SUNGGAL - Unit Lalulintas Polsek Sunggal melaksanakan giat pendidikan masyarakat tentang berlalu lintas di SMK Yayasan Sultan Iskandar Muda, Jalan Bakul, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (19/1/2018) pagi. Kegiatan dipimpin Kanit lantas Polsek Sunggal, Iptu Syahri Ramadhan dengan tema Menggelorakan Milineal Road Safety Festival.

“Kita juga memberikan Dikmas Lantas dalam Safety Reading bagi anak-anak Bangsa dalam acara ini,” ucap Kanit Lantas Sunggal, Iptu Syahri Ramadhan.

Syahri juga menambahkan, kegiatan bertujuan untuk menciptakan hubungan Polri dengan masyarakat milenial yang ada di wilayah Polsek Sunggal.

“Salah satunya agar terjalin hubungan dengan masyarakat milenial. Selain itu, agar mereka memahami tata tertib berlalu lintas bahwa keselamatan itu paling utama dalam berkendara,” ujarnya.

Kegiatan tersebut pun disambut antusias para siswa dan siswi SMK Sultan Iskandar Muda. Sedikitnya 70 siswa-siswi SMK berbaur dalam kegiatan tersebut dan mengikuti arahan dan bimbingan dari Kanit Lantas Polsek Sunggal.

“Kegiatan ini akan terus kita lakukan. Bukan di sekolah ini aja, kita akan datangi sekolah-sekolah lain yang berada di wilkum kita,” pungkasnya. (Red)
Share Berita

MARTUBUNG, POC- Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan beserta para PJU  dan jajaran menghadiri acara Deklarasi kerukunan Umat beragama se-kecamatan Medan Labuhan, Jumat (18/1/2019).

Dalam kata sambutannya, Kapolres mengatakan, Kekisruhan kemarin dapat teratasi berkat adanya dukungan masyarakat dan semua elemen sehingga terciptanya situasi yang kondusif kembali," ucap Kapolres didepan ratusan warga martubung.

Sambungnya, setiap ditemukan kasus harus cepat diinformasikan pada pihak kepolisian, serahkan pada pihak penegak hukum karena negara kita adalah negara hukum,” tegas Ikhwan.

"Warga untuk bijak menggunakan medsos karena ada UU ITE mengancam," tutup orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan.

Kegiatan ini turut hadir Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan, para PJU Polres Pelabuhan Belawan,Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto, Danramil Kapten Inf Penta Purba, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane,MUI di wakili Rudi, tokoh agama islam Ustadz Syamsul Bahri Spdi, Farrozi Nazir Mesjid Al Osmani, pendeta Jansfrans Saragih, pendeta Abednego Situmpul, ketua Distrik HKBP Medan Utara,tokoh Masyarakat, tokoh pemuda dari GAMKI,serta para Lurah dan Kepala Lingkungan. (Kinoi)
Share Berita

KISARAN - Masa Br.  Sinaga,  Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas dengan posisi telungkup di pinggir jalan lintas Sumatera di depan danau Kelapa Gading yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapolres Asahan,  Jumat (18/1/2019)

Berdasarkan informasi yang diperoleh br Sinaga  ditemukan warga menggunakan celana panjang biru di tabrak bus Duri Indah. Sopir sempat mencoba melarikan diri namun berhasil di hadang warga tepat di depan kantor Samsat UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

"Opung itu warga Komplek Universitas Asahan (UNA) bang, tadi cucunya datang kesini dan ikut mengejar bus yang menabrak neneknya" ujar Siti salah seorang penjaga warung di depan danau Kelapa Gading Kisaran.

Siti juga menambahkan Opung Sinaga langsung di evakuasi petugas Satlantas Polres Asahan ke RSU HAMS Kisaran untuk penanganan medis.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Asahan AKP Rusbeny dan Kanit Laka Iptu Rusdi belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kecelakaan ini.(Yudi)
Share Berita

KISARAN - Wakil Bupati Asahan,  Surya melakukan sidak sekaligus memantau langsung proyek pembangunan lift di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang,  Jumat (18/1/2019).

Wakil Bupati dengan didampingi  Sekdakab Asahan, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PU PR, Kepala Dinas Kominfo, Kaban Kesbangpol dan Perwakilan Pegawai RSUD Abdul Manan Simatupang menyebutkan hendaknya Dirut RSUD HAMS memperbaiki sarana dan prasarana ruangan pasien, agar pasien dan orang yang menjenguk merasa nyaman.

"Perhatikan sarana dan prasarana di RSUD ini, jaga kebersihan dan buat pasien dan keluarga pasien merasa nyaman hingga pasien dapat sembuh, layani pasien dengan hati yang ikhlas" ujar Surya.

Surya juga menyebutkan untuk pembangunan Ruangan di RSUD Hams. Abdul Manan Simatupang lantai 3 harus segera di manfaatkan dan digunakan.,  Pembangunan Lift diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan kepada pasien maupun keluarga dan kerabat pasien yang ingin menjenguk.

