MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menutup Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (27/2/2019). Forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan target yang telah ditetapkan. Di samping itu forum ini juga akan dijadikan sebagai alat ukur guna mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rapat kerja ini berlangsung mulai sejak pagi hingga maghrib menghadirkan seluruh staf ahli, asisten, pimpinan OPD, kepala bagian,  camat, lurah,  Kepala UPT dan puskesmas se-Kota Medan. Wali Kota berharap hasil rapat dapat membuat seluruh OPD melaksanakan program kegiatan dan APBD Tahun 2019 yang tepat waktu dan sasaran serta berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya yakin dengan komitmen dan kebersamaan seluruh aparatur  lingkungan Pemko Medan, insya Allah segala yang kita rencanakan akan menghasilkan out put yang lebih baik dari tahun sebelumnya,’’ kata Wali Kota.

Sebelum menutup rapat, Wali Kota menyampaikan  beberapa hal yang harus segera dilaksanakan guna percepatan pelaksanaan program kerja di tahun 2019. Pertama, Wali Kota minta segera melakukan langkah-langkah persiapan agar pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan. Dengan demikian tidak ada lagi kegiatan yang menumpuk pada triwulan tertentu atau pada akhir tahun anggaran.

Yang kedua, Wali Kota minta tidak ada lagi kegiatan yang tertunda akibat hal-hal yang tidak terantisipasi karena semuanya telah dibahas dalam rapat tersebut. Kemudian ketiga, Wali Kota menginstruksikan segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Pengadaan barang dan jasa haruslah tepat guna dan tepat sasaran, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak jelas manfaatnya dan menjadi sia-sia,” tegasnya.

Sedangkan yang keempat, Wali Kota minta seluruh jajarannya membangun sinergi dan kebersamaan lintas OPD, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kendala birokrasi yang berbelit-belit dan menghambat proses pelaksanaannya.

Terakhir, Wali Kota minta kepada OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah maupun mengelola pendapatan daerah ditekankan agar fokus pada tugas dan tanggung jawab guna pencapaian target yang ditetapkan. ‘’Lakukan langkah-langkah pelaksanaan sebagaimana yang telah saudara sampaikan dan diskusikan pada forum ini. Semoga target pendapatan tercapai dan seluruh pembiayaan program kegiatan tahun 2019 dapat terealisasi secara maksimal,’’ pungkasnya.

Dalam penutupan rapat tersebut, Wali Kota juga berharap agar seluruh OPD dapat bekerja sesuai pedoman yang berlaku sehingga rencana kerja di tahun 2019 yang sudah ditetapkan di APBD untuk segera direalisasikan. Oleh karenanya masing-masing OPD mengevaluasi kinerja masing-masing agar lebih meningkat demi kemajuan kota di masa yang akan datang menjadi lebih konkrit.

“Kita juga mengharapkan masyarakat dapat memahami tugas dan tanggung jawab kita ini tidaklah mudah. Kita terus berupaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan mereka. Salah satunya dengan memperbaiki pelayanan masyarakat di semua sektor serta melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana. Semoga segala kerja ikhlas yang dilakukan mampu mendorong meningkatnya pendapatan perkapita kita demi majunya kota Medan yang kita cintai ini,’’ paparnya.

Sebelumya, Wali Kota sempat marah saat memasuki ruangan rapat. Pasalnya, banyak pimpinan OPD yang meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Dengan nada tinggi, Wali Kota kemudian menginstrusikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan SDM untuk mengabsen kembali seluruh pimpinan OPD sehingga  diketahui siapa saja yang meninggalkan ruangan.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk lebih disiplin, salah satunya dengan mengikuti apel pagi. ‘’Saya tidak ingin lagi mendengar bahwa banyak ASN yang jarang mengikuti apel pagi. Tidak hanya di kantor Sekretariat, tapi juga di semua kantor dinas di lingkungan Pemko Medan. Jika kebiasaan buruk ini terus dilakukan, kemungkinan bisa saja Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) seluruh ASN akan dikurangi sebagai dampak dari ketidakdisiplinan tersebut,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Wali Kota berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan kembali rutin mengikuti apel pagi. Sebab, hal tersebut menunjukan tanggung jawab seorang abdi negara. Disamping itu pula, Wali Kota berpesan agar seluruh ASN tidak hanya sekedar datang, lalu mengisi kehadiran melalui finger print kemudian pulang. Tapi ASN harus mampu menunjukan loyalitas, tanggung jawab dan dedikasinya atas pekerjaan masing-masing. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan, H Jumadi SPdI meminta Pemko Medan untuk terus memfasilitasi penerapan Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Dininiyah Takmiliyah Awaliyah ‘Wajar MDTA’. 

Hal ini tergambar dari banyaknya pengurus MDTA dan orang tua santri yang tidak memahami pelaksanaan MDTA.

Anggota Komisi B yang membidangi pendidikan ini menekankan, pentingnya Pemerintah Kota Medan mengawal pelaksanaan Perda MDTA pada masyarakat.

“Ini Perda yang sangat penting bagi Kota Medan dimasa yang akan datang. Baiknya pelaksanaan Perda ini akan mempengaruhi generasi muda. Makanya Perda ini harus dijalankan sebaik mungkin,” jelas Jumadi, Kamis (28/2/2019).

Politisi PKS ini mengungkapkan, warga juga mempertanyakan terkait masalah teknis pelaksanaan, tenaga pendidik dan pendanaan agar dialokasikan di APBD Pemko Medan. “Masukan dari warga soal teknis pelaksanaan MDTA. Ini juga harus menjadi kajian mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementrian Agama,” jelasnya.

Dalam pasal-pasal di Perda tersebut segenap elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Medan harus mampu bersinergi sehingga pelaksanaannya benar-benar baik. Terkait isi Perda dalam pasal 9 yang menyebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik. “Ini harus benar-benar menjadi perhatian, sehingg anak dirik yang dihasilkan di MDTA benar-benar maksimal,” terangnya.

