumah Gubernurnya, dimana rumah gubernur adalah rumah rakyat, jangan sampai mereka tidak pernah melihat ini, untuk itu biar kan mereka bermain di sini dan makan di sini," ujar Nawal.

Pada acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DISPPPA) Sumut Nurlela menyerahkan Piagam Penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak kepada Gubernur Sumut. Penghargaan itu diberikan kepada Provinsi Sumut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Jakarta, karena Sumut memiliki jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak terbanyak.

Turut hadir di acara tersebut  Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sabrina dan OPD Pemprov Sumut, serta undangan lainnya.(rel)
Share Berita

Warga yang kedapatan membuang sampah ke sungai.
MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mendapati seorang warga membuang sampah di pinggiran Sungai Babura Jalan Mongonsidi, Minggu (28/7/2019). Perilaku tak terpuji tersebut dipergoki Wakil Wali Kota bersama Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan usai megikuti CFD di Lapangan Merdeka Medan. Sontak pria paro baya mengenakan kaos putih yang membuang sampah seenaknya itu langsung ditegur dan dimarahi.
         
Tampak Wakil Wali kota sangat kecewa dengan ulah pria tersebut. Menurutnya, perilaku seperti itu yang kerap menyebabkan Pemko Medan dinilai negatif dari sejumlah pihak. Padahal, Pemko Medan terus berupaya melakukan berbagai langkah dan upaya guna mengantisipasi masalah sampah. Namun sayang upaya dan kerja keras yang dilakukan ternyata belum sepenuhnya didukung seluruh lapisan masyarakat, terbukti masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan.

‘’Sungguh disayangkan masih saja kita dapati warga yang membuang sampah sembarangan, apalagi ke dalam sungai. Padahal Pemko Medan terus gencar melakukan pembersihan dan pengorekan baik drainase maupun sungai  sebagai upaya meminimalisir terjadinya banjir sekaligus memberi rasa nyaman kepada warga. Tapi nyatanya warga tidak mendukung langkah yang dilakukan pemerintah. Justru tak jarang, pemerintah selalu menjadi ‘kambing hitam’ tiap kali genangan air terjadi,’’ kata Wakil Wali Kota.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota pun minta kepada pria tersebut untuk mengambil kembali sampah yang telah dibuangnya tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengedukasi kepada pria tersebut, termasuk warga sekitar  agar tidak buang sampah sembarangan kembali. Sebab, kawasan yang dijadikan pria itu unuk buang sampah telah banyak dipenuhi sampah. Ditengarai, kawasan itu telah dijadikan warga sekitar untuk lokasi pembuangan sampah.
           
‘’Kami minta dan harap kesadaran warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Himbauan kerap diisampaikan agar jangan membuang sampah baik ke dalam parit maupun sungai. Hal ini akan merugikan kita semua. Untuk itu kami berharap warga dapat mendukung upaya Pemko Medan dalam menanggulangi masalah kebersihan. Kebersihan adalah tanggungjawab kita bersama. Jika lingkungan bersih, Insya Allah kita akan dapat terbebas dari bencana dan sumber penyakit,’’ ungkap Wakil Wali Kota.

Usai mengambil kembali sampah yang telah dibuang pria tersebut, Wakil Wali Kota kemudian menginstruksikan Kadis DKP Kota Medan untuk membuat surat pernyataan sekaligus pendataan guna mengetahui tempat tinggalnya. Sebab nantinya, camat, lurah dan kepling di wilayah tersebut akan diminta untuk mengawasi para warga sekitar. Jika didapati kembali membuang sampah sembarangan, maka akan diberi sanksi tegas guna memberikan efek jera.