"Gunakan dan manfaatkan sarana yang ada.  Ruangan di lantai 3 agar du fungsikan.  Karena RSUD Hams ini adalah RSUD kebanggaan Asahan. Jadi yang haus di ingat berikan pelayanan prima kepada pasien.  Sebab yang ada dirumah sakit ini adalah orang yang membutuhkan perawatan medis.  Buat mereka senyaman mungkin agar mereka cepat sembuh" ujarnya.(yudi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemko Medan tidak dapat mewujudkan Kota Medan bersih dari sampah tanpa dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Sekecil apapun dukungan yang diberikan tentunya sangat berarti  dalam upaya mewujudkan ibukota Sumatera Utara bersih sampah. Oleh karenanya Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH mengajak seluruh kader Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk ikut serta dan mendukung penuh program klenbersihan yang dijalankan Pemko Medan.
Ajakan ini disampaikan Wakil Wali Kota saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumatera Utara di Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (18/1/2019).  Selain menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dukungan itu dapat diwujudkan  ikut mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan.
‘’Saya mengajak seluruh kader BMI Sumut untuk ikut peduli dan menjaga kebersihan di Kota Medan. Saya berharap para kader BMI bisa menjadi jembatan penghubung Pemko Medan untuk mensosialisasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing,” kata Akhyar.
Kemudian Akhyar juga menjelaskan pemberitaan terkait predikat kota metropolitan terkotor yang ditujukan kepada Kota Medan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang belakangan diberitakan oleh sejumlah media massa. Ditegaskan Akhyar, Medan bukanlah kota terkotor, hanya saja penilaian tersebut diberikan lantaran kota Medan belum mengoptimalkan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan sampah di TPA Terjun.
‘’Medan bukanlah kota terkotor seperti yang banyak diberitakan di media massa beberapa waktu belakangan ini. Permasalahannya hanya kita belum sepenuhnya secara maksimal menggunakan sistemn sanitary landfill dalam mengelola sampah di TPA Terjun. Hal ini terjadi keterbatasan lahan yang dimilki Pemko Medan sehingga kita masih menggunakan sistemopen dumping,” jelasnya.
Selanjutnya Wakil Wali Kota juga mengajak kepada semua warga Kota Medan untuk sama-sama memahami apa yang sebernanya menjadi alasan penilaian yang diberi Kementerian LHK kepada kota Medan tersebut. ‘’Medan terus berbenah dari semua aspek, termasuk mengenai kebersihan. Untuk itu masyarakat jangan cepat berasumsi buruk terhadap pemerintah. Ayo sama-sama kita jaga kebersihan di kota yang kita cintai ini,’’ harapnya.
Acara pelantikan pengurus DPD BMI Sumut periode 2019-2014 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.  Sasta SH dipercayakan menjadi Ketua DPD BMI Sumut untuk lima tahun ke depan. Selain Wakil Wali Kota, pelantikan turut dihadiri Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan dan pengurus DPC BMI se-Sumut. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung dan mengapresiasi upaya penyelamatan situs bersejarah Benteng Tanduk Benoa, yang akan dilakukan oleh Majelis Raja-Raja, Datuk-Datuk dan Masyarakat Adat Sumatera Utara (Sumut). Rencana penyelematan situs bersejarah ini disampaikan oleh Wan Chaidir Barus selaku Ketua Majelis Raja-Raja, Datuk-Datuk dan Masyarakat Adat Sumut.

Wan Chaidir serta rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi di ruang kerjanya lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (18/1/2019). “Kami selaku Pemprovsu tentunya sangat mendukung upaya ini, situs sejarah merupakan akar budaya yang harus kita lestarikan,” ujar Sabrina.

Sabrina pun menceritakan bahwa Pemprovsu juga baru-baru ini telah melakukan penyelamatan situs bersejarah Benteng Putri Hijau dan pemugaran makam Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah. Untuk mengawali upaya ini, Sabrina menyarankan agar memperhatikan status lahan dan keberadaan orang-orang yang menduduki lahan.

“Selain itu, upayakan pula untuk mencari tahu hal-hal apa lagi yang terkait dengan benteng tersebut. Seperti disebutkan Bapak Wan bahwa di sekitar tembok terdapat tumbuhan herbal. Nah, itu juga perlu diteliti, bawa pakar tanaman ke sana,” saran Sabrina.

Sabrina pun menyampaikan bahwa Pemprovsu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan Majelis Raja-Raja Datuk-Datuk dan Masyarakat Adat Sumut untuk melakukan upaya penyelamatan situs ini. “Penyelamatan situs bersejarah adalah bukti kecintaan kita pada sejarah dan budaya yang kita miliki,” ucapnya.

Ketua Majelis Raja-Raja Datuk-Datuk dan Masyarakat Adat Sumut Wan Chaidir Barus menjelaskan bahwa rencana awal upaya penyelamatan situs bersejarah Benteng Tanduk Benoa akan dilakukan dalam bentuk seminar terlebih dahulu pada Februari 2019. Seminar, kata Wan, akan mensosialisikan dan mengakrabkan masyarakat dengan sejarah Benteng Tanduk Benoa yang berkaitan dengan Perang Sunggal.

“Kampung Tanduk Benoa adalah sebuah dusun kecil yang masuk ke dalam struktur pemerintahan desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deliserdang. Jadi, Tanduk Benoa ini, dulunya adalah markas dan benteng perjuangan rakyat Karo melawan Belanda pada perang sunggal,” jelas Wan.

Wan berharap upaya penyelamatan situs bersejarah melalui seminar yang bekerja sama dengan LIPI dan Magister Sejarah USU ini akan berlanjut pada upaya-upaya lanjutan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Hidayati, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu Afifi Lubis, mewakili Bappeda, dan mewakili Dinas Pendidikan.(mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menerima kunjungan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT ) Medan Dra Sondang P Pakpahan MA di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman Medan, Jumat (18/1/2019). Selain ingin memperkenalkan program-program studi di UT dalam upaya  meningkatkan sumber daya manusia, juga ingin menawarkan program sertifikat untuk guru muda pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sondang menjelaskan, UT dipercayakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan  Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas) untuk membuka program pelatihan kepada guru muda pendamping PAUD selama 6 bulan. Dikatakannya, ada 7.100 guru pendamping muda PAUD yang akan mendapatkan program itu dari 39 UPBJJ di seluruh Indonesia, termasuk Kota Medan.
Dipaparkan, biaya mengikuti program sertifikat sebesar Rp.4.500.000 untuk 6 bulan. Dari jumlah tersebut, Dirjen PAUD Dikmas memberikan bantuan sebesar Rp.2.200.000. Artinya, sisanya sebesar Rp.2.300.000 bisa swadana dari guru muda pendamping PAUD yang mengikuti program tersebut.
“Untuk Kota Medan, kemungkinan kita mendapat kuota untuk 300 orang. Jumlah ini bisa bertambah, tergantung daerah lain. Apabila daerah lain kurang dalam mengirimkan peserta, tentunya kuota untuk Kota Medan akan ditambah lagi,” kata Sondang.
Usai mengikuti program sertifikat selama 6 bulan, jelas Sondang, guru muda pendamping PAUD akan mengikuti uji kompetensi. Apabila lulus uji kompetensi, mereka dapat meneruskan pendidikan S-1 dan langsung duduk di semester 3. “Apabila tidak melanjutkan kuliah S-1, mereka telah memiliki sertifikat  untuk bisa mengajar PAUD,” ungkapnya.
Didampingi Asisten Administrasi Umum Ikhwan Habibi Daulau, Plt Kadis Pendidikan  Marasutan dan Kabag Agama Adlan, Wali Kota sangat menyambut baik tawaran yang disampaikan Kepala UPBJJ PT Medan tersebut.  Sebab, tawaran yang disampaikan itu sangat memabntu dalam upaya meningkat mutu dan kualitas guru PAUD di Kota Medan. Apalagi berdasarkan data  dari Dinas Pendidikan Kota Medan, jumlah guru PAUD di Kota Medan mencapai 3.000-an. Dari jumlah itu, banyak diantaranya yang masih lulusan SLTA.
Wali Kota minta kepada Marasutan untuk mendata lebih rinci jumlah guru PAUD yang ada di Kota Medan, terutama yang bukan lulusan S-1 dan tidak memiliki sertifikat. Kemudian Wali Kota berharap agar Marasutan  dapat mengupayakan bantuan untuk membantu guru-guru PAUD agar dapat mengikuti program sertifikat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. “Kita berharap agar guru PAUD dapat mengikuti program sertifikat ini  sehingga nantinya berdampak dengan siswa PAUD yang mereka ajarkan,” ungkap Wali Kota. (mar/ril)
Share Berita

