BELAWAN, POC- Polres Pelabuhan Belawan mengadakan bhakti sosial (baksos) Pengobatan gratis dan donor darah di rumah dinas Kapolres Belawan AKBP Ikhwan di jalan Sumatera, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (30/6/2019).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1000 warga di beberapa Kelurahan yang ada di Belawan. Atas kerja sama yang baik, Lion Club juga menyediakan 28 dokter ahli khusus yang terdiri dari 18 dokter spesialis penyakit umum dan 10 orang dokter gigi.

Sementara itu, Lion Club yang di ketuai Darmawan Yusuf dan ketua Komite wartawan repormasi indonesia (KWRI) yang di wakili oleh ketua panitia  Hartono Ramali mengatakan, kami sengaja hadir untuk berbagi kepada mayarakat. Dan pihaknya juga membawa dokter ahli khusus untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara gratis.

Sambungnya, apabila penyakit yang di derita harus di tangani rumah sakit kami akan membawa kerumah sakit dengan rujukan gratis. Ini kami lakukan untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa membantu dan mengurangi beban biaya rumah sakit. Namun harus melakukan prosedur yang berlaku dari pemerintah daerah," ucap Hartono.

Sementara itu Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan juga mengatakan. Ini semua sudah menjadi program Polda Sumut dalam menyambut HUT Bhayangkara,kami akan selalu mengutamakan kedekatan kepada masyarakat.

Lanjut dikatakan Ikhwan, contohnya bhakti sosial yang kami adakan sekarang ini, Polri harus selalu dekat dengan masyarakat terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu," ucap perwira berpangkat Melati dua.

Sambungnya, dalam kegiatan sosial ini kami berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan," harap Kapolres.

Dalam acara tersebut turut hadir Kapolres Belawan AKBP Ikhwan yang di dampingi Waka Polres Kompol Taryono Raharja, Kapolsek Belawan Kompol Safaruddin Tama Siregar, Kapolsek Medan Labuhan AKP Edi Safari dan para  PJU polres belawan serta puluhan awak media turut ikut donor darah. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didamping Wakil Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani Lubis menyaksikan pagelaran Colourful Medan Carnival (CMC) 2019 yang berlangsung di Jalan Pulau Pinang, Minggu (30/6). Event yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan tersebut merupakan rangkaian acara dalam rangka menyambut sekaligus memeriahkan  HUT Kota Medan ke-429 yang jatuh pada 1 Juli, esok. Tujuannya agar seluruh warga dapat ikut serta memeriahkan dan merayakan HUT Kota Medan.

Mengangkat tema ‘’Bersatu Dalam Khebinekaan, Bersinergi Dalam Mewujudkan Medan Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius’’, CMC diisi dengan penampilan tarian multietnis, komunitas marching band Kota Medan, fashion show Batik Medan yang diperagakan oleh 30 orang model, pameran mobil antik serta karnaval busana/pakaian adat etnis yang ada Sumut, khususnya Kota Medan. Ribuan warga yang hadir tampak antusias menyaksikan seluruh rangkaian acara. Tidak hanya itu, wisatawan mancanegara yang tengah berkunjung ke Kota Medan juga terlihat berbaur dan menikmati jalannya acara.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengatakan CMC 2019 merupakan kedua kalinya digelar untuk memeriahkan hari jadi Kota Medan ke-429. Oleh karenanya, melalui event tersebut Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga Kota Medan untuk dapat ikut memeriahkan dan meramaikan serta bergembira bersama dalam merayakan HUT Kota Medan. Sebab, seluruh kegiatan yang digelar bertujuan untuk memberikan hiburan bagi warga yang selama ini telah mendukung penuh upaya Pemko Medan dalam percepatan pembangunan kota.

‘’Alhamdulillah, ini (CMC 2019) untuk yang kedua kalinya kita gelar. Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan HUT Kota Medan ke 429. Untuk itu, kami mengajak seluruh warga Kota Medan untuk bergembira dan bersuka cita bersama dalam suasana perayaan HUT Kota Medan yang kita cintai ini. Banyak event yang kita selenggarakan, termasuk malam hiburan rakyat di Istana Maimun,’’ kata Wakil Wali Kota didampingi Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono.

Selanjutnya, orang nomor dua di Pemko Medan tersebut mengungkapkan CMC akan digelar di tahun berikutnya. Sebab, ajang tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para kaum muda khususnya yang memiliki bakat di dunia modeling dan fashion dapat meyalurkan bakat yang mereka miliki. Di samping itu, lanjut Akhyar, CMC juga diharapkan dapat menjadi industri kreatif yang terus berkembang sehingga dapat membawa nama Kota Medan hingga ke kancah nasional maupun internasional demi kemjauan bersama.

‘’Perayaan ini menjadi momentum bagi kita untuk mengajak seluruh warga agar menjaga dan merawat Kota Medan sehingga dapat menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Mari kita wujudkan bersama karena Medan adalah rumah kita,’’ pungkasnya seraya mengajak seluruh pihak untuk ikut serta berkontribusi membawa Kota Medan menjadi lebih baik di segala bidang.

Acara yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung meriah dan semarak. Selain penampilan yang menunjukkan khas Kota Medan, CMC 2019 juga turut dimeriahkan penampilan dari Jember Fashion Carnaval serta pertunjukkan kebudayaan khas Sumut salah satunya lompat batu dari Nias. Tampak hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. (rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Normalisasi yang dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan tidak hanya sebatas parit maupun drainase. Lantaran tersumpat dan dipenuhi sampah, Sungai Putih yang melintasi Kelurahan Sei Putih tengah, Kecamatan Medan Petisah pun dinormalisasi. Jumat (28/6). Dengan normalisasi yang dilakukan diharapkan Sungai Putih dapat menampung debit air saat hujan deras turun sehingga tidak melimpah  dan menggenangi jalan maupun rumah warga di sekitarnya.

Proses normalisasi berjalan dengan lancar, Dinas PU menurunkan satu unit alat berat spider excavator. Diturunkannya alat berat yang cara kerjanya tak ubah menyerupai laba-laba itu lantaran normalisasi sulit dilakukan secara manual. Oleh karenanya dalam normalisasi kali ini, tak satu pun petugas diturunkan dalam sungai untuk melakukan pengorekan smapah bercampur lumpur.

Tanpa kesulitan sedikit pun, operator spider excavator berhasil menjalankan alat berat tersebut dengan baik. Dengan cekatan, ‘jari-jari’ spider langsung mengeruk lumpur bercampur tanah dari dasar Sungai Putih.  Setelah itu hasil pengerukan di tempatkan dalam sejumlah truk untuk selanjutnya di bawa ke lokasi pembuangan.

“Kita sengaja menurunkan satu unit spider excavator untuk mendukung kelancaran normalisasi Sungai Putih. Sebab, alat berat yang kita miliki ini sangat efektif dalam melakukan pengorekan. Selain bisa masuk dalam sungai, spider excavator juga dapat melintasi medan yang cukup berat dan terjal,” kata Kadis PU Kota Medan Isa Anshari.

Dalam waktu yang tidak lama, spider excavator  berhasil ‘membersihkan Sungai’ Putih  dari tumpukan sampah bercampur lumpur. Bersamaan itu air sungai pun kembali mengalir dengan lancar. “Semoga dengan normalisasi yang kita lakukan ini, Sungai Putih kembali berfungsi dengan baik sehingga membuat warga sekitar merasa tenang dna nyaman,” ungkapnya.

Kemudian normalisasi juga dilakukan Dinas PU di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli . Di wilayah itu drainase yang ada sudah tertutup sehingga acap kali menjadi langganan air maupun genangan air ketika hujan.  Untuk mengatasinya, Dinas PU melakukan pengorekan tak ubahnya seperti membuat drainase baru.

Pengorekan berjalan lancar dengan menggunakan alat berat backhoe loader.  Dalam sekejap, alat berat  tersebut  berhasil membuat  drainase disaksikan  beberapa warga sekitar. Mereka tampak senang dan gembira dnegan dilakukannya pengorekan drainase.

“Sudah cukup lama rumah kami menjadi langganan banjir karena drainase sudah rata dengan permukaan tanah. Dengan pengorekan yang dilakukan, saya atas nama warga sekitar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Semoga genangan air maupun banjir tidak terjadi kembali,” ungkap Syaiful (50), salah seorang warga.

Tak jauh dari lokasi tersebut, Dinas PU Kota Medan melalui Unit Pelayan Teknis (UPT)  Wilayah Utara juga melakuakn pengorekan parit di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Mabah, Kecamatan Medan Deli. Pengorekan dilakukan karena parit tersumbat sehingga air tidak mengalir yang berdampak dengan terjadinya genangan air.

Sebelum melakukan pengorekan, para pekerja lebih dahulu mengangkat susunan blok beton yang menutupi permukaan parit dengan hati-hati. Setelah beton terangkayt, barulah pengorekan dilakukan dengan menggunakan peralatan manual seperti cangkul,  sekop dan penggaruk untuk mengangkut lumpur dari dasar parit.

Di tempat terpisah Dinas PU Kota Medan melalui  Unit Pelayan Teknis (UPT)  Wilayah Selatan juga melakukan normalisasi drainase di Jalan Pintu Air IV, Kecamatan Medan Johor. Normalisasi dilakukan guna mengatasi drainase yang telah mengalami pendangkalan cukup lama sehingga menjadi pemicu terjadinya genangan air.

Guna mendukung kelancaran proses normalisasi Kadis PU Kota Medan Isa Anshari menurunkan satu unit backhoe loader mini. Selain melakukan pendalaman kembali, backhoe loader juga melakukan pelebaran sehingga daya tampung drainase lebih besar kembali sehingga mampu menampung debit air hujan. (rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri acara Halal Bi Halal (HBH) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan tahun 2019 di Avros Park Jalan Avros Medan, Jumat (28/6). HBH  ini menjadi ajang bagi keluarga besar IKAPTK yang berada di lingkungan Pemko Medan untuk saling bersilaturahmi serta mempererat kembali jalinan persaudaraan antar sesama alumni.