Menyikapi instruksi Wakil Wali Kota, Kadis DKP Kota Medan HM Husni pun kemudian meminta pria tersebut untuk membuat serta menandatangani surat pernyataan tersebut. Apabila kedapatan buang sampah lagi, tegas Husni, maka sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

‘’Kami peringatkan kepada para warga agar tidak lagi membuang sampah ke mari. Setelah ini, seluruh camat, lurah dan kepling akan lebih mengawasi para warganya guna menghindari kejadian yang sama. Dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Ingat, sanksi tegas siap menanti bagi warga yang kedapatan buang sampah sembarangan,’’ tegas Husni.(rel)
Share Berita

Walikota berfoto bersama para pemenang lomba HUT Kota Medan di acara Car Free Day.
MEDAN, POC - Car Free Day (CFD)  berlangsung meriah di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (28/7/2019). Acara yang digelar dalam rangka sosialisasi untuk mengajak warga Kota Medan mengurangi polusi udara itu dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang sejumlah kegiatan dalam rangka memeriahkan hari Jadi ke-429 Kota Medan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan. Sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan yang digelar, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH  menyerahkan langsung hadiah kepada para pemenang tersebut.

Penyerahan hadiah dilakukan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Ir Wiriya Alrahman MM serta sejumlah pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD). Selain penyerahan hadiah, Wali Kota juga menarik undian lucky draw dengan hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor dan sepeda gunung.

‘’Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Selain berolahraga, CFD hari ini menjadi special karena dirangkai dengan puncak peringatan HUT Kota Medan. Kepada para pemenang, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan menjadi juara. Semoga semangat keiikutsertaan kita dalam perlombaan juga sejalan dengan semangat kita melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Kota Medan. Terlebih, kita merupakan pelayan bagi masyarakat,’’ kata Wali Kota.

Usai prosesi penyerahan hadiah, Wali Kota selanjutnya berjalan mengitari kawasan Lapangan Merdeka dan Jalan Pulau Pinang. Hal ini dilakukan agar dapat menyapa ribuan warga yang sejak pagi telah ramai memadati kawasan lapangan bersejarah tersebut. Selain itu juga untuk melihat kondisi dan kebersihan sekitar Lapangan Merdeka sekaligus mendengar langsung keluhan, saran serta masukan yang ingin disampaikan warga demi kemajuan Kota Medan di masa mendatang.

Wali Kota mengaku senang karena setiap Minggu pagi antusias warga yang mengikuti CFD semakin tinggi. Sebab, CFD memang sengaja diperuntukkan bagi warga yang untuk memanfaatkan waktu libur dengan berolahraga dengan serta menjadi ruang bagi sejumlah komunitas di Kota Medan untuk dapat saling bersilaturahmi. Oleh karenanya, Wali Kota mengajak para warga untuk memanfaatkan waktu liburnya mengikuti CFD sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik.

‘’Pemko Medan memberi space seluas-luasnya bagi warga Kota Medan untuk melaksanakan kegiatan olahraga di kawasan Lapangan Merdeka setiap Minggunya. Mari manfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal positif termasuk olahraga. Namun, yang perlu diingat adalah agar kita senantiasa menjaga kebersihan tidak hanya di sini saja tapi di mana pun kita berada. Sadar akan kebersihan perlu ditanamkan dalam diri agar Medan Rumah Kita tetap menjadi rumah yang nyaman, bersih dan asri bagi kita semua,’’ pesannya.

Saat berjalan mengitari kawasan Jalan Pulang Pinang, terlihat para warga mengajak Wali Kota untuk berfoto bersama. Hal tersebut pun langsung disambut baik orang nomor satu di Pemko Medan tersebut dengan melayani satu-persatu permintaan warga untuk berfoto bersama dengannya. Seperti biasa, CFD yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB diisi dengan senam bersama dan berlangsung meriah karena adanya panggung hiburan bagi warga.(rel)
Share Berita

