MEDAN - Ratusan warga yang menamankan diri Aliansi Masyarakat Peduli Proses Hukum Sumatera Utara (AMPPH) Sumut mendemo Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. Adapun kedatangannya adalah meminta Gakumdu untuk segera memproses laporan terhadap politisi Gerindra, Raden Romo Syafii ke tingkat penyidikan.

Hal ini disampaikan oleh orator aksi, Hendri Adi SH. Ia mengatakan bahwa penegakkan hukum harus segera dilaksanakan mengingat apa yang dilakukan oleh politisi Gerindra tersebut mencoreng marwah penyelenggara pemilu  dan institusi penegak hukum.

"Bahwa yang dilakukan oleh politisi Gerindra pada saat apel siaga di depan mesjid Raya Al Mashun, Jumat (22/2/2019) lalu adalah bentuk pidana pemilu dimana yang bersangkutan telah melakukan kampanye terselubung yang menguntungkan salah satu paslon. Selain itu, kegiatan itu juga diduga menghadirkan masyarakat untuk mendiskreditkan lembaga negara dan institusi negara," ujarnya dalam orasi.

Hendri meminta Bawaslu agar tidak takut intervensi dari pihak manapun yang saat ini mencoba melakukan tekanan terhadap tindak lanjut kasus hukum yang melibatkan politisi Gerindra tersebut.

"Kami menilai bahwa beliau diduga telah melakukan upaya-upaya memprovokasi terhadap masyarakat Sumut dengan menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai penyelenggara pemilu dan pihak kepolisian terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak Kepolisian dan penyelenggara pemilu lainnya," tegasnya.

Adapun aksi ini merupakan dukungan kepada Bawaslu, selaku Gakumdu untuk segera memproses Romo Syafii yang merupakan anggota DPR RI Komisi 3.

"Kami meminta masyarakat Sumut untuk menghormati proses pemilu saat ini yang dilaksanakan secara damai dan secara kondusifitas, tidak memecah belah ditengah-tengah masyarakat Sumut khususnya dengan menggunakan nama agama, seolah-olah didukung ulama. Pada prinsipnya, kami menganggap pemilu adalah pesta demokrasi rakyat yang dilaksanakan secara gembira," terang Hendri didampingi massa lainnya.

Dalam orasinya, Hendri mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan hasutan yang mencederai dan memecah belah masyarakat.

"Kami menghimbau kepada masyarakat Sumut jangan mau terprovokasi dengan hasutan yang mencederai dan akan memecah belah. Mari laksanakan pemilu 2019 dengan santun dan bermartabat," harapnya mengakhiri.

Setelah sejam berorasi, terlihat perwakilan massa diterima oleh Humas Bawaslu. Dan akhirnya, aksi pun bubar dengan aman. (Rel/red)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan, Zulkifli Lubis meminta Pemerintah Kota Medan segera menerbitkan peraturan walikota (perwal) sebagai payung hukum untuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

"Saat ini generasi kita sudah krisis akhlak, kita harus sama-sama meminta pada Pemko Medan agar segera menerbitkan perwal untuk menerapkan perda wajib belajar MDTA," ujar Zulkifli Lubis pada sosialisasi perda No 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Dininiyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), di Jalan Teratai, Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (25/3/2019).

Zulkifli juga meminta, agar Pemko Medan terus memfasilitasi penerapan perda MDTA. Hal ini tergambar dari banyaknya pengurus MDTA dan orang tua santri yang tidak memahami pelaksanaan MDTA.

“Apalagi Perda MDTA ini telah disahkan 4 tahun lebih dan belum diberlakukan sampai sekarang. Warga sangat membutuhkan agar perda ini segera diterapkan, karena saat ini di sekolah pelajaran Agama Islam hanya 90 menit seminggu yang dirasa tidak cukup. Jadi butuh sarana untuk mendapatkan jam pendidikan agama yang khusus mempelajari agama dan Al-Quran,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Dijelaskannya, pengertian Perda MDTA ini adalah pendidikan agama Islam non formal yang menjadi pelengkap pendidikan agama anak. “Salah satu tujuannya adalah agar MDTA ini menjadi penambah pengetahuan agama anak-anak di Sekolah Dasar,” jelas Zulkifli Lubis yang kembali maju pada Pileg 2019 dari Dapil I meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah.

Dipaparkan, Perda No 5 Tahun 2014 Tentang MDTA terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. Dalam Pasal 28 disebutkan Perda ini dimulai berlaku pada 1 Juni 2018. Dalam Pasal 3 disebutkan MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal. Sedangkan Pasal 4 dikatakan Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu. Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

Dalam Pasal 9 disebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Sedangkan Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Begitu juga tenaga pendidik mempunyai hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Makanya, saya berharap Wali Kota Medan segera menerbitkan perwal dimaksud agar anak-anak bisa belajar Al-Quran. Saya juga berharap masyarakat mau mendesak perda ini segera diberlakukan,” tandas Zulkifli yang duduk di Komisi C DPRD Medan.

Di akhir acara, Zulkifli Lubis didampingi istri berkesempatan menyerahkan cinderamata kepada warga yang menghadiri acara sosialisasi perda tersebut. (maria)
Share Berita

BELAWAN, POC -Polisi menggerebek arena judi adu ikan cupang di Jalan Mangaan IV Timur, Gang Rahayu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli.

26 pejudi ikan cupang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Senin (25/3/2019).

Tak hanya itu, para pemain ini terpaksa dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan karena terbukti melanggar pasal 303 KUHPIdana dengan ancaman 10 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Belawan AKP Jerico Lavian Chandra dalam siaran persnya menjelaskan, penangkapan terhadap pejudi tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat.

"Seluruh tersangka beserta barang bukti berupa sebuah spanduk kontes adu ikan, jam dinding, uang senilai Rp. 8.193.000, 15 ekor ikan cupang dan empat buah toples diamankan di Jalan Mangaan IV Timur Gang Rahayu Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli tanpa perlawanan," jelas orang nomor satu di Satreskrim Polres Belawan ini.

Selain itu, lanjut Jerico menyebutkan, berdasarkan penjelasan pelaku, kegiatan yang melanggar hukum tersebut telah berlangsung selama enam bulan. Bahkan, omzet adu ikan Cupang mencapai puluhan juta rupiah.

"Dari keterangan pelaku diketahui, taruhan judi ikan cupang ini hasilnya mencapai Rp. 8.193.000 rupiah," sebut Alumnus Akpol Tahun 2008 ini.

Salah seorang tersangka, ZK (33) mengatakan, judi ikan laga ini tak ubahnya seperti judi sabung ayam.

