BELAWAN, POC - Kepolisian Resort Polres Pelabuhan Belawan menggelar Deklarasi Damai pasca Pemilihan Umum (pemilu) serentak tahun 2019.

Acara tersebut digelar di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan. Dan sepakat untuk penandatanganan komitmen bersama pemilu 2019 damai, Jumat (26/4/2019).

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan dalam kata sambutannya mengatakan, saya ucapkan ribuan  terima kasih kepada seluru lapisan masyarakat yang telah menjaga kondisi Pemilu 2019 aman dan damai," ucap kapolres.

Sambungnya, "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, para relawan dan ketua partai yang telah menciptakan situasi aman dan damai pada pelaksanaan pemilu serentak tahun  2019 yang dilaksanakan 17 April kemarin," ucapnya.

Marhanlan Danyon Marinir Belawan, Letkol James Munthe mengatakan dalam kata sambutannya, kami sangat mengaspresiasi kegiatan Polres Pelabuhan Belawan yang menggelar acara ini," Kata Danyon Marhanlan.

Lanjutnya, pihaknya akan terus membantu pihak kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman dan damai pasca pemilu serentak 2019," ucap James Munthe.

Turut serta pada deklarasi ini, Kapolres Belawan, Wakapolres Belawan, Marhanlan Danyon Marinir Belawan, Danpon AL, Kapolsek Hamparan Perak, Kapolsek Belawan, Wakapolsek Medan Labuhan, Kejari Belawan, Ketua MUI Kota Medan,  Bawaslu Kota Medan, Bawaslu Deli Serdang, KPU Deli Serdang,  KPU Kota Medan, seluruh Camat di wilayah hukum Polres Belawan, Ketua Partai, OKP, Tokoh Agama dan Relawan partai. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan menerima kunjungan rombongan peserta city tour Youth Social Expedition Tahun 2019 di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Jalan S Parman Medan, Kamis (25/4/2019). Rombongan yang terdiri dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh daerah di Indonesia ini, bertujuan untuk lebih mengetahui sekaligus mengenal Kota Medan dari berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata.
Kedatangan 80 peserta city tour diterima Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono. Diharapkan melalui city tour yang dilakukan, para peserta dapat mengenal dan mengetahui keragaman budaya serta kekayaan pariwisata yang dimiliki Kota Medan. Dengan demikian, nantinya para peserta dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan sekaligus mengenalkan hal tersebut di daerahnya masing-masing.
‘’Kegiatan ini tidak hanya sebatas mengenal kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah di Kota Medan. Lebih dari itu, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk mengembangkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar anak bangsa Indonesia. Dengan demikian, lahirlah ide-ide baru dari generasi muda untuk memberikan sumbangsihnya bagi negara,’’ kata Agus.
Selain itu, dikatakan Agus, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini menjadi wujud kepedulian para pemuda-pemudi Indonesia untuk berkontribusi nyata membangun negeri demi terciptanya kesejahteraan sosial. ‘’Sesuai tema yang diusung yakni ‘’Berbakti dan mengabdi untuk negeri’’, kami berharap anak-anak muda Indonesia khususnya di Kota Medan semakin memperkaya wawasan tentang kekayaan alam dan budaya sebagai wujud bakti, pengabdian serta wujud nyata cinta tanah air khususnya untuk Kota Medan,’’ harapnya.
Nantinya, para peserta city tour akan mengunjungi berbagai tempat wisata yang menjadi ikon Kota Medan diantaranya Masjid Raya Al-Mashun dan Istana Maimun. Selain itu,  Rahmat International Wildlife Museum & Gallery juga dipilih menjadi tempat yang dikunjungi, hal ini  agar para peserta dari luar daerah mengetahui bahwa di Kota Medan ada sebuah museum yang menyimpan berbagai keanekaragaman satwa yang ada di dunia.
‘’Kami berharap, para peserta dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengenal dan mengetahui hal menarik yang ada di Kota Medan, salah satunya Rahmat International Wildlife Museum & Gallery. Semoga ini semakin mengedukasi para peserta sekaligus menumbuhkan kecintaan dan kepedulian kita semua kepada alam dan seluruh makhluk hidup di bumi,’’ pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Youth Social Expedition mengatakan memilih Kota Medan sebagai tempat city tour karena Kota Medan dikenal sebagai kota yang memiliki kompleksitas suku dan budaya serta lokasi wisata sejarah. ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan karena telah menerima kedatangan kami hari ini. Melalui kegiatan ini, nantinya kami dapat membantu mempromosikan keindahan Kota Medan di daerah kami masing-masing,’’ ungkapnya.  
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diawali dengan menyaksikan video kondisi alam Indonesia. Selanjutnya diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab dari peserta ke pihak Dinas Pariwisata. Usai diskusi, Kadis Pariwisata kemudian melepas keberangkatan peserta city tour untuk melakukan kunjungan ke berbagai icon wisata Kota Medan. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Masalah pasar di Kota Medan dari tahun sepertinya tidak pernah tuntas. Dari persoalan repitalisasi, Pedagang Kaki Lima (PKL) serta kesejahteran pedagang dan pelayanan PD Pasar.

Dari 50 pasar lebih yang dikelola Pemko Medan, sampai saat ini bermunculan sejumlah masalah. Padahal Pemko Medan dan PD Pasar memiliki rujukan Perda No 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar sebagai landasan mereka untuk menjalankan kebijakan.

"Kita melihat Perda PD Pasar ini sepertinya tidak pernah menjadi rujukan. Makanya banyak masalah di pasar tidak pernah tuntas," ucap Anggota DPRD Medan, H Rajudin Sagala SPdI saat melaksanakan Sosialisasi Perda No 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan di Jalan Sei Beras, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, baru-baru ini.

Diakui Rajudin, permasalahan di pasar dari tahun ke tahun selalu sama. Jika tidak masalah PKL pastinya masalah pengelolaan kios, sampah, keamanan dan parkir. "Masalahnya tidak pernah tuntas. DPRD kerap menerima sejumlah laporan dari tahun ke tahun sama saja," jelasnya seraya mengatakan PD Pasar sepertinya tidak memiliki terobosan.

Politisi PKS ini menambahkan, sesuai dengan Perda PD Pasar Kota Medan, PD Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan sejumlah kewenangan diantaranya sesuai dengan BAB V Tugas Pokok dan Fungsi, pada pasa 6 terkait tugas dan Pokok PD Pasar diantaranya, membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasadana pasar.