Ketua PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi bersama tim dalam lomba memasak rendang.
PADANG, POC - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat juara tiga nasional saat mengikuti lomba memasak rendang, Jumat (26/7/2019), di Halaman Museum Adityawarman, Jalan Diponegoro No. 10, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Berkompetisi dengan seluruh TP PKK Provinsi di Indonesia kecuali Sumatera Barat (Sumbar), Sumut berhasil memperoleh skor 230 dari para juri. Skor tersebut hanya selisih sedikit saja dengan pemenang pertama dan kedua, yakni Provinsi Jawa Tengah dengan skor 237 dan Bengkulu dengan skor 235. Kemudian, disusul pemenang Harapan I, II, dan III oleh Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi tidak menyangka akan menjadi pemenang pada lomba memasak rendang tersebut. "Alhamdulillah, sangat bersyukur pastinya. Kemarin kita sudah membawa piala juara umum, tidak menyangka hari ini juga akan membawa piala. Semua kemenangan ini untuk Ibu-Ibu PKK Sumut yang hebat-hebat," ujarnya, usai menerima penghargaan dari Ketua TP PKK Pusat  Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Lomba memasak rendang atau Festival Marandang merupakan salah satu rangkaian acara dari Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK PKK Tingkat Nasional ke-47 tahun 2019. Dimulai sejak pukul 14.00 WIB, para peserta memasak rendang hingga pukul 18.00 WIB dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh panitia. Berkeliling, para juri mengamati dan menilai proses memasak yang dilakukan. Kemudian, mencicipi rendang yang telah tersaji di setiap meja provinsi.

Nawal memimpin dan terlibat langsung dalam memasak rendang. Sembari mengaduk-aduk santan, Nawal bercerita bahwa dirinya telah mulai memasak sejak usia remaja. Diawali dengan membantu Ibu, dirinya memperhatikan dan bertanya perihal masak-memasak. Soal rendang, katanya, ada yang berbeda antara rendang Padang dengan Sumut, khususnya khas Mandailing.

"Kalau di sini (Padang) kan, santan dulu baru bumbu dimasukkan. Di Sumut, khususnya khas Mandailing itu ditumis dulu bumbunya, cabe giling dan sebagainya baru masukin santan. Terus, kita itu selalu pakai Ombu-ombu namanya, kepala parut yang digonseng. Di sini tidak, " jelas Nawal.

Sementara itu, Ketua TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang sekaligus terima kasih kepada semua TP PKK Provinsi yang telah ikut berpartisipasi. Dirinya berharap kompetisi ini tidak hanya menambah pengetahuan dan wawasan terkait keunikan dan cita rasa khas masing-masing provinsi, tetapi juga meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan.

Sebelumnya, salah satu perwakilan juri Chef William Wongso, menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi perhatian para juri saat melakukan penilaian. Diantaranya yakni proses memasak, higienienis, rasa, warna, dan bentuk penyajian. "Unik-unik, semua memang rendang tetapi rasanya beraneka ragam. Setiap provinsi ada khas masing-masing, sulit menentukan pemenang," ucapnya.

Turut hadir dalam Festival Marandang tersebut Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuairina Irwan Prayitno, Wakil Ketua TP PKK Sumbar Wartawati Nasrul Abit, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah, Ketua TP PKK Kota Padang Harneli Mahyeldi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Arfian, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian, unsur Forkopimda dan OPD Padang dan Sumbar, tokoh adat dan masyarakat Minangkabau, seluruh Ketua dan perwakilan TP PKK dari seluruh Indonesia. (rel)
Share Berita

Walikota Medan menerima penghargaan dari KNPI sebagai apresiasi atas kepedulian terhadap pemuda.
MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH berharap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Medan terus melakukan terobosan dan inovasi guna mendukung program Pemko Medan, terutama dalam upaya percepatan pembangunan kota. Sebab, peran serta semua pihak termasuk pemuda, sangat dibutuhkan agar hal tersebut bisa diwujudkan demi kesejahteraan hidup masyarakat yang dirasakan secara adil dan merata.
           