"Jadi permaiananya, ada salah satu dari ikan tersebut yang menyerah atau lari berarti ia yang kalah," ucap tersangka.

Pejudi ikan Cupang yang ditangkap masing-masing berinisial, KD (40), ZK (33), AK (34), SP (42),  MR (62), EH (44), RU (39), DG (29), DK (55), KH (53), KO (55), WS (53), BS (38), MA (25), SU (51), JS (24), LI (34), MR (30), BU (28), SU (41), DS (31), AH (65), TH (40), SU (36), PR (34), dan IS (29). (Kinoi)
Share Berita

BELAWAN, POC -Satreskrim Polres Belawan berhasil menciduk 32 tersangka dari 3 kasus kriminalitas  dalam tiga pekan terkahir di wilayah hukumnya.

Keberhasilan dalam mengungkap kasus kejahatan tersebut merupakan kerja keras Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dibawa pimpinan Kasat Reskrim AKP Jerico Lavian Chandra.

Sedangkan kasus yang dipaparkan tersebut terdiri dari perjudian Ikan Laga Cupang/ perjudian dindong, pencabulan dan terakhir pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Sementara para tersangka yang terlibat tindak pidana diantaranya dua puluh enam pelaku perjudian ikan cupang, lima orang pemain jackpot, dan satu pelaku pencabulan.

"Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap para tersangka," ujar Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Taryono Raharja didampingi Kasat Reskrim AKP Jerico Lavian Chandra dalam siaran persnya di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (25/3/2019).

Selain itu, Alumnus Akpol Tahun 2003 ini menegaskan, pengungkapan itu juga merupakan atensi dari bapak Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis SH MH untuk mewujudkan kondusiftas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

"Ini merupakan instruksi dari Kapolres Belawan dalam menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif," tegasnya.

Berkaitan dengan itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Jerico Lavian Chandra menerangkan, para tersangka yang diciduk pihaknya merupakan hasil operasi cipta kondisi.

"Jadi, seluruh tersangka kita amankan dari hasil operasi cipta kondisi," terang orang nomor satu di Satreskrim Polres Belawan.

Tak hanya itu, lanjut Alumnus Akpol Tahun 2008 ini mengungkapkan, selain menciduk para begundal tersebut, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

"Dalam perjudian ikan cupang, kita berhasil mengamankan sebuah spanduk kontes adu ikan, sebuah jam, uang senilai Rp. 8.193.000, 15 ekor ikan laga cupang dan empat buah toples. Selajutnya, perjudian jackpot, satu unit mesin dindong beserta 10 koinnya. Terkahir, Curanmor untuk barang buktinya, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul pelat BK 3992 XE, cincin emas 22 karat, gelang emas 2,1 gram dan uang pecahan Rp. 100 ribu sebanyak 4 lembar," ungkap AKP Jerico.

Jerico menambahkan, seluruh tersangka yang terlibat pidana kasus kriminalitas langsung dimasukan ke penjara Mapolres Belawan.

"Untuk para tersangka perjudian, kita jerat pasal 303 KHUPidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Sedangkan para pelaku Curanmor dijerat pasal 363 KUHPidan dengan ancaman 5 tahun penjara. Terkahir, untuk pelaku pencabulan dijerat dengan Pasal 81 subs Pasal 82 UU RI Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 Tahun penjara," tandas mantan Kasubbag Munjab Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) ini. (Kinoi)
Share Berita

LABUHAN DELI, POC -Sebanyak 32 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Labuhan Deli mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Senin (25/03/2019)

Kegiatan pelatihan ketrampilan ini sangat penting untuk diberikan kepada  warga binaan Lapas/Rutan.

Pelatihan tersebut atas kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja. "Kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan pelatihan servis refrigerasi AC dan juga listrik," ucap Nimrot Sihotang sebagai Karutan kelas II B Labuhan Deli.

Pihak dari Rutan tersebut akan memberikan modal kepada warga binaan ini dengan dana koperasi, atas perintah bapak Presiden RI Joko Widodo sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan yaitu menciptakan manusia yang mandiri.

Dilaksanakannya dengan adanya program pemberian pinjaman kepada warga binaan, tentunya pinjaman ini dari sistem koperasi dan setiap warga binaan yang meminjam akan mengembalikan kembali pinjamannya kepada koperasi.

"Nominalnya kita tidak bisa targetkan, tetapi bisa memberi contoh. Misalnya dia seorang memiliki keterampilan untuk membawa mobil tapi tidak punya SIM," ucap Nimrot.

Sambungnya, kita akan membantu untuk mengurus dirinya dan mungkin membuka kegiatan untuk jualan di pinggir jalan.
Dari koperasi dana yang dipinjamkan oleh warga Binaan Rutan Labuhan Deli sebesar 1 juta sampai 2 juta Rupiah dengan bunga 2%," tandas karutan labuhan deli.

Kabid Program dan evaluasi BLK Medan Wawan Heriyanto mengatakan, untuk tetap menerima mereka meningkatkan kompetensi di BLK kami. Jadi sebagai dasar dulu kami berikan disini. Dan setelah lepas dari rutan ini, mereka harus membawa bukti dasar pelatihan nanti baru kami bawa kesana dan mengisi fromulir dan biaya digratiskan," ucap Kabid Program dan Evaluasi BLK Medan Wawan Heriyanto.

Turut hadir dalam giat tersebut dihadiri oleh Kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, diwakili oleh Yama Purba, Kepala BBPLK diwakili Wawan Heriyanto SE, Kapolsek Medan Labuhan diwakili Wakapolsek AKP Ponijo. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mendampingi Jaksa Agung RI HM Prasetyo dan Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Ros Ellyana Prasetyo berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi, Medan, Minggu (24/3/2019). Kedatangan Wali Kota bersama Jaksa Agung beserta rombongan guna menjenguk pasien pasca operasi hernia massal dalam rangka bakti sosial gawean Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang dilaksanakan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut, Sabtu (23/3/2019).
Setibanya di RSUD Dr Pirngadi, Wali Kota bersama Jaksa Agung dan rombongan langsung menuju lantai 6 rumah sakit untuk melihat kondisi pasien yang dirawat usai menjalani operasi hernia. Ruangan pertama yang dikunjungi Wali Kota bersama Jaksa Agung adalah ruangan perawatan anak. Di dalam ruangan yang berisi 4 pasien anak tersebut, Wali Kota bersama Jaksa Agung menghampiri satu persatu pasien untuk menanyakan kondisi mereka pasca menjalani operasi hernia.