Dihadapan ratusan pamong praja yang hadir, Wakil Wali Kota mengatakan, alumni PTK di Kota Medan sudah banyak mengabdi dan mendedikasikan diri terhadap masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Kota Medan. Diingatkannya agar seluruh pamong praja yang berada di lingkungan Pemko Medan untuk terus melakukan serta memberikan yang terbaik, sehingga Kota Medan dapat menjadi kota masa depan yang multikultural, humanis, berdaya saing, sejahtera dan religius.

‘’Sebagai seorang pamong praja yang professional dan berintegritas tinggi, saya tetap mengingatkan saudara/saudari agar tetap memberikan loyalitas penuh terhadap pekerjaannya masing-masing. Selain itu, saya berharap seluruh alumni PTK Kota Medan agar dapat memahami seluruh tata kelola pemerintahan dengan baik serta mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan ASN lainnya. Dengan begitu maka akan tercipta iklim organisasi yang baik pula,’’ kata Wakil Wali Kota.

Disamping itu  orang nomor dua di Pemko Medan tersebut juga berharap, agar para alumni PTK dapat menjadi motor bagi gerakan perubahan pada pemerintahan Kota Medan sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. ‘’Tanpa peranan saudara-saudari sekalian, Pemko Medan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif,’’ ujarnya didampingi Kepala BKD & PSDM Kota Medan Muslim Harahap yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana.

Selanjutnya, orang nomor dua di Pemko Medan tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah dilakukan seluruh pamong praja. ‘’Terima kasih atas semua dedikasi dan loyalitas serta pengabdian yang diberikan kepada Pemko Medan. Saya berharap amanah yang saat ini dan nanti diemban jangan disia-siakan. Gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan inovasi dan kreativitas,’’ ajaknya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh keluarga besar alumni PTK Kota Medan, khususnya bagi para pengurus agar selalu menjaga kekompakkan serta melepas ego sektoral. Sebab, hal tersebut dapat menjadi penyebab perpecahan yang bisa mempengaruhi suasana kerja di jajaran pemerintahan Kota Medan.

‘’Hilangkan dan hapuskan segala ego yang dapat merusak kebersamaan dan pesaudaraan. Mari saling membantu saat yang lain mengalami kesulitan dan kesusahan. Sebab, inilah tujuan ikatan alumni ini terbentuk. Selamat atas terlaksananya acara silaturahmi ini. Tingkatkan terus kinerja dan prestasi,’’ pungkasnya.

Acara yag dimulai sejak pukul 14.00 WIB tersebut berjalan dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Tampak seluruh pamong praja saling berbaur antara satu dan lainnya. Selain makan siang bersama, acara juga diisi dengan tausyiah singkat yang disampaikan Ustadz Mayor Inf Jalaludin Dalimunte serta hiburan. (rel/rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri acara Halal Bi Halal (HBH) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan tahun 2019 di Avros Park Jalan Avros Medan, Jumat (28/6/2019).

Di hadapan ratusan pamong praja yang hadir, Wakil Wali Kota mengatakan, alumni PTK di Kota Medan sudah banyak mengabdi dan mendedikasikan diri terhadap masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Kota Medan.

‘’Sebagai seorang pamong praja yang professional dan berintegritas tinggi, saya tetap mengingatkan saudara/saudari agar tetap memberikan loyalitas penuh terhadap pekerjaannya masing-masing. Selain itu, saya berharap seluruh alumni PTK Kota Medan agar dapat memahami seluruh tata kelola pemerintahan dengan baik serta mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan ASN lainnya. Dengan begitu maka akan tercipta iklim organisasi yang baik pula,’’ kata Wakil Wali Kota.

Di samping itu  orang nomor dua di Pemko Medan tersebut juga berharap, agar para alumni PTK dapat menjadi motor bagi gerakan perubahan pada pemerintahan Kota Medan sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. ‘’Tanpa peranan saudara-saudari sekalian, Pemko Medan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif,’’ ujarnya didampingi Kepala BKD dan PSDM Kota Medan Muslim Harahap yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana.

‘’Hilangkan dan hapuskan segala ego yang dapat merusak kebersamaan dan pesaudaraan. Mari saling membantu saat yang lain mengalami kesulitan dan kesusahan. Sebab, inilah tujuan ikatan alumni ini terbentuk. Selamat atas terlaksananya acara silaturahmi ini. Tingkatkan terus kinerja dan prestasi,’’ pungkasnya.

Acara yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB tersebut berjalan dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Tampak seluruh pamong praja saling berbaur antara satu dan lainnya. Selain makan siang bersama, acara juga diisi dengan tausyiah singkat yang disampaikan Ustadz Mayor Inf Jalaludin Dalimunte serta hiburan. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke 429 Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan adakan Rapat Paripurna Istimewa, Jumat (28/6/2019).

Dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, rapat dihadiri Asisten Umum Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ketua DPRD Sumut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Anggota DPRD Kota Medan, Unsur Forum Koordinasi, Wakil Bupati Langkat, Sekretaris Daerah Binjai, Konsul Negara Sahabat, Rektor Universitas Negeri dan Swasta, OPD, Camat, Pemangku Kesultanan Deli, mantan pejabat kota, Pimpinan Parpol, Organisasi Pemuda serta tokoh masyarakat.

"Usia 429 bukanlah usia yang muda. Usia 429 menggambarkan sejarah panjang, suka duka yang telah dilalui. Para pendahulu tentunya akan takjub melihat perkembangan Kota Medan yang awalnya dari kampung pinggiran Sungai Deli dan Babura ini," kata Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung dalam sambutannya.

Sudah sepantasnya, katanya, perayaan hari jadi ini disambut dengan rasa syukur dan harapan besar untuk melihat kota berkembang menjadi lebih baik, aman dan nyaman. Menjadi kota bebas banjir, minim kriminalitas dan kondusif.

Penduduk Kota Medan yang banyak, menjadikan kota ini sebagai kota melting plot. Wadah berbagai budaya yang berbaur menjadi kesatuan. Aspek keberagaman merupakan kekayaan dan menjadi kekuatan Kota Medan.

"Kota Medan berkembang menjadi pusat pendidikan, kesehatan, keagamaan dan berbagai aktivitas lainnya. Semua bisa dengan mudah ditemui di kota ini," lanjutnya.

Berimbas kebutuhan pangan, tentunya menjadi beban pemeritah. Belum lagi permasalahan kriminalitas di berbgai wilayah seolah tiada habisnya. Tentunya beban yang berat kepolisian untuk menanganinya.

Henry mengharapkan perubahan yang meliputi kesadaran warga Kota Medan terhadap hak dan kewajiban yang semakin tinggi. Setiap elemen harus menyikapi dengan cara inovatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan di setiap unsur yang dirasa masih lemah agar dilerbaiki segera mungkin melalui inovasi tanpa henti.

Dalam kesempatan tersebut, Henry juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf karena sebentar lagi para anggota dewan akan berganti.

"Kami selalu berusaha dan berjuang untuk mewudjudkan visi DPRD. Menjelang berakhirnya jabatan, kami memohon maaf atas kekurangan selama ini. Segala kekurangan yang ada pada kami, kami sudah berupaya yang terbaik. Jika dirasa kurang, dengan lapang dada, kami mohon maaf. Masukan dan kritikan kami terima untuk pelajaran ke depan," katanya.

Ia berharap, Kota Medan berkembang menjadi kota metropolitan. Tak lupa ia berterima kasih kepada seluruh warga Kota Medan. Baik itu pemerintah, media massa, perguruan tingi, tokoh agama, LSM dn organisasi yang sama-sama berjuang memajukan Kota Medan hingga mencapai usia 429 tahun.

"Mari kita sama-sama bekerja keras, untuk terciptanya Medan yang aman asri, bersih dan layak untuk kita huni bersama. Kami mengucapkan Dirgahayu Kota Medan," tutupnya. (mr)

Share Berita

MEDAN, POC - HUT Ke-429 Kota Medan harus dijadikan momentum oleh Walikota Medan untuk menjadikan Kota Medan sebagai Kota layaknya 'rumah sendiri' bagi masyarakat kota Medan. Sesuai dengan mottonya yakni Medan Rumah Kita.

"Kota Medan ini sudah tua, 429 tahun. Apakah nanti di usia 430, 431 Medan akan gini-gini aja. Harus ada gebrakan dari Pemko Medan. Masyarakat menunggu loh,"kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Medan Ratna Sitepu usai paripurna istimewa HUT ke-429 Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Jumat (28/6/2019).

Seharusnya, katanya, mewujudkan Medan Rumah Kita, Pemko Medan harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya menjadikan masyarakat Medan benar-benar merasa Medan sebagai rumah sendiri. Artinya, Pemko Medan harus mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

"Seperti rasa aman dan nyaman kalau pada saat hujan tidak banjir, rasa aman kalau keluar rumah tidak dibegal, "katanya.

Harusnya, sambung anggota Komisi I DPRD Medan itu, menjelang ulang tahun kota Medan ini, Pemko Medan sudah mencanangkan bahwa tahun 2020 Medan tidak banjir lagi.

"Bagaimana caranya, ya inilah tugas pak Walikota Medan dan seluruh jajarannya mencari gebrakan untuk menciptakan Medan tanpa banjir di 2020,"katanya.

Dalam kaitan mengatasi persoalan banjir di Medan, katanya, salah satu usulan yang diberikannya yakni dengan melakukan percepatan peremajaan sungai dengan bekerjasama dengan BWS.

"Segera anggarkan bikin Waduk di Medan. Apalagi sebentar lagi kita (DPRD dan Pemko) mau pembahasan P-APBD 2019, bisa diusulkan, dan saya yakin anggota DPRD Medan setuju itu dianggarkan, "katanya.
Namun, sangat disayangkan, pada rapat paripurna tersebut, Walikota Medan hanya paparkan program yang akan dibuat saja.