KISARAN - Wakil Bupati, Kapolres Kasdim 0208 Asahan hadir dirapat antara PT Padasa Enam Utama dengan warga Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Asahan, Kamis (17/01/2019) sekira pukul 11.00 wib.

Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitapulu dalam pertemuan itu mengatakan, siap membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat selama permasalahan itu tidak melanggar hukum.

"Kepada masyarakat yang memiliki kelebihan hendaknya kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kemajuan desa, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan desanya," ucap Faisal.

Kepada PT Padasa Enam Utama diharapkan dapat memperhatikan desa dan masyarakat sekitarnya dan kepada masyarakat berlakulah bijak dalam mengambil suatu keputusan.

"Lakukan musyawarah antara masyarakat, Forkopimcam, aparatur fesa, PT Padasa Enam Utama dalam mengambil suatu keputusan," tambah Faisal.

Sementara Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc dalam sambutanya mengatakan diharapkan kepada masyarakat jangan mengambil suatu keputusan yang dapat melanggar hukum.

"Kepada pihak PT Padasa Enam Utama kami mengapresiasi niat baik Perusahaan yang telah menerima tuntutan dan merealisasikan permintaan masyarakat. Kepada pihak PT Pedasa Enam Utama, kami meminta dapat membantu masyarakat sekitar dengan menggunakan dana CSR," ucap Surya.

Sedangkan kepada masyarakat diminta untuk dapat memahami dan jika ada suatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan diharapkan diselesaikan dengan cara yang baik.

Dalam pertemuan itu perwakilan masyarakat meminta kepada perusahaan agar dapat memperhatikan dan memprioitaskan masyarakat desa yang berdampingan dengan PT Padasa Enam Utama.

Sedangkan perwakilan PT Padasa Enam Utama Lambok Siahaan mengaku akan memenuhi tuntutan masyarakat tetapi akan melakukannya secara bertahap.

"Dan kami akan memperhatikan masyarakat yang ada disekitar Perusahaan.Dalam pemberian bantuan kepada desa kami meminta hanya dengan satu pintu saja sehingga bantuan yang akan diberikan lebih mudah untuk kami salurkan," ucapnya. (yudi)
Share Berita

KISARAN - Bupati Asahan, H. Taufan Gama Simatupang meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak melakukan perbuatan amoral. Jika terbukti, maka akan dicopot dari jabatannya Kamis (17/1/2019) sekira pukul 09.00 wib.

Itu dikatakan Taufan saat memimpin rapat bagi seluruh OPD dan Kabag yang ada di lingkungan Pemerintah Asahan.

Dalam arahannya Taufan Gama Simatupang mengimbau kepada seluruh OPD dan jajarannya untuk tetap menjaga kualitas iman dan takwa, meningkatkan rasa sayang kepada keluarga dan proaktif dalam melaksanakan pembinaan kepada seluruh ASN dilingkungan OPD masing- masing untuk melakukan hal yang sama.

Taufan menekankan kepada setiap OPD untuk benar–benar menjauhi segala penyakit moral yang dapat mencoreng citra Kabupaten Asahan yang mengusung visi yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

Sanksi yang cukup tegas seperti pencopotan jabatan juga akan diberikan bila pemegang jabatan di setiap OPD benar – benar terbukti melakukan perbuatan – perbuatan amoral.

Selanjutnya dalam kaitan tentang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Bupati Asahan meminta kepada seluruh OPD sesuai dengan tupoksinya agar lebih intens turun langsung ke setiap desa dan kecamatan untuk mengetahui dan mendapat informasi yang aktual tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut.

Hal tersebut juga sebagai upaya untuk merencanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap desa/kelurahan yang ada di Asahan agar lebih tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam rapat yang dilaksanakan tersebut, Bupati Asahan juga meminta kepada seluruh OPD untuk segera menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi capaian anggaran yang telah dan akan dilaksanakan selama triwulan I pada tahun anggaran 2019.

Taufan berharap agar pada bulan Juni 2019 kegiatan– kegiatan yang akan ditampung dalam anggaran P.APBD 2019 dapat mulai dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar proses pengerjaan berbagai proyek dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Pesan khusus juga disampaikan Bupati Asahan kepada Dinas PUPR dalam rapat yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Asahan tersebut. Taufan meminta agar Dinas tersebut lebih proaktif mendata dan merencanakan pembangunan infrastruktur khususnya jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten.

Hal tersebut demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memudahkan akses masyarakat dalam melakukan proses jual beli. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan PAD yang berujung pada peningkatan pembangunan di Asahan.

Di bidang Kesehatan, Bupati Asahan juga menginstruksikan kepada OPD yang terkait dengan pelayanan kesehatan agar terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Taufan juga meminta kepada OPD tersebut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan program – program kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang sehat dan sejahtera.