Selanjutnya, Wali Kota bersama Jaksa Agung melanjutkan kunjungan ke ruangan berikutnya. Di ruangan tersebut seluruhnya diisi sebanyak 4 orang pasien dewasa. Dalam kunjungannya bersama Jaksa Agung, Wali Kota tampak bahagia melihat kondisi pasien yang semakin membaik usai menjalani operasi.
           
Jaksa Agung mengatakan, bakti sosial dalam bentuk operasi hernia massal yang digelar Kejagung RI tersebut sebagai wujud kepudilan kepada masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit hernia. ‘’Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita (Kejagung) RI pada masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan medis. Dengan adanya operasi hernia massal ini, diharapkan mampu membuat masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, dapat pulih dan sehat kembali,’’ kata Jaksa Agung.
            
Selain itu, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bentuk kontribusi Kejagung RI kepada masyarakat termasuk di Kota Medan. Disamping itu, dari 80 jumlah pasien yang dioperasi, umumnya didominasi anak-anak. ‘’Pemeliharaan, penjagaan dan perawatan kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Hal ini agar kita dapat menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, apabila semua masyarakatnya juga sehat dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.

Apalagi tambah Jaksa Agung, banyak pasien anak-anak yang menjadi perhatian khusus. “Semoga dengan operasi hernia massal ini, para pasien khususnya anak-anak dapat kembali pulih dan bersemangat menggapai masa depannya,’’ harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang diinisiasi Kejagung RI tersebut. ‘’Pemko Medan mengapresiasi digelarnya kegiatan bakti sosial tersebut. Alhamdulillah, seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Medan yang telah menjalani operasi hernia kini kondisinya menjadi lebih baik. Semoga seluruh masyarakat dapat kembali melanjutkan aktifitasnya seperti sedia kala dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT,’’ kata Wali Kota.

Wali Kota selanjutnya mengatakan, pihaknya segera menginstruksikan kepala dinas terkait bersama seluruh camat dan lurah agar melakukan pendataan terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kemungkinan adanya masyarakat yang mengidap penyikat hernia yang membutuhkan bantuan namun tidak diketahui oleh pejabat setempat.

‘’Setelah ini saya akan instruksikan kepala dinas terkait sekaligus para camat dan lurah untuk melakukan pendataan warga. Sebab, saya menginginkan seluruh pihak agar dapat memperhatikan kesehatan warga kota Medan. Jangan sampai kita abai dan lalai pada mereka. Ini sudah tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat untuk melihat dan memperhatikan mereka,’’ pungkas Wali Kota.

Kemudian Wali Kota dan Jaksa Agung menandatangi prasasti sebagai pertanda bahwa telah digelarnya operasi hernia massal di RSUD Dr Pirngadi tersebut. Sebelum meninggalkan RSUD Dr Pirngadi, Wali Kota bersama Jaksa Agung menyapa pasien yang berada disekitar lokasi penandatangan prasasti. Tampak Wali Kota dan Jaksa Agung bercengkarama dengan para pasien sekaligus mendengar langsung pelayanan yang diberikan petugas medis di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengahdiri Deklarasi Milenial Anti Narkoba di Lapangan benteng Medan, Minggu (24/3/2019). Acara yang dihadiri belasan ribu pengunjung, terutama kaum milenial ini ditandai pelepasan jalan santai serta pertunjukan grup band rock ternama Indonesia, Slank. Melalui acara ini diharapkan kaum milenial menjauhi dan memerangi narkotika, obat terlarang dan zat adiktif (narkoba).

Deklarasi Milenial Anti Narkoba  merupakan gawean Polda Sumut dan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) dengan mengusung tema, “Hidup Sehat dan Terhormat Tanpa Narkoba. Pelepasan jalan santai dilakukan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wakapoldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin, Ketua DPP Granat Henry Yosodiningrat serta  Wakil Wali Kota.

Sejak pukul 06.00 WIB, warga mulai berdatangan ke Lapangan Benteng untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Seklarasi Milenial Anti Narkoba tersebut. Selain jalan santai, acara juga diisi dengan senam masal dengan lagu tradisional, deklarasi milenial dan penandatanganan lembar dinding anti narkoba oleh seluruh peserta.

Dalam sambutan singkatnya, Kapoldasu menjelaskan, Deklarasi Milenial Anti Narkoba digelar agar masyarakat, terutama kaum milenial untuk menjauhi narkoba. Sebab, generasi milenial merupakan tulang punggung masa depan bangsa Indonesia.

“Melalui acara ini, kita mengingatkan semua, terutama generasi milenial untuk menjauhi diri dari narkoba,” kata Kapoldasu.

Ditegaskan Kapoldasu, apabila generasi milenial sudah menjadi pecandu dan penyalahguna narkotika serta masuk dalam jaringannya, maka bangsa ini pelan-pelan kehilangan generasi yang diharapkan bis amembawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, “Jadi mari kita jauhi narkoba!” tegasnya.

Deklarasi semakin meriah lagi menyusul tampailnya grup band rock, Slank dengan membawa sejumlah lagu hitsnya. Kemudian acara juga dimeriahkan dengan aksi terjun payung yang dilakukan personel Brimob Polda Sumut. Kemudian pemutaran video “Indonesia Darurat Narkoba” serta penandatanganan Deklarasi Milenial Anti Narkoba.

Acara semakin meriah lagi karena panitia menyediakan hadiah menarik bagi pengunjung yang beruntung melalui lucky draw seperti berangkat umroh,  sepeda motor, sepeda santai, televisi, kulkas serta sejumlah hadiah menarik lainnya.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi sangat mengrapresiasi dan mendukung penuh digelarnya Deklarasi Milenial Anti Narkoba. Dengan acara ini, Akhyar berharap dapat mengingatkan sekaligus mengedukasi generasi milenial akan bahaya narkoba.

“Melalui deklarasi ini, kita harapkan semua pihak, terutama generasi milenial mengetahui akan bahaya narkoba sehingga menjauhi dan ikut memeranginya. Semoga dengan deklarasi ini, seluruh generasi milenial, terutama di Kota Medan menjauhi narkoba dan menjadikan narkoba sebagai musuh bersama,” harap Akhyar. (rel)
Share Berita

MEDAN DELI, POC - Sebagai Pimpinan Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan selalu memberikan pelayanan prima dan menjaga situasi kondusif di wilayahnya melalui anggotanya dilapangan.

Kapolres Belawan juga memberikan himbauan dan Pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang tinggal di Rusunawa Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (23/03/2019).

"Saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Belawan, agar tetap tenang dan tidak terprofokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tegas Kapolres Belawan.

