MEDAN, POC - Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membenahi sistem kerja menuju digitalisasi bukan sekedar wacana. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang juga dikenal dengan e-government ditargetkan segera terwujud pada bulan Maret 2019 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprovsu dan BUMD bersama PT Telkom Indonesia Tbk, di Ruang Ferdinand Lumban Tobing Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (11/1/2029).
“e-Government ini hanya bisa terwujud jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dan kompak. Sistem digital ini hanya alat, operatornya kita. Untuk itu, diharapkan semua OPD aktif menyediakan dan update data dari masing-masing dinas/badan. Tentunya akan ada penghargaan bagi OPD yang aktif, dan sanksi bagi yang tidak,” tegasnya.
Terkait sistematika penghargaan dan sanksi ini, kata Wagubsu, akan dibahas lebih lanjut bersamaan dengan pembentukan tim pengawas yang akan mengontrol dan mengevaluasi perwujudan e-Government. “Saat ini, sudah ada beberapa sistem digital yang diaplikasikan Pemprovsu, namun belum optimal dan menyeluruh. Kita ingin berusaha menciptakan sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh aktivitas OPD dalam satu platform atau yang dikenal dengan data center,” jelas Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck.
Untuk saat ini, Ijeck mengungkapkan aplikasi e-government masih fokus pada pembenahan sistem kerja internal Pemprovsu. Pengembangan selanjutnya akan diaplikasikan pada pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut M Fitriyus menjelaskan teknis perwujudan e-government yang dimaksud dalam rapat. “Data center ini disebut Dashboard Executive, modelnya seperti Sumut Smart Province, hanya saja lebih mutakhir baik dari penambahan aplikasi, bentuk penyajian dan kelengkapan data, dan lainnya,” ujar Fitriyus.
Dikatakannya, Dashboard Executive tersebut memungkinkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memeriksa progres kerja setiap dinas secara real time begitupun dengan informasi dan data tertentu yang dibutuhkan. Misalnya, informasi daerah rawan bencana yang disediakan BPBD, data jumlah sekolah di Sumut oleh Dinas Pendidikan Provsu, dan lainnya. “Data-data ini tentunya menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran,” ucapnya.
Mendukung perwujudan e-Government di Sumut, turut hadir dalam rapat tersebut GM Government Solution and Partnership PT Telkom Alfi Sumarta beserta rombongan PT Telkom Indonesia Tbk. Saat meninjau fasilitas Sumut Smart Province, Alfi memuji dan mengakui bahwa infrastruktur Pemprovsu menuju digitalisasi sudah bagus dan layak mendapat nilai A. “Hanya diperlukan penajaman-penajaman konten saja,” katanya.
Turut hadir dalam rapat tersebut para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, seluruh Kepala OPD Pemprovsu, pejabat BUMD Provsu, para ASN, akademisi, dan pakar IT. (mar/rel)