"Kalo cuma cerita soal apa yang sudah dibuat dan akan dibuat masyarakat sudah kenyang mendengar yang begitu. Perlu gebrakan, hebrak sekali, kayak menggebrak meja. Keras, berwibawa, jadi kepala SKPD yang ngantuk itu bakal bangun masyarakat yang apatis pasti akan bangkit lagi, "tukasnya. (mar)
Share Berita


MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengungkapkan,  Pemko Medan terus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur baik jalan maupun drainase yang ada di Kota Medan. Saat ini peningkatan kualitas panjang jalan yang telah dilakukan, terutama jalan kota dan jembatan dalam kondisi baik telah mencapai 95,40%  dengan alokasi anggaran  yang digunakan sebesar lebih dari Rp.205 miliar.
Ungkapan ini disampaikan Wali Kota ketika menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kota Medan Ke-429 tahun 2019 di Gedung DPRD Medan, Jumat (27/6).

Sejalan dengan peningkatan kualitas jalan, ungkap Wali Kota, Pemko Medan juga  berupaya merealisasikan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 84.906 meter guna menurunkan kawasan rawan genangan air/banjir di sejumlah titik di Kota Medan. Dikatakan Wali kota, komitmen dan keseriusan tersebut dapat dilihat pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sebesar Rp.170 miliar  untuk pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Disamping infrastruktur sambung Wali Kota, Pemko Medan juga fokus meningkatkan pelayanan di bidang transportasi publik. Salah satunya dengan mengembangkan Light Rail Transit (LRT)/Bus Rapid Transit (BRT)  melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Badah Usaha (KPBU). Kini, prosesnya  telah mencapai finalisasi laporan akhir Final Bussines Case.

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menaruh perhatian besar terhadap kegiatan ini dan akan mempersiapkan konsep kolaborasi antara Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumut dan Badan Usaha. LRT/BRT ini diyakini dapat mengurangi kemacetan di Kota Medan, sebab jika tidak tertangani akan mengalami deadlocktahun 2024,” kata Wali Kota.

Selanjutnya di bidang permukikan, Wali Kota memaparkan, target Pemko Medan dalam peningkatan kualitas  lingkungan permukiman di Kota Medan berkomitmen mensukseskan program pembangunan nasional 100-0-100 (100% Akses Pelayanan Air Minum, 0% Kawasan Permukiman Kumuh dan 100% Akses Sanitasi).

Menurut Wali Kota program itu meliputi, pemasangan sarana dan prasarana air bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4,6 miliar yang dikhususkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pembuatan septic tank rumah tangga dengan alokasi Rp.5,6 miliar, juga khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian sambung Wali Kota, pemasangan sambungan  rumah air limbah dengan alokasi Rp.4,2 miliar dengan target sambungan untuk 500 rumah. Lalu penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Labuhan Deli  yang fokus pengendalian banjir dengan memperbaiki saluran drainase serta penataan jalan.

"Selain itu kita melakukan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan target perbaikan 400 rumah yang selama ini telahrutin dilakukan setiap tahun. Dana yang dialokasikan untuk perbaikan rumah itu sekitar Rp.14,7 miliar,” ungkapnya.

Dibidang persampahan lanjut Wali Kota,  Pemko Medan menargetkan hingga akhir tahun 2020 mengacu kepada Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional (Jakstranas) . Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi 10% sampah yang masuk ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan 100%  cakupan pengumpulan sampah serta prosentase jumlah sampah yang dapat dikurangi melalui konsep 3R (Reuse, Reduse Recycle) menjadi 28%.

Dalam rapat paripurna tersebut Wali Kota selanjutnya menerangkan upaya yang dilakukan Pemko Medan di bidang kesehatan, diantaranya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk. “Target kita tahun ini, ada 2 puskesmas pembantu (pustu) yang akan beroperasional penuh menjadi puskesmas. Dengan dmeikian puskesmas kita bertambah dari 39 unit menjadi 41 unit,” terangnya.       

Disamping itu lagi jelas Wali kota, Pemko Medan juga tengah melakukan percepatan penyelesaian pembangunan RSUD Tipe C di Kecamatan Medan Labuhan. Kemudian diikuti dengan peningkatan kualiytas pelayanan RSUD Dr Pirngadi melalui penmingkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Kita terus berupaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita serta penanganan dan pencegahan gizi buruk/gizi kurang melalui pusat pemulihan gizi yang saat ini sudah ada di 6 lokasi puskesmas. Meski 6 lokasi namun rauonisasi pelayanannya menjangkau 21 kecamatan di Kota Medan,” paparnya.

Dibidang ekonomi urai Wali Kota, selama 1 tahun terakhir, Pemko Medan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08% sehingga mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi Rp.222 triliun dan menyumbang 30% untuk pembentukan PDRB Provinsi Sumut.

“Kita juga mampu mengendalikan laju inflasi sebesar 1%. Kemudian mampu meningkatkan investasi sehingga semakin menambah lapangan pekerjaan baru sekaligus menurunkan angka kemiskinan mencapai 9,1%,” paparnya.

Dari sisi daya saing ekonomi kerakyatan, jelas Wali Kota, Pemko Medan telah berhasil melakukan peningkatan seiring dengan meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pembentukan  produksi daerah sebesar Rp.39,8%. “Kita tahu bersama UMKM dan Koperasi merupakan sekstor ekonomi yang paling banyak dan terbuka menyerap angkatan kerja sebesar 168.881 orang, “ sebutnya.

Sedangkan di bidang pendidikan, Wali Kota mengatakan, Pemko Medan telah melaksanakan Ujian Nasional (UN) Berbasis Komputer (UNBK) 100% untuk jenjang SMP. Selain itu  guna meningkatkan  kualitas pendidikan, Pemko Medan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas guna memberikan kenyamanan dan kelayakan untuk proses pembelajaran.

Apa yang telah dicapai dalam pembangunan kota, aku Wali Kota, bukanlah upaya individu, kelompok maupun golongan melainkan hasil kerja kolektif dari sleuruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan perannya masing-masing, termasuk dukungan dari pemerintah tingkat atasan.

Atas dasar itu tema Hari Jadi Kota Medan kali ini bilang Wali kota,  diangkat, “Bersatu Dalam Kebhinekaan, Bersinergi Dalam Mewujudkan Medan Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Sainag, Humanis, sejahtera dan Religius”. Sekaitan itu Wali Kota sangat mengharapkan dukungan, keikhlasan, kerja keras serta kerjasama yang semakin kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan disertai partisipasi masyarakat yang luas.

"Guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota pada masa mendatang, saya dan kita semua harus selalu bersatu, bersinergi dan optimis.  Dengan kebersamaan, insya Allah hasil-hasil pembangunan terbaik akan dapat kita raih lebih optimal lagi pada masa mendatang. Apalagi Medan Rumah Kita, masa depan kita dan tempat tinggal yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Jadi harus kita bangun bersama dengan terus bergandeng tangan, bersatu padu sebagai satu saudara,” pungkasnya.

Selain Wali Kota, Rapat Paripurna Istimewa ini turut dihadiri  Gubsu diwakili Asisten Umum Provsu Drs HM Fitriyus, Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, unsur Forkompimda, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, Sekda Binjai M Mahfullah, Konsulat Jepang, Konsul Singapura, Konsul India, Konsul Malaysia, Pemangku Kesultan Deli Raja Muda Tengku Hamdy Ostman Deli Khan Al Haj, para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, tokoh masyarakat dan agama, dan segenap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. (Rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Jabodetabek  (IKA FT USU Jabodetabek) menyampaikan Inisiasi Proyek Pembangunan Unit Pengolahan Sampah Menjadi Energi atau yang disebut dengan Waste to Energy Plant di Kota Medan. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi  masalah sampah. Sebab,  setiap harinya sampah yang dihasilkan mencapai 2.000 ton, 20% diantaranya sampah plastik yang sangat sulit terurai sehingga berakibat terjadinya pencemaran lingkungan, banjir dan kesejahatan masyarakat.

Demikian terungkap dalam rapat inisiasi di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Medan  Jalan AH Nasution Medan, Kamis  (27/6). Rapat inisiasi ini dipimpin langsung Kadis LH Kota Syarif Armansyah Lubis dan dihadiri sejumlah pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota  Medan.

“Kegiatan  ini merupakan wujud partisipasi organisasi yang beranggotakan kurang lebih 3000 orang ini, pada masalah lingkungan hidup dan konservasi energi, terutama untuk Kota Medan dan sekitarnya”,” kata Ir  Nasri Sebayang MM selaku Ketua IKA FT USU Jabodetabek.

Selanjutnya Ir Siddik Siregar MM, pengurus IKA FT USU Jabodetabek menambahkan, persoalan sampah merupakan masalah utama di kota –kota besar, seperti kota Medan. Oleh karenanya persoalan sampah itu harus segera diselesaikan. “Penyelesaianya (sampah) dilakukan harus secara konprehensif dan terintegrasi mulai dari perencanaan kota, pembangunan dan pengawasan.”, lanjut Siddik yang juga alumni Fakultas Teknik  Jurusan Teknik Sipil USU tersebut.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah timpal Ir Andi Akmal Amnur IPM selaku Ketua Pokja EBT IKA FT USU Jabodetabek adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dikatakan alumni Teknik Industri USU dan juga ahli pengelolaan lingkungan tersebut, melalui kemajuan teknologi, sampah dapat dikelola menghasilkan energi, seperti bahan bakar cair dan gas.

Disamping itu imbuh Andi lagi, juga dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. “Konsep ini dikenal dengan Waste to Energy (WtE),  dari sampah menjadi energy. Banyak negara sudah mengaplikasi WtE ini,” ungkapnya.

Meski demikian terang Andi, implementasi WtE ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan bilangnya, seperti pemilihan  teknologi yang handal, bentuk bisnis dan keekonomian, serta kebijakan tentang renewable energy itu sendiri, termasuk didalamnya budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah. “Tentunya diharapkan dorongan dari pemerintah, baik bersifat regulasi dan insentif bagi kegiatan pengolahan sampah ini,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai biaya, Andi menerangkan, pembangunan unit pengolahan sampah menjadi energi yang diinisiasi IKA FT USU JABODETABEK meliputi Teknologi Waste to Energy melalui konsep pembiayaan dengan skema KPBU (Kerjsama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi pihak swasta.

“KPBU seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015, memberikan peluang pada sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sembilan belas infastruktur, termasuk unit pengolahan sampah dan konservasi energi. Kita yakin dengan skema ini, persoalan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah yaitu anggaraan yang terbatas dapat diatasi. Kita akan jadikan Medan sebagai kota Waste to Energy,” paparnya optimis.