"Mereka juga diberi tugas dan pokok diantaranya melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemelihataan dan pengawasan. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan dan pengembangan operasional baik di area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya," papar dewan yang duduk di Komisi B DPRD Medan ini.

Dikatakan Rajudin, PD Pasar juga diberi kewenangan membina pedagang pasar, membantu menciptakan stabilitas harga dan lenajcaran distribusi barang di pasar dan meningkarkan kontribusi perusahaan daerah PAD.

Dengan sudah jelasnya tugas pokok ini, PD Pasar seharusnya tidak memiliki alasan lain terkait ketidakberhasilan mengelola pasar. "Buruknya pengelolaan pasar, berarti mereka tidak mampu menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada mereka sesuai Perda yang sudah ada," paparnya.

Kedepan, Rajudin mengharapkan Pemko Medan dan PD Pasar bisa benar-benar bersinergi untuk menggali potensi besar di Pasar bagi pembangunan Kota Medan. "Kami melihat PD Pasar dan Pemko tidak seirama dalam kebijakan soal Pasar ini. Padahal pasar merupakan lahan yang sangat baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian warga," jelasnya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan Pengiran Yura Kesteria beserta investor negara sahabat Brunei Darussalam di ruang rapat EWP Tambunan, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis (25/4/2019). Sejumlah potensi kerja sama investasi di Sumut pun ditawarkan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan hingga pertanian dan peketernakan.

“Saya terima kasih banyak dengan niat yang baik, bisa bersilaturahmi dan bermanfaat yang pastinya kita satu rumpun puak-puak Melayu ini,” kata Gubernur kepada delegasi Brunei Darussalam.

Gubernur juga mendukung rencana investor Brunei Darussalam yang mau menjajaki potensi Sumut. Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan di bidang kesehatan. Misalnya pembangunan atau pengembangan rumah sakit yang sudah ada, seperti RS Haji.

“Banyak yang bisa kita kerjasamakan, ada pertanian, peternakan. Nanti kita saling berkoordinasi, nanti ini dibentuk tim untuk ditindaklanjuti,” kata Edy Rahmayadi.

Tidak hanya menawarkan sejumlah potensi kerja sama investasi, sebagai tuan rumah yang baik, Edy Rahmayadi juga menawarkan agar Pengiran beserta rombongan menginap di rumahnya, jika berkunjung lagi ke Sumut. “Kalau datang lagi, nginap di rumah saya,” katanya.

Sebelumnya, Pengiran Yura Kesteria mengatakan, maksud kedatangannya ke Provinsi Sumut untuk mencari peluang investasi yang ada di daerah ini. Bahkan, rombongan yang dipimpinnya telah berkunjung ke beberapa kabupaten/kota di Sumut.

“Kunjungan kami ke sini  adalah mencari peluang dan potensi investasi, yang tidak hanya menguntungkan pengusaha saja, melainkan masyarakat,” kata Yura.

Yura menambahkan, pihaknya tertarik dengan proyek aeropolis di sekitar Bandar Udara Kualanamu Deliserdang. Konsep aeropolis yang direncanakan akan seperti aeropolis di Schipol di Belanda.

Selain menjajaki potensi yang ada di Sumut, rombongan juga berilsaturahmi dengan sultan-sultan yang ada di Sumut. Dikatakan Yura, pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai perekonomian dan pembangunan di Sumut.

Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Arief Sudarto Trinugroho dan Kepala Bappeda Sumut Irman. Hadir juga CEO Multipro Dato Syafii bin Umar, CEO Multipro Dato Hanis bin Adnan, Rektor Universitas Pancabudi Medan Isa Indrawan. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC– Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendapatkan predikat A dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk itu, seluruh pejabat dan pihak terkait untuk sama-sama berusaha mewujudkannya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur lt.2, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Kamis (25/4/2019). “Ini untuk sumut,” kata Edy Rahmayadi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, OPD Pemprov Sumut, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sumut. Kepada hadirin, Gubernur mengatakan agar setiap orang yang hadir dapat mewujudkan predikat tersebut.

Hal tersebut harus dilakukan karena rakyat Sumut bergantung kepada bagaimana aparatur negara bekerja. “Rakyat Sumut tergantung kita, ciptakan itu, karena saya sudah berjanji, janji adalah utang, saya akan penuhi utang tersebut,” kata Edy Rahmayadi.

Dikatakannya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab yang besar. Jabatan yang saat ini diemban ASN bisa jadi bumerang bagi setiap orang. Menurutnya hal itu adalah amanah. “Begitu besar tanggung jawab yang ada di pundak kita, tak main main,” pesannya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan ada 4 ciri pemerintah yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pertama, jelas tujuan dan apa yang dihasilkan, kedua memiliki ukuran kinerja, ketiga ada target, dan keempat ada hubungan antara kegiatan dengan apa yang akan dicapai.

Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah harus mampu menjawab setiap fungsi dan tugas yang dimilikinya. “OPD harus bisa menjawab kenapa organisasi bersangkutan diperlukan oleh Sumut,” katanya.

Mengenai predikat A AKIP, Yusuf mengatakan target capaian pemerintah daerah harus berhubungan dengan kegiatan jika ingin mendapatkan nilai yang baik. Sementara, pemerintah daerah yang mendapat predikat CC, katanya, disebabkan lantaran kegiatannya tidak menghasilkan apa-apa. “Hal tersebut terjadi karena sasaran tujuannya tidak jelas,” katanya, sembari mengharapkan Sumut bisa mendapatkan predikat A tahun ini.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kamaruddin Ak mengatakan instansi pemerintah harus menentukan tujuan dan sasaran prioritas. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan lantaran sumber daya dan waktu untuk mencapai target terbatas. “Karena kita tahu sumber daya terbatas, kita harus memilih prioritas ,” ujarnya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH meninjau pelaksanaan  Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 35 Jalan Gereja, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan  Barat dan TPS 13 Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (25/4/2019). Selain berjalan dengan lancar, antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak suaranya guna memilih calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden cukup tinggi.
PSU digelar menyusul adanya beberapa kesalahan penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu No.7/2017. Di TPS 35, PSU diselenggarakan akibat adanya 35 warga dari luar daerah yang melakukan pencoblosan tanpa form A5 atau surat pindah memilih, sedang di TPS 13  karena tidak adanya surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Medan daerah pemilihan (dapil) 1.