Harapan tersebut disampaikan Wali Kota ketika menghadiri HUT KNPI Kota Medan ke 46 yang berlangsung di Medan Club, Sabtu (27/7/2019) siang. Melalui peringatan HUT tersebut, Wali Kota berpesan agar KNPI Kota Medan terus fokus dalam melaksanakan program pembinaan pemuda di Kota Medan agar perannya sebagai pelopor dan pembaharu, benar-benar terwujud dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
           
‘’Selama ini KNPI Kota Medan telah menunjukkan peranan yang besar lewat berbagai kegiatan dan program kepemudaan yang dilakukan tidak hanya untuk organisasi, tapi juga masyarakat. Hal ini kiranya dapat terus dipertahankan agar kehadiran KNPI benar-benar dirasakan manfaatnya. Terlebih dalam hal pembinaan, sehingga menjadikan para pemuda menjadi generasi yang memiliki karakter dan berdaya saing,’’ kata Wali Kota.

Di hadapan Ketua KNPI Sumut Sugiat Santoso dan Ketua KNPI Kota Medan El Adrian Shah serta ratusan anggota KNPI yang hadir, Wali Kota selanjutnya mengingatkan para pemuda agar menjauhkan diri dari tindakan dan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan juga organisasi.

‘’Pemuda adalah penerus bangsa. Oleh sebab itu jauhkan diri dari perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan perilaku arogan. Sebab, kita membutuhkan pemuda untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Terlebih kontribusinya bagi kemajuan Kota Medan,’’ pesannya.

Terakhir, dalam sambutannya, Wali Kota juga minta agar KNPI dapat berperan aktif menjaga stabilitas dan kekondusifan Kota Medan. Orang nomor satu di Pemko Medan tersebut berharap agar para pemuda mampu menahan diri dari rasa ego yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.

‘’Kenyaman, keamanan dan ketentraman adalah sebuah kebutuhan. Berbuat dan bertindak laku dengan baik bukan karena untuk mendapatkan pujian atau penghormatan, tapi sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan,’’ ingatnya.

Senada dengan Wali Kota, Ketua KNPI Kota Medan El Adrian Shah juga mengajak seluruh anggota KNPI untuk dapat berkontribusi melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Medan di masa mendatang.

‘’Kita (pemuda) memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab besar dalam perkemabangan bangsa khususnya Kota Medan. Mari kita lakukan yang terbaik agar memberi dampak yang baik pula terutama bagi masyarakat,’’ ajak El Adrian.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menerima piagam penghargaan yang diberikan KNPI Kota Medan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepeduliaannya kepada organisasi kepemudaan di Kota Medan. Acara peringatan HUT yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim serta ditandai dengan pemotongan tumpeng. (rel)
Share Berita

Wakil Walikota Medan bersama ribuan warga Suku Karo menikmati pertunjukan di acara Kerja Tahun Merdang Merdem 2019.
MEDAN, POC - Seribuan warga  Karo dari  seluruh penjuru Kota Medan menghadiri acara Kerja Tahun Merdang Merdem Kota Medan 2019 yang digelar di halaman Medan Club, Jumat (26/7/2019) malam . Event yang  diinisiasi Dinas Kebudayaan Kota Medan dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-429  Kota Medan. Melalui kegiatan ini, warga Karo, terutama generasi mudanya untuk terus menjaga dan melestarikan  kekayaan seni dan budaya yang telah diwariskan para leluhur tersebut.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri acara Kerja Tahun Merdang Merdem tersebut. Selain mengapreasi digelarnya kegiatan yang  sarat  dengan nuansa seni dan budaya Karo, Wakil Wali Kota juga ikut landek (menari) bersama tokoh masyarakat Karo.

Sebagai bentuk penghormatan kepada Wakil Wali Kota yang telah meluangkan waktu menghadiri acara tersebut, Serta Ginting selaku tokoh masyarakat Karo menyelempangkan uis beka buluh (kain adat sebagai simbol wibawa dan kebesaran pria Karo) dan memakaikan bulang-bulang (penutup kepala pria khas Karo) kepada orang nomor dua di Pemko Medan tersebut.

