Baca Juga
Pernyataan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH pada wartawan di Medan, Kamis (7/3/2019). Meski diakuinya, ada faktor lain yang juga mengakibatkan pendapatan PBB menurun. Namun persoalan yang paling dikeluhkan masyarakat mengenai jalan rusak dan drainase buruk, kurang direspon oleh Pemko Medan.
"Ini juga jadi penyebab PBB tak mencapai target. Karena apa? Karena masyarakat merasa kurang mendapat manfaat dari pengutipan PBB. Selayaknya, pajak dikutip untuk pembangunan kota. Tapi sampai sekarang, masih juga ditemukan banjir di jalanan setiap kali hujan,"kata Paul yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini.
Dia mencontohkan, di Jalan Ambai, Kecamatan Medan Tembung, parit tumpat. Warga di sana sangat membutuhkan pengorekan drainase, karena jalanan di sana sering banjir jika hujan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan heran dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Pasalnya, jalan yang bagus malah diaspal lagi. Sementara jalan rusak yang butuh perbaikan cepat, kurang direspon.
"Memang aneh kerja Dinas PU ini. Mereka harusnya lebih dulu melakukan normalisasi drainase, baru jalan diperbaiki. Ini malah jalan dulu dibagusi, baru paritnya belakangan,"ujarnya heran.
Contoh lain, kata Paul, di Jalan Mapilindo dan Jalan GB Yosua. Kondisi jalan buruk di dua lokasi tersebut sudah berulangkali disampaikannya ke Dinas PU, namun kurang direspon. "Setelah dewan marah-marah, baru dikerjai perbaikan jalannya. Ini juga penyebab PBB menurun, karena masyarakat tak merasakan manfaat dari PBB,"tukasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya beberapa kecamatan mengeluhkan penurunan pendapatan PBB. Seperti Kecamatan Medan Tembung, di tahun 2017, PBB yang diperoleh sekitar 72 persen. Namun 2018 semakin menurun hingga hanya dapat 54 persen saja. (mar)
"Ini juga jadi penyebab PBB tak mencapai target. Karena apa? Karena masyarakat merasa kurang mendapat manfaat dari pengutipan PBB. Selayaknya, pajak dikutip untuk pembangunan kota. Tapi sampai sekarang, masih juga ditemukan banjir di jalanan setiap kali hujan,"kata Paul yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini.
Dia mencontohkan, di Jalan Ambai, Kecamatan Medan Tembung, parit tumpat. Warga di sana sangat membutuhkan pengorekan drainase, karena jalanan di sana sering banjir jika hujan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan heran dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Pasalnya, jalan yang bagus malah diaspal lagi. Sementara jalan rusak yang butuh perbaikan cepat, kurang direspon.
"Memang aneh kerja Dinas PU ini. Mereka harusnya lebih dulu melakukan normalisasi drainase, baru jalan diperbaiki. Ini malah jalan dulu dibagusi, baru paritnya belakangan,"ujarnya heran.
Contoh lain, kata Paul, di Jalan Mapilindo dan Jalan GB Yosua. Kondisi jalan buruk di dua lokasi tersebut sudah berulangkali disampaikannya ke Dinas PU, namun kurang direspon. "Setelah dewan marah-marah, baru dikerjai perbaikan jalannya. Ini juga penyebab PBB menurun, karena masyarakat tak merasakan manfaat dari PBB,"tukasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya beberapa kecamatan mengeluhkan penurunan pendapatan PBB. Seperti Kecamatan Medan Tembung, di tahun 2017, PBB yang diperoleh sekitar 72 persen. Namun 2018 semakin menurun hingga hanya dapat 54 persen saja. (mar)