Baca Juga
Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan menjelaskan, ditundanya serah terima Pasar Kampung Lalang yang semula direncanakan Selasa (5/3) besok karena beberapa hal yang belum bisa dipenuhi kontraktor.
"Serah terima besok kita undur dulu karena kesiapan mereka (kontraktor-red). Ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi pihak kontraktor. Seperti genset sampai sekarang belum terpasang disana, tentu ituakan menjadi persoalan. Spek sound system yang sudah dipasangkan belum bisa disertakan dan dilampirkan apakah sesuai ataupun tidak dengan yang ada di lapangan, jadi ada kekurangan sehingga kita minta kontraktor segera serahkan genset spek tersebut," jelas Boydo seusai RDP.
Menyikapi ditundanya serah terima tersebut, Boydo mengatakan pihaknya menambah waktu hingga 3x24 jam agar kontraktor segera memenuhi beberapa hal. "Setelah besok tanggal 5 Maret 2019, kita kasih 3x24 jam kepada kontraktor untuk bereskan semua dan harus tandatangani berita acara Profesional Hand Over (PHO) itu setelah tanggal 5. Kita sudah ultimatum PKP2R untuk segera menyurati kontraktor. Kita tegas saja," ujarnya.
Jika sampai batas tambahan waktu pihak kontraktor juga tak bisa memenuhi, Boydo menjelaskan pihaknya sudah membuat rekomendasi agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk mengambil paksa Pasar Kampung Lalang dari kontraktor.
"Kalau tidak dipenuhi, maka dengan itu kita rekomendas agar Sekda segera ambil paksa Pasar Kampung Lalang dari kontraktor. Tentu itu dengan catatan yang sesuai itu untuk segera dilaporkan dengan BPKAD. Itu akan dicatat sebagai piutang," katanya.
Untuk itu, Boydo mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Sekda Medan jika batas waktu 3x24 jam pihak kontraktor belum bisa memenuhinya.
"Jika belum dipenuhi, Senin depan tanggal 11 Maret kita (Komisi C) akan berkoordinasi dengan Sekda untuk ambil paksa. Senin tgl 11 harus diambil paksa jika tak bisa diselesaikan. Tanggal 12 harus sudah diserahkan ke PD Pasar, agar bisa segera digunakan," jelasnya.
Dalam hal ini, Boydo menjelaskan pihaknya lebih mengutamakan untuk mengamankan aset negara. Apalagi, kontrak pengerjaan Pasar Kampung Lalang sudah selesai. Jadi menurutnya, pengambilan paksa merupakan jalan agar aset daerah segera bisa digunakan.
"Oktober kan kontraknya sudah berakhir, ditambah adanya adendum 2 bulan kontra sudah berakhir, namun belum juga swrah terima juga. Harusnya bisa diambil paksa apa yang sudah menjadi aset Pemko. Pembayaran harus dilaksanakan, itu dimasukkan di P APBD 2019," jelas Boydo. (mar)
"Serah terima besok kita undur dulu karena kesiapan mereka (kontraktor-red). Ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi pihak kontraktor. Seperti genset sampai sekarang belum terpasang disana, tentu ituakan menjadi persoalan. Spek sound system yang sudah dipasangkan belum bisa disertakan dan dilampirkan apakah sesuai ataupun tidak dengan yang ada di lapangan, jadi ada kekurangan sehingga kita minta kontraktor segera serahkan genset spek tersebut," jelas Boydo seusai RDP.
Menyikapi ditundanya serah terima tersebut, Boydo mengatakan pihaknya menambah waktu hingga 3x24 jam agar kontraktor segera memenuhi beberapa hal. "Setelah besok tanggal 5 Maret 2019, kita kasih 3x24 jam kepada kontraktor untuk bereskan semua dan harus tandatangani berita acara Profesional Hand Over (PHO) itu setelah tanggal 5. Kita sudah ultimatum PKP2R untuk segera menyurati kontraktor. Kita tegas saja," ujarnya.
Jika sampai batas tambahan waktu pihak kontraktor juga tak bisa memenuhi, Boydo menjelaskan pihaknya sudah membuat rekomendasi agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk mengambil paksa Pasar Kampung Lalang dari kontraktor.
"Kalau tidak dipenuhi, maka dengan itu kita rekomendas agar Sekda segera ambil paksa Pasar Kampung Lalang dari kontraktor. Tentu itu dengan catatan yang sesuai itu untuk segera dilaporkan dengan BPKAD. Itu akan dicatat sebagai piutang," katanya.
Untuk itu, Boydo mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Sekda Medan jika batas waktu 3x24 jam pihak kontraktor belum bisa memenuhinya.
"Jika belum dipenuhi, Senin depan tanggal 11 Maret kita (Komisi C) akan berkoordinasi dengan Sekda untuk ambil paksa. Senin tgl 11 harus diambil paksa jika tak bisa diselesaikan. Tanggal 12 harus sudah diserahkan ke PD Pasar, agar bisa segera digunakan," jelasnya.
Dalam hal ini, Boydo menjelaskan pihaknya lebih mengutamakan untuk mengamankan aset negara. Apalagi, kontrak pengerjaan Pasar Kampung Lalang sudah selesai. Jadi menurutnya, pengambilan paksa merupakan jalan agar aset daerah segera bisa digunakan.
"Oktober kan kontraknya sudah berakhir, ditambah adanya adendum 2 bulan kontra sudah berakhir, namun belum juga swrah terima juga. Harusnya bisa diambil paksa apa yang sudah menjadi aset Pemko. Pembayaran harus dilaksanakan, itu dimasukkan di P APBD 2019," jelas Boydo. (mar)