Sebelum rapat inisiasi ditutup, Sekretaris Pengurus Pusat IKA USU Chairul Munadi SH menambahkan, kegiatan inisiasi  merupakan konsep perwujudan Triple Helix, kolaborasi antara  masyarakat akademisi, pengusaha dan pemerintah ( ABG).

Kadis LH Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang disampaikan IKA FT USU Jabodetabek. Dia berharap agar pengelolaan sampah dengan menggunakan Waste to Energy Plant dapat diwujudkan.

“Dengan Waste to Energy Plan, insya Allah persoalan sampah di Kota Medan dapat diatasi. Di samping itu tentunya memiliki nilai ekonomis karena sampah dapat dikelola menjadi energi,” ujar Armansyah.

Rapat inisiasi ditutup dengan penyerahan Buku Inisiasi Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Menjadi Energi yang diserahkan IKA FT USU JABODETABEK kepada Kadis LH Kota Medan. (Rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan terus menormalisasi satu persatu drainase yang ada di Kota Medan, terutama yang telah tersumbat dan mengalami pendangkalan sehingga memicu terjadinya genangan air. Sebab, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi telah menginstruksikan kepada Dinas PU untuk menormalisasi seluruh drainase yang tidak berfungsi guna meminimalisir terjadinya genangan air.

Enam lokasi drainase yang dinormalisasi Dinas PU di sejumlah kecamatan berbeda yakni Jalan AR Hakim (Kecamatan Medan Area), Jalan Madio Utomo (Medan Perjuangan), Jalan Pintu Air II dan Pintu Air IV (Medan Johor), Jalan Yos Sudarso (Medan Deli) serta Jalan Cimanuk (Medan Belawan).

Agar normalisasi  yang dilakukan efektif dan memberikan hasil maksimal, Kadis PU Kota Medan Isa Anshari menurunkan petugas dari Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) masing-masing kecamatan. Selain  cepat melakukan proses normalisasi, UPT juga lebih mengetahui secara teknis kondisi drainase yang ada di wilayahnya masing-masing.

‘’Kita berharap agar normalisasi yang dilakukan petugas UPT wialayah masing-masih bisa lebih efektif dalam mengatasi drainase yang tersumbat dan mengalami pendangkalan, sehingga mampu meminimalisir satu persatu titik genangan air yang ada di Kota Medan,” kata Isa.

Meski dilakukan dengan menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop dan pemnggaruk namun normalisasi berjalan dengan lancar. Sebab, umumnya permukaan keenam drainase yang dinormalisasi dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan petugas melakukan pengorekan  untuk mengangkut sampah bercampur lumpur dari dasar drainase. Hanya di Kecamatan Medan Johor pengorekan menggunakan 1 unit mobil penyedot lumpur.

Jika pun ada permukaan drainase yang ditutup, petugas masih dapat mengangkatnya bersama-sama. Selanjutnya sampah bercampur lumpur hasil pengorekan diangkut dengan menggunakan truk untuk selanjutnya dibuang ke lokasi pembuangan. “Bapak Wali Kota tidak mau ada material hasil pengorekan dibiarkan menumpuk di pinggiran drainase. Selain dapat masuk kembali dalam drainase, juga dapat menghalangi aktifitas warga,” jelasnya.

Seperti biasa usai melakukan normalisasi, Isa pun sangat mengharapkan dukungan penuh warga sekitar. Diharapkannya, masyarakat  tidak membuang sampah lagi ke dalam drainase karena lama kelamaan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan. “Jika drainase mengalir lancar, insya Allah genangan air tidak akan terjadi,” ungkapnya.

Selanjutnya terang Isa, normalisasi drainase akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kota Medan. Hanya saja proses pengerjaan dilakukan secara bertahap, sebagai tahap awal prioritasnya adalah drainase yang tidak berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air karena mengalami pendangkalan dan penyumbatan.

“Sekali lagi kita mengharapkan dukungan  penuh warga. Selain tidak membuang sampah dalam drainase, kita harap warga mau gotong rotong melakukan pembersihan secara rutin. Apabila menemui kendala, segera laporkan, kita siap turunkan petugas maupun peralatan berat untuk membantunya. Dengan kebersamaan ini, insya Allah kita dapat meminimalisir genangan air,” paparnya. (rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Penertiban terhadap pedagang kaki lima (PK5) kembali dilakukan Satpol PP Kota Medan, Rabu (26/6). Penertiban ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya penataan yang tengah dilakukan Pemko Medan  sekaligus mengembalikan estetika kota. Di samping itu juga sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan.

Ada 6 lokasi yang menjadi objek ‘pembersihan’ yakni Jalan Letda Sujono, Jalan Seksama dan Jalan Sisingamangaraja (seputaran Pasar Simpang Limun), Jalan Kelambir Lima (seputaran Pasar Kampung Lalang), Jalan Kapten Muslim (seputaran Pasar Sei Sikambing), Jalan Putri Hijau (depan RS Putri Hijau).

Kemudian Jalan Sisingamangaraja mulai persimpangan Jalan Tritura hingga Mapolda Sumut. Selain bahu jalan, PK5 juga menggelar lapak di atas parit. Di samping PK5, Petugas Satpol PP juga menertibkan usaha ban bekas di Jalan Sempurna, Kelurahan Cinta Dame, Kecamatan Medan Helvetia karena meresahkan masyarakat.

Sebelum penertiban dilakukan, Kasatpol PP Kota Medan yang memimpin langsung penertiban mengatakan, seluruh PK5 yang menggelar lapak di 6 lokasi sudah diingatkan. Selain dilarang berjualan di lokasi tersebut, para PK5 juga diminta untuk membongkar lapaknya masing-masing yang didirikan di bahu jalan, trotoar maupun  di atas parit.

Namun ungkap Sofyan, larangan itu tak diindahkan dan PK5 tetap menggelar lapak dan terus melaksanakan transaksi jual beli. “Itu sebabnya kita melakukan penertiban hari ini, sebab kawasan itu bukan tempat berjualan karena sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Di samping itu keberadaan PK5 sangat mengganggu estetika,” kata Sofyan.

Tanpa kompromi  lagi, penertiban pun dilakukan. Meski sempat mendapatkan makian dan perlawan dari para PK5 namun tidak menyurutkan langkah petugas Satpol PP melakukan penertiban demi tegaknya peraturan. Selain membongkar lapak, petugas Satpol PP juga mengamankan meja, tenda maupun payung milik PK5 dari keenam lokasi yang ditertibkan tersebut.

"Mendirikan lapak di bahu jalan, trotoar maupun atas parit jelas menyalahi aturan. Semuanya harus dibongkar. Siapa pun yang menyalahi dan melanggar aturan akan kami tindak," tegas Sofyan dengan menggunakan toa.   

Pasca dilakukan penertiban, keenam lokasi tampak bersih dari PK5. Arus lalu lintas pun jauh lebih lancar dibadingkan sebelum dilakukan penertiban. Sofyan pun dengan tegas me-warning para PK5 untuk tidak berjualan kembali di lokasi tersebut. “Apabila kita temukan ada PK5 yang kembali berjualan langsung kita tindak! Langkah tegas ini kita lakukan demi kenyamanan semua pihak. Kita bukan melarang para pedagang berjualan tapi berjualanlah di lokasi yang telah disediakan Pemko Medan melalui PD Pasar Kota Medan,” pesannya.

Tidak hanya PK5, Satpol PP juga menyahuti keresahan warga terkait usaha ban bekas di Jalan Sempurna. Pasalnya, tumpukan ban bekas dinilai snagat mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar. Oleh karenaya Sofyan minta kepada pengusaha ban bekas untuk menata ban bekas tersebut. Apabila pengusaha ban bekas tidak melakukannya, Sofyan menegaskan akan membawa seluruh ban bekas tersebut. (rel/Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Hampir di setiap jalan di Kota Medan selalu didapati juru parkir. Hal ini sudah menjadi pemandangan biasa, meski terkadang masyarakat berseteru dengan jukir karena keberatan banyak pungutan.

Anehnya, meski parkir berserak namun hal itu tak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Bahkan Dinas Perhubungan yang menangani parkir tepi jalan di triwulan pertama tahun 2019 hanya mampu memperoleh Rp5,7 miliar. Sementara Dishub dibebankan target PAD untuk 2019 sebesar Rp 43 miliar.

"Heran aja, begitu banyak parkir apalagi parkir tepi jalan tapi pencapaian PAD Dishub di triwulan ini hanya Rp 5,7 miliar. Padahal parkir ini bisnis menguntungkan, dan terus berkembang karena kendaraan setiap tahun semakin bertambah,"ujar Dame Duma Sari Hutagalung, anggota DPRD Medan, Kamis (27/6/2019).

Anggota Komisi III yang membidangi keuangan ini menambahkan, Pemko Medan bisa memanage kota lebih baik lagi dan harus punya keberanian dalam memimpin. Kalau Dinas Perhubungan tidak bisa mengelola parkir dengan baik, sebaiknya diserahkan kepada pihak ketiga dengan cara ditenderkan.

"Jika ditenderkan, pasti banyak yang mau. Lebih jelas lagi keuangannya,"ungkap Dame seraya mengaku prihatin pemko Medan kerap mendapat kritikan. Karena kota-kota lain sudah berlomba-lomba untuk maju tapi Medan masih tertinggal. "Kita berharap wali kota mau serius membenahi kota, memberi kebijakan yang tegas kepada OPD agar PAD makin tinggi sehingga seluruh wilayah Medan mendapat pemerataan pembangunan," tutur politisi Gerindra ini.

Jika dilihat di banyak lokasi, lanjut Duma, PAD Rp1,63 triliun untuk kota sebesar Medan masih tergolong rendah padahal potensinya cukup besar.

"Lihat perdagangan di Medan tidak ada sepinya. Segala sektor berkembang pesat. Restoran, hotel, kuliner di supermarket tidak pernah berhenti setiap hari. Belum lagi dari properti, parkir, reklame, perizinan dan lainnya,''ungkap wanita ini.