Saat menyampaikan sambutan, Wakil Wali Kota mengatakan, meski pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan ini  dikemas dengan nuansa etnis Karo bukan berarti acara Kerja Tahun Merdang Merdam ini hanya milik masyarakat Karo saja, melainkan juga milik seluruh masyarakat Kota Medan. Sebab, warga Kota Medan merupakan masyarakat yang multikultural karena terdiri dari berbagai etnis.

Sekaitan itulah Wakil Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, terutama etnis Karo  yang  hadir dalam acara tersebut  agar senantiasa menjaga dan melestarikan seluruh seni dan  budaya yang ada di Kota Medan. “Mari kita jadikan momentum ini untuk menjaga menjaga kekayaan seni dan budaya yang kita miliki, sebab budaya menunjukkan jati diri kita,” kata ."ajak Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut Wakil Wali kota menjelaskan,  sejarah telah mencatat salah satu pendiri Kota Medan adalah Guru Patimpus Sembiring Palawi, salah satu putra terbaik Karo.  Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasanya, namanya pun telah diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol di Kota Medan. Di samping itu juga patungnya  didirikan di sudut persimpangan jalan utama Kota Medan yang ditengarai sebagai titik awal berdirinya Kota Medan.

Dikatakan Wakil Wali Kota, Hari Jadi Kota Medan tidak terlepas dari sosok Guru Patimpus karena pertama kali membangun kampung Medan yang kini menjadi kota Medan. Sebagai bentuk wujud pengakuan tersebut, jelas Akhyar,  Pemko Medan telah menetapkan Guru Patimpus Sembiring Palawi sebagai pendiri kota Medan.

Kemudian Wakil Wali Kota menambahkan, besarnya pengaruh budaya Karo tersebut menunjukkan bahwa sejak lama Kota Medan telah berhutang budi kepada Suku Karo. Oleh karenanya dia berpesan kepada masyarakat Kota Medan, khususnya generasi muda suku Karo agar terus mengharumkan budaya Karo baik di nasional maupun internasional.

"Generasi muda Karo harus mampu melestarikan seni dan budaya sambil tetap meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab dipundak generasi mudah inilah masa depan bangsa dipertaruhkan, termasuk masa depan Kota Medan yang kita cintai bersama," ungkapnya.

Sementara  itu Kadis Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi dalam laporannya menjelaskan, tujuan diselenggarakanya acara Kerja Tahun Merdang Merdam dalam rangka pelestarian keragaman budaya yang diseleraskan dengan pengelolaan kekayaan budaya, sekaligus mengenang sosok Guru Patimpus yang merupakan pendiri kota Medan.

"Selain itu kegiatan yang kita gelar ini sebagai bentuk wujud komitmen dan upaya Pemko Medan dalam melestarikan budaya Karo. Dengan demikian seni dan budaya Karo dapat dilestarikan sampai ke anak cucu, jelas OK Zulfi.

Acara Kerja Tahun Merdang Merdam Kota Medan 2019 berlangsung cukup meriah.  Selain menampillkan tarian dan drama, acara juga dirangkaikan dengan penampilan sejumlah penyanyi papan atas Karo. Antusiasme masyarakat Karo menyaksikan acara tersebut cukup tinggi, sejak petang satu persatu warga datang hingga lokasi acara dipenuhi pertunjukan seni dan budaya yang selama ini hanya bisa disaksikan setiap selesai panen di Tanah Karo Simalem. (rel)
Share Berita

Gubernur Edy Rahmayadi melepas peserta pereli kejuaraan APRC 2019.
DELISERDANG, POC - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan Wakil Bupati Deliserdang M Ali Yusuf melepas secara resmi 63 pereli kejuaraan Asia-Pasific Rally Championship (APRC) 2019 di Lapangan Alun-alun Pemerintah Daerah Deliserdang, Jumat (26/7/2019). Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah termasuk salah satu dari 63 pereli yang dilepas tersebut.