Diakhir rapat, Taufan berpesan kepada seluruh OPD dalam menyambut perhelatan akbar Pemilihan Umum yang akan digelar di awal tahun 2019 ini untuk mengimbau seluruh ASN dan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Taufan menekankan agar setiap ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam perhelatan tersebut. Demi menjaga kondusifitas di tengah masyarakat dalam menyambut Pemilu, Taufan juga meminta kepada setiap OPD untuk tidak membuat kegiatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi massa di minggu tenang sebelum pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut juga bertujuan agar pada pra dan pasca pemilu nantinya Kab. Asahan tetap dalam situasi yang aman dan kondusif. (Yudi)

Share Berita

MEDAN DELI - Warga Kawasan Industri Medan  (KIM) 1 mabar mendadak heboh, pasalnya 10 unit rumah di Kawasan tersebut ludes terbakar di lalap sijago merah, Kamis (17/01/2019).

Untuk memadamkan api, petugas melibatkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dari kota Medan. Dan setelah 1 jam berjibaku, api pun berhasil dipadamkan.

"Saya masih syok pak melihat kejadian ini, hanya bisa menyelamatkan cucu dan surat-surat penting dari dalam rumah," ucap Kamaludin (49 th) salah seorang korban kebakaran.

Sementara itu, Sofyan Yadi selaku Kepala Lingkungan 1 mengatakan, kebakaran bermula pukul 4 sore dan berasal dari salah satu rumah sewa warga yang pergi bekerja," kata Sofyan.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Medan Labuhan Rosyid Hartanto membenarkan adanya kebakaran di jalan Boxit tersebut," Ucap Rosyid. (Kinoi)
Share Berita

PANTAI CERMIN, POC - Puluhan wartawan yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) PDAM Tirtanadi antusias mengikuti berbagai acara media gathering yang digelar oleh PDAM Tirtanadi di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Begai, Kamis (17/1/2019).

Suasana penuh keakraban dan canda tawa. Apalagi digelar game-game lucu yang harus diikuti oleh 4 grup. Masing-masing grup beranggotakan 10 wartawan. Setiap kelompok adu cepat dalam berbagai lomba. Seperti lomba lari bakiak, lari goni dan lomba cepat masukkan sarung ke teman kelompok.

Keriangan semakin bertambah, setelah Direksi PDAM Tirtanadi sepakat hadiah pemenang lomba akan ditambah dengan uang sebesar Rp 500 ribu untuk juara 1, Rp 400 ribu untuk juara 2 dan Rp 300 ribu untuk juara 3.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo menyampaikan, tugas mereka selaku direksi hanya tinggal 2 bulan lagi. Meski begitu, PDAM Tirtanadi harus sehat tidak boleh sakit.

“Ibarat manusia tak boleh sakit, karena kalau sakit tak bisa berbuat apa-apa, demikian juga PDAM tak boleh sakit karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerja yang baik,” ujar Sutedi dihadapan wartawan peserta Media Ghathering.

Kepada anggota Pokja, Sutedi mengingatkan, bahwa informasi saat ini sangat vital. Termasuk dengan memberikan masukan kepada pihaknya agar dapat bekerja dengan maksimal.

“Kedepan teruslah ditingkatkan dan kami siap menerima semua saran bahkan kritikan demi perwujudan PDAM Tirtanadi  sesuai dengan visinya memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara, mewakili Pokja wartawan, M. Nasir mengatakan, Pokja selama ini telah bekerja menyebarkan berbagai informasi terkait PDAM Tiranadi.

Ia mengaku, tak sedikit informasi tersebut bernilai kritik. Namun ia memastikan, kritik itu menjadi bahan masukan positif agar manajemen terus melakukan perbaikan.

“Selama ini sudah banyak perbaikan dan pengembangan PDAM Tirtanadi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Sutedi Raharjo. Kedepan dalam melanjutkan yang belum selesai, jajaran kepemimpinan ini tak salah jika dipertahankan, karena belum tentu juga teruji yang baru nanti,” katanya.

Hadir dalam media gathering ini, Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian, Direktur Air Minum Delviandri, Direktur Air Limbah, Heri Batangari Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin dan jajaran kehumasan. (maria)

Share Berita

KISARAN -  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Asahan melaksanakan Rapat Koordinasi yang disponsori PT Altra Multi Sukses bekerjasama dengan Asosiasi Bumdes, Pendamping Desa Profesional, serta Dinas PMD Kabupaten Asahan, di Hotel Bintang Kisaran, Kamis (17/1/2019) sekira pukul 09.00 wib.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bumdes dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), Samsuddin SH MM yang dihadiri perwakilan PT Altra Multi Sukses, Willys Wijaya serta Asosiasi Bumdes se-Asahan.

Turut hadir, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), peserta Bumdes, TA, PD,PDTI, PLD, Ketua, Sekretaris, Bendahara Bumdes dan tenaga pendamping profesional se-Kabupaten Asahan sejumlah lebih kurang 400 peserta.

Kepala Dinas PMD Samsuddin dalam sambutannya mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban dan Rapat Akhir Tahun (RA) Bumdes itu sangat perlu.

“Bumdes harus dikembangkan, bila perlu kerjasama dengan perusahaan yang mempunyai produk unggulan seperti Leu Mart. Di sini nanti kami akan lakukan penilaian dan Bumdes terbaik akan dibawà studi banding ke luar Sumatera,” kata Samsuddin.

Selain itu, lanjut Samsuddin, pihaknya secara maraton akan menindak lanjuti hasil kegiatan Rakor ke desa-desa guna memperbaiki Lembaga Ekonomi Usaha di Desa dan menindaklanjuti PADes yang bekerjasama dengan Kepala Desa.

Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Dinas PMD Muad menambahkan, Rakor serta sosialisasi ini sebagai bentuk upaya untuk mendorong masyarakat perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk bersinergi dengan pemerintah desa di Asahan.