Kemudian pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Terkait kesejahteraan pendidik juga lagi-lagi perlu perhatian serius, karena selama ini kita melihat kesejahteraan tenaga pendidik sangatlah kurang,” tuturnya.

Untuk diketahui Perda No 5 Tahun 2014 Pemko Medan tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. Dalam Pasal 28 disebutkan Perda ini dimulai berlaku pada 1 Juni 2018 lalu. (maria)
Share Berita

LABUHAN, POC - Seorang pria mencuri sepeda motor vario milik Ibu Rumah Tangga diciduk Polsek Medan Labuhan, Kamis (28/02/2019).

Tersangka Candra (33) pria pengangguran warga Jalan Veteran Psar V Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang ini nekat mencuri sepeda motor milik Fitri Yani Ritonga (22) warga Jalan Marelan IV Barat, Lingkungan V, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, pada hari Selasa 26 Februari 2019.

Saat itu, korban tengah memakirkan sepeda motor miliknya berjenis Honda Vario BK 2562 ADW di depan toko buah Marelan dalam keadaan tidak terkunci di Jalan Marelan Raya Pasar I Tengah Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.

Korban melihat pelaku telah mencokel kunci kontak dengan kunci letter T dan membawa sepeda motor milik Fitri Yani Ritonga.

Rosyid menjelaskan, Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang melaksanakan patroli mendengar teriakan korban langsung merespon dan tersangka berhasil diringkus tanpa perlawanan," jelas Kapolsek.

Sambungnya, tersangka berhasil kita amankan setelah Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang dipimpin Kanit Reskrim, Iptu Bonar Pohan bergerak cepat merespon  teriakan korban," ucap Rosyid.

"Tersangka berikut barang bukti kunci Letter T  langsung dibawa ke Mapolsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut. Dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara," tandas Alumnus Akpol Tahun 2004. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen untuk wujudkan Panti Asuhan yang Mandiri. Untuk itu, Pemprov Sumut akan bersinergi dengan Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA – PSAA) Sumut.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat menerima audiensi LKSA – PSAA di ruang rapat Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (28/2/2019).

“Saya dan Bapak Edy Rahmayadi ingin bermanfaat untuk masyarakat, tapi kita tidak bisa sembarang berbuat, harus mengikuti aturan yang sudah ada, kedepannya kita akan coba anggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mewujudkan Panti Asuhan Mandiri,” ujar Wagub Musa Rajekshah yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Zonny Waldi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut Rajali.

Rafdinal selaku Ketua Forum Wilayah LKSA – PSAA Sumut bercerita mengenai bagaimana memperjuangkan nasib panti asuhan yang ada di daerah ini. “Forum ini sudah ada sejak tahun 2013, namun setelah melengkapi semua berkas baru diresmikan pada tahun 2015, dan saat ini ada 178 panti asuhan swasta yang bernaung dibawah LKSA – PSAA,” ujarnya.

Rafdinal juga menuturkan, antara LKSA-PSAA dengan Pemprov punya banyak kesempatan untuk bersinergi, melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terutama dalam hal perlindungan dan pembinaan anak-anak terlantar melalui panti-panti asuhan swasta.

“Panti swasta ini adalah lembaga yang awalnya dibuat oleh masyarakat, untuk membantu tugas pemerintah menangani masalah anak, dan berharap pemerintah mendukung melalui dua lembaga tersebut, melalui pembinaan kelembagaan, apalagi saat ini panti asuhan harus terakredasi,” ujarnya.

Menurut Rafdinal, saat ini ada sebelas panti swasta yang sedang diajukan akreditasnya dan sudah divisitasi oleh Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hal itu sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. “Tujuan akreditasi untuk menghindari kemungkinan adanya fasilitas yang tidak layak, serta kemungkinan pengasuhan yang tidak sesuai standar di LKSA,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut Rajali memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan LKSA-PSAA.  “Dahulu Pemprov Sumut pernah memberikan subsidi tambahan makanan sebesar Rp 2.100 per anak per hari, tapi terhenti di tahun 2015, ini yang nanti coba kita upayakan lagi. Tapi di tahun 2019 ini, Dinas Sosial Provinsi Sumut coba bantu biaya operasional LKSA-PSAA yang selama ini menggunakan pribadi pengurus,” jelasnya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Dalam rangka Penandatangan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Koperasi Maju Lancar Mandiri labuhanbatu.

Penandatanganan itu untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Acara tersebut yang dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan Sumatera Utara Jalan A.H. Nasution depan Asrama Haji Medan, Rabu (27/02/2019).

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan untuk pemberian dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Replanting atau penanaman ulang terhadap kelapa sawit rakyat yang berusia pokok tersebut sudah tua dan produktivitasnya rendah.

Pemerintah melalui BPDP-KS melakukan program peremajaan sawit rakyat khususnya di kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dengan luasan peremajaan perdana atau pilot project mencapai sekitar 58 Hektar.

Peremajaan sawit rakyat khususnya dikabupaten Labuhanbatu dipelopori oleh Koperasi Maju Lancar Mandiri labuhanbatu dan diketahui oleh Hamdan Siregar. Dukungan yang sangat luar biasa dari pemda labuhanbatu khususnya Dinas Pertanian labuhanbatu.

"Proses pelengkapan adminitrasi dan legalitasnya dimulai sejak tahun 2017 lalu, setelah melalui rangkaian dinamika yang panjang pada tahun 2019. Baru dapat dilakukan penandatanganan resmi untuk Replanting perdana," ucap Hamdan Siregar.

"Diharapkan kedepannya, petani yang bergabung dikoperasi tersebut meningkat sehingga luasan lahan yang dapat ditanam ulang meningkat sesuai dengan target pemerintah melalui BPDP-KS," harapan Kadis Pertanian Labuhanbatu.

Sambungnya, peremajaan sawit rakyat merupakan program strategis pemerintahan untuk meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat diseantiro Indonesia yang mencapai 2,5 juta Hektar yang didukung segenap stakeholder kelapa sawit Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan perkebunan dan petani-petani swadaya.