Sebelum melepas pereli APRC, Gubernur mengingatkan kepada masyarakat, terutama semua pihak yang terlibat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tujuannya agar Sumut mendapat nilai positf di mata para tamu. "Kita bersyukur Sumut mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah APRC 2019, karena itu kita harus menjadi tuan rumah yang baik, memberikan hal positif kepada tamu-tamu kita," kata Edy Rahmayadi.

Wajah Edy Rahmayadi pun terlihat ceria saat melepas ke-63 pereli APRC dan semakin ceria saat melepas Wagub Musa Rajekshah serta navigatornya Heri Kuntoyo. Musa Rajekshah yang merupakan mantan pereli nasional juga terlihat girang saat mengendarai mobil balapnya, Subaru Impreza WRX bernomor 11.

Musa Rajekshah mengaku sudah siap untuk bersaing dengan pembalap-pembalap muda dan menargetkan juara. "Kita sudah lakukan persiapan dan kalau sudah ikut kompetisi tentunya targetnya juara, " tegas Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah akan bersaing dengan pereli nasional seperti Rizal Sungkar, Subhan Aksa, Ryan Nirwan dan Rihan Variza, bahkan dia juga akan bersaing dengan pembalap asal Italia Fabio Friziero. Pereli akan bersaing di 10 Special Stage dengan jarak 169Km.

"Salah satu pereli yang ikut di APRC kali ini adalah Wakil Gubernur kita Musa Rajekshah atau yang akrab di sapa Ijek. Mereka akan berlomba di dua sesi, Sabtu tanggal 27 Juli sebanyak 6 SS dan Minggu 28 Juli 4 SS denga jarak total  169 KM," kata Ketua IMI Sumut Faisal Nasution. (mar/rel)
Share Berita

Komisi IV DPRD Medan meninjau pembangunan Apartemen De'Glass.
MEDAN, POC - Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani SH minta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan agar tetap mengawasi pembangunan apartemen De'Glass. Pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum izin persetujuan rumah warga sebelah.

"Kita minta bangunan agar distanvaskan, Kita ingatkan Dinas PKPPR dan Satpol PP segera menertibkan bangunan jika pembangunan berlanjut dan izin segera dievaluasi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani SH pada wartawan, Jumat (26/7/2019).

Hal ini berdasarkan tinjauan yang dilakukan Komisi IV DPRD Medan ke apartemen De'Glass, di Jalan Gelas, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Selasa lalu (23/7/2019).

Abd Rani menyebutkan, Wilson Silaen selaku pemilik rumah persis bersebelahan dengan rencana pembangunan apartemen merasa keberatan. Karena tembok rumahnya nyaris runtuh dan retak-retak akibat dampak pembangunan.

Parahnya, untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yakni salah satu syarat adanya persetujuan warga sekitar diduga dimanipulasi. Dimana warga yang tanda tangan menyetujui tidak melibatkan Wilson Silaen selaku pemilik rumah sebelah.

"Izin harus ditinjau kembali karena tidak benar mengakomodir persetujuan dari warga. Malah sebaliknya warga menolak pembangunan karena  berdampak kerusakan rumah warga," tegas politisi PPP ini.

Pada tinjauan tersebut, turut dihadiri Sekretaris Komisi Ilhamsyah SH dan Parlaungan Simangunsong ST. Parlaungan Simangunsong minta agar meninjau ulang SIMB yang terlanjur diterbitkan Dinas PKPPR. Begitu juga dengan Ilhamsyah minta agar pembangunan tidak dilanjutkan dan harus ada pengawasan dari Satpol PP. Selanjutnya SIMB yang diterbitkan sebelumnya supaya direvisi. Kepada pihak developer Ilhamsyah menyarankan agar tetap menjalankan aturan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pihak developer harus bersosialisasi kepada warga setempat terlebih pemilik rumah yang bersebelahan. Apalagi saat ini akibat dampak pembangunan sudah menimbulkan kerusakan rumah warga, developer harus bertanggungjawab," sebut Ilhamsyah seraya menyebut akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) di komisi IV DPRD Medan.