Dame tidak mau menuduh adanya kebocoran atau permainan dari pihak OPD terkait terhadap dunia usaha. Tapi dia meyakinkan Rp1,63 triliun PAD Medan belum menggembirakan. Jika dilihat dari sudut bisnis, Pemko Medan rugi besar mengelola Kota Medan. (mar)
Share Berita

BELAWAN, POC- Sebagai seorang kepling seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga lingkungannya. Bukan memberikan contoh yang dilarang oleh hukum Agama dan Negara.

Seperti halnya yang dilakukan oleh oknum Kepala Lingkungan (kepling) VII Bagan Deli berinisial IP (35), Kecamatan Medan Belawan yang ditangkap oleh personil Polsek Belawan pada Selasa (25/6/2019) yang lalu.

Penangkapan tersebut atas dasar dirinya yang memiliki narkoba berjenis sabu-sabu sedang melintas di kawasan Bagan Deli usai membeli barang haram tersebut.

Kasat narkoba Polres Belawan AKP Soekarman saat dikonfirmasi melalui via telfon WhatsApp pada kamis (27/06/2019) malam, pada pukul 20:06wib mengatakan.
"Yang menangkap oknum kepling tersebut adalah personil Polsek Belawan, bukan dari polres sini, konfirmasi aja langsung," kata AKP Soekarman selaku kasat Narkoba Polres Belawan.

Pada saat malam itu juga, Kapolsek Belawan Kompol Safaruddin Tama Siregar saat dikonfirmasi melalui via telfon WhatsApp pada pukul 20:32wib mengatakan. " Benar anggota saya yang melakukan penangkapan tersebut. Dan kasusnya akan kita tindak lanjutkan," tegas Kompol Safaruddin Tama Siregar.

Sementara itu, Camat Medan Belawan Ahmad Sp ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum ada jawaban. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan Ilhamsyah meminta agar Pemerintah Kota Medan segera melelang mobil tua dan besi bekas penertiban papan reklame. Dikuatirkan, aset tersebut akan hilang begitu saja jika tidak segera dikelola.

"Banyak mobil-mobil tua yang sudah tidak terpakai, ditambah lagi potongan besi bekas penertiban reklame yang sekarang menumpuk di Dinas Kebersihan dan Gelanggang Remaja di Jalan Sutomo. Segera lakukan pelelangan, jangan dibiarkan begitu saja,"kata Ilham yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini, Kamis (27/6/2019).

Menurut Ilham, lelang perlu disegerakan karena dlhawatirkan aset Pemko Medan itu akan hilang. "Dan hasil lelang juga bisa menambah pendapatan daerah Pemko Medan,"ujarnya.

Selain menyoroti barang bekas, politisi Golkar ini juga menyoalkan kinerja Pemko Medan atas besarnya silpa APBD 2018 yang mencapai Rp 67,31 miliar. Tak hanya itu, dia juga menyoroti penerangan lampu jalan yang sudah terealisasi Rp 25 miliar lebih, tapi kenyataannya tidak mampu membuat Kota Medan terang benderang sampai ke pelosok jalan.

"Kita harus tahu di titik mana saja dilakukan penerangan lampu jalan, karena sampai sekarang masih banyak kawasan yang gulita karena lampu rusak atau pun tak ada penerangan jalan,"tukasnya.

Permasalahan ini sudah dikemukakan Ilham sebagai juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) pada pandangan fraksi terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, kemarin.

Ilham meminta agar walikota segera bertindak cepat menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama infrastruktur. "Masih banyak lagi yang harus diperhatikan Wali Kota, misalnya membebaskan Kota Medan dari banjir,"pintanya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - DPRD Medan tidak melakukan pembahasan dan tidak memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan tahun anggaran 2018. Pembahasan langsung dilakukan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H Jumadi, akibat kesibukan mengikuti tahapan Pemilu 2019, DPRD Medan tidak melakukan pembahasan LKPJ Wali Kota Medan tahun anggaran 2018. Padahal Pemko Medan sebelumnya sudah mengajukan draft LKPj.

"LKPJ tidak dibahas karena tahun ini kan tahun politik, di saat draft itu masuk kita semua sedang sibuk-sibuknya berkampanye dan pemilihan. Sehingga langsung dibahas ke LPJ, LKPJ nya belum sempat dibahas," tutur Jumadi kepada wartawan di Medan, Rabu (26/6/2019).

Menurut Jumadi, Fraksi PKS dalam laporan pandangan fraksinya terhadap LPJ Wali Kota Medan yang disampaikan pada paripurna, Senin lalu (24/6) juga telah meminta agar LKPJ APBD TA 2018 tetap dibahas. FPKS menilai tidak ada istilah terlambat karena masih ada waktu yang cukup panjang untuk membahas itu.

"Kita tetap mendorong agar pembahasan LKPJ tetap dilakukan walaupun mungkin waktunya bersamaan dengan pembahasan LPJ. Dan itu beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan. karena nanti LPJ itu bisa dibahas oleh anggota Banggar, sementara  LKP dibahas di Banmus," jelas anggota Komisi II DPRD Medan ini.

Lanjutnya lagi, meski tidak ada regulasi yang dilanggar, namun pembahasan LKPJ merupakan bentuk tanggungjawab moril mereka sebagai anggota dewan karena menyangkut progress kinerja Wali Kota Medan.

"Pembahasan APBD menjadi tanggungjawab kita, karena kalau tidak dibahas berarti kita tidak melakukan pengawasan. Dan saya pikir kita akan malu jika ini terlewatkan,"tutur Jumadi.

Rapat Banmus yang ditandatangani Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Senin 10 Juni 2019 tidak ada menjadwalkan agenda LKPJ Wali Kota Medan tahun 2018.(mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Tak ingin terjadi kebakaran pabrik seperti di Kabupaten Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan meminta Dinas Perindustrian melakukan pendataan perusahaan-perusahaan industri tak berizin yang beroperasi di Medan.

"Karena disinyalir hampir di seluruh wilayah di Medan terdapat perusahaan industri yang tidak memiliki izin, tapi masih bebas beroperasi," kata Ketua Komisi IV DPRD Medan Abdul Rani, Rabu  (26/6/2019).

Menurutnya, peristiwa kebakaran pabrik mancis di Langkat yang mengakibatkan 30 orang pekerja dan anak-anak tewas terpanggang, menjadi pelajaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan evaluasi.

Kejadian memilukan itu, diharapkan politisi PPP ini, jangan sampai terjadi di Medan. Jika terjadi kebakaran, selain mengorbankan pekerja, pemukiman warga di sekitar pabrik juga berpotensi ikut terbakar.

"Kita tidak hanya mengaitkan persoalan meledaknya pabrik mancis di Langkat. Tapi banyak manipulasi yang dilakukan pemilik usaha terhadap pemerintah. Untuk mengelabui pemerintah, pemilik usaha sengaja memakai rumah dijadikan pabrik tanpa memiliki plank perusahaan dengan tujuan menghindari pajak,''terang Rani.

Selanjutnya, kata dia, perusahaan ilegal tentu saja tidak melaporkan jumlah pekerjanya. Sementara gaji pekerjanya sangat jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan tidak mendapat fasilitas BPJS kesehatan dan tenaga kerja.

Perusahaan seperti ini, menurut dia, sangat merugikan pemda dari sisi penerimaan pajak. Selain itu sistem kerjanya belum tentu memiliki standar dari dinas perindustrian, tenaga kerja dan kesehatan.

''Lurah dan kepling sebagai perangkat pemerintah tidak mungkin tidak tahu ada perusahaan ilegal di wilayahnya. Begitu juga masyarakat. Segeralah dilaporkan kepada instansi terkait, kemudian dinas terkait bersama Satpol PP dan kepolisian melakukan razia," tegasnya.

Kadis Perindustrian Medan Zulkifli Sitepu sebelumnya pernah mengatakan pihaknya belum pernah menerima laporan adanya perusahaan illegal di Medan. Tapi dia berjanji akan melakukan penelusuran untuk memastikannya bersama instansi terkait. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2018 dinilai belum maksimal. Meski ada peningkatan (PAD) dari tahun sebelumnya, namun pencapaian itu tergolong rendah karena masih jauh dari yang ditargetkan.

"Pencapaian PAD hanya 81,19 persen dari yang ditargetkan. Pencapaian ini belum maksimal," kata Anggota Komisi I DPRD Medan Proklamasi Naibaho, Rabu (26/6/2019).

Disebutkan politisi Gerindra ini, belum maksimalnya pencapaian target PAD ini erat kaitannya dengan kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. "Jika memang ada pimpinan OPD yang tidak profesional atau lalai dalam kinerjanya, Wali Kota perlu mengevaluasinya," tegasnya.

Dalam nota pengantar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin disebutkan bahwa realisasi APBD TA 2018 terkait pendataan secara akumulatif yakni pendapatan mencapai Rp4,25 trliun. Ini terdiri dari PAD sebesar Rp1,63 triliun lebih, pendapatan transfer Rp2,61 triliun lebih. Total realisasi pendapatan ini mencapai 81,19 persen.

"Dbandingkan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar 79,82, memang ada sedikit peningkatan. Tapi masih jauh dari target yang ditetapkan," kata Proklamasi yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, beberapa waktu lalu.

Untuk realisasi Belanja TA 2018 mencapai 77,32 persen. Menurut Proklamasi, ini sedikit menurun jika dibandingkan realisasi belanja TA 2017. Sedangkan transfer bantuan keuangan secara akumulatif tahun 2018, realisasinya mencapai Rp1,52 miliar lebih. Sementara Sisa Laporan Pengguna Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp67,31 miliar lebih. Ini lebih tinggi dibanding Silpa TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar lebih.

"Ini artinya Pemko Medan gagal dalam mengelola keuangan daerah. Harusnya kan bisa mengurangi Silpa bukan malah menambah. Kenapa 2018 lebih buruk dari 2017? Ini perlu penjelasan," katanya. (mar)
Share Berita

BELAWAN, POC- Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati apapun putusan sengketa pilpres, meminta agar publik percaya hakim MK mampu memutus perkara dengan cermat dan adil.