Sakaria Ginting selaku seketaris mengatakan, koperasi maju lancar mandiri labuhanbatu bekerja sama dengan PT Siringo-ringo yang merupakan afiliasi PT Musim Mas yang menjadi bapak angkat (offtaker) dalam pelaksanaan Replanting tersebut," kata Sakaria Ginting.

Sambungnya, sedangkan PT Siringo-ringo melakukan pembinaan pengelolaan adminitrasi perkoperasian dan pola penyiapan lahan. Penggunaan bibit kelapa sawit unggul, teknik budidaya kelapa sawit terbaik dan berkelanjutan sehingga produktivitas kelapa sawit rakyat yang direplanting menjadi tinggi.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama 3 Pihak antara BPDP-KS, Bank BNI dan Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu mengharapkan kepada Koperasi tersebut yang menerima bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat ( PSR) dapat menggunakannya dengan segera apabila dananya telah ditransfer ke Petani, demi peningkatan pendapatan petani. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan  agar melaksanakan tugas pendapatan dan belanja, supaya fokus pada target yang telah ditetapkan agar realisasi pendapatan dan belanja daerah pada akhir tahun anggaran selaras dengan APBD yang sudah ditetapkan. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pembangunan kota yang diselenggarakan.

Penekanan ini disampaikan Wali kota Medan ketika membuka Rapat  Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2019 di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (27/2/2019). Sebab, rendahnya realisasi belanja langsung akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.  Oleh karenanya Wali Kota minta kepada  seluruh OPD agar  melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada masing-masing OPD.

Kemudian Wali Kota minta agar seluruh OPD bekerjasama dan berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Layanan Perngadaan Saecara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengaduan (ULP).  “Itulah yang menjadi tugas saudara yang harus diingat dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Wali Kota.

Sedangkan tugas Wali Kota tegas Eldin, melihat dan menilai kinerja serta tanggung jawab  yang dilakukan seluruh jajaran OPD apakah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Di samping itu juga melihat apakah tupoksi yang dilakukan itu sudah memenuhi unsur peraturan dan ketentuan yang berlaku, terlebih dalam rangka memberhasilakn pencapaian target pembangunan kota. “Itu tentunya menjadi perhatian saya!” tegasnya.

Selanjutnya dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota  Medan Ir Wirya Alrahman MM,  Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, Lurah Kepala UPT dan Puskesmas se-Kota Medan, Wali Kota kemudian mengingatkan, APBD Tahun 2019 telah ditetapkan secara tepat waktu pada bulan Desember 2018. Dikatakannya, ada dua bagian pokok  dalam APBD Tahun 2019 yakni  sisi pendapatan daerahn dan sisi belanja daerah.

Untuk sisi pendapatan  daerah, jelas Wali Kota,  telah ditargetkan  sebesar Rp.6,118 triliun dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan sebesar Rp.2,338 triliun. Sedangkan dari sisi belanja terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.4,048 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2,070 triliun.

Atas dasar itulah melalui rapat ini, Wali Kota mengistruksikan kepada sleuruh  OPD agar selalu memeprhatikan hasil evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya yang memberi pesan apa kekurangan  dan kelemahan dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2018. Dengan begitu kekurangan tersebut tidak terulang  dan dapat diatasi pada tahun 2019 ini guna meningkatkan kinerja.

“Saya juga berharap agar forum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun  sinergi dan kebersamaan  lintas OPD, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kendala birokrasi yang ebrbelit dan menghambat proses pelaksanaannya,” pesannya.

Khusus  kepada para camat, lurah, dan kepala lingkungan, Wali Kota minta untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa terpuaskan. “Ingat, saya tidak mau dengar lagi ada camat  lurah maupun kepling yang tidak dikenal warganya,"   pungkasnya.

Sebelumnya Plt Kepala Bappeda Kota Medan M Syafruddin MSi dalam lap;orannya menjelaskan, adapun tujuan rapat ini digelar  untuk mewujudkan pelaksanaan program kegiatan OPD, serta APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu dan sasaran serta  berkualitas guna mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan kota dan penetapan kinerja sebagaimana yang direncanakan.

"Selain itu melalui rapat ini, kita berharap  dapat lebih diwujudkan sinergitas diantara OPD di lingkungan Pemko Medan, terutama dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan. Dengan begitu  masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan yang dilakukan Pemko Medan,” kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, rapat ini dihadikri sekitar 550 peserta  dari seluruh unsur  OPD dan pejabat di lingkungan Pemko Medan . Dalam rapat yang berlangsung sejak pagi hingga petang ini menghadirikan sejumlah nara sumber diantaranya Sekda Kota Medan, Kepala Bappeda, Inspektur Kota Medan Kepala Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan, Kepala BPKAD, Kepala ULP , Staf Ahli dan Asisten sebagai pembanging diskusi panel. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke- 52 Tingkat Kota Medan yang akan berlangsung di Jalan Rahmad Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan yang akan berlangsung 9 sampai 16 Maret mendatang menyisakan waktu hampir dua minggu lagi. Agar pelaksanaan festival pemuliaan Kitab Suci Al Qur’an itu berjalan lancar, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman MM rapat akhir persiapan MTQ di Balai Kota Medan, Selasa (26/2/2019).

Dalam rapat yang dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Sekda di dampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musaddad Nasution dan Asisten Umum Renward Parapat ingin mengetahui kesiapan sekaligus memastikan tugas pokok dan fungsi OPD terkait guna mendukung lancar dan suksesnya pelaksanaan MTQ tersebut.

Selain OPD terkait, Sekda juga mengecek kesiapan pihak event organizer (EO) yang menggelar MTQ. Pengecekan ini dilakukan, jelas Sekda, lantaran Wali Kota ingin pelaksanaan MTQ tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya Sekda menegaskan kepada EO agar penataan lokasi, panggung utama dan mimbar tilawah serta stand agar ditata dengan sebaik mungkin.

‘’Kita berharap pihak EO dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan dapat menciptakan suasana yang nyaman saat pengunjung berada di lokasi acara. Dengan demikian para pengunjung yang hadir merasa betah untuk berlama-lama untuk menyaksikan MTQ yang akan berlangsung selama sepekan tersebut,” kata Wali Kota.