Sayangnya dalam tinjauan bangunan bermasalah tersebut, Camat dan Lurah tidak hadir. DPRD Medan mengaku kecewa karena ketidakhadiran Lurah Sei Putih Tengah dan Camat Medan Petisah. Diduga Lurah dan Camat menghindar karena sudah melakukan pembiaran bahkan terkesan berpihak kepada developer. (mar)
Share Berita

Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi di acara fashion show pakaian adat.
PADANG, POC - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut) ikut berpartisipasi dalam Fashion Show Baju Adat PKK pada rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke-47 tahun 2019, Kamis (25/7/2019), di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

Fashion Show yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia tersebut menampilkan keindahan dan keunikan pakaian adat masing-masing yang dimiliki setiap provinsi dan diperagakan langsung oleh Ketua, Wakil Ketua, atau yang mewakili TP PKK masing-masing provinsi. Sumut sendiri diwakili oleh Ketua TP PKK Kabupaten Batubara Maya Indriasari Zahir.

Tampil dengan percaya diri, Maya memakai pakaian pengantin adat Melayu Batubara yang terdiri dari kain dan baju tenun songket warna biru, asli tenun Batubara dengan motif "Pucuk Pandan" yang bermakna kesucian. Adapun aksesoris yang dikenakan yakni aksesoris kepala menggunakan "Desta besar dan Desta kecil" dengan motif bunga melati yang bertabur indah berwarna emas.

Aksesoris pada bagian dada mengenakan kalung atau rantai papan yang tersusun rapi dan indah. Pada bagian lengan, Maya memakai gelang atau ikat tangan berwarna emas. "Keseluruhan aksesoris merupakan kerajinan tangan (handmade) berbahan manik, kawat, tembaga, dan kertas kilat. Buatan Ibu-Ibu PKK Kabupaten Batubara," terangnya, usai mengikuti Fashion Show.

Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi langsung menyambut Maya dan memuji penampilannya, usai turun dari panggung. Berpartisipasi dalam Fashion Show tersebut, menurut Nawal, merupakan salah satu bentuk upaya PKK Sumut mengabarkan dan mensosialisasikan ragam keunikan busana yang dimiliki di Provinsi Sumut.

"Songket Palembang itu terkenal kan, tapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu kalau kita juga punya songket Batubara, seperti yang dikenakan Maya ini. Jadi, ini salah satu cara kita mengabarkan," ujar Nawal.

Selain itu, Nawal mengaku menikmati penampilan Fashion Show Baju Adat PKK tersebut. Katanya, membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang benar-benar kaya budaya. Dalam hal ini, tergambar pada variasi pakaian adat masing-masing provinsi.

"Selain itu, Fashion Show ini juga memperlihatkan bahwa betapa wanita-wanita Indonesia hebat semua. Selain bisa mengurus rumah tangga, beraktivitas pada program-program PKK, ternyata juga jago tampil, bak model," ucapnya sambil tertawa.

Fashion Show Baju Adat PKK tampil secara bergiliran yang dibagi kedalam enam kelompok area yakni kelompok area Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, serta Maluku. Selain tingkat provinsi, saat itu dilakukan pula parade fashion show 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat (Sumbar).

Pada penghujung acara, kelompok juri yang diwakili oleh Ketua Umum Bundo Kanduang Sumatera Barat Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib mengumumkan lima provinsi penampilan terbaik pada Fashion Show Baju Adat PKK, yakni Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatera Selatan. "Harapan kami para juri, Ibu-Ibu PKK semuanya harus menjadi role model di tengah masyarakat, untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat mencintai baju adat kita, yang merupakan warisan budaya dan identitas kita," harapnya.