Peninjauan ini dilakukan Wali Kota bersama Kapolresta Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Dandim 0201/BS Kol Inf Yuda Rismansyah beserta Ketua KPU Kota Medan Agusyah Damanik. Saat peninjauan dilakukan, warga tengah antri menunggu giliran melakukan pencoblosan di bilik suara.

TPS pertama yang dikunjungi Wali Kota beserta rombongan adalah TPS 35. Di tempat itu  terdapat 270 pemilih dengan perincian 130 pemilih laki-laki dan 140 pemilih perempuan. Di samping itu terdapat juga 30 pemilih khusus (disabilitas) seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara serta tuna grahita.

Proses  pemungutan ulang dimulai sejak pukul 07.00 WIB.  Warga sudah berdatangan untuk melakukan pencoblosan. Meski antri namun mereka tampak tenang dan tertib menunggu giliran  untuk menggunakan hak suaranya masing-masing.  Saat Wali Kota beserta rombongan tiba sekitar pukul  10.20 WIB, sudah  122  warga yang telah menggunakan hak pilihnya.

Kepada Wali Kota  beserta rombongan, petugas KPPS melaporkan pelaksanaan pemungutan suara ulang berlangsung dengan aman dan lancar. Kemudian Wali Kota pun memberikan sejumlah arahan dan berpesan agar seluruh petugas PPKS untuk memberikan pelayanan kepada warga yang menggunakan hak pilih.

Di samping itu juga Wali Kota berharap agar para petugas tidak lupa untuk menjaga kesehatan. Sebab,  proses penghitungan suara yang akan dilakukan  usai pemungutan suara nanti sangat menguras tenaga dan pikiran karena berlangsung lama. Pasalnya, ada lima pilihan yang akan dipilih warga mulai caleg DPRD Medan, DPRD Sumut, DPD RI, DPR RI hingga calon presiden dan wakil presiden.

Setelah memastikan lancar dan tidak ada kendala, Wali Kota selanjutnya meneruskan peninjauan ke TPS 13  yang berjarak sekitar 3 km dari TPS 35. Di TPS 13, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 296 orang dengan perincian pemilih laki-laki sebanyak 139 orang dan pemilih perempuan sebanyak 157 serta 1 orang pemilih khusus.

Prosesi pemungutan suara ulang yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB berjalan dengan aman dan lancar. Antusiasme masyarakat untuk melakukan PSU juga sangat tinggi, sejak pukul 07.00 WIB mereka telah berdatangan ke TPS 13 untuk melakukan pencoblosan. Namun mereka harus menunggu, sebab petugas PPKS tengah melakukan persiapan untuk menerima warga melakukan pemeilihan ulang.

Selain melihat DPT, Wali Kota juga menyapa sejumlah pemilih yang tengah menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan.  Wali Kota terlihat puas, meski pemilihan ulang namun antusiasme masyarakat untuk menggunakan kembali hak pilihnya cukup tinggi. “Semoga pelaksanaan pemilihan ulang di  TPS 35 dan 13 berjalan dengan baik,” kata Wali Kota.

Usai melakukan peninjauan kedua TPS yang menggelar PSU, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya karena secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Medan berjalan dengan aman dan lancar sehingga keamanan dan kekondusifan ibukota Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga dengan baik.  Apalagi  antusiasme masyarakat melakukan pencoblosan juga sangat tinggi.

Alhamdulillah  pasca Pemilu 2019, kondisi Kota Medan yang kita cintai ini  tetap aman dan kondusif.  Untuk itu saya mengajak sleuruh lapisan masyarakat untuk terus berkontribusi menjaga kekondusifan ini. Mari kita jauhi segala bentuk kecurangan maupun perselisihan yang berdampak dengan perpecahan di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.

Walaupun KPU  belum mengumumkan hasil real count, Wali Kota  mengimbau semua para pendukung calon agar dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. “Kita semua bersaudara. Jangan karena perbedaan pilihan politik kita menjadi terpecah. Siapa yang keluar sebagai pemenang harus kita dukung, sebab itulah yang terbaik. Jadi mari terus kita jaga persatuan dan kesatuan ini,” pungkasnya. (mar/rel) 
Share Berita


MEDAN - Beredarnya video dan berita menyudutkan Ketua PPK Medan Marelan yang dituding berlaku arogan sangat disayangkan banyak pihak. Ia menganggap tuduhan tersebut berlebihan dan mencemarkan nama baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Marelan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPK Medan Marelan, Salman Sirait, SH.

"Sebenarnya bukan pengusiran, hanya pada saat itu ada oknum yang datang dan melakukan foto - foto tanpa ijin dari kita. Lalu kita tegur darimana, baru dia jawab dia wartawan. Saat kita minta identitas, dia malah bertanya apakah tidak boleh meliput. Lalu saya katakan boleh. Namun sesuai tatib, sebagai pelaksana pemungutan suara, yang boleh masuk kedalam penghitungan suara adalah saksi partai, saksi DPD, saksi yang mendapat mandat, Panwas dan PPS kita," jelas Ketua PPK Medan Marelan, Lasman Sirait, SH saat memberikan keterangan persnya, Rabu (24/4/2019).

Lalu Salman menambahkan, keesokan harinya, beredar berita mengenai dirinya yang sangat menyudutkannya. Ironisnya berita tersebut juga tidak berimbang dan tidak sesuai dengan UU Pers No.40 Tahun 1999.

"Saya harap untuk kedepannya, rekan-rekan media untuk melakukan konfirmasi dalam pemberitaan. Saya harap kepada oknum tersebut untuk mengkonfirmasi kepada saya sebelum masalah ini diselesaikan. Kegiatan rekapitulasi pemilu 2019 ini sangat membutuhkan pikiran,tenaga dan waktu yang banyak. Sehingga kita tercurah untuk melaksanakan urusan negara," tegasnya mengakhiri.

Menurut informasi dilapangan, Ketua PPK Medan Marelan dituding oknum wartawan bertindak arogan dengan mengusir wartawan saat meliput rekapitulasi penghitungan suara di Kantor Kecamatan Medan Marelan, Minggu (21/4/2019). Ironisnya berita menyudutkan dan mencemarkan nama baik tersebut terbit dibeberapa media online di kota Medan tanpa konfirmasi dari bersangkutan.  (Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung buka-bukaan mengenai dugaan kecurangan pada Pemilu Serentak 2019. Ia menyebut ada mobilisasi ASN (aparatur sipil negara) untuk memenangkan calon tertentu.