Selanjutnya Sekda dalam rapat itu, mengevaluasi satu persatu tugas yang telah diberikan kepada masing-masing OPD. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Sekda mengimbau agar menurunkan petugas kebersihan secara bergantian. 

Selain masalah kebersihan, Sekda juga mengimbau Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perbaikan jalan baik di lokasi acara maupun menuju lokasi acara. Sebab, pagi hari sebelum acara pembukaan dilakukan malam harinya akan diawali dengan pawai ta’aruf yang akan diikuti ribuan kafilah dari 21 kecamatan di Kota Medan. Apabila jalan baik, maka pelaksanaan pawai ta’ruf dapat berjalan dengan lancar.

Mengingat volume kenderaan akan bertambah selama pelaksanaan MTQ berlangsung, Sekda minta kepada Asisten Adminstrasi Umum selaku Plt Kadis Perhubungan agar melakukan rekayasa lalu lintas bekerjasama dengan Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan.

Di samping itu Dishub juga bilang Sekda, segera menyampaikan kepada seluruh angkutan umum maupun barang agar tidak melintasi jalan yang akan digunakan sebagai lintasan pawai ta’aruf,  Sabtu (9/3/2019) mendatang. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan pawai ta’aruf dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu juga Dishub harus memberitahukan jalur-jalur alternatif sehingga pengusaha angkutan umum dan barang dapat melintasinya.

“Guna mempermudahkan pengemudi angkutan umum atau barang melintasi jalan alternatif, saya minta Disbuh bekerjasama dengan Dinas Kominfo agar membuat rambu maupun plank pemberitahuan yang akan memandu para pengemudi untuk melintasi jalan alternatif yang telah disediakan baik itu dari arah timur maupun barat,” ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya lagi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan para pengunjung selama sepekan MTQ berlangsung, Sekda minta Dishub beserta Camat Medan Marelan untuk melakukan penataan parkir dengan sebaik-baiknya melibatkan jajaran kepolisian dan Satpol PP. Selain tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Sekda pun berharap agar parkir tidak menimbulkan permasalahan terkait retribusi parkir.

Selanjutnya kepada Dinas Kominfo, Sekda menekan segera melakukan sosialisasi sehingga seluruh warga Kota Medan dapat mengetahui dan menghadiri pelaksanaan MTQ yang tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Selain sosialisasi, Dinas Kominfo harus memperbanyak pemasangan spanduk dan umbul-umbul. Namun diingatkannya, pemasangan spanduk dan umbul-umbul jangan dilakukan sembarangan sehingga mengganggu estetika kota.

Terakhir, Sekda mengustruksikan kepada Satpol PP dan Kecamatan Medan Marelan untuk mengatasi pedagang kaki lima (PK5) yang dikhawatirkan menggunakan memon tersebut menggelar lapak sembarangan sehingga mengganggu estetika, kelancaran arus lalu lintas maupun kenyamanan para pengunjung. “Lakukan penataan dengan baik terhadap para PK5 sehingga mereka tetap dapat mencicipi rezeki selama pelaksanaan MTQ berlangsung,” pungkasnya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan  Drs  H T  Dzulmi Eldin S  MSi  M.H  mendukung  penuh rencana  pendukung fanatik yang tergabung dalam  Suporter Medan Cintan Kinantan (SMeCK)  Hooligan yang akan melaksanakan tes urine untuk seluruh pengurusnya. Sebab, langkah itu dilakukan untuk membuktikan seluruh pengurus  tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.
Dukungan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima kunjungan pengurus SMEcK Hooligan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Selasa (26/2/2019). Menurut Lawren Simorangkir selaku Ketua Umum SMecK Hooligan,  tes urine dijadwalkan akan dilaksanakan pada 30 Maret mendatang. Direncanakan, sekitar 700 pengurus SMEck Hooligan akan mengikuti tes urine tersebut.
Kepada Wali Kota,  Lawren Simorangkir mengatakan, 700 orang yang akan mengikuti tes urine berasal dari jajaran pengurus SMEcK Hooligan yang berasal  dari 21 kecamatan.  Dikatakannya, tujuan tes urine dilakukan, selain mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba, juga ingin membuktikan bahwasannya jajaran pengurus tidak terlibat narkoba.
"Bila ada anggota yang terbukti menggunakan narkoba, akan kita rehabilitasi. Untuk itulah kita mohon dukungan penuh Pemko Medan, sehingga tes urine yang dilakukan dapat berjalan sesuai  harapan,”  kata Lawren.
Wali Kota didampingi Asisten Umum Renward Parapat, Kadis Kesehatan Edwin dan Kadispora Marah Husin Lubis, menyambut baik dan mendukung  rencana tes urine tersebut. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu langsung minta  kepada Kadis Kesehatan dapat membantu sehingga tes urine dapat berjalan.
“Di samping itu itu pada saat pemeriksaan urine dilakukan, kita akan menyediakan mobil toilet guna mempermudah dan memperlancar tes urine berlangsung. Dengan jumlah yang mencapai 700 orang, saya yakin toilet yang ada tidak akan mencukupi. Semoga tes usiren anntinya dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Wali Kota.
Dikatakan Wali Kota, dukungan ini dilakukan karena langkah yang dilakukan SMEcK Hooligan sangat positif dalam mendukung pemberantasan narkoba di kalangan generasi muda. Sebab, umumnya pengurus dan anggota SMEcK Hooligan merupakan kalangan remaja yang perlu dibentengi sehingga  menjauhi narkoba.
Di samping itu Wali Kota juga mengajak seluruh pengurus dan anggota SMEcK Hooligan untuk terus mendukung PSMS Medan, sehingga tim kebangaan warga Kota Medan itu kembali berlaga di Liga Indonesia. Wali Kota yakin dengan dukungan yang terus mengalir tanpa henti, tim berjuluk Ayam Kinantan akan kembali berlaga di kasta persepakbolaan paling bergengsi di Tanah Air tersebut. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Akhirnya pedagang Pasar Kampung Lalang bisa bernafas lega , setelah lama menanti. Dijadwalkan, 5 Maret mendatang akan dilakukan penyerahan Pasar Kampung Lalang kepada PD Pasar Kota Medan.