Himbauan itu disampaikan setelah TIM gabungan personil POLRI dan TNI berpatroli bersama dengan mengendarai sepeda motor Trail yang dikomandoi langsung oleh Kapolres Belawan AKBP Ikhwan dari mako Polres Pelabuhan Belawan, Rabu (26/06/2019).

Kegiatan patroli bersama ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas jelang putusan MK.

"Apapun putusannya nanti, semua pihak dan publik harus menerima dan menghormati," tegas Kapolres Belawan.

Lanjut dikatakan kapolres, semoga setelah adanya putusan MK ini, masyarakat dapat menerima dengan lapang dada dan diharapkan masyarakat turut menjaga situasi Kamtibmas," tandas AKBP Ikhwan. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN - Normalisasi drainase terus dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya genangan air. Rabu (26/6), giliran drainase di Jalan Pintu Air II, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Selain mengalami pendangkalan, drainase juga menyempit sehingga tak mampu menampun debit air ketika hujan turun. Alhasil, jalan dan halaman warga sekitar menjadi sasaran limpahan air.

Kehadiran petugas Dinas PU beserta satu unit alat berat mendapat apresiasi dari warga sekitar. Sebab, sudah lama warga sekitar mengeluh karena selalu menjadi langganan genangan air. Selain halaman dan rumah digenangi air, aktiftas mereka pun terganggu. Oleh karenanya mereka pun berharap agar Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH segera menyahuti keluhan warga.

Harapan warga langsung disikapi Wali Kota, Dinas PU langsung diturunkan untuk melakukan normalisasi sehingga aktifitas maupun kenyamanan warga tidak terganggu sekalipun hujan deras turun.  Kadis PU Kota Medan Isa Ansari mengerahkan pekerjanya beserta 1 unit backhoe loader guna mendukung kelancaran normalisasi.

Begitu tiba di lokasi, belasan petugas Dinas PU pun langsung melakukan normalisasi. Dengan menggunakan cangkul dan sekop, mereka pun mengorek drainase yang telah mengalami penyempitan dan pendangkalan tersebut. Perlahan-lahan tanah yang menjadi pemicu pendangkalan dan penyempitan pun diangkat. 

Kemudian tanah hasil pengorekan ditempatkan dalam truk untuk selanjutnya dibawa menuju lokasi pembuangan. Sebab, Wali Kota tidak mau tanah hasil pengorekan diletakkan di pinggiran drainase karena rentan akan masuk kembali. Apalagi saat ini hujan rentan turun sehingga tidak tertutup kemungkinan drainase yang telah dikorek akan tersumbat kembali.

Di bagian yang sulit dikerjakan dengan menggunakan peralatan manual, Isa menurunkan alat berat, terutama untuk memecahkan permukaan drainase yang telah dibeton warga guna memudahkan pengorekan, termasuk mesin bor sehingga ‘tangan’ backhoe loader bisa menjangkau hingga ke dalam. “Semoga dengan normalisasi yang kita lakukan hari ini, apa yang menjadi keluhan warga dapat diatasi,” kata Isa.

Usai melakukan normalisasi, Isa pun mengajak warga sekitar menjaga drainase dengan tidak membuang sampah ke dalamnya. Di samping itu mantan Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan itu berpesan kepada warga agar rutin melakukan pengorekan. “Apabila ada kendala yang ditemukan dalam pengorekan, sampaikan kepada Dinas PU, kita langsung turun untuk membantu, termasuk menurunkan alat berat,” ungkapnya.

Selain drainase di Jalan Pintu Air, Dinas PU juga melakukan pengorekan drainase di Jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal. Kali ini Kadis PU menurunkan petugas dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Selatan. Pengorekan dilakukan untuk mengatasi drainase yang juga mengalami penyumbatan sehingga memicu terjadinya genangan air.

Disamping Dinas PU, pengorekan drainase juga dilakukan personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umun (P3SU) Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun drainase yang dikorek berada di Jalan Rakyat simpang Jalan Pelita 6, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan karena mengalami pendangkalan sehingga rentan terjadinya genangan air. (Rel/rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan untuk menggulirkan hak interplasi terhadap Walikota Medan terus berlanjut. Dukungan pun hadir dari sejumlah fraksi.
Menanggapi dukungan yang terus mengalir dari sejumlah fraksi, Ketua fraksi Partai Gerindra Surianto SH atau yang akrab disapa Butong pun angkat bicara. Dirinya mewanti-wanti kepada para koleganya agar wacana interpelasi tidak dipermainkan.

"Boleh saja interpelasi, itukan hak anggota DPRD. Jika sudah didukung seluruh fraksi, jangan ada yang 'baling' lagi." kata Butong kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Jika digulirkan, Butong berharap agar interpelasi dilaksanakan atas kepentingan masyarakat, bukan kelompok. Sebab, dirinya menduga ada muatan politik untuk tahun 2020 dalam wacana tersebut.

"Tapi jangan dimainkan ini (interpelasi-red) sebagai kepentingan politik tahun 2020. Sudah sering wacana interpelasi. Tapi ujung-ujungnya apa, banyak yang baling. Jadi kalau mau digulirkan silahkan, tapi harus komitmen," tegas Butong

Sebelumnya, wacana interpelasi terhadap Walikota Medan dihembuskan Komisi II DPRD Medan saat RDP dengan Dinas Kesehatan Kota Medan serta pihak terkait lainnya. Komisi II mempertanyakan kenapa Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tidak juga dibagikan kepada masyarakat, padahal anggarannya sudah disiapkan di APBD 2019. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II harus disikapi serius untuk mengatasi banjir yang belakangan ini kerap terjadi.

"Kalau ingin Kota Medan terhindar dari banjir, semua pihak terutama Pemko Medan harus lebih serius menyikapinya dan menggandeng instansi lain agar agar hasilnya bisa maksimal,"ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong dan Paul Mei Anton Simanjuntak SH, Selasa (25/6/2019).

Menurut mereka, semua pihak harus bekerja serius dan saling bersinergis menangani permasalahan banjir. Sebab, sinergitas dari sejumlah pihak harus digalang dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda Kota Medan.

"Jangan biarkan persoalan banjir berlarut-larut. Apalagi Kota Medan ini merupakan kota metropolitan, permasalahan banjir selayaknya segera diatasi. Target Medan menuju Bebas Banjir 2022 harus dikejar dan terwujud dalam waktu yang ditentukan. Kalau penanganan banjir masih dilakukan seperti ini, dikhawatirkan rencana itu hanya tinggal rencana. Kalau memerlukan lahan untuk penanggulangannya, Pemko dan BWSS II diharapkan bisa menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran yang jelas," kata Parlaungan Simangunsong.

Begitu juga dikatakan Paul MA Simanjuntak. Menurut politisi PDI Perjuangan ini kerjasama dan sinergitas antar lembaga pemerintahan itu perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Saat ini, banyak kita lihat drainase di Kota Medan yang hasilnya tidak sesuai dan tidak tertata dengan baik. Di hulu bisa lebih lebar dari di hilir, akibatnya air yang mengalir dari hulu tidak tertampung di hilir. Sehingga air meluap ke jalan dan pemukiman warga.
Apapun kerjasama yang dilakukan Pemko dengan instansi lain yang berguna untuk masyarakat, pasti akan didukung DPRD Medan,"sebut Paul. (mar)
Share Berita

BELAWAN, POC - Kantor Wilayah DJBC Sumut paparkan penggagalan ekspor rotan selundupan. Acara tersebut digelar dihalaman dermaga Jalan Karo Belawan, Selasa (25/06/2019).

Dalam pres realise tersebut dijelaskan, kalau kapal bermuatan rotan sebanyak 40 ton itu diketahui berasal dari Sungai Iyu Kecamatan Bemdahara, Aceh Tamiang, diperkirakan bernilai Rp680 juta .

Dalam operasi patroli laut terpadu jaring Sriwijaya 2019, petugas Bea Cukai Aceh dan Sumut berhasil menggagalkan sebanyak 40 ton rotan komoditas ekspor yang dimuat dalam kapal KM Bintang Kejora tujuan pelabuhan Pulau Penang Malaysia yang dikemas dalam 83 bunale.

Dijelaskan, bermula kapal patroli BC 10002 melakukan pengejaran terhadap KM Bintang Kejora berdasarkan adanya informasi dari masyarakat.

Selanjutnya petugas melakukan pencegahan dan pemeriksaan awal terhadap para awak kapal hingga diketahui ada muatan rotan yang tak tercantum dalam dokumen kepabeanan yang sah diantaranya Pemberiatahuan Ekspor Barang (PEB) maupun surat dari karantina tumbuhan sehingga petugas dengan surat bukti penindakkan melakukan penyegelan selanjutnya para awak kapal beserta muatannya digiring ke dermaga Pangkalan DJBC di Belawan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan.

Menurut petugas kegiatan ekspor rotan dalam bentuk utuh atau tanpa diolah, dilarang ekspor sesuai adanya peraturan menteri perdagangan RI No 44/M-DAG/PER/7/2012 tertanggal 18 Juli 2012 tentang barang dilarang ekspor.

Atas perbuatan melanggar peraturan itu, para pelaku dijerat dengan pasal 102 A huruf (a) UU RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan sanksi hukum penjara 1 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp50 miliar.

Keenam tersangka awak kapal KM Bintang Kejora diamankan dan selanjutnya nahkoda kapal berinisial R (54 thn) dan 5 awak kapal ditahan di Rutan Kelas II-B Labuhan Deli Medan. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ikut serta membersihkan Sungai Kera yang permukaannya dipenuhi sampah, terutama di bawah jembatan Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Selasa (25/6). Pembersihan ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung keinginan Wali Kota untuk mengatasi genangan air maupun banjir sekaligus menjadikan ibukota Provinsi Sumatera Utara bersih sampah.

Guna mewujudkan keinginan tersebut, Wali Kota pun minta dukungan penuh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Memanfaatkan momen menyambut Hari Jadi Kota Medan ke-429 dan Hari  Bhayangkara ke-72 yang diperingati secara bersamaan pada 1 Juli mendatang, maka digelarlah Gotong Royong dan Pencanangan Medan Bersih dengan menjadikan Sungai Kera sebagai fokus pembersihan.