“Dengan adanya Bumdes menjadi motto dalam upaya peningkatan pendapatan desa, peran serta kepala desa sangat penting untuk menjaganya, karena kepala desa menjadi badan pengawas,” ungkapnya.(yudi)
Share Berita

KISARAN - Satuan unit reskrim Polsek Air Joman meringkus Nanang Winanda (30)  dan Anggi (22) warga Desa Punggulan Dusun VII,  Kecamatan Air Joman, Rabu (14/1/2019) sekira pukul 17.65 Wib di Gang Macan Lingkungan VII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman dan Pasar VII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Asahan.

Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu melalui Kapolsek Air Joman AKP Slamet Riadi Kamis (17/1/2019) sekira pukul 17.00 wib menyebutkan,unit reskrim Polsek Air Joman mendapatkan informasi dari warga akan ada transaksi narkoba di Dusum IV Desa Punggulan, Air Joman. Berbekal informasi tersebut tim opsnal langsung turun ke lokasi melakukan penyelidikan.

"Sesampai di lokasi tepatnya di Gang  Macan Dusun IV Desa Punggulan kita melihat seseorang mengendarai kereta berhenti di gang tersebut. Setelah yakin bahwa target di depan mata,  anggota langsung menyergap pelaku yang sempat membuang 1 paket narkoba jenis sabu dan saat di introgasi tersangka yang mengaku bernama Anggi tersebut menyebutkan bahwa sabu-sabu miliknya diperoleh dari Nanang.

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan meringkus Nanang di rumahnya. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 plastik besar berisikan narkoba jenis sabu dan 22 plastik kosong di bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditimpa dengan keramik di sudut pintu kamar" ujar Slamet Riadi.

Pria dengan pangkat tiga garis dipundak ini juga menyebutkan setelah menemukan barang bukti, kedua tersangka dan barang bukti berupa 1 paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 paket plastik besar berisikan butiran narkoba Jenis sabu berat 1,28 gram (bruto). 1 unit handphone anroid merk samsung warna hitam , 1 unit handphone anroid merk samsung warna hitam Putih, 1 unit HP anroid warna hitam, 22 plastik klip kosong dan 1 kotak rokok Sampoerna di boyong ke Mapolsek Air Joman.(yudi)
Share Berita

KISARAN - Polres Asahan akhirnya melakukan release kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 orang aktivis masing-masing MUD alias Umam (21) alias dan EH alias Kepay (42) yang digelar di Mapolres Asahan, Kamis (17/1/2019) sekira pukul 10.00 wib.

Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu didampingi Kasatreskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja menyebutkan kedua aktivis ini melakukan pemerasan terhadap oknum Kementrian Agama Asahan sebesar 8 juta.

"Jadi kedua aktivis ini mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kemenag Asahan jika tidak memberikan sejumlah uang dari Rp 15 juta dan di sepakati Rp 8 juta. Dan saat dilakukan kesepakatan tim. Kemudian menangkap dua orang pelaku dengan barang bukti uang tunai 8 juta."ujarnya.

Sementara itu pasal yang akan dijeratkan yaitu tindak pidana pemerasan dan atau   menyuruh , turut serta melakukan kejahatan atau mengancam sebagai mana dimaksut dalam pasal 368 Jo pasal 55 atau pasal 335 ayat (1) dari KUHPidana penjara 1 tahun .

Dalam press release ini MUD menyampaikan permohonan maafnya kepada teman teman dan berharap  tidak melakukan perbuatan seperti dirinya. (yudi)
Share Berita

MEDAN, POC - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Dr Asren Nasution menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, Kamis (17/1/2019) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Asren dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Pakpak Bharat, pasca Remigo Yolando Berutu tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan adanya Penjabat Bupati Pakpak Bharat, ke depan, Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan akan lebih baik," ujar Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya.

Gubsu juga mengharapkan agar Pj Bupati Asren mampu menguraikan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu Membangun Desa, Menata Kota. Walaupun waktunya sangat singkat, lembaran kerja tahun 2019 segera dimulai pada bulan Januari. Program membangun desa dan menata kota harus segera berjalan.

Selain itu, Pj Bupati juga diharapkan dapat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama- menjalankan program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, diharapkan tetap mendukung tugas-tugas Pj Bupati dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat.

"Walaupun ini sementara, diharapkan OPD tetap Loyal kepada Penjabat Bupati, agar pembangunan dan rencana akan tetap berjalan dengan lancar," ujar Gubsu, seraya berharap agar DPRD Kabupaten Pakpak Bharat juga mendukung program Pemkab Pakpak Bharat.

Disampaikan juga, pelantikan Pj Bupati Asren Nasution yang baru dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Karena itu, Pj Bupati diharapkan agar benar-benar dapat  menjalankan sumpah yang telah diucapkan. "Kita semua sudah mengetahui bahwa pelantikan Penjabat Bupati Pakpak Bharat ini untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Kita sudah mengetahui karena apa," ujar Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution usai dilantik mengatakan, sebagai Pj Bupati dirinya akan mengawali tugasnya dengan bersilaturrahmi kepada para OPD dan ASN Kabupaten Pakpak Bharat, Forkopimda serta para tokoh masyarakat Pakpak Bharat. "Agar saya bisa dibantu, dikawal dan saya akan mensosialisasikan apa tugas pokok Penjabat Bupati. Karena Pj Bupati tidak sama dengan bupati definitif," ujar Asren.

Selain itu, Asren juga meminta agar media dapat membantu dan mengawal dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penjabat Bupati. "Media adalah teman karib saya, mata dan telinga saya. Karena habitat saya adalah habitat media," sebut Asren.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekdaprovsu Dr Ir Hj R Sabrina MSi, Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis Edy Rahmayadi, para asisten, staf ahli Gubsu, para kepala OPD Pemprovsu dan Pakpak Bharat, serta mewakili Forkopimda Provsu dan Pakpak Bharat.(ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk terus membangun semangat dan integritas kerja, sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat melalui pembangunan kota yang dilakukan.
               
“Saya tekankan, tingkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai jenjang administrasi pemerintahan. Jangan kecewakan dan persulit papaun urusan masyarakat. Ingat, sekarang bukan zamannya dilayani dan dhormati. Kita semua harus jadi pelayan masyarakat,” kata Wali Kota  dalam arahannya ketika memimpin Upacara bendera Peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman depan Balai Kota Medan, Kamis (17/1/2019).
                