Sambungnya, kita harus sama-sama saling menjaga kerukunan umat beragama agar tidak terpecah belah. Dan seluruh masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas yang sudah kondusif di masing-masing wilayahnya," ucap Ikhwan.

"Di saat jelang Pilpres dan Pileg 2019 pada 17 April nanti, saya harap kepada seluruh masyarakat khususnya diwilayah Polres Pelabuhan Belawan ini kami mengajak masyarakat untuk tetap aman dan kondusif," tandas Kapolres Belawan AKBP Ikhwan Lubis.

Dari pantauan awak media, turut mendampingi Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto dan PJU Polres Belawan, serta personil Polsek Medan Labuhan. (Kinoi)
Share Berita

KISARAN - Caleg dari Partai Perindo melakukan fogging di kelurahan Teladan dan kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Jum'at (22/3/2019). Walaupun dengan teriknya sinar matahari, tidak menyurutkan semangat caleg Partai Perindo terus bergerak dan berjuang untuk meraup suara di pemilu serentak 17 April mendatang.

Kegiatan ini diinisiasi caleg DPRD Kabupaten Asahan dapil 1 untuk wilayah kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat Surya Wardana Tanjung dengan didamping secara langsung oleh ketua DPD Partai  Perindo Kabupaten Asahan Mizanul Akmal Sitorus.

Tujuan kegiatan fogging ini adalah untuk mengantisipasi serta menekan perkembangan serta pertumbuhan nyamuk Aedes Aegepty yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Karena jika musim hujan tiba perkembangan nyamuk ini akan semakin cepat sehingga untuk antisipasi diadakan fogging.

"Kami melakukan fogging di rumah-rumah dan sekitar rumah yang menjadi sarang nyamuk Aedes Aegepty. Nyamuk ini yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan agar perkembangannnya bisa ditekan,kami lakukan fogging demi menjaga agar masyarakat bebas dari demam berdarah," ujar dana.

Perindo melakukan penyemprotan di lima gang pemukiman warga mulai dari gang cempedak, rambutan, pasar bakti, manggis dan melinjo. "Kita mengimbau kepada warga agar tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegepty" tambahnya.

Caleg Dapil 1 wilayah kisaran timur dan kisaran barat Surya Wardana Tanjung menyarankan, agar pemerintah kabupaten melalui instansi terkait agar lebih memperhatikan daerah-daerah yang rawan menimbulkan berbagai penyakit khususnya DBD."

Dilokasi yang sama, wardana mengatakan akan lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat melalui program di bidang kesehatan, ekonomi, serta
pendampingan dan pembinaan-pembinaan untuk masyarakat. Fogging dari Partai Perindo ini dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat serta merata agar warga di setiap kelurahan tersebut tidak terkena demam berdarah ujarnya"

Di tempat yang sama, "Rasiah selaku warga yang sudah tinggal selama 25 tahun di daerah tersebut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo khususnya kepada caleg Dapil 1 Wilayah Kisaran Timur dan Kisaran Barat Surya Wardana Tanjung, karena baru kali ada Caleg yang memberikan fogging gratis di lingkungan tersebut."

"Yang lain datang juga bang  tapi cuma janji saja katanya. Kami suka ada partai yang bisa ketemu langsung dengan masyarakat bahkan Calegnya bisa turun langsung untuk menyapa kami dan peduli. Semoga Partai Perindo bisa mewakili kami warga di sini," tutur Rasiah. (yudi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemandangan sangat miris dan memprihatinkan terpampang saat Pemko Medan bersama Kodam I/BB menggelar aksi bersih-bersih di  Sungai Bedera, Jumat (22/3/2019). Saat pembersihan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin dan Aster Kasdam I/BB  Kol Inf Parluhutan Marpaung dilakukan, tumpukan sampah ditemukan dalam gorong-gorong di Jalan Kapten Sumarsono, persisnya depan pintu masuk Jalan Tol Helvetia.

Guna membersihkan tumpukan sampah tersebut, satu unit long amp loader pun diturunkan. Namun upaya pembersihan sempat terhalanag, sebab bagian gorong-gorong yang terbuka  (bak kontrol) ditutupi teralis besi. Setelah Wakil Wali Kota, Kasdam dan Aster Kasdam berkoordinasi, teralis besi itu pun dibuka dengan menggunakan long amp loader.

Setelah itu long amp loader pun beraksi melakukan pembersihan. Sekali keruk, tumpukan sampah pun terangkat. Selanjutnya sampah langsung diletakkan dalam bak truk milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Setelah beberapa kali, long amp loader melakukan pengerukan barulah ditemukan tilam serta ambal yang sengaja dibuang warga tak bertanggungjawab.

Selain itu juga ditemukan kabel tebal yang panjang dan potongan batang pohon yang selama ini memperparah terjadinya penyumbatan. Proses pembersihan gorong-gorong berjalan dengan lancar di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Tercatat, ada lima truk sampah yang berhasil diangkat dari dalam gorong-gorong tersebut.

Usai dilakukan pengerukan, Wakil Wali kota minta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam parit maupun sungai. Sebab, banyak parit maupun sungai ditemukan dipenuhi sampah sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan yang berdampak terjadinya banjir.

"Kami memohon dengan sangat kepada seluruh warga Kota Medan supaya tidak membuang sampah lagi ke dalam parit maupun sungai. Pasalnya, tindakan itu menyebabkan parit dan sungai tersumbat sehingga berdampat terjadinya banjir. Untuk itu marilah kita wadahi sampah dengan baik dan tenmpatkan di depan rumah, petugas kebersihan akan mengangkutnya,” kata Akhyar.

Sedangkan Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin juga  menyampaikan rasa prihatinnya atas tumpukan sampah dalam gorong-gorong tersebut. Kasdam menegaskan, Kodam I/BB siap membantu Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II dalam menormalisasi Sungai bedera. “Sebagai seorang prajurit yang memiliki tugas menjaga kedaulatan NKRI, TNI juga memiliki tugas membantu pemeritah daerah (Pemda) sebagai Karya Bhakti TNI,” ungkap Kasdam.

Selain Pemko Medan dan Kodam I/BB, aksi bersih Sungai Bedera juga melibatkan  para pelajar, organisasi kepemudaan, sehingga jumlah perserta mencapai 1.750 orang. Sebelum pembersihan dilakukan, lebih dulu digelar apel di halaman Gudang Paragon Jalan Asrama dipimpin Wakil Wali Kota bersama Aster Asdam. Setelah itu seluruh peserta melakukan pembersihan di aliran maupun bantaran Sungai Bedera mulai Perumahan Bumi Asri hingga pintu masuk Jalan Tol Helvetia.