Dengan menggunakan cangkul, Wali Kota dan Kapolda Sumut selanjutnya mengorek sampah bercampur lumpur yang mengendap dipinggiran sungai. Sampah dan lumpur hasil pengorekan selanjutnya dimasukkan dalam goni plastik. Setelah penuh, goni plastik diangkat dan isinya dibuang dalam bak truk milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan untuk selanjutnya dibawa menuju lokasi pembuangan.

Sebelum gotong royong massal digelar seluruh petugas yang terdiri dari unsur Brimob Polda Sumut, Polrestabes Medan, Dinas PU, Dinas DKP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), camat se-Kota Medan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, personel Petugas Penanganan Prasana dan Sarana Umum (P3SU) dari seluruh kecamatan lebih dahulu mengikuti apel di Lapangan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Sampali yang berjarak sekitar 110 meter dari Sungai Kera dipimpin Kapolda Sumut.

Kepada seluruh peserta gotong royong, Kapolda sangat mengapresiasi digelarnya Gotong Royong dan Pencanangan Medan Bersih. Dikatakan Kapolda, kegiatan tersebut merupakan jawaban atas segala keluhan warga mengenai sejumlah genangan air maupun banjir yang  acap terjadi di sejumlah titik di Kota Medan setiap hujan deras turun.

“Kami sadar bahwa tanggung jawab ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tapi juga tanggungjawab kita semua, termasuk Polda Sumut,’’ kata Kapolda.

Khusus kepada masyarakat, Kapolda mengajak untuk menggelorakan budaya hidup bersih dengan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing serta tidak membuang sampah sembarangan baik ke dalam parit maupun sungai. “Dengan demikian upaya pembersihan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal,” ungkapnya.

Usai apel, Kapolda kemudian menyerahkan secara simbolis alat kebersihan seperti cangkul, dan garpu sampah kepada tiga orang petugas sebagai tanda dimulainya gotong royong massal disaksikan Wali Kota, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM dan sejumlah pimpinan OPD.

Setelah itu Wali Kota , Kapolda, Bupati Deli Serdang, Kapolrestabes Medan bergerak menuju Sungai Kera. Kemudian Wali Kota dan Kapolda menuruni pinggiran sungai dan bergabung dengan seluruh peserta gotong royong. Keduanya langsung ikut membersihkan Sungai Kera dari sampah, persis di bawah jembatan dengan menggunakan cangkul dan penggaruk.

Peserta gotong royong pun  tampak bahu membahu mengangkati sampah dari permukaan sungai. Pembersihan ini didukung dengan perahu milik BPBD Kota Medan serta dua alat berat jenis long arm milik Dinas DKP. Perahu digunakan menjadi tempat menampung sampah hasil pengorekan, sedangkan dua unit long arm, selain mengorek  parit dan mengatasi aliran parit yang tersumbat menuju Sungai Kera, juga dioperasikan untuk membersihkan semak belukar  di pinggiran sungai.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengatakan, gotong royong massal ini dilakukan untuk mengatasi genangan air maupun banjir sekaligus mendukung pencanangan Medan bersih sampah. Diakui Wali Kota,  upaya tersebut tidak bisa dilakukan Pemko Medan sendiri tetapi harus didukung penuh semua pihak.

“Untuk itulah kita minta dukungan penuh unsur Forkopimda Sumut, sehingga upaya kita untuk mengatasi genangan air maupun banjir serta pecanangan Medan bersih sampah dapat terwujud. Semoga sinergitas yang kita lakukan pagi ini dapat memberikan hasil dan masayarakat merasakan langsung manfaatnya,” kata Wali Kota.

Selain unsur Forkopimda Sumut, Wali Kota juga  sangat mengharapkan dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat. Diharapkannya, hidup bersih harus menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan, terutama dalam parit maupun sungai.

“Jadi melalui gotong royong massal ini, kita ingin mengedukasi masyarakat sehingga mereka senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, khususnya yang bermukim di pinggiran Sungai Kera agar mereka tidak menjadikan sungai ini sebagai tempat pembuangan sampah,” harapnya seraya mengimbau kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik  dalam kehidupan sehari-hari karena sulit terurai.

Sementara itu menurut Sekda Ir Wiriya Alrahman, Pemko Medan saat ini tengah gencar membersihkan dan menormalisasi drainase secara bertahap guna meminimalisir terjadinya genangan air. Guna mendukung upaya tersebut, Sekda juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga Kota Medan menjadi bersih, nyaman dan bebas dari banjir.

‘’Kegiatan (gotong royong massal) ini akan kita lakukan di semua sungai di Kota Medan. Jika lingkungan dan drainase kita bersih dari sampah dan air mengalir, banjir tidak akan terjadi. Kita percaya bahwa jika semua bersinergi, Kota Medan dapat menjadi kota yang bersih dan nyaman,’’ paparnya.

Selanjutnya  Sekda menyampaikan tentang koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Apabila BBPJN membangun drainase di pinggir jalan nasional, Sekda berharap agar  dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengamankan jalan supaya tidak tergenang air tetapi juga untuk wilayah sekitar agar tidak tergenang air juga.

Gotong royong massal yang dilaksanakan  mulai pukul 07.30 WIB ini mendapat apresiasi penuh warga sekitar. Mereka mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih dengan dilakukannya pembersihan Sungai Kera. Dengan pembersihan yang dilakukan, Sungai Kera diharapkan tidak meluap karena air lancar mengalir.

Rosida (39), salah seorang warga yang mengaku tinggal di pinggir Sungai Kera tampak gembira. Selain mengatasi Sungai Kera meluap, pembersihan yang dilakukan juga akan membuat kawasan tinggal mereka semakin bersih sehingga mengurangi nyamuk yang selama ini dirasakan cukup banyak.

‘’Semoga gotong royong seperti ini rutin dilakukan sehingga kawasan tempat tinggal kami semakin bersih, bebas sampah dan nyamuk. Dengan demikian kami merasa lebih nyaman dan terhindar dari penyakit. Untuk itu atas nama warga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas inisiasi menggelar gotong royong massal bersama Bapak Kapolda Sumut,” ucap Rosida. (Rom/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke DPRD Medan, Senin (24/6/2019). Kedatangan rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda MKes.

Kedatangan rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Kasubag Humas DPRD Medan Nurlela. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah, Hj Ananda mengungkapkan kedatangan mereka bertujuan untuk konsultasi maupun diskusi terkait penyusunan tata tertib DPRD Medan. Hal ini sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kota dan kabupaten.

"Kedatangan kami untuk berdiskusi mengenai penyusunan tatib DPRD,"ujar Hj Ananda.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap tiga persoalan yang dihadapi yakni jumlah anggota Badan musyawarah (Bamus) dan Badan anggaran (Banggar), pembangunan ruang lingkup tentang komisi dan tata tertib.

Menyoal itu, Iswanda Ramli mengakui, DPRD Medan telah menyelesaikan tatib sesuai PP No 12 Tahun 2018.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Kota banjarmasin Beserta Anggota Bamus DPRD Kota Banjarmasin melakukan foto bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Ramli didampingi Kasubag Humas DPRD Medan Nurlela. (mr/riz)
Share Berita

MEDAN, POC - Halal Bi Halal yang sering dilakukan di bulan Syawal, tidak hanya merupakan tradisi tapi memiliki manfaat untuk menjalin silaturahmi diantara sesama. Sebab dengan Halal Bi Halal mendekatkan yang jauh untuk semakin akrab.

"Melalui acara Halal Bi Halal, maka rasa sakit hati yang pernah timbul akan musnah dengan kita saling mengikhlaskan kesalahan, saling berjabat tangan dan mendoakan dengan hati yang lapang," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga di acara Halal Bi Halal DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan, tokoh masyarakat dan unit wartawan DPRD Medan, Senin (24/6/2019).

Dikatakannya, sebagai makhluk sosial tentunya hubungan baik tidak hanya kepada Tuhan Sang Pencipta tapi juga hubungan sosial kepada sesama manusia harus dijalin dengan baik, tanpa peduli apa agama, suku, warna rambut dan kulitnya.

"Mungkin momen Pemilu dan Pulpres kemarin telah membuat kita sedikit bersinggung karena perbedaan pandangan, tapi saya berharap setelah bulan Syawal ini semua perbedaan dapat kita lupakan dan kembali bersatu sebagai anak bangsa menjadikan negara yang makmut dan sejahtera khususnya untuk Kota Medan," harapnya.

Melalui acara Halal Bi Halal ini, lanjut Ikhwan, merupakan momen yang tepat untuk melupakan perbedaan dan mempererat ukhuwah yang selama ini sudah terjalin.

"Bulan Syawal ada bulan peningkatan amal ibadah setelah melalui bulan Ramadhan. Mudah-mudahan Ramadhan membakar semua dosa-dosa kita sehingga kembali fitri dan menjadikan kita insan yang bertaqwa," tuturnya.

Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam kata sambutannya yang diwakili Sekda Kota Medan, Wiriya Al Rahman, menyatakan, saat ini nilai-nilai silaturahmi dalam arti memaafkan yang tidak sealiran semakin runtuh. Hal ini semakin terasa di tahun politik dimana masyarakat terpolarisasi pro dan kontra.

"Untuk itu melalui Halal Bi Halal DPRD Kota Medan ini, saya mengajak kita menjaga hubungan sesama manusia dan pencipta agar kita kelak mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat," harapnya.(mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Fraksi PDI P DPRD Medan mendesak Walikota Medan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan kota Medan. Pasalnya, kinerja Kepala Organisasi Lerangkat Daerah (OPD) Pendidikan Kota Medan dinilai lemah tidak berkemampuan meningkatkan mutu pendidikan di kota Medan Medan.

Hal itu disampaikan Faksi PDI P DPRD Medan melalui juru bicaranya Boydo HK Panjaitan (foto) dalam pemandangan umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018, di gedung dewan ruang paripurna, Senin (24/6/2019).

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga. Juga dihadiri para anggota dewan dan pimpinan OPD Pemko Medan serta Camat.

Menurut Boydo, pihaknya melakukan koreksi anggaran di Dinas Pendidikan, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 70,13 M lebih untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dari sekian alokasi anggaran hanya terealisasi sebesar Rp 58,17 dan yang tidak digunakan Rp 11,96 M.