Wali Kota selanjutnya mengingatkan, saat ini sudah menuju petahapan akhir menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Untuk itu kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas infrastruktur kota dan pelayanan publik, Wali Kota minta agar tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah ditetapkan sebagai arah pembangunan kota.
                
“Laksanakan segera pekerjaan tersebut. Apa yang menjadi target-target dalam dokumen perencanaan harus segera dilaksanakan, sehingga dapat tercapai sasaran maupun output pembangunan yang ditetapkan!” tegasnya.

Di samping itu lagi tegasnya, pembangunan yang dilakukan juga harus  senantiasa berpedoman dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kesampingkan kepentingan pribadi dan utamakan kepentingan masyarakat. Berikan produk pembangunan terbaik bagi masyarakat Kota Medan,” pesannya.
                
Terakhir Wali Kota berpesan, berbagai pola kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, prostitusi ,aupun yang lainnya  harus disikapi dengan serius dan menempatkannya sebagai musuh bersama. Sebagai bagian dari keluarga besar Pemko Medan, Wali kota minta semua untuk saling mengingatkan agar penyakit masyarakat itu tidak berkembang semakin luas dan dapat diatasi
                
“Kita harus mulai dari diri kita, keluarga dan lingkungan masing-masing. Apapun pola dan motifnya, jangan kita biarkan kriminalitas terjadi serta jangan biarkan penyakit masyarakat merusak tananan kehidupan sosial kemasyarakatan di kota yang kita cintai bersama ini,” pungkas Wali Kota. (mar/rel)
Share Berita

KISARAN - Empat orang Pelaku Komplotan Pembobol Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan modus mengganjal Slot atau tempat Kartu di Mesin ATM, akhirnya dibekuk Petugas Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan. Keempatnya terpaksa dilumpuhkan dengan Timah Panas dibagian Kaki, karena berusaha melawan Petugas dan hendak melarikan diri saat hendak ditangkap.

Masing - masing tersangka, Saparudin (42) warga Jalan Brigjen Katamso Medan, Efendi Syahputra (24) warga Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, Abdi Putra (32) warga Jalan Letda Sujono Kecamatan Medan Tembung dan Bob Zulfikar (32) warga Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi yang diterima, komplotan ini melakukan aksinya, Rabu (16/01/2019) di Mesin ATM yang ada di Kawasan Supermarket Desa Aek Loba Kabupaten Asahan.

Seorang tersangka terlebih dahulu masuk ke Bilik ATM untuk mengganjal Slot. Kemudian warga yang hendak mengambil uang dari Mesin ATM mengalami kesulitan. Kemudian tersangka lainnya datang berpura - pura menjadi Teknisi dan menawarkan bantuan untuk membantu dan menyuruh korban memasukkan Personal Identification Number (PIN) ATM nya agar bisa bertransaksi.

Namun Kartu ATM milik Korban tersangkut, sehingga korban melapor ke Kantor BRI Aek Loba dan terkejut melihat saldo di Rekeningnya sudah terkuras 2 Juta Rupiah. Korban yang merasa dirugikan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Raja Polres Asahan.

Menerima laporan tersebut, Petugas langsung melakukan Penyelidikan dan berhasil mengantongi Identitas para Pelaku. Komplotan Pembobol Kartu ATM dengan modus mengganjal Slot ini dibekuk Petugas unit Jatanras Polres Asahan dibantu personil Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, saat berada di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, Rabu (16/01/2019) Malam.

Pelaku yang dilumpuhkan dengan Timah Panas itu, dibawa ke RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kota Kisaran untuk mendapat Perawatan Medis.

Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu SIK MH saat dikonfirmasi menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini sudah beraksi di berbagai Kota di Sumatera Utara.

"Untuk wilayah Kabupaten Asahan, mereka melakukan aksinya di kawasan Kota Kisaran, Simpang Empat dan Aek Ledong. Sedangkan Kota lainnya di Medan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan kemungkinan juga sudah beraksi di Labuhanbatu, karena mereka Kita tangkap disana", ungkap Faisal didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja dan Kanit Jatanras Ipda Khomaini.

Dari para Tersangka disita Barang Bukti Kartu ATM sebanyak 31 lembar, 4 Unit Handphone, Uang Tunai Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah, 1 Pack Tusuk Gigi, serta 1 Unit Mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1991 FB yang digunakan untuk melakukan aksinya.

Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang menawarkan bantuan atau yang mengaku sebagai teknisi.

"Jika ada kendala saat bertransaksi di Mesin ATM, segera lapor dengan mendatangi Kantor Bank terdekat. Jangan percaya dengan tawaran bantuan orang yang tidak dikenal, apalagi sampai meminta nomor PIN", ujarnya.

"Jangan coba - coba melakukan Tindak Pidana di Kabupaten Asahan, pasti akan Kami kejar dan diberi tindakan tegas", pungkas Faisal.(yudi)

Share Berita

KISARAN -  ES (43) Warga jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan tega berkali-kali menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 14 tahun.

"Kalau pengakuan tersangka,  perbuatan itu sudah dilakukannya empat kali, kata Kapolres  dalam pemaparan kasus di Mapolres Asahan,  Kisaran,  Kamis (17/1/2019) sekira pukul 09.20 wib.

Kapolres menjelaskan, bahwa perbuatan tersebut terungkap  berawal saat tersangka menjemput korban dari sekolah, Rabu (9/1/2019). Namun,  korban sempat menolak dijemput  lantaran trauma akibat perbuatan yang dilakukan tersangka sebelumnya.

Tersangka membujuk korban dengan mengatakan bahwa ibunya tidak bisa menjemput karena sakit. Setelah berhasil membujuk korban,  tersangka membawa korban menginap ke salahsatu hotel di Tanjungbalai.

"Di dalam kamar,  tersangka menyetubuhi korban," . Setelah kejadian tersebut,  lanjut Kapolres,  korban mengadu kepada ibunya.  Korban mengatakan bahwa ayah tirinya itu jahat.