"Ada instruksi dari kantor Wali Kota Medan kepada 10 camat yang ada di Dapil Sumut 2 untuk mencari masing-masing seribu suara. Kepada camat diberikan biaya operasional Rp 50 juta," ujarnya saat rapat bersama jajaran KPU dan Bawaslu, di ruang rapat Komisi A DPRD Medan, Rabu (24/4/2019).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A, Sabar Sitepu dan sejumlah anggota Komisi A, di antaranya Andi Lumbangaol. Sedangkan dari KPU hadir ketua Agus Ramadani Damanik, dan anggota Rinaldi Khair, Nana Miranti, Edy Suhartono. Sedangkan dari Bawaslu hadir ketua Payung Harahap dan Komisioner Divisi Pengawasan, Muhammad Fadly.

Ia menyayangkan adanya mobilisasi ASN dan kecurangan yang secara masif dilakukan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

"Penyaluran uang itu dari kantor Wali Kota melalui ajudan ke camat. Nanti saya akan buat laporan resmi ke Bawaslu," tuturnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, Payung Harahap mengaku pihaknya kesulitan mencari bukti adanya dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan caleg tertentu.

"Karena ini informasi masyarakat, kami kesulitan mencari bukti," kata Payung dihadapan anggota dewan.

Meski begitu, ujar dia, Bawaslu tetap menindaklanjuti informasi mengenai adanya mobilisasi ASN dengan memeriksa sejumlah camat, lurah dan kepala lingkungan.

"Ada 3 camat, 6 lurah dan 13 kepling yang sudah kami periksa untuk mencari informasi awal," ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa camat yang enggan hadir memenuhi panggilan tersebut dengan dalih belum mendapat izin dari pimpinan mereka.

Menanggapi itu, Henry Jhon Hutagalung mendesak agar persoalan ini diseriusi. Ia menyarankan agar DPRD Medan membentuk panitia khusus (pansus) yang mendalami kecurangan saat pemilu.

"Kita buat pansus, apakah namanya pansus Rp50 juta atau pansus seribu suara," katanya yang diamini Ketua Komisi A, Sabar Sitepu. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah mengharapkan mahasiswa dari Sumut, khususnya dari Fakultas Teknik terus berusaha meningkatkan inovasinya ke depan. Walaupun selama ini  sudah banyak prestasi yang diraih oleh para mahasiswa teknik dari Universitas Sumatera Utara (USU), seperti yang telah diraih Tim Horas, Solar Boat dan Robotik. 

“ Hal ini harus terus ditingkatkan ke depan. Sudah seharusnya Sumatera Utara bisa menjadi yang terbaik dari provinsi lain, ke depannya,” ujar Wagub Musa Rajekshah saat menerima audiensi Dekan Fakultas Teknik USU Seri Maulina beserta tim otomotif dan robotik USU, Rabu (24/4/2019) di ruang kerjanya, lantai 9 Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga mengapresiasi prestasi-prestasi dan produk-produk serta  program yang telah dibuat oleh para mahasiswa teknik. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan mendukung program-program yang akan dilakukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Teknik.

Wagub berharap program-program yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Sumut. Bukan sekadar program dan produk untuk memenangkan berbagai kompetisi. 

“Program yang mengena kepada masyarakat, sehingga kehadirannya lebih dirasakan masyarakat,” sebut Wagub Musa Rajekshah yang didampingi Kepala Balitbang Pemprov Sumut Effendy Pohan.

Musa Rajekshah juga menyampaikan, agar mahasiswa bisa menyusun program-programnya dan menyampaikannya kepada Pemprov Sumut, sehingga Pemprov Sumut nantinya bisa menganggarkan pada APBD Sumut. “Kalau bisa disusun dari sekarang, rencana untuk tahun depan apa. Kalau nanti ada potensi membangun Sumut, akan kita masukan ke APBD Sumut,” katanya.

Dekan Fakultas Teknik USU Seri Maulina mengatakan, saat ini USU sedang bekerja keras untuk meningkatkan peringkat baik di tingkat nasional maupun internasional, salah satunya melalui kegiatan kemahasiswaan. “Kegiatan kemahasiswaan selain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu sendiri juga akan membawa nama baik USU, bahkan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Seri, yang hadir bersama para Wakil Dekan Fakultas Teknik USU, serta Tim Otomotif dan Robotik Fakultas Teknik USU.

Dikatakannya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Teknik USU yang mengikuti even-even nasional maupun internasional seperti kontes mobil ramah lingkungan oleh Tim Horas Sumut, Solar Boat dan Robotik dari Fakultas Teknik selama ini sering mengalami kendala, terutama dari segi anggaran. “Karenanya sering ketika akan mengikuti kompetisi persiapan jangan kurang maksimal,” ujarnya.

Karenanya pada kesempatan itu, Seri berharap agar Fakultas Teknik dan Tim Teknologi USU mendapat dukungan dari Pemprov Sumut dalam melaksanakan programnya ke depan. “Kami berharap kepada Wagub ke depan Pemprov Sumut memberi semangat dan dukungan terhadap program-program yang dilakukan mahasiswa teknik USU agar dapat lebih berinovasi membuat produk yang berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk menunjang pembangunan di Sumatera Utara,” katanya. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi memimpin langsung pembersihan Sungai Babura, Rabu (24/4/2019) pagi.  Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk membersihkan  sungai dari sampah maupun semak belukar. 

Selain petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, pembersihan sungai juga melibatkan Badan Wilayah Sungai  (BWS) Sumatera II, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, personel Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU), unsur dari tiga kecamatan yang dilintasi Sungai Babura yakni Kecamatan Medan Baru, Medan Polonia dan Medan Petisah serta  didukung penuh personel TNI.

Pembersihan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari penelurusan Sungai Babura yang dilakukan Wakil Wali Kota saat mendampingi Gubsu Edy Rahmayadi, Sabtu (20/4) lalu. Dari penelurusan yang dilakukan, ada sejumlah titik di Sungai Babura yang harus dibersihkan. Selain  mengalami  pendangkalan dan penyempitan yang cukup parah, bagian tengah sungai juga dipenuhi sampah.

Salah satunya alur Sungai Babura yang melintasi kawasan Gg Mandailing, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Barat.  Itu sebabnya  Wakil Wali Kota memfokuskan pembersihan dari kawasan tersebut. Guna mendukung kelancaran pembersihan tersebut, Dinas PU menurunkan 4 unit alat berat jenis long amp dan backhoe loader beserta sejumlah truk. Di samping itu pembersihan juga menggunakan peralatan manual seperti cangkul, penggaruk maupun parang.
                