Ini merupakan keputusan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam hal ini Komisi C DPRD Medan bersama PD Pasar, Inspektorat. Pertemuan itu berlangsung sekitar 60 menit. Dari pertemuan itu disepakati penyerahan Pasar Kampung Lalang dilakukan pekan depan.

"5 Maret serah terimanya, saat ini sedang dipersiapkan proses PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima. Setelah PHO, pedagang sudah bisa masuk," ujar Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan usai pertemuan, Selasa (26/2/2019).

Di tanggal 5 Maret itu, kata politisi PDI Perjuangan , juga akan dilakukan serahterima dari bagian aset ke PD Pasar.

Ia mengatakan, pihak kontraktor telah 'legowo' menyerahkan Pasar Kampung Lalang ke Pemko Medan.

Boydo menyebutkan bahwa pihak kontraktor tengah menyusun kelengkapan untuk ke PKP2R, termasuk menyediakan sound atau pengeras suara.

Terkait denda sebesar Rp 3,1 miliar yang harus dibayarkan oleh PT Budi Mangun KSO, Boydo menyebutkan bahwa denda itu sudah final.

"Dan itu berdasarkan keterangan BPK Perwakilan Sumut sudah masuk di LHP 2018, " ucapnya.

Pertemuan Tertutup

Namun yang menarik pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup oleh pihak Komisi C yang dipimpin Boydo HK Panjaitan.

Saat hal ini ditanyakan, Boydo mengatakan pertemuan tersebut dilakukan tertutup karena ada beberapa hal yang dibahas terkait persoalan Pasar Kampung Lalang. 

"Kita lakukan pertemuan tertutup ini karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan kajian bersama.Bukan kita menghindari kalangan wartawan atau sebaliknya untuk menutupi informasi, tapi semuanya ada yang sangat perlu dibahas ," alasan Boydo.(maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Sebanyak 100 peserta akan mengikuti  event bertajuk Offroad Jelajah Desa Satu Hati yang akan berlangsung 1-3 Maret mendatang.   Para peserta offroad direncanakan akan dilepas dari Jalan Pulau Penang, Jumat (1/3/2019). Mereka selanjutnya bergerak menuju Sibolangit  untuk unjuk kebolehan sekaligus menjajal medan yang sangat menantang.
Demikian terungkap ketika Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menerima audiensi panitia Offroad Jelajah Desa Satu Hati di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Selasa (25/2/2019). Selain ingin menyalurkan hobi, para peserta offroad juga ingin membangun tali silaturahmi dengan warga yang dilewati di sepanjang lintasan.
Didampingi Asisten Adminsitrasi Umum Setdako Medan Renward Parapat, Kadispora Kota Medan Marah Husin dan Kadis Pariwisata Agus Suriono, Wali Kota sangat mengapresiasi digelarnya offroad tersebut. Apalagi Kota Medan dipilih menjadi lokasi pelepasan  offroad yang akan berlangsung selama tiga hari.
Wali Kota berharap, event ini dapat menggeliatkan  kembali olahraga offroad di Kota Medan.  “Semoga dengan digelarnya Offroad Jelajah Desa Satu Hati, olahraga yang identik dengan para pemburu petualangan ini dengan menerobos sungai, hutan dan tanah berlumpur dapat kembali menggeliat di Kota Medan,”  kata Wali Kota.
Diungkapkan Wali Kota, olahraga offroad  belakangan ini kurang bergeliat di ibukota Sumatera Utara. Padahal, para offroader (pecinta offroad) sebelumnya aktif menggelar olahraga yang sangat menantang adrenalin tersebut. “Itu sebabnya saya sangat mendukung penuh digelarnya offroad ini,” ungkapnya.
Di hadapan para panitia Offroad Jelajah Desa satu Hati dan sejumlah pengurus Indonesia Off-Road Federation (IOF) Sumut yang dipimpin Mahfullah Daulay, Wali Kota pun berharap agar offroad berjalan dengan sukses dan lancar. Di samping itu dia berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian kehadiran olahraga offroad dapat  diterima masyarakat dengan baik.
Mahfullah Daulay mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Wali Kota. Pria yang sehari-hari menjabat sebagai Sekda Kota Binjai itu berharap agar Wali Kota bisa hadir dan ikut melepaskan seluruh offroader. “Kami  berharap Bapak Wali kota Medan dapat iktu serta, sebab Bapak Wali Kota Binjai telah menyatakan kesediannya untuk ikut serta dalam offroad ini,” papar Mahfullah.

Selain menyalurkan hobi berpetualang  menyusuri medan yang ekstrim, Mahfullah mengatakan Offroad  Jelajah Desa Satu Hati akan diisi dengan kegiatan bakti sosial. Dikatakan, para offroader  akan berhenti di sejumlah desa yang akan dilewati  dan memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. “Dengan demikian kegiatan yang kita gelar ini dapat memberikan maffat bagi masyarakat,” terangnya. (mar/rel) 
Share Berita

MEDAN, POC -  Anggota Komisi B DPRD Medan H.Jumadi S.Pd.I berencana meminta penjelasan Pemko Medan terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019 yang akan digelar April mendatang. Pasalnya, ujian kali ini tidak lagi menyertakan Pendidikan Agama sebagai pelajaran yang diujikan.

Hal ini diungkapkan Jumadi, menyusul banyaknya laporan sejumlah wali murid yang resah terkait informasi Pendidikan Agama tidak lagi diikutkan dalam UN.

“Banyak wali murid yang melaporkan informasi soal Pendidikan Agama tidak lagi menjadi mata pelajaran yang diujikan,” jelas Jumadi kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Selasa (26/2/2019).

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini mengungkapkan, dari penelusuran berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) yang ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs. H.Marasutan, M.Pd pada Februari 2019 tidak tercantum pelajaran Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran yang diujikan.