"Jadi, karena enggak tahan,  korban mengadu kepada ibunya. Kemudian,  ibunya melaporkan tersangka ke Polsek Sei Kepayang.  Tersangka lalu ditangkap Rabu (9/1/2019). "Dan tersangka pertama kali melakukan tersebut pada Februari 2017," beber Kapolres.

Berdasarkan pengakuan tersangka,  perbuatan itu dilakukan karena dirinya tak kuat menahan nafsu.  "Ya karena enggak kuat nahan nafsu.  Aku enggak tahu kenapa bisa kek gitu," katanya saat dikonfirmasi sejumlah awak media.

Ataa perbuatannya,  tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D atau Pasal 82 ayat (1) atau juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (yudi)
Share Berita

KISARAN - Tim kuasa hukum terdakwa Dedi Desmawan Als Dedi berharap kepada majelis hakim membatalkan dakwaan terhadap kliennya. Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tanggapan terhadap Eksepsi nota keberatan Dedi Desmawan pada sidang yang akan digelar Senin (21/1/2019) mendatang di Pengadilan Negeri Kisaran.

"Berdasarkan nota keberatan/Eksepsi yang kami sampaikan ini, kami dari tim kuasa hukum terdakwamenemukan banyak kecacatan formil yang tidak dipenuhi dalam dakwaan Jaksa. Oleh karena itu, sebenarnya cukup alasan hukum majelis hakim menerima eksepsi kami," ungkap Akmal Tanjung SH saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran pada Rabu (16/1/2019).

Akmal menilai,banyak dakwaan jaksa terhadap Dedi yang tidak sesuai.Mulai dari tidak adanya unsur tindak pidana baik waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap oleh personel Sat Narkoba Polres Asahan pada beberapa waktu lalu.

"Jika eksepsi kami ditolak, akan timbul kekacauan hukum pada agenda pemeriksaan pokok perkara. Bagaimana ini akan membuktikan suatu perbuatan, jika aspek formilnya banyak kecacatan," ujarnya.

Senada juga diutarakan oleh kuasa hukum terdakwa lainnya,Zulham Rany SH.Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai fakta,Majelis Hakim yang mulia untuk mengambil beberapa putusan.

"Agar Majelis Hakim menerima keberatan (eksepsi) dari para penasehat hukum terdakwa Dedi Desmawan.Disamping itu, bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor Reg, Perkara: PDM-475/Euh.2/12/2018 sebagai dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak diterima. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut,memulihkan harkat martabat dan nama baik dari terdakwa Dedi Desmawan dan membebankan biaya perkara kepada negara, " ungkapnya.

Akmal Tanjung SH dan Zulham Rany SH selaku kuasa hukum terdakwa Dedi Desmawan berharap kepada seluruh pihak terkait bersikap adil dan objektif dalam menangani perkara ini.

Sementara itu,Majelis Hakim,dr Ulina Marbun SH MH menghimbau kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera membacakan tanggapan terhadap Eksepsi nota keberatan Dedi Desmawan pada sidang yang akan digelar Senin (21/1/2019) mendatang di Pengadilan Negeri Kisaran.

"Diharapkan kepada JPU agar bisa menjawab eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa, " ungkap Majelis Hakim sembari mengakhiri jalannya persidangan. (yudi)
Share Berita

KISARAN - Hasil perolehan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan pada tahun 2018 dari pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 1,9 miliar Rabu (16/1/2018) sekitar Pukul 10.00 wib. 

Sedangkan dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  6,2 miliar. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Sementara 2 jenis pajak daerah yang realisasinya di bawah 50 persen, yakni pajak hotel dan pajak parkir. Lalu pada pajak daerah lainnya memperoleh di atas 50 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Asahan, Mahendra kepada wartawan mengatakan, tahun 2018 dari 11 pendapatan pajak di Asahan, ada tiga realisasi penerimaan pajak yang ada di Asahan melebihi  target 100 persen yakni pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Mahendra, pajak hiburan yang ditargetkan sebesar 707.500.000 Juta, realisasinya 796 juta lebih atau 112 persen. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditargetkan 1,2 miliar terealisasi 1,9 miliar lebih atau 159 persen. 

Sedangkan pajak BPHTB yang ditargetkan 5,8 miliar realisasinya 6,2 miliar lebih atau 107 persen.

Mahendra mengatakan, pajak daerah adalah harga diri pemerintah daerah, karena bisa membiayai pembangunan.

Seharusnya wajib pajak bangga setelah memenuhi kewajibanya membayar pajak, karena turut serta memberikan biaya pembangunan daerah

“Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan yang sesungguhnya, maka taatlah pada pajak. Sehingga apa yang kita cita-citakan di bidang pembangunan untuk Asahan tercapai secara maksimal ,” ucap Mahendra.

Terkait dengan realisasi 11 pajak daerah, Mahendra menjelaskan, hasil rekapitulasi realisasi penerimaan hingga 31 Desember 2018, pihaknya hanya bisa mengumpulkan pajak sebanyak 87 persen atau sebesar 42 miliar lebih dari target 48 miliar lebih. (Yudi)
Share Berita

KISARAN
- Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dimulai dari rumah tangga masing-masing. Demikian disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Hj Winda Fitrika di Desa Buntu Pane, Rabu (16/1/2019) sekira pukul 10.00 wib.

Kunjungan Ketua beserta para TP PKK Kabupaten Asahan di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane, Asahan, untuk melaksanakan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Selain sebagai wahana pembinaan untuk suksesnya penerapan program PHBS di desa tersebut, kegiatan itu juga dilaksanakan sebagai wadah untuk menerima masukan dan berbagi informasi antara Pemerintah dengan masyarakat.

Turut Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kesehatan, Camat Buntu Pane, Kepala Desa serta Kader PKK di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan.

Pelaksanaan kegiatan di rumah Kades Buntu Pane ini, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Hj Winda Fitrika berkesempatan melihat langsung proses pengelolaan bank sampah yang ada di desa tersebut.

Hj. Winda Fitrika berharap agar pengelolaan Bank Sampah tersebut berkesinambungan dan dapat ditingkatkan peran dan fungsinya. Beliau juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimulai dari rumah tangga masing-masing.