“Dalam pembersihan yang dilakukan pagi ini, kita mengangkat sampah dan gundukan-gundukan yang ada di tengah sungai. Dengan demikian saat hujan deras, Sungai Babura  tidak akan mengalami overflow (meluap) lagi. Direncanakan, pembersihan ini akan kita lakukan smpai pertemuan Sungai Babura dengan Sungai Deli.  Selesai pembersihan, kemudian akan dilanjutkan dengan menormalisasi Sungai Babura,” kata Wakil Wali Kota.

Diingatkan Wakil Wali Kota, pembersihan yang dilakukan ini tentunya tidak gampang karena faktor sosialnya cukup tinggi. Untuk itu bilang Akhyar, dituntut kesabaran dan harus penuh empati  ketika melakukan pembersihan. Di samping itu, Akhyar minta agar camat, lurah dan kepala lingkungan menjadi komunikator yang baik kepada masyarakat.

Kemudian Wakil Wali Kota berharap, pembersihan yang dilakukan ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan seluruh sungai  yang melintasi Kota Medan. Sebab, sudah puluhan tahun sungai-sungai yang ada tidak pernah dibersihkan dan dinormalisasi. Di samping  itu lagi seluruh drainase yang dibangun harus disinkronkan dengan  seluruh sungai.

Apabila sungai-sungai yang ada tidak dinormalisasi, tegas Akhyar, drainase yang dibangun Pemko Medan tentunya tidak berfungsi dengan baik.  Tak pelak kondisi itu akan menyebabkan terjadinya back water (air kembali) saat hujan deras karena sungai tidak dapat menampung air yang datang dari drainase sehingga akhirnya meluap dan menggenangi badan jalan maupun rumah warga sekitar.

Usai apel, Wakil Wali Kota selanjutnya menyerahkan komando pembersihan Sungai Babura kepada Kepala BWS Sumatera II Roy P Pardede. Pasalnya, pembersihan sungai merupakan tupoksi ataupun wewenang  BWS Sumatera II. Sedangkan seluruh jajaran Pemko Medan yang terkait beserta aparat TNI mendukung penuh dilakukannya pembersihan tersebut.

Di bawah petunjuk teknis Roy P Pardede, pembersihan Sungai Babura pun dimulai. Dua unit long amp milik Dinas PU pun langsung membersihkan kawasan bantaran sungai. Setelah itu dilanjutkan dengan mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan. Bersamaan itu petugas P3SU yang berasal dari 3 kecamatan langsung memasuki sungai untuk membersihkan sampah maupun gundukan yang ada di tengah sungai.

Pembersihan ini disaksikan warga sekitar, mereka sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dilakukannya pembersihan. Sebab, mereka sudah bosan menjadi langganan banjir setiap kali Sungai Babura meluap. Selain merusak peralatan rumah tangga, luapan air juga menghentikan aktifitas warga.

“Pembersihan ini akan terus kita lakukan hingga pertemuan Sungai Babura dan Sungai Deli. Apapun yang menjadi kendala dalam pembersihan yang dilakukan akan kita hadapi bersama, sebab inti tujuan pembersihan yang kita lakukan ini untuk menyelamatkan warga dari banjir. Setelah Sungai Babura, rencananya Sungai Bedera akan menjadi objek pembersihan yang akan kita lakukan selanjutnya,” pungkas Wakil Wali Kota. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Komisi B DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) tidak membuat gaduh di masyarakat, dan melanggar hukum. Karenanya DPRD mendesak Pemko segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang sudah dicetak kepada masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Medan H.T. Bahrumsyah, pada media, Rabu (24/4). Dia mengomentari tentang rencana Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tambahan sebanyak 12.000 lembar pada tahun 2019 ini.

Disebutkan Bahrumsyah, rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi. Termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. "Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah," katanya.

Dari segi aturan, menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu melanggar. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. "Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada," sebutnya.

Kata Bahrum, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Hal yang menurut Bahrum, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dijelaskan Bahrum, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Dan bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga.

"Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga," kata Bahrumsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Medan Edwin Effendi, ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Kepada wartawan Edwin, tidak menjelaskan maksud dilakukannya kordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Ketua Komiso B DPRD Medan Bahrumsyah, atau hal-hal lainnya.

"Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya," katanya.(rom)
Share Berita


MEDAN - Program program peduli masyarakat dan lingkungan terus diselenggarakan oleh PTPN III (Persero), seperti baru baru ini PTPN III (Persero) selaku BUMN Perkebunan kembali mengucurkan Dana Kemitraan dan Bantuan Bina Lingkungan kepada masyarakat Sumatera Utara, tepatnya pada hari Senin dan Selasa (22-23 April 2019) bertempat di Aula Elais Guinenssis Kantor Direksi Medan.

Bantuan ini merupakan wujud komitmen kepedulian PTPN III (Persero) terhadap pembinaan lingkungan dan masyarakat sekitar. Penerima bantuan adalah masyarakat atau stakeholder yang berada disekitar wilayah kerja operasional PTPN III (Persero).

Bantuan Bina Lingkungan pada triwulan I ini diserahkan kepada 69 objek yang bervariasi dengan total bantuan senilai ± Rp. 2.045.241.200,- (dua milyar empat puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) sedangkan untuk Dana Kemitraan disalurkan kepada 67 Mitra Binaan dengan total nilai mencapai Rp. 5.083.000.000 (lima milyard delapan puluh tiga juta rupiah).

Dengan tema acara “Peduli Kini Untuk Nanti”, penyerahan dan kemitraan dan bina lingkungan dilakukan secara simbolis oleh Ahmad Gusmar Harahap (SEP SDM & Umum) yang didampingi oleh Unang Kuswono selaku Kepala Bagian PKBL PTPN III (Persero). 

Dalam sambutannya, Ahmad Gusmar Harahap mengatakan bahwa PTPN III (Persero) memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat sekitar. Salah satunya adalah dengan menyalurkan dana kemitraan dan bantuan bina lingkungan yang merupakan kewajiban dari BUMN dan merupakan salah satu Program BUMN Hadir Untuk Negeri. 

"Dengan dilaksanakan penyaluran bantuan ini artinya bahwa PTPN-III (Persero) juga turut berkontribusi dalam memperhatikan peningkatan perekonomian masyarakat dan Stakeholder melalui pengembangan Usaha Kecil baik di Wilayah sekitar PTPN-III (Persero) maupun Sumatera Utara pada umumnya” tambah Gusmar.