Dikatakan Wakil Wali Kota, aksi bersih-bersih ini merupakan pra normalisasi Sungai Bedera, sebab dalam waktu dekat akan dilakukan normalisasi untuk melebarkan dan mendalamkan kembali sungai tersebut. “Sungai Bedera saat ini mengalami penyumbatan, penyempitan dan pendangkalan yang cukup parah. Insya Allah dalam waktu mendatang, kita akan melakukan normalisasi secara mekanis,” ungkapnya.

Aksi bersih Sungai yang berlangsung hingga pukul 11.30 WIB itu mendapat apresiasi dan dukungan dari warga, salah satunyaFaturahman (38). Dikatakannya, dia sangat mendukung penuh aksi bersih-bersih yang dilakukan Pemko Medan bersama Kodam I/BB tersebut. Termasuk, membongkar bangunan yang didirikan di atas badan maupun sepadan Sungai Bedera. “Saya akan sampaikan kepada pimpinan terkait kantor kita yang dibangun di bantaran Sungai Bedera,” papar Faturahman. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mendampingi Pangdam I/BB M Sabrar Fadillah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menghadiri Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Jumat (22/3/2019) pagi. Apel gelar pasukan tersebut dilakukan guna menyambut Pemilihan Legislatif (Pileg) sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang.
Selain TNI – Polri, apel gelar pasukan dengan tema, “Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri Yang Kondusif’’ tersebut diikuti ribuan pasukan pengamanan terkait lainnya, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Sar Nasional (Basarnas) serta sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat di Kota Medan.
Usai laporan komandan upacara serta pembacaan deklarasi apel pasukan yang diikuti seluruh pasukan apel, Wali Kota bersama Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut selanjutnya berkeliling menghampiri satu-persatu barisan pasukan. Hal itu dilakukan  guna mengetahui dan mendengar langsung kesiapan yang telah dilakukan setiap unsur pasukan pengamanan tersebut.
Pangdam I/BB M Sabrar Fadillah selaku pimpinan apel dalam arahannya mengatakan,  apel gelar pasukan tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. ‘’Sesuai instruksi Menkopolhukam, apel gelar pasukan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Sebab, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Untuk itu, apel gelar pasukan ini dinilai sangat penting agar kita semua siap dalam mengamankan pemilu mendatang,’’ kata Pangdam.
Selain itu Pangdam menekankan, ada beberapa point penting yang harus diingat seluruh pasukan pengamanan dalam menjalani tugasnya, diantaranya agar senantiasa membangun sinergitas TNI-Polri dengan seluruh unsur terkait. Kemudian seluruh pasukan pengamanan harus mampu mengenali, mencari dan menemukan tanda-tanda kerawanan yang mungkin terjadi agar segera ditangani dan dinetralisir.
Pangdam selanjutnya berpesan agar menindak tegas oknum ataupun pihak yang mengganggu kelancaran jalannya pemilu. Terkhusus, bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Pangdam meminta agar memberi dan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Disamping itu juga kepada para tokoh agama, pemuda dan masyarakat untuk ikut berperan serta melindungi dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan tenang tanpa gangguan.
‘’Tugas kita ini berat. Butuh dukungan dari semua pihak untuk ikut serta menjaga keamanan NKRI yang kita cintai ini. Bagi seluruh pasukan yang bertugas harus menyadari  bahwa tugas mengamankan NKRI adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Maka tunjukan loyalitas anda,’’ tegas Pangdam.
Sementara itu, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengapresiasi apel gelar pasukan tersebut. “Apel gelar pasukan ini menjadi catatan bagi seluruh pasukan pengamanan untuk menyadari tugasnya dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Terlebih sebentar lagi seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Medan akan menggelar pesta demokrasi,’’ kata Wali Kota.
Untuk itu, Wali Kota berharap agar seluruh pasukan pengamanan agar dapat menjalani tugasnya dengan penuh  dedikasi, termasuk menjaga kekondusifan, terutama di Kota Medan. ‘’Saya menyadari ini tugas berat bagi seluruh pasukan pengamanan. Namun jadikan tanggung jawab itu menjadi sebuah ibadah yang bernilai pahala. Bertugaslah dengan tulus dan ikhlas,’’ pesan Wali Kota. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Kebingungan dan kepanikan melanda puluhan karyawan di Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara Medan. Bagaimana tidak, hingga saat ini nasib mereka terkatung-katung karena gaji tak kunjung diterima. Permasalahan ini pun disampaikan mereka ke DPRD Medan, Jumat (22/3/2019).

Kunjungan sejumlah karyawan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Medan Drs Henry Jhon Hutagalung di ruangan kerjanya. Pada pimpinan dewan ini, karyawan mengutarakan sekitar 80 orang pekerja di RS Sari Mutiara belum menerima gaji sejak 3 bulan lalu. 

"Karyawan yang terdiri dari tenaga medis, admnistrasi dan cleaning service belum menerima gaji sejak bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2019,'' kata Suhaida, mewakili karyawan.

Parahnya lagi, lanjut Suhaida, pihak manajemen memberikan instruksi lisan agar karyawan tidak bekerja lagi. Alasannya, izin operasional RS Sari Mutiara sudah habis dan tidak diperpanjang lagi. 

"Status kami tidak jelas, apakah diberhentikan atau tidak. Kalau memang dirumahkan harus secara tertulis, bukan lisan. Kalau menunggu rumah sakit beroperasi kembali tentu ada pemberitahuan. Namun kami juga berharap agar gaji sejak Januari 2019 lalu tetap dibayar," pinta Suhaida. 

Sama halnya keluhan yang disampaikan Sri Elfisah, selain tuntutan pembayaran gaji. Elfisah juga berharap ada kejelasan dari pihak manajemen RS Sari Muriara soal kapan beroperasi kembali, sehingga nasib karyawan tidak terkatung katung.
 
"Kami sangat berharap agar pembayaran gaji tetap menjadi prioritas. Kebutuhan keluarga sangat mendesak dan mengharap dari gaji itu," pinta Elfisah dengan wajah memelas agar Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dapat membantu memfasilitasi permasalahan mereka.

Menyahuti keluhan karyawan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menyampaikan, secepatnya akan memfasilitasi pertemuan pihak Rumah Sakit, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, BPJS dan perwakilan karyawan. 

"Minggu depan akan saya undang seluruh pihak terkait hadir disini. Masalah pembayaran gaji akan saya surati pihak RS Sari Mutiara supaya secepatnya dibayar," ujar Henry Jhon.