Berikutnya untuk program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dialokasikan sebesar Rp 51,81 M lebih dan yang terealisasi hanya Rp 25,77 M lebih. Sedangkan yang tidak terealisasi Rp 26,04 M lebih. Atas dasar itu pula, F PDI P minta OPD Dinas Pendidikan perlu dievaluasi.

Selain itu, Fraksi PDIP Kota Medan menyoroti kinerja Pemko Medan karena tidak dilakukannya terlebih dahulu pembahasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebelum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dan ketentuan itu merupakan tahapan pembahasan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 154.

Terkait hal itu, Boydo mempertanyakan apakah pembahasan LKPJ APBD Kota Medan TA 2018 diabaikan. Dan apakah LPJ APBD Kota Medan 2018 dan laporan keuangannya telah diaudit BPK.(mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Banjir sepertinya telah menjadi sebuah pemandangan yang biasa terjadi di Kota Medan. Kondisi ini bahkan membuat Kota Medan seolah menjadi daerah 'wisata air'.

Sebab, setiap hujan turun, sejumlah titik di Kota Medan akan digenangi air, bukan hanya daerah bantaran sungai yang kerap dilanda banjir, inti kota juga sering mengalami hal serupa.

Kritikan banjir ini diungkapkan Anggota DPRD Medan M Nasir, Senin (24/6/2019). Politisi PKS ini menyebutkan, fraksi PKS telah berulangkali menyampaikan kepada Pemko Medan agar melakukan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan banjir.

"Beberapa pekan terakhir curah hujan di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu menyebabkan hampir sebagian besar ruas jalan tergenang air hingga sepinggang orang dewasa. Sebagian masyarakat memposting perisitiwa ini di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat tentang 4 tahun perjalanan kepemimpinan Wali Kota Medan dengan tagline Medan Rumah Kita," katanya.

Masyarakat yang bermukim dibantaran sungai, lanjut dia, juga sering terkena dampak banjir. Bahkan, sudah seperti tidak ada lagi pengharapan untuk perubahan.

Menurut Nasir, hujan yang turun dengan intensitas tinggi adalah ujian atau indikator pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase apakah berhasil atau tidak, jumlah titik jalan tergenang air apakag semakin berkurang atau malah bertambah.

"Nah, dalam beberapa pekan terakhir itulah kualitas pembangunan infrastruktur dapat kita lihat. Bahwa, titik jalan yang mengalami genangan air menjadi bertambah bukan malah berkurang," tegas Sekretaris Komisi I ini.

Sayangnya, meski telah berulangkali menyampaikan agar Pemko Medan segera meminimalisir dampak banjir disepanjang sungai deli yang banyak dihuni warga Medan. Namun kurang direspon.

"Hanya Pemko Medan tidak bergeming dengan apa yang kami sampaikan seperti pemanfaatan fungsi kanal di kawasan Medan Johor," paparnya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti buruknya capaian Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 miliar.

"Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima," ujar M Nasir, juru bicara F PKS dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/6/2019).

FPKS berpendapat, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.

Begitu juga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. FPKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.

"Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja," paparnya.

FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.

Selain sektor Pajak dan Retribusi, FPKS juga mempertanyakan pendapatan dari dua BUMD kota medan yaitu PD. Rumah Potong hewan dan PD. Pembangunan yang belum memberikan kontribusi terhadap pad kota Medan sungguh memprihatinkan.

"Kami sudah sering menyuarakan bahwa BUMD yang tidak mampu memberi keuntungan terhadap PAD kota Medan perlu dievaluasi keberadaannya. Atau jajaran direksi yang ada saat ini perlu di evaluasi karena tidak mampu merealisasikan ekspektasi pemerintah kota Medan untuk berkontribusi terhadap pad kota Medan. Kami minta penjelasannya mengapa dua BUMD ini belum bisa memberikan keuntungan terhadap PAD kota Medan,"tuturnya. (mar)
Share Berita

MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (24/6). 

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, para anggota DPRD Medan, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Dalam rapat paripurna ini, masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umumnya terkait Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Penyampaian pemandangan fraksi pertama disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan melalui Boydo Panjaiatan. Ada sejumlah materi yang disampaikan dalam pandangan fraksi tersebut salah satunya terkait penanganan banjir yang dilakukan Pemko Medan melalui normalisasi drainase yang dilakukan dinas terkait. Pihaknya menyarankan agar Pemko Medan terus melakukan koordinasi dan perencanaan masalah banjir secara bersama-sama baik dengan Pemprov Sumut maupun pusat sehingga masalah banjir Kota Medan dapat diatasi dengan tuntas.

‘’Melalui kesempatan ini, kami juga mengimbau masyarakat Kota Medan agar ikut berpartisipasi membantu Pemko Medan untuk mengatasi banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai ataupun parit. Dengan demikian, masalah banjir dapat diminimalisir. Atas kesadaran seluruh warga kami ucapkan terima kasih,’’ kata Boydo.

Selanjutnya, terkait realisasi transfer bantuan keuangan Pemko Medan, ungkap Boydo, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi tinggi kepada karena secara akumulatif realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2018 sebesar Rp. 1,52 Milyar lebih artinya telah mencapai 100% dari target anggaran yang ditetapkan

‘’Untuk hal ini, faksi kami memberikan apresiasi atas realisasi bantuan keuangan Pemko Medan yang telah mencapai 100%. Kami berharap dan mohon agar hal ini tetap dapat dipertahankan dan nilainya dapat ditingkatkan setiap tahun anggaran,’’ harapnya.

Selanjutnya, Ilhamsyah dari Fraksi Partai Golkar mengatakan tujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2018 diharapkan dapat mengkoreksi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama T.A 2018 telah dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna sekaligus transparan dan akuntabel.

‘’Penyampaian pandangan umum yang dilakukan melalui rapat paripurna hari ini kiranya mampu memberikan masukan yang berguna batgi Pemko Medan untuk merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan mampu memberikan umpan balik untuk menangani berbagai masalah pemerintahan dan pembangunan Kota Medan secara sistematis dan berkesinambungan,’’ ungkap Ilhamsyah.

Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung selanjutnya menyerahkan dokumen pemandangan 9 fraksi yang telah disampaikan. Rapat paripurna akan dilanjutkan kembali, Jumat (28/6) dengan agenda mendengar Nota Jawaban Kepala Daerah di Gedung DPRD Medan.

Usai mengikuti rapat paripurna, Wakil Wali Kota bersama Sekda Kota Medan selanjutnya mengahadiri Halal Bi Halal keluarga besar DPRD Medan. Acara berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sebagai wujud kebersamaan dengan harapan agar hubungan baik dan sinergitas antara Pemko Medan dengan seluruh stakeholder dapat senantiasa terjaga dan terjalin baik. (Rom/rel)
Share Berita

MEDAN - Guna meminimalisir terjadinya banjir di beberapa titik Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan kembali melakukan pengorekan drainase, Senin (24/6). Kali ini drainase di Jalan Amal, Kelurahan Sei Kambing, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di samping Gedung Medan Internasional Convention Center (MICC) yang menjadi fokus pengorekan.

Pengorekan drainse dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH. Sebab, orang nomor satu di Pemko Medan ingin menyahuti keluhan warga selama ini yang terganggu aktifitasnya karena terjadinya genangan air ketika hujan deras turun. Oleh karenanya Wali Kota pun merespon dnegan Dinas PU Kota Medan guna melakukan pengorekan.

Untuk mendukung kelancaran pengorekan parit, Kadis PU Kota Medan Isa Ansyari menurunkan sejumlah petugas dari kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Selatan dibantu 1 unit mobil backhoe loader mini. Kondisi parit sangat memprihatikan, sebab mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu menampung debit air sehingga meluap menggenangi permukaan jalan maupun rumah warga ketika hujan.

Proses pengorekan berjalan lancar, tanpa kesulitan baik petugas maupun backhoe loader berhasil mengorek lumpur bercampur sampah dari dasar drainase yang mengalami pendangkalan. Hasil pengorekan selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk  ke tempat pembuangan. Berkat kerja keras yang dilakukan, pendangkalan parit pun berhasil diatasi.

"Insya Allah pengorekan seperti ini akan terus kita lakukan sesaui dengan keinginan Bapak Wali Kota agar persoalan genangan air di Kota Medan harus diminimalisir. Oleh karenanya satu persatu parit yang tersumbat akan kita korek bersama dengan personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PGSU) kecamatan,” jelas Isya.

Di samping itu Isya pun sangat mengharapkan dukungan masyarakat sekitar. Pasca dilakukannya pengorekan, Isya berharap agar masyarakat dapat menjaganya dengan tidak buang sampah sembarangan, terutama dalam  drainase. Dipastikannya, upaya pengorekan akan sia-sia apabila kesadaran masyarakat masih kurang dan masih buang sampah ke dalam drainase. “Jika masyarakat mendukung, drainase pasti tetap berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

            Sebelumnya, Sabtu (22/4), Dinas PU Kota juga telah melakukan pengorekan drainase di Jalan Sisingamangaraja. Pengorekan dilakukan guna mengatasi penyumbatan dan pendangkalan yang telah lama terjadi sehingga dikeluhkan warga karena acap menyebabkan terjadinya genangan air.

            Selain excavator mini, pengorekan juga didukung dengan 1 unit mobil penyedot lumpur serta personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana  Umum (P3SU) Kecamatan Medan Amplas. Sebelum pengorekan dilakukan, petugas Dinas PU dan P3SU lebih dulu mengangkat beton yang menutup permukaan drainase.

            Setelah itu satu persatu petugas masuk dalam drainase dan melakukan pengorekan secara manual dengan menggunakan caungkul maupu penggaruk. Kemudian  1 unit excavator mini dan mobil penyedot lumpur diturunkan guna menyedot lumpur. Pengorekan baru dihentikan setelah air dalam drainase mengalir  dengan baik.

Selain drainase Jalan Amal dan Jalan Sisingamangaraja juga telah melakukan pengorekan Sungai Sulang Saling di Jalan Garu III, Kecamatan Medan Amplas. Sejalan dengan normalisasi yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. (Rel/rom)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.