“Kita sudah cek di juklak yang kita terima, UN 2019 tingkat SLTP tidak menyertakan pendidikan agama, berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2018 lalu,” tutur anggota komisi yang membidangi pendidikan ini.

Dijelaskan Jumadi, dalam juklak pada poin II tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), tentang Kisi-kisi USBN disebutkan, naskah soal USBN terdiri atas Pendidikan Agama , Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, Bahasa Inggris , IPA dan IPS. Kemudian dalam point selanjutnya disebutkan, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, soal disusun oleh Kemenag dan Ujian dilaksanakan secara nasional serentak yang waktu penyelenggaraannya ditentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kemudian (Setelah juknis ini tersusun).

“Dalam juklak Disdik Medan tersebut Pendidikan Agama tidak dinadwalkan dengan jelas. Berbed dengan 2018, petunjuknya sangat jelas sekali soal pelaksanaan UN ini dimana pelaksanaan UN untuk pendidikan agama ditentukan tanggalnya,” imbuhnya.

Terkait dengan persoalan ini, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Pemko Medan agar tidak terjadi keresahan dimasyarakat.
“Waktu penyelenggaraan UN efektif tinggal sebulan lagi. Kita ingin Pemko Medan memberikan kejelasan,” jelasnya.

Terkait dengan persoalan ini, Jumadi mengaku belum menemukan hal serupa di Kabupaten/Kota lain. “Kalau di Kota lain kita belum dapat informasi. Tapi informasi terkait hal ini akan kita terus perbaharui,” ucapnya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Upaya pemetaan dan penataan para pegawai harian lepas (PHL) di jajaran Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 11.864 orang mendapat dukungan penuh dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. 

Keberadaan PHL ini sudah menjadi sorotan, terlebih yang berada di Dinas PU Bina Marga sebanyak 3.000 orang lebih.

Sementara pihak legislator menilai dengan jumlah pegawai tersebut telah menghabiskan anggaran APBD Rp400 miliar per tahun, sehingga dinilai sangat memberatkan keuangan daerah. 

Untuk mengatasi mubazirnya jumlah PHL tersebut, Pemko akan melakukan seleksi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimulai dari tingkat kecamatan. Jumlahnya sesuai kebutuhan OPD dengan menetapkan bidang-bidang kerja para PHL yang lulus seleksi.

Hal itu dikatakan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH didampingi Wakil Ketua H Iswanda Ramli SE, anggota Komisi B Edward Hutabarat dan dari Komisi A Andi Lumban Gaol SH kepada wartawan, di ruang kerjanya, usai rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD Medan bersama Sekda Kota Medan Ir Wiriya Arrahman MM Kepala BKD Muslim Harahap dan Seketaris Dewan Abdul Aziz.

"Kami ( DPRD Medan ) bersama Pemko sepakat tidak ada penambahan PHL untuk tahun ini dan tahun berikutnya.Dan untuk tahap awal dilakukan di tingkat kecamatan, cukup 6 orang tenaga PHL di kantor camat, apa tugas pokok mereka sudah ditentukan," kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Selasa (26/2/2019).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, untuk PHL, OPD dan camat melakukan sendiri ujian seleksinya. Lewat seleksi itu akan ada yang gugur sehingga jumlah PHL akan berkurang dan APBD bisa dihemat.

"Dewan dan Pemko juga sepakat, jika ada PHL yang jarang masuk otomatis dipecat, yang akan didata lewat absensi masing-masing PHL," terangnya.

Tentang banyaknya PHL di Dinas PU Bina Marga, Henry Jhon mengungkapkan, pihak OPD tersebut sudah merumahkan mereka menunggu dilakukan seleksi. Jumlah PHL sampai 3.000-an orang dinilainya sangat mubazir.

"Padahal banyaknya tenaga PHL ditambah ASN, infrastruktur dan drainase di Medan belum terbangun dengan baik, untuk apa banyak-banyak tenaga kerja kalau tidak efisien, secukupnya saja yang diberdayakan," tuturnya.

Terkait persoalan gaji pegawai honor yang belum gajian sejak Januari 2019 sampai sekarang, kata Henry, pihaknya bersama  Sekda dan BKD mengambil satu kesimpulan bahwa yang lulus seleksi akan menandatangani kontrak, setelah itu barulah gaji mereka dicairkan.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli mengharapkan supaya PHL segera ditata sesuai kebutuhan Pemko Medan, dalam hal ini masing-masing OPD. ”Mereka itu, sudah jarang masuk, sebulan sekali masuk itupun hanya neken saja, saya kira wajar di tata kembali atau dikeluarkan,” tegas politisi Partai Golkar ini.  

Namun demikian, penataan memang seharusnya dilakukan seperti usulan untuk kecamatan yang hanya berjumlah 6 orang disesuaikan kebutuhan. ”Seluruh camat itu sudah selesai ditetapkan yakni 6 orang PHL,  yang belum masuk usulan itu dari OPD,” ujarnya. 

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al Rahman menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keberadaan PHL kepada OPD masing-masing. Dirinya juga tak menampik bakal ada pengurangan. Namun, dia tak bisa memastikan berapa jumlah PHL yang dikurangi.

"Pasti ada, disesuaikan kebutuhan, kita serahkan ke SKPD untuk menganalisis itu. Jadi jangan ada lagi yang fiktif. Kalau jumlahnya belum tahu," kata Wirya.

Selain itu, Wirya mengungkapkan bahwa saat ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan PHL, apakah sesuai kebutuhan.

"Assessment dan evaluasi sedang berlangsung. Setelah selesai barulah ditandatangani kontrak baru, dengan catatan yang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.(maria)
Share Berita

BELAWAN, POC - Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Taryono Raharja mengikuti rapat ke 2 Koordinasi dan Optimalisasi serta sinergitas sistem kerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP), Selasa (26/02/2019).

Rakor hari ke 2 UPP Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara diadakan dihotel Santika Premiere Dyandra Medan.