Dia menegaskan, agar pihak manajemen RS Sari Mutiara segera membayar gaji dan selanjutnya memperjelas status karyawan. "Kalau memang diberhentikan, harus bayar pesangon sesuai ketentuan," sebutnya.

Sama halnya, terkait karyawan yang telah pensiun dari RS Sari Mutiara. Henry berharap supaya ikut diakomodir terkait haknya. "Ada puluhan karyawan yang sudah pensiun namun tidak diperdulikan selama ini. Bagi yang pensiun juga supaya  diberi haknya," imbuh politisi PDI Perjuangan ini. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dinilai kurang tanggap dan lamban sebagai pelayan masyarakat, khususnya untuk mengcover penambahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

Hingga saat ini, dari 80.527 jiwa kuota untuk PBI BPJS, masih 11 ribu jiwa data yang diterima. Kondisi ini menimbulkan kekuatiran, akan kembali terjadi silpa seperti tahun lalu.

Kekuatiran ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Medan, Rajudin Sagala pada media ini, Jumat (22/3/2019).

Menurutnya, kemungkinan akan terjadi kembali silpa sangat besar. Hingga akhir Maret, masih 11 ribu jiwa yang terdata untuk penambahan PBI BPJS. 

"Saya kuatir akan terjadi silpa lagi seperti tahun lalu (2018), dimana saat itu bersisa anggaran Rp 9 miliar lebih. Seharusnya ketika masyarakat sudah mengajukan data untuk mendapat kartu PBI BPJS, segera diproses dan diteruskan ke BPJS,"kata Rajudin.

Politisi PKS ini menaruh heran atas sikap dinkes yang dinilai sangat lamban bekerja. "Uang sudah disahkan melalui badan anggaran DPRD Medan, tapi pelaksanaannya masih rendah. Padahal masyarakat Kota Medan masih banyak yang membutuhkan, karena mereka banyak yang kurang mampu untuk berobat dan tidak mampu mengurus BPJS mandiri yang berbayar setiap bulannya,"ungkap Rajudin.

Meski pihak dinkes hingga saat ini masih membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mendapat PBI BPJS, namun Rajudin pesimis penambahan kuota 80.527 jiwa dapat terpenuhi.

"Beberapa hari lagi Maret berakhir, dan sampai sekarang baru 11 ribu yang terdata. Bagaimana dengan masyarakat lainnya yang sudah mengajukan, apalagi alasan dinkes? Kok masih belum diproses semuanya. Ini jadi pertanyaan besar, sepertinya dinkes kurang tanggap keperluan warganya. Ini perlu jadi catatan besar buat walikota agar dinas terkait sesegera mungkin menindaklanjutinya,"tegas Rajudin.

Sebelumnya, Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi Lubis menyebutkan, hingga saat ini belum mampu memenuhi kuota penambahan PBI BPJS Kesehatan tahun 2019 sebanyak 80.527 jiwa. Hanya 11.000 yang masih diterima datanya.

"Sekitar 11 ribu yang baru masuk datanya. Padahal kuotanya 80.527," ujar Edwin, kemarin di Medan.

Edwin mengatakan, jumlah tersebut masih mungkin berkurang. Tergantung hasil verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) serta BPJS Kesehatan.

"Di Dinsos diverifikasi apakah calon peserta memang layak menerima bantuan tersebut. Di BPJS diverifikasi lagi apakah sudah pernah punya kartu sebelumnya," katanya menambahkan, alokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk menampung masyarakat kurang mampu yang terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Data di 2018, kepesertaan BPJS berjumlah 326.000 jiwa. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia kembali menggelar program menguntungkan konsumennya. Yakni program Harinya cicilan lunas (Harcilnas).

Program yang diberlakukan mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2019 ini memberikan hadiah total 1000 konsumen di seluruh Indonesia. Sementara di Propinsi Sumatera Utara, 9 konsumen sudah mendapat progam Harcilnas dengan pelunasan pembayaran cicilan.

"Setiap bulannya Adira Finance mengundi konsumen yang sudah melakukan register. Pengumuman pemenang dilakukan setiap tanggal 17,"sebut Agus Hartanto, Kepala Wilayah Area Sumatera Bagian Utara Adira Finance di Medan, Kamis (21/3/2019).

Selama periode tersebut, Adira memberikan hadiah kepada 1000 konsumen yang beruntung. Hadiah yang diberikan, berupa pelunasan seluruh sisa pokok pembayaran cicilan, berlaku untuk 250 pelanggan, dan pelunasan satu bulan pembayaran untuk 750 pelanggan.

Pada kesempatan itu, Herry Lim, Head Of Service Sales and Distribution Medan, menambahkan, untuk wilayah Sumut sekitar 5 ribuan konsumen sudah melakukan registrasi melalui aplikasi AKSES Adira Finance ataupun website Adira Finance.

"Pada periode I tanggal 17 Maret lalu, terdapat 100 konsumen berhak mendapat pelunasan seluruh sisa pokok pembayaran cicilan hingga akhir tenor ataupun pelunasan 1 bulan pembayaran cicilan. Di area Sumatera Bagian Utara sendiri, ada 9 konsumen yang beruntung dapat hadiah ini, 3 diantaranya konsumen dari Medan," kata Herry.

Herry memaparkan, untuk mengikuti program Harcilnas, konsumen melakukan registrasi melalui aplikasi Adira. Setiap konsumen baru yang melakukan pembiayaan Adira, baik otomotif maupun non otomotif akan langsung mendapat 50 poin.

"Konsumen yang melakukan repeat order akan dapat poin tertinggi, yaitu 60 poin. Dan seluruh konsumen yang melakukan pembayaran cicilan tepat waktu akan mendapat 10 poin tambahan. Intinya, konsumen yang memiliki catatan baik, berpeluang memenangkan program ini,"pungkas Herry.

Pengumuman pemenang dan informasi lainnya terkait program ini, dapat dilihat di website resmi Adira Finance www.adira.co.id dan melalui aplikasi AKSES Adira Finance atau bisa menghubungi dering Adira Finance di 1500511. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - DPRD Medan telah berkali-kali melontarkan kritikan terhadap manajemen RSU dr Pirngadi Medan (RSUPM). Selain pelayanan kesehatan yang dinilai buruk, kebersihan dan kenyamanan juga tidak terjaga.

Kendati kritikan kerap dilontarkan, namun perbaikan belum juga dilakukan. Teranyar, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin sempat marah saat meninjau ke rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di Jalan Pro HM Yamin, Medan itu.

Namun Ketua Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah menilai, kemarahan walikota sudah sangat terlambat. Pasalnya, persoalan pelayanan sudah sejak bertahun-tahun dulu dikeluhkan.