Ahmad Gusmar juga mengharapkan kepada penerima bantuan agar terus menjaga dan mendoakan PTPN III (Persero) agar PTPN III (Persero) kedepannya bisa lebih baik lagi dalam penggalian produksi dan harga jual yang mendukung sehingga PTPN III (Persero) bisa terus hadir untuk membantu masyarakat  melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini.

Pada kesempatan yang sama, Unang Kuswono juga menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan para mitra binaan, maka dilaksanakan juga pelatihan selama 1 hari. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai upaya dalam memberi pencerahan dan pembelajaran untuk mengelola Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar mampu memiliki daya saing dikancah persaingan bisnis era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sedang berlangsung.

Penyaluran Dana Program Kemitraan ini merupakan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara, dimana dari 67 (enam puluh tujuh) Calon Mitra Binaan PTPN-III (Persero), terdapat 4 (empat) Calon Mitra Binaan yang direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Utara. (Rel/rom)
Share Berita

MEDAN - Hingga saat ini peredaran kosmetik illegal masih marak beredar. Penjualannya sudah merambah melalui internet secara online. Sehingga sulit untuk dilakukan penindakan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik secara ilegal. Karena hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan dengan melibatkan kaum milenial,” kata Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan, Drs Yulius Sacramento Tarigan Apt saat menerima kunjungan Putri Indonesia Sumatera Utara 2019 dr Anoushka Bhuller MH di Kantor BBPOM di Medan, Jalan Willem Iskander Medan, Kemarin.

Disebutkan Yulius, didampingi Tim Kerja Sama dan Lintas Sektor BBPOM Medan, Drs Ramses, dan beberapa kepala bidang diantaranya Dra Gita Baringin Nasution Apt MSi, Drs Fajar Sidik Apt, Mangandar Marbun SSi Apt, dan Yanti Agustini SSi Apt Mkes, pihaknya terus mengedukasi kepada masyarakat agar mewaspadai pemakaian bahan-bahan kosmetik yang dijual secara ilegal.

Kosmetik ilegal, kanjut Kepala BBPOM, adalah kosmetik yang beredar tapi belum dinokasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Sasaran pasar kosmetik ilegal ini adalah kaum milenial karena penjualannya melalui media sosial. Begitu juga ibu rumah tangga. “Karenanya sosialisasi bahaya pemakaian obat dan makanan yang di dalamnya termasuk kosmetik ilegal ini dilakukan mulai ke sekolah dan kampus hingga ke pelosok desa,” ujar Ramses.

Hadirnya Putri Indonesia Sumatera Utara 2019 dr Anoushka Bhuller MH ke kantor BBPOM ini, kata Yulius , merupakan amunisi baru bagi BBPOM Medan untuk melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat terhadap dampak dan bahayanya pemakaian obat atau kosmetik ilegal kepada masyarakat.

Kehadiran Anoushka Bhuller didampingi perwakilan Yayasan Putri Indonesia, Yunita dan ibu kandungnya dr Geeta, disambut hangat dan penuh kekeluargaan Kepala BBPOM di Medan Drs Yulius Sacramento Tarigan Apt.

Dikatakan Anoushka Bhuller yang juga seorang dokter, wanita Indonesia secara alamiah diberkati oleh melanin yang menghasilkan kulit sungguh indah. Namun karena keterbatasan pengetahuan maka selalu terjebak dengan pemakaian kosmetik ilegal untuk mempercantik dirinya.

Sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara 2019 sebelas besar dari 39 finalis, Anoushka Bhuller yang akrab disapa Sasa mengatakan, kecantikan seseorang bukan hanya dilihat dari penampilan saja. Namun banyak faktor lain sebagai pendukung. Banyak wanita memaksakan dirinya agar kelihatan cantik dengan memakai kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Karena biasanya obat-obat yang tidak terdaftar itu harganya relatif murah dan mudah didapat.

Dalam ajang Putri Indonesia 2019 yang digelar di Jakarta, Anoushka Bhuller juga meraih tiga gelar yakni sebagai Putri Pavorit Sosial Media, Putri Kepulauan Sumatera, dan Putri Indonesia 11 besar dari 39 finalis.

Maraknya kosmetik ilegal, Sasa merasa terpanggil untuk ikut serta bersama BBPOM untuk melakukan sosialisasi bahaya kosmetik ilegal bagi kesehatan. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara masif akan menyelamatkan wanita Indonesia dari dampak pemakaian kosmetik ilegal yang pada akhirnya harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobatinya.

Di bagian lain, Sasa wanita kelahiran 23 April 1995 di Medan, alumni S1 Jurusan Ilmu Kedokteran di Sydney, dan S2 Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara, berpendapat, sekarang perempuan milenial berkesempatan untuk memperoleh pendidikan setara dengan pria. Demikian juga dengan wawasan dan karier yang setara. Tetapi semua tetap kembali kepada perempuan-perempuan milenial untuk mengambil kesempatan.

“Kita harus mampu menghadapi rintangan masyarakat awam yang menolak emansipasi wanita karena masih menganut patriarchy. Sebagai kaum milenial mari kita bersama-sama berjuang untuk memaksimalkan potensi diri serta melawan suara-suara yang mencegah kaum perempuan untuk maju,” katanya. (Reza)
Share Berita

BELAWAN, POC- Kalangan masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Belawan sangat berterimakasih kepada aparat TNI dan POLRI yang terus mengawal dan menjaga keamanan saat pesta demokrasi 17 April 2019 kemarin.

Pengawalan dan pengamanan tersebut guna membangun kondusifitas tetap terjaga dan aman sampai usai pemilihan suara berlangsung.

"Kami sangat bertrimakasi kepada satuan TNI -POLRI  yang setia menemani dan mengawal ke amanan wilaya kami, sehingga pemilu di daerah kami aman dan setabil tak ada gangguan apapun," ujar Surya warga martubung.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis menegaskan, bahwa di wilayah hukum Polres Belawan tetap aman dan kondusif, walau sedikit ada pencoblosan ulang namun ini semua berjalan lancar dan aman," tandas Kapolres, Senin (22/4/2019). (Kinoi)
Share Berita

BELAWAN, POC- Satu unit peti kemas bermuatan kemasan minyak makan terlepas dari gandengan angkutan truk kontainer di Jalan besar pelabuhan gabion Belawan, Senin (22/4/2019).

Peristiwa itu bermula saat truk kontainer bernomor Polisi BK 8192 CA yang dikemudikan Julius Mangarimbun Hutabarat (36) warga Tanjung Gusta, Deli Serdang melintas dari arah medan mau ke ujung baru.