Rapat tersebut dapat menjadi wahana koordinasi untuk pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi para pengemban tugas Satgas Saber Pungli dan momen penting serta strategis untuk mengevaluasi kinerja sebagai wujud implementasi kebijakan.

Sedangkan tujuannya adalah, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota dalam lingkup lintas instansi untuk sumut bebas pungli.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Wakapolres mengatakan, adanya rapat ini agar lebih terbina sinergitas sistem kerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP) kabupaten / kota dengan harapan sumut bebas pungli," ucap wakapolres belawan Kompol Taryono Raharja.

Sambungnya, "Seluruh UPP kota / kabupaten se- Sumatera Utara, Inspektorat provinsi, Inspektorat kota / kabupaten, wakapolres tanjung balai, kasiintel kejaksaan dan jumlah peserta kurang lebih 120 orang yang mengikuti rapat ini," kata Wakapolres Belawan. (Kinoi)
Share Berita

LABUHAN, POC - Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis melakukan Peninjauan langsung terhadap Pendistribusian BBM Bersubsidi jenis Solar kepada kelompok Nelayan Tradisional, Senin (25/02/2019).

Peninjauan tersebut bersama Kamtibnas Young Panah Hijau dengan Pimpinan Pok Nelayan Andika di Lokasi SPBU No.  14. 204. 117, Jalan KL.Yos Sudarso KM 18,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Kegiatan pendistribusian BBM jenis Solar kepada kelompok Nelayan Tradisional Kamtibmas merupakan tindak lanjut  pada saat kegiatan Safari Subuh Kapolres Pelabuhan Belawan bersama Kapolsekta Medan Labuhan di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Panah Hijau Lingkungan IV, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan pada 19 Januari 2019 yang lalu.

"Warga Pok Nelayan tersebut yang berprofesi sebagai nelayan menyampaikan kepada Bapak Kapolres, bahwa para nelayan memiliki uang namun sulit  untuk membeli BBM jenis Solar sebagai bahan bakar sampan yang digunakan untuk mencari ikan dilaut,"  kata Kapolres.

Sambungnya, atas keluhan para nelayan, Kapolres Pelabuhan Belawan meminta petunjuk kepada Kapolda Sumut. Sedangkan Kapolsekta Medan Labuhan terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Labuhan tentang BBM jenis Solar yang diperuntukan untuk para Nelayan Tradisional," terang Ikhwan .

"Akan tetap dilakukan pengamanan terbuka dilokasi SPBU untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada kelompok lainnya," tegas Ikhwan.

Hasil dari koordinasi dengan pihak Pertamina, para Nelayan Tradisional Kamtibmas Yong Panah Hijau diperbolehkan membeli BBM jenis Solar di SPBU yang berada di Jalan KL Yos Sudarso KM 18,5, Kel.

Satu (1) kapal pernelayan dapat memperoleh BBM jenis solar sebanyak 35 Liter Per Sampan untuk sekali melaut ( 2 s/d 3 Hari) dengan memperlihatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pendistribusian BBM tersebut dikoordinir oleh Polsekta Medan Labuhan bersama ketua Pok Nelayan.

"Terimakasih serta apresiasi para Nelayan buat Kapolda Sumut serta bapak Kapolres Pelabuhan Belawan karena sudah membantu para Nelayan untuk mendapatkan BBM jenis solar di SPBU sebagai bahan bakar sampan para Nelayan tradisional," ucap Andika sebagai ketua kelompok Nelayan.

Lanjutnya, kami mendukung Pihak Keamanan khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam menghadapi pemilu Pileg dan Pilpres 2019 untuk menjaga Kamtibmas," kata Andika.

Dari pantauan awak media, Kegiatan Pendistribusian tersebut dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan,
Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Belawan AKP Eriyanto Ginting, Kasat Intel IPTU SBI Manullang, Kasi Propam Polres Pelabuhan Belawan IPTU lily Tapiv, Kanit Reskrim Polsekta Medan Labuhan IPTU B Pohan, Kanit Binmas polsekta Medan Labuhan IPTU Sutrisno, Ketua kelompok Nelayan Tradisional Kamtibmas Young Panah Hijau, Perwakilan pemilik SPBU Erickson, Perwakilan Pok Nelayan Tradisional Kamtibmas Young Panah Hijau berjumlah 20 Orang. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018-2023 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (25/2/2019) di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan. Pendidikan menjadi salah satu program prioritas, dari lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri, sasaran bidang pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dengan target tercapainya angka rata-rata lama sekolah 10,5 tahun.  

Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta penambahan gaji guru honorer menjadi Rp 90.000 per jam, dari semula usulan DPRD hanya Rp 60.000 per jam. “Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu, bahkan saya mau kalau bisa Rp 100.000 per jam, tapi kita syukuri ini bisa naik dari saat ini guru-guru honor hanya menerima Rp 40.000 per jam, tahun ajaran baru nanti kebijakan ini akan saya berlakukan,” ungkap Gubsu Edy.

Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, Gubsu memasang target 10,5 tahun angka rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan bersubsidi. “Sebenarnya bila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup, kalau dihitung-hitung bisa Rp 300 miliar - Rp 400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.

Lalu untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah, Gubsu akan membuat program ‘Guru Terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal. “Nanti guru-guru yang sudah PNS atau pun honor akan kita jadwalkan untuk mengajar ke daerah tertinggal, sebagai imbalannya akan kita berikan insentif,”tambahnya.

Program prioritas lainnya, untuk mewujudan visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” dalam RPJMD adalah pelayanan kesehatan berkualitas, penyediaan lapangan kerja, insfrastruktur yang baik, dan mengembalikan Sumut pada sektor agraris dan pariwisata. Dengan sasaran utama “Membangun Desa Menata Kota”.