"Agar saudara-saudara mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit, menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan serta mengembangkan kualitas kesehatan di desa," jelas Winda. (Yudi)
Share Berita

MEDAN - HM, pemilik akun whatssapp dengan nomor 08529708xxxx resmi dilaporkan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDI Perjuangan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Poldasu. HM dilaporkan dikarenakan menyebarkan video Hoax berupa ujaran kebencian disalah satu grup whatssapp, Rabu (16/1/2019).

Dalam postingannya tersebut, terlihat logo PDI Perjuangan ditambahkan logo palu arit yang merupakan lambang Komunis. Ironisnya, dalam video yang berdurasi 24 detik ditambahkan dengan tulisan "PDI-P & PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" .

Tak terima, mewakili DPD PDI Perjuangan, Reno Yanti pun melaporkan kasus tersebut ke SPKT Poldasu dengan Nomor : STTLP/50/I/2019/SPKT 'III'.

"Sebelum membuat laporan, saya dan beberapa teman telah mencoba menasehatinya berulang kali, namun dia (terlapor) tetap saja membandel, jadi sesuai surat tugas dan surat kuasa, saya melaporkan akun whatssapp HM ke Poldasu," ujar pelapor yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Kuasa Hukum BBHA PDI Perjuangan, Luqman Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya berharap pihak kepolisian untuk segera menangkap terlapor dan menghukumnya sebagai efek jera terhadap terlapor dan lainnya.

"Kita berharap pihak Kepolisian serius menyidik kasus ini dan segera menangkap terlapor, sekaligus mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual dibelakangnya. Kami sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk mengungkapnya," harapnya.

Dilokasi yang berbeda, ketika dikonfirmasi, Dirkrimsus Poldasu, KBP Rony Samtana mengatakan telah menerima laporan pengaduan tersebut.

"Kita sudah menerima laporan pengaduan tersebut," ujarnya singkat. (Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Sebenarnya Pemko Medan telah menggunakan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun Jalan Marelan Raya, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.  Hanya saja belum dilakukan sepenuhnya, sebab sebagian lagi pengelolaan yang dilakukan masih menggunakan sistem open dumping. Namun yang dinilai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI justru pengelolaan  yang menggunakan sistem open dumping sehingga nilai yang diperoleh Pemko Medan sangat rendah.

“Penilaian Adipura ada beberapa kriteria, salah satunya menyangkut pengelolaan TPA yang termasuk faktor utama sehingga memiliki bobot nilai 60%. Lantaran kita masih menggunakan sistem open dumping di TPA Terjun,  Kota Medan pun mendapat nilai rendah. Jadi bukan kota terkotor seperti yang diberitakan sejumlah media usai penyerahan Piala Adipura oleh Wapres Jusuf Kalla di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1),” kata Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar dalam acara  Sapa Pagi yang ditayangkan Kompas TV live dari TPA Terjun, Rabu (16/1/2019).
Oleh karenanya pasca penilaian ini, Wakil Wali Kota mengatakan Pemko Medan akan melakukan pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill, termasuk juga di TPA Namo Bintang yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Selain akan menjadi lebih baik, Wali Kota juga optimis delivery sampah mulai dari hulu (rumah warga) sampai hilir (TPA) akan berjalan lebih lancar dan cepat dibandingkan yang selama ini dilakukan.
Mantan anggota DPRD Medan itu mengungkapkan, selama ini delivery sampah dari hulu sampai hilir memakan waktu sekitar 5 jam dengan perincian 2 jam truk sampah mengangkut sampah dari rumah warga, 2 jam perjalan menuju TPA dan 1 jam menunggu giliran untuk melakukan pembuangan.
“Apabila TPA Namo Bintang sudah dioperasikan, maka sampah yang berasal dari kawasan sekitarnya tidak perlu lagi dibuang ke TPA Terjun, langsung dibuang saja ke TPA Namo Bintang. Artinya, kita ingin mempersingkat waktu pembuangan sehingga delivery sampah bisa lebih efektif dan cepat lagi,” ungkapnya.
Usai live, Wakil Wali Kota didampingi Kadis BLH Kota Medan Rizal Dongoran, Sekretaris DKP Zul F Ahmadi dan Kabag Humas Rido Nasution selanjutnya membawa kru Kompas TV meninjau kondisi TPA Terjun. Dalam peninjauan itu Wakil Wali Kota memperlihatkan proses pengelolaam sampah yang dilakukan secara open dumping maupun sanitary landfill.
Sementara itu menurut Sekretaris DKP Kota Medan Zul F Ahmady menjelaskan, guna mendukung upaya menciptakan kebersihan di Kota Medan, DKP telah melakukan penambahan dump truck sebanyak 41 unit ditambah 500 unit becak yang akan bertugas untuk mengangkut sampah di sleuruh ganag-gang yang ada di Kota Medan pada tahun 2018. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menginstrusikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Medan.

Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota saat memimpin rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (16/1/2019) pagi. Sebab, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR dan BBPJN berencana membangun sejumlah proyek guna mengurai kemacetan yang ada di Kota Medan.

Adapun proyek itu diantaranya rencana pembangunan Fly Over/Underpass di simpang Jalan Asrama/Jalan Gatot Subroto (Pondok Kelapa), pelebaran jembatan penyebrangan Jalan Tol di Tanjung Mulia, pelebaran Jalan Jamin Ginting depan Komplek Citra Garden serta pelebaran di simpang Jalan Yosudarso/ Jalan Titi Papan (Simpang Dobi).

“Dengan sinergitas yang dilakukan, kita harapkan rencana pembangunan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Medan. Sebab, tingkat kepadatan arus lalu lintas di Kota Medan saat ini semakin tinggi,”kata Wakil Wali Kota.

Selama ini papar Wali Kota, kawasan yang menjadi lokasi proyek pembangunan fly over/underpass, pelebaran jalan dan simpang  merupakan titik kemacetan sehingga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pagi dan sore hari. Salah satunya yang disoroti Wakil Wali Kota, kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Jamin Ginting. Kondisi itu tidak telepas dengan keberadaan sejumlah pool angkutan.

Sebelumnya perwakilan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, memaparkan secara singkat gambaran proses dan bentuk rencana pembangunan fly over