Tapi naas, pengunci peti kemas tersebut patah dari dudukannya sehingga mengakibatkan jatuh ke arah kiri dan terlepas dari gandengannya.

Personil unit lantas Polres Pelabuhan Belawan   pun langsung berada di lokasi untuk mengamankan lalu lintas dan memeriksa surat-surat kendaraan.

Dari pantauan awak media, tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas terlihat lancar terkendali saat kejadian tersebut. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengajak seluruh warga untuk  mulai menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Sebab, plastik akan menjadi sampah yang perlu ratusan bahkan ribuan tahun  agar bisa terurai di alam.

Di samping itu warga diimbau harus senantiasa menggiatkan upaya reboisasi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, sehingga tanaman hijau mampu menjadi penjaga alam dari potensi banjir sekaligus sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan mahluk hidup.

Demikian ajakan yang disampaikan Wali Kota ketika menghadir peringatan Hari Bumi ke-46 di Bumi Perkemahan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Minggu (21/4/2019).  Selain apel bersama, peringatan Hari Bumi juga dirangkaikan dengan penanaman pohon serta Deklarasi Peduli  Lingkungan sert peresmian Taman Apotik Hidup.

Dalam Arahannya  di hadapan komunitas pecinta lingkungan dan anggota pramuka serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan yang menghadiri peringatan Hari Bumi, Wali mengungkapkan,  jumlah warga yang peduli dengan lingkungan hidup kini kian banyak, terutama dari kalangan generasi muda, salah satunya pramuka.

Dikatakan Wali Kota, pramuka sebagai wadah berkumpulnya insan muda yang kreatif dan inovatif serta berjiw akepemimpinan yang tinggi merupakan salah satu gerakan pemuda yang senantiasa peduli pada kebersihan lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan.

“Namun tetap saja jumlahnya tidak sebanding dengan volume harian sampah yang dihasilkan di Kota Medan. Di samping itu lagi kesadaran warga di Kota Medan untuk peduli terhadap lingkungan sampai saat ini masih sangat rendah,” kata Wali Kota.

Akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat tersebut, jelas Wali kota, sungai seolah menjadi tempat samnpah terbuka yang biasa dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah masyarakat. Akibatnya volume sampah terus meningkat dan menumpuk di sepanjang aliran sungai.

“Sampah-sampah inilah yang membuat terjadinya pendangkalan dan penyumbatan sungai. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama kerapnya Kota Medan dilanda banjir,” ungkapnya.

Oleh karenanya Wali Kota sangat mengapresiasi digelarnya peringatan Hari Bumi tersebut. Sebab, kegiatan ini dinilai sebagai salah satu wujud rasa sinta dan peduli kepada lingkungan. Apalagi Hari Bumi diisi dengan edukasi yang akan mendorong terjadinya perubahan perilaku warga masyarakat sehingga kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat.

“Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah ini harus terus kita ubah sesegera mungkin agar bumi kembali menemukan denyut nadinya demi menopang kehidupan kita di masa kini maupun masa depan. Sebab, semua program yang bisa membantu bumi kembali berseri tidak akan mampu mengubah apapun jika perilaku masyarakat masih belum berubah,”  paparnya.

Menyikapi hal itulah tegas Wali kota, masyarakat harus terus didorong agar bisa turut serta secara aktif memperbaiki, menjaga  dan mengelola lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi masa depan. Semua itu bilang Wali kota, harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan masing-masing hingga akhirnya kesadaran menjaga lingkungan akan tumbuh secara alami di setiap level kehidupan masyarakat Kota Medan.

Sementara itu menurut Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan  M Husni selaku ketua panitia, tujuan peringatan Hari Bumi ke-49 digelar untuk membangun kesadaran dan rasa peduli terhadap lingkungan yaitu dengan menjaga agar bumi tidak rusak. Selain itu sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan dan solusi untuk peduli terhadap lingkungan.(rel)
Share Berita

LABUHAN, POC- Maraknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gemar kawin atau Poligami akhir-akhir ini menjadi sorotan di masyarakat, pasalnya tidak sedikit oknum PNS yang nakal dan hobi Nikah tanpa izin istri dan atasannya.

Mirisnya para oknum PNS nakal tersebut gemar nikah tapi ada juga yang mudah pula bercerai, padahal hal tersebut sangat dilarang keras oleh pemerintah bahkan sanksinya adalah pemecatan.

Namun hal ini menjadi pertanyaan Publik, kenapa hal tersebut bisa marak terjadi tanpa adanya sanksi pemberian surat pemecatan dari pihak terkait.

Seperti yang terjadi dengan salah satu oknum ASN Matius yang bekerja di Rutan Tahanan Negara kelas II-B labuhan deli telah menikah beberapa bulan yang lalu dengan wanita lain tanpa ada ijin dari sang isteri sahnya.

Hal ini diketahui setelah Rosliana boru Surbakti yang bekerja sebagai guru honorer  di salah satu SD di desa namorih ini pun menerima kiriman bukti surat pernikahan ke pesan WhatsApp pribadi miliknya beberapa bulan yang lalu.

Rosliana yang sempat di temui dengan awak media beberapa minggu lalu saat di Polrestabes Medan setelah kejadian, membenarkan bahwa memang suaminya telah menikah lagi, tapi ia juga tidak menyangka semuanya akan seperti ini.

"dia (suami) membawa wanita barunya itu ke rumah mamak nya yang berada di jalan bintang timur Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu. Saya sangat tidak terima akan hal tersebut , dimana saya masi berstatus istri sah nya dari Matius," ucap Rosliana sambil mengapus air mata yang berlinang.

Ketentuan beristri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU NO 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan pernikahan dan perceraian.

Ketentuan khusus tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi PNS wanita, ia tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS (Pasal 4 PP-10/1983).

Dalam PP-45/1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4).

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1, 2, dan 4) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri.

Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.

Aturan-aturan yang ketat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PNS mempunyai kedudukan yang terhormat, sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi negara dan Abdi Masyarakat. PNS harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Rutan Labuhan Deli Nimrot Sihotang menjelaskan.
Sesuai Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat berada pada Inspektur Jendral KemenkumHam dan kami ditingkat UPT hanya mengajukan BAP dan usulan hukuman disiplin ke Kantor wilayah," ucap Nimrot. Sabtu (20/4/2019).