Untuk bidang kesehatan, kata Gubsu, diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 70 tahun. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam  peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan. “Serta pengembangan rumah sakit provinsi (Rumah Sakit Haji Medan) bertaraf internasional, yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah dan koordinasi tersebut, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita stunting dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Lalu untuk bidang ketenagakerjaan, akan dibangun pusat inovasi dan industri kreatif antara lain di Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Medan. Sedangkan untuk menunjang bidang infrastruktur, antara lain akan dilakukan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan target terwujudnya ‘Jalan Mantap’ 90 persen. Pembangunan proyek strategis pun akan dipacu seperti pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kereta Api Tran Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung, serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata seperti Bahorok (Langkat), Pulau Berhala (Serdang Bedagai) dan Danau Siais (Tapanuli Selatan).

Terakhir, dalam bidang pertanian dan pariwisata, kesejahteraan petani adalah prioritas utama, dengan menggalakkan upaya pengembangan kawasan agribisnis dan agro-industri  lewat program one region one product. Sentra peternakan pun akan dikembangkan terutama pada daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi keseriusan Gubsu Edy Rahmayadi untuk membangun Sumut. Khususnya dalam penyusunan RPJMD Sumut 2018-2023 yang baru ditetapkan. “Pada rapat ini saya sampaikan apresiasi kepada Gubsu, dalam keseriusannya untuk membangun Sumut,” ujar Wagirin.

Turut hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, anggota DPRD Sumut, OPD Pemprovsu dan perwakilan Forkopimda Sumut.(ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis meminta agar dilakukan pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH). Apalagi diketahui, puluhan ribu warga Kota Medan yang merupakan termasuk kategori miskin, belum mendapat PKH.

Hal ini diungkapkan Zulkifli Lubis saat Sosialisasi Perda 05 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Radio, Medan, Senin (25/2/2019).

"Kita meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data untuk Program Keluarga Harapan (PKH),"kata Zulkifli dihadapan ratusan warga yang hadir. 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini beralasan dilakukan pemutakhiran data, sebab, banyak warga miskin di kota Medan belum tersentuh bantuan tersebut. "Bahkan, penerima bantuan sosial sering menimbulkan kesenjangan karena penyalurannya tidak tepat sasaran. Dimana, keluarga paling miskin tidak dapat, sedangkan yang ekonomi lumayan malah dapat,"kata Zulkifli yang didampingi Kordinator PKH Kota Medan, Rinaldi Sitorus.

Sementara Rinaldi mengakui, data penerima PKH dilakukan pada tahun 2015. Sejak itu hingga saat ini belum dilakukan pemutakhiran data. Berdasarkan Basis data terpadu yang dilaksanakan tahun 2015, sekitar 52.091 PKH di Kota Medan, sedangkan jumlah warga miskin mencapai 129 ribu. "Tak semua warga miskin mendapat PKH, ya bersabarlah untuk pemutakhiran data,''ujar Rinaldi.

Zulkifli kembali memaparkan, perda penanggulangan kemiskinan disosialisasikan agar masyarakat khususnya yang tidak mampu mengetahui hak-hak mereka. "Semisal ibu-ibu ingin membantu suami dengan mencari nafkah. Buatlah kelompok menjahit atau pelatihan seperti UMKM, nanti anggarannya dibantu oleh pemerintah,"sebut legislator yang duduk di Komisi C ini.

Zulkifli menyebutkan berbagai hak bagi warga kurang mampu. Diantaranya, hak atas kebutuhan pangan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih dan sanitasi yang baik, hak mendapat lingkungan yang baik, hak atas perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan dan hak untuk partisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. 

"Tahun ini Kota Medan sudah menambah sekitar Rp 21 miliar untuk KIS dan warga yang memperehnya bertambah sekitar 80 ribu jiwa. Bagi warga yang ingin mendapat KIS PBI, silahkan lapor ke kelurahan menyertakan KTP, KK dan minta SKTM agar ditindaklanjuti,''jelas Zulkifli yang kembali mencalonkan diri untuk kursi DPRD Medan periode 2019-2024 di Dapil Medan 1 yang meliputi, Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah ini. 

Sementara, pada sesion tanya jawab, sejumlah warga di Kelurahan Seikambing, Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan sulit migrasi dari BPJS Mandiri ke Penerima Iuran Bulanan (PBI) BPJS Kesehatan karena diharuskan membayar tunggakan iuran dan denda.

Seperti disampaikan Ita Meliala, warga Seikambing C, keluarganya dulu merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Meski tak pernah digunakan, selama bertahun-tahun Ita dan 5 anggota keluarganya tetap membayar iuran BPJS. Namun beberapa bulan terakhir, keluarganya tak mampu lagi membayar karena kondisi ekonomi. Dia lalu meminta migrasi ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Iuran Bulanan (PBI) BPJS yang ditanggung oleh Pemko Medan dengan menyertakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dari kelurahan. Namun pihak BPJS menolak, dan mengharuskan peserta membayar tunggakan iuran dan denda.

"Untuk membayar iurannya saja kami tak punya uang, apalagi disuruh bayar tunggakan dan denda sampai lunas. Bagaimana ini Pak Zulkifli, kami ingin dapat KIS tapi diharuskan oleh BPJS melunaskan semua,"keluh ibu berjilbab ini.

Pertanyaan sama juga dilontarkan Irma. Dia mengaku sudah 2 tahun tak membayar BPJS. Namun untuk memperoleh bantuan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pemko Medan tak semudah membalikkan telapak tangan. Kendati sudah membawa 'surat sakti' dari kelurahan, pihak BPJS tetap mengharuskan pembayaran iuran. 

Zulkifli mengakui, ada sekitar 200 ribu jumlah penduduk Medan yang menunggak iuran BPJS mandiri. Dia menyebutkan, saat ini anggota DPRD Medan yang tergabung di panitia khusus (pansus) penduduk miskin dan PBI sedang menggodok persoalan ini dan menyarankan BPJS mengkaji ulang para peserta yang menunggak. "Kuat dugaan mereka yang menunggak merupakan warga kurang mampu sehingga tidak sanggup membayar iuran. Untuk itu patut dipertimbangkan masuk PBI,"katanya.

Diakhir acara, Zulkifli bersama istri, Dewi Sinta membagikan cinderamata pada ratusan warga yang hadir di acara tersebut.(maria)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.