“Marahnya sudah telat, enapa baru sekarang walikota marah? DPRD Medan sudah beberapa tahun lalu marah melihat kondisi RSUD dr Pirngadi dan pelayanannya yang tidak memuaskan,” kata Bahrumsyah, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, Komisi B yang membidangi kesehatan sudah lama menyampaikan ke Pemko Medan tentang buruknya kinerja di RSUPM. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan untuk perbaikan RS tersebut. “Bisa dilihat rekam jejaknya Komisi B DPRD Medan beberapa tahun belakangan yang menyoroti kinerja RSUD dr Pirngadi Medan,” ujarnya.

Politisi PAN ini memaparkan, anggaran-anggaran untuk kemajuan RS milik Pemko Medan itu sudah disetujui. Pinjaman daerah dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga sudah dibuat Perda-nya. Namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Pemko Medan.

Selain itu, RSUPM sudah sudah disahkan jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya, bisa berorientasi bisnis, namun tidak meninggalkan prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Sayangnya, pelayanan kesehatan masih tetap buruk di sana.

“Bagaimana bisa benar, kalau dewan pengawas dilakukan pemerintah kota, Sekda dibuat sebagai pengawas,” kritik Bahrumsyah.

Selayaknya, lanjut Bahrumsyah, Pemko Medan menempatkan orang-orang profesional dalam mengelola rumah sakit tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa memahami pengelolaan rumah sakit dengan benar.

“Kita lihat, hampir seluruh RS di Medan ini penuh dengan pasien, namun di RSUD dr Pirngadi hanya 40 persen bisa memenuhi. Jadi wali kota hari ini marah-marah, sudah terlambat. Selama ini kemana wali kota kita,” kritiknya lagi.

Ditambahkannya, kondisinya sekarang di RSUPM ada 700 tenaga honor, namun hanya 200-an tenaga medis. Sedangkan selebihnya tenaga administrasi. Dokter banyak yang paruh waktu. "Pembangunan lebih banyak diarahkan ke fisik bangunan bukannya perbaikan SDM," kata Bahrumsyah seraya meminta agar walikota jangan sekedar marah saja. Namun harus dilakukan evaluasi dan melakukan langkah strategis terhadap perbaikan RSUPM.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH marah saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan. Berbagai masalah didapati, mulai dari seprai kotor, pelayanan buruk dan lainnya.

Peninjauan walikota dalam rangka mengetahui kesiapan rumah sakit yang berdiri sejak 11 Agustus 1928 itu, menjadi tempat digelarnya bakti sosial operasi hernia massal yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musaddad Nasution menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut dari Komite I Badekanita Beru Sitepu beserta rombongan di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019) pagi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penggunaan dana kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.  
Musaddad mengatakan, Pemko Medan siap berbagi informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh anggota DPD RI beserta rombongan yang hadir dalam kunjungan tersebut. Sebab, Pemko Medan sebagai pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan progress kerja yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
‘’Pemko Medan menyambut baik kedatangan setiap anggota dewan yang melakukan kunjungan kerjanya ke sini (Pemko Medan).  Oleh karenanya hal-hal yang menjadi kebutuhan informasi dapat sama-sama kita sharing sebagai bahan masukan bagi kedua belah pihak. Sebab, melalui diskusi yang kita lakukan hari ini semata untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ kata Musaddad.
Ada beberapa point yang dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya pelaksanaan dan pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Musaddad, Kota Medan sesuai UU, penyebutan desa telah diganti menjadi kelurahan. Untuk itu, desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, memiliki kewenangan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan pihak kecamatan.
Selain itu, alokasi anggaran yang dikelola oleh kelurahan digunakan untuk seluruhnya demi kepentingan bersama. Artinya penggunaan dana desa yang ada ditujukan semisal pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Disamping itu, dana desa juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Atas dasar itulah, Musaddad mengungkapkan, guna meningkatkan kapasitas, Pemko Medan telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh lurah se-Kota Medan. Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman agar seluruh aparatur perangkat baik di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengelola anggaran dengan benar sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
‘’Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah melakukan pembinaan dan pelatihan  kepada seluruh seluruh lurah agar terlatih dalam mengelola anggaran sesuai aturan. Sebab, Wali Kota tidak ingin ada perangkat daerah yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan,’’ ungkap Musaddad.
Sementara itu, anggota DPD RI Komite I Badekanita Beru Sitepu mengucapkan terima kasih atas sambutan baik yang diberikan Pemko Medan. Dikatakan Badekanita, kedatangannya bersama rombongan guna mengetahui sekaligus melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam mengelola anggaran desa di lingkungan Pemko Medan.
‘’Saya merasa senang atas kemajuan dan pengendalian yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Jangan sampai dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kabar baik ini akan saya sampaikan ke pusat. Selain itu, semua saran yang disampaikan dalam pertemuan kita hari ini,  akan kami bahas dan tindaklanjuti dalam rapat dewan nanti,’’ kata Badekanita.
Terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang, Badekanita berharap Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Medan untuk lebih gencar mensosialisasikan gelaran pesta demokrasi tersebut. ‘’Saya berharap tingkat pastisipasi masyarakat di Kota Medan dalam pemilu nanti dapat melonjak naik,’’ harapnya.(rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk segera melaporkan harta kekayaannya masing-masing kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, masih ada pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya tersebut.
Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika membuka kegiatan Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan, ternyata dari 206 pejabat yang wajib melaporkan hanya 80% saja yang melakukannya.
"Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sukar, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus  melaporkan harta kekayaannya,” kata Wakil Wali Kota seraya menunjukkan formulir LHKPN miliknya yang telah diisi.
Apalagi jelas Wakil Wali Kota, BKD & PSDM Kota Medan telah menyediakan waktu selama 3 hari mulai 20-22 Maret untuk melakukan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Oleh karenanya Akhyar minta waktu yang tiga hari tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tak ada lagi pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak melaporkan harta kekayaan masing-masing.
“Melaporkan harta kekayaan itu merupakan kewajiban. Saya berharap tahun ini 100% pejabat di lingkungan Pemko Medan yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Jangan sampai ada lagi pejabat yang tidak melaporkannya, sebab itu akan menimbulkan tafsir liar dari KPK,” pesannya.
Sebelumnya, Kepala BKD &PSDM Kota Medan  Muslim Harahap dalam laporanya menjelaskan,  seluruh pejabnat di lingkungan Pemko Medan wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Meski wajib namun masih ada juga pejabat yang belum melaporkannya.
“Tahun 2017, hanya 80% dari 206 pejabat yang wajib melaporkan mengisi LHKPN guna melaporkan harta kekayaannya. Artinya, ada 20% pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu tahun ini, kita harapkan sleuruh pejabat harus melaporkannya,” ungkap Muslim.
Guna memudahkan para pejabat melaporkan harta kekayaan masing-masing, Muslim pun telah menurunkan sejumlah anggotanya untuk membantu mengisi formulir LHKPN selama tiga hari. "Kita tunggu selama tiga hari ini, sehingga dalam bulan ini juga seluruh laporan harta kekayaan pejabat selesai 100%,” harapnya.
Pembukaan kegiatan penyusunan LHKPN ditandai dengan penyerahan LHKPN milik Wakil Wali Kota yang dilakukan langsung orang nomor dua di Pemko Medan itu kepada Kepala BKD & PSDM Kota Medan. Kegiatan pengisian LHKPN itu dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S  MSi MH diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman MM  memimpin Apel Besar Bersama dengan seluruh jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan di Stadion Teladan Medan, Rabu (20/3/2019).