Sambungnya, berdasarkan berita acara pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa saudara Matius melakukan pelanggaran tingkat berat, yaitu nikah tanpa persetujuan isteri pertama dan atasan, sehingga kami usulkan untuk dipecat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, karena hukuman disiplin atas usulan kami ke kantor wilayah belum turun sampai hari ini," tandas Karutan Labuhan Deli Nimrot Sihotang. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menghadiri acara milad ke-3 Pengajian Fastabiqul Khoirot (Faskho), Sabtu (20/4/2019) di Medan Internasional Convention Centre (MICC) Jalan Gagak Hitam Nomor 1, Medan Sunggal, Kota Medan. Wagub berharap melalui acara tersebut umat Islam bisa memperkuat solidaritas dan meningkatkan silaturahmi.

Milad ke-3 Pengajian Faskho yang merupakan pengajian orang tua murid Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyah (YPSA) di isi dengan konser amal Sabyan Gambus. Wagub Musa Rajekshah yang datang bersama istri yang juga Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari terkesan dengan acara yang diadakan Faskho tersebut, karena kegiatan tersebut bermanfaat untuk umat.

"Saya terkesan dengan Faskho karena membuat acara seperti ini, konser amal. Saya saja ingin sekali melihat Sabyan. Terimakasih kepada YPSA, saya jadi punya kesempatan untuk menonton Sabyan," ungkap Musa Rajekshah saat memberi kata sambutan.

Selain itu, Musa Rajekshah juga mengajak orang-orang untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk umat. "Tentunya pada acara seperti ini kita sisihkan sebagian rejeki untuk bisa membantu umat. Saya sangat berterimakasih kepada YPSA. Saya ucapkan Selamat Milad yang ke-3 buat Faskho. Kita jaga silaturahmi dan semakin solid," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengajian Faskho Asmahan mengatakan, dana yang terkumpul dari konser amal ini nantinya akan digunakan untuk peningkatan dan perbaikan masjid-masjid yang ada di sekitaran Kota Medan, Kabupaten Karo dan Pulau Nias. "Selain itu juga untuk pengadaan mobil hijarah, yaitu  layanan hapus tato laser keliling gratis dan mobil baca keliling,” katanya.

Konser amal Sabyan Gambus “Sucikan Hati” ini dihadiri sekitar 500 orang dari orang tua hingga anak-anak. Salah satu pengunjung Romi Ahmad yang datang bersama istri serta 2 anaknya mengaku senang bisa melihat langsung konser Sabyan Gambus.

"Senanglah bang, bisa lihat konser Sabyan sama keluarga. Karena indoor jadi lebih nyaman. Saya juga senang dan mengapresiasi Wakil Gubernur Sumut yang mau datang bersama ibu ke acara ini," kata Romi, yang merupakan warga Kota Medan usai acara.

Turut hadir pada acara koser amal Sabyan Gambus yang bertemakan Satukan Hati ini, Anggota DPR RI Muhammad Syafi'i beserta istri, Kepala Balitbang Pemprov Sumut Effendy Pohan beserta istri, Ketua YPSA Rahmawaty dan para ibu-ibu anggota pengajian Faskho serta para orang tua murid YPSA.(mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan rombongan menyusuri Sungai Babura, Sabtu (20/4). Kegiatan susur sungai yang digelar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut dan Badan Wilayah Sungai (BWS) tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh pada tanggal 26 April.

Pada kesempatan itu, Gubernur meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga air sungai tidak tercemar dan jorok, serta terjaga kelestarian lingkungannya. Juga yang terpenting, tidak menghambat arus sungai, yang dapat menyebabkan bencana banjir ketika musim hujan.

"Karena sampah itu yang membuat sungai tercemar, sungai rusak, dan pada akhirnya sungai yang seharusnya menjadi simbol kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi bencana, karena ulah manusia sendiri," ucap Gubernur.

Gubernur juga meminta kepada pihak terkait, untuk melakukan pembersihan sampah di sepanjang aliran sungai, mulai minggu depan. Sehingga sungai kembali bersih dan bebas sampah. “Mulai minggu depan ini harus dibersihkan,” ujarnya.

Sementara itu, sebelum acara Susur Sungai dimulai, Gubernur sempat memberikan pengarahan. Dikatakannya, bahwa kegiatan Susur Sungai tersebut penting untuk mengevaluasi keadaan sungai yang ada di Kota Medan.

"Kita bukan bertamasya, hari ini kita mengevaluasi keadaan sungai yang ada di Kota Medan, kalau bisa kegiatan seperti ini setiap bulan kita lakukan, karena kalau sungai kita terus terusan dibiarkan keadaanya seperti ini, bisa jadi puluhan tahun ke depan anak cucu kita bakal memiliki paru paru yang tidak baik, jadi hentikan membuang sampah ke sungai," ujar Gubernur.

Usai memberikan pengarahan, Gubernur langsung bergegas menuju perahu karet yang telah disediakan BPBD Sumut, ditemani Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis. Kegiatan Susur Sungai dimulai dari kawasan Kantor Lurah Beringin, Jalan Pasar Mati Padang Bulan hingga ke Taman Beringin atau Taman Sudirman (depan Rumah Dinas Gubernur), dengan jarak tempuh sekira 3 km.

Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, Gubernur yang turut mendayung perahu karetnya, sesekali  menggelengkan kepala melihat banyaknya sampah yang tersangkut di batang bambu dan pepohonan di sekitar sungai.  "Sampah itu yang difoto jangan saya, biar tahu masyarakat ini lah sampah yang mereka buang sembarangan," ujar Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, untuk tahap awal pemerintah akan melakukan pembersihan, sehingga jalannya air bisa lancar dan tidak ada sampah yang menghambat.

"Sungai Babura kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, banyak delta delta di tengah sungai, untuk itu tahap awal kita akan melakukan pembersihan dahulu, dengan kehadiran bapak Gubernur dan Wakil Walikota Medan akan kita pikirkan kembali bagaimana menata kembali fungsi sungai," ujar Riadil.

Sebelumnya, Akademisi asal Universitas Sumatera Utara (USU) Asman Sembiring menyampaikan, bahwa banjir yang kerap mendera Kota Medan ini berbeda dengan Jakarta. "Medan ini setiap dua tahun sekali akan banjir besar, banjir Jakarta dengan banjir Medan itu berbeda. Medan ini berada pada elevasi yang cukup tinggi. Dengan ketinggian sekitar 16-60 mdpl dan tingkat kemiringannya 1,5 m/km," ucap Asman.

Turut hadir pada kegiatan Susur Sungai tersebut sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Pemko Medan. (mar)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.