Acara Fashion Show ditutup dengan penyerahan penghargaan dan foto bersama dengan Ketua TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuairina Irwan Prayitno, dan Wakil Ketua TP PKK Sumbar Wartawati Nasrul Abit. (rel)

Share Berita

Gubernur Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajekshah di konferensi pers APRC 2019.
DELISERDANG, POC - Setelah 10 tahun absen, Asia-Pasific Rally Championship (APRC) 2019 digelar kembali di Sumatera Utara (Sumut). Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yakin ajang ini akan dongkrak pariwisata Sumut. Hal ini dia ungkapkan saat konferensi pers APRC 2019 di Museum Deliserdang, Komplek Pemerintahan Deliserdang, Lubuk Pakam, Jumat (26/7/2019).

Ada 63 peserta yang akan mengikuti APRC 2019, yang terbanyak dari Sumut dengan 26 pereli, disusul DKI Jakarta 17 pereli, kemudian Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali. Bahkan pereli asal Italia Fabio Friziero juga ambil andil di APRC kali ini.

"Kita punya target satu juta wisatawan dalam waktu satu tahun, event-event seperti ini harus bisa mendongkrak pariwisata kita. Rally itu tim, mereka membawa banyak orang ke sini dan kejuaraan internasional seperti ini akan menarik perhatian nasional dan internasional. Bukan hanya rally sebenarnya, semua kita upayakan, sepeda, lari dan lain-lain," kata Gubernur saat konferensi pers.

Bila acara ini sukses, menurut Edy Rahmayadi, Sumut akan berpotensi besar menjadi tuan rumah Word Rally Championship (WRC) pada tahun 2020, yang akan berdampak lebih besar pada pariwisata Sumut dan Indonesia.

"Ini awal, kita berharap acara ini sukses dan yang membuat acara ini sukses ya kita-kita ini, masyarakat Sumut. Bila ini sukses kita targetkan akan menjadi tuan rumah WRC tahun 2020, itu akan meningkatkan pariwisata kita secara signifikan," tambah Edy Rahmayadi.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. Menurutnya, Rambongsialang, Serdangbedagai menjadi veneu APRC 2019 karena dianggap memiliki geografis yang unik dan tekstur tanah yang menantang. Tipikal tanah di Sumut menjadi daya tarik tersendiri bagi pereli.

"Kita punya trek yang unik, SS (Special Stage) 1 dan 2 bisa jauh berbeda kondisinya, SS 1 bisa sangat kering, SS 2 berlumpur, belum lagi struktur tanah yang berbeda-beda. Ini juga yang membuat banyak produsen ban penasaran dengan trek di Sumut," kata Musa Rajekshah, yang juga merupakan mantan pereli Indonesia.

Bukan hanya struktur tanah, cuaca juga menjadi tantangan para pereli di Rambongsialang, karena di bulan-bulan ini cuaca di Sumut memang tidak bisa dipastikan. Walau begitu, ini semua menjadi tantangan bagi pereli yang mengikuti APRC 2019 termasuk Fabio yang mencari tantangan baru dan ingin menikmati pemandangan indah di Sumut.

"Tim kami tertarik ikut di APRC ini karena  kami ingin mencari tempat yang berbeda, tantangan baru dan di sini kami menemukan itu setelah mensurvei trek yang akan dilalui. Kami terpesona melihat pemandangan di Sumut dan juga masyarakatnya yang ramah," kata Fabio.

Sementara itu, Ketua Pengprov IMI Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan, sudah satu dekade Sumut absen menjadi tuan rumah APRC, dengan penyelenggaraan ini mudah-mudahan menjadi penanda bangkitnya reli Sumut. “Dengan suksesnya acara ini, kita harapkan FIA memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi tuan rumah WRC 2020,” ujarnya.

APRC 2019 akan berlangsung selama 2 hari, 63 pereli termasuk pereli nasional Ryan Nirwan, Subhan Aksa dan H Rihan Variza akan menjajal total 50 SS di perkebunan PT Lonsum di Rambongsialang, Serdangbedagai. Bukan hanya pereli aktif, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah juga memastikan akan ikut menjajal APRC 2019 tersebut. (mar/rel)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.