Disamping ribuan ASN dan PHL DKP,  apel bersama yang berlangsung mulai pukul 16:30 WIB itu  turut dihadiri Kadis DKP M Husni SE MSi, Kepala BKD Dan PSDM Kota Medan  Muslim Harahap, Sekretaris DKP Zul Ahmadi beserta seluruh pejabat struktural di lingkungan DKP.

Mengawali arahannya, Sekda mengatakan, apel bersama ini digelar sebagai bentuk apresiasi Pemko Medan terhadap kinerja jajaran DKP Kota Medan dalam rangka menata keindahan maupun kebersihan di ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

"Di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua lah, Keindahan dan kebersihan di Kota Medan dapat terwujud. Atas dasar itulah besar harapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu semua dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ke depannya ", kata Sekda.

Dengan melihat jumlah ASN dan PHL DKP yang sangat banyak ini, Sekda optimis taman - taman yang ada di Kota Medan akan tertata dengan baik, begitu juga dengan kebersihan Kota Medan. "Insya Allah dengan jumlah yang besar ini, Kota Medan akan bersih dari sampah. Bahkan, Kota Surabaya dan Jakarta bisa kita kalahkan,”tegasnya

Dia berharap agar seluruh ASN dan PHL DKP dapat bekerja dengan baik dan maksimal lagi. Disamping itu juga pekerjaan yang telah diamanahkan dapat dikerjakan dengan rutin dan waktu kerjanya pun harus 8 jam sehari.

"Jadi 8 jam kerja itu harus kita patuhi dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai kompensasinya, hak bapak-bapak dan ibu-ibupun kita penuhi tanpa ada pemotongan sepeser pun", tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan Sekda  untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemotongan gaji para PHL DKP tersebut, mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu langsung memberikan nomor handphone pribadinya. "Apabila ada pemotongan segera sampaikan langsung kepada saya, kecuali pemotongan terkait BPJS. Diluar itu tidak ada pemotongan sepeser pun,” tandasnya.

Sementara itu Kadis DKP M Husni SE  MSi mengungkapkan,  apel bersama ini bertujuan selain bertatap muka juga untuk mengotomatisasi fungsi kerja yang menjadi kewajiban Dinas DKP. Artinya,  apel ini dilakukan sebagai upaya motivasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan DKP.

Dalam mewujudkan hal tersebut, menurut Kadis DKP, peran seluruh ASN dan PHL DKP sangat membantu. Untuk itu hal yang menjadi sorotan dan tekanan yang telah disampaikan Sekda  dalam apel bersama harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN dan PHL DKP dengan penuh tanggung jawab.

Dalam laporannya kepada Sekda, Husni selanjutunya mengungkapkan, jumlah ANS di DKP Kota Medan sebanyak 524 orang dan PHL sebanyak 3.664 orang. Kemudian DKP terdiri dari 16 pejabat struktural dan 508 jabatan fungsional yang terbagi sebagai petugas administrasi kantor dan lapangan. (rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri Pembukaan Turnament Futsal se- Sumut dalam rangka memperebutkan piala Kapolda Sumut Tahun 2019 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Mini Dispora Sumut, Jalan Williem Iskandar, Rabu (20/3/2018). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota terlihat antusias mengikuti jalannya acara didampingi langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.
Pertandingan yang digagas Polda Sumut tersebut diikuti sebanyak 1.001 tim futsal yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, instansi pemerintahan dan swasta serta jurnalis. Acara yang bertemakan ‘’Berkompetisi Meraih Prestasi’’ ini diadakan bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar lintas generasi, sekaligus meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sebagai sarana pembinaan yang positif bagi para generasi muda guna mengembangkan minat dan bakatnya dibidang olahraga.
Turnament futsal yang berlangsung sejak 20 Maret hingga 10 April mendatang tersebut digelar serentak di beberapa daerah di Sumut. Selain Kota Medan, acara juga digelar di Binjai, Lubuk Pakam, Kisaran dan Tebing Tinggi. Adapun hadiah yang diperebutkan selain piala Kapolda yaitu uang pembinaan sebesar Rp. 300 juta.
Kapoldasu mengatakan turnament futsal tersebut menjadi turnament futsal dengan jumlah tim terbanyak yang pernah ada. ‘’Alhamdulillah, jajaran Poldasu dapat menggelar ajang turnament futsal ini. Saya berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportifitas selama bertanding,’’ kata Kapoldasu.
Selain itu, dia berharap melalui event tersebut, dapat lahir atlet muda yang berprestasi di bidang olahraga. ‘’Dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap akan lahir atlet muda berbakat dari Sumut yang mampu membawa nama Sumut ke tingkat nasional maupun internasional. Selain berprestasi, tetaplah menanamkan kecintaan kita terhadap NKRI,’’ pesannya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengapresiasi kegiatan yang digelar jajaran Polda Sumut tersebut. ‘’Pemko Medan mengapresiasi kegiatan ini. Hal ini dirasa sangat baik. Sebab, melalui event tersebut para peserta dapat belajar menjaga kekompakan dan solidaritas antar pemain. Selain itu, harus diingat bahwa kalah menang adalah hal biasa. Tetaplah menunjukan performa yang terbaik,’’ kata Wali Kota
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota didampingi Kadispora Kota Medan Marah Husin Lubis juga berharap agar event gelaran olahraga itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar hingga acara selesai. ‘’Senantisa jaga kekondusifan. Selamat bertanding dan tetap semangat,’’ pesan Wali Kota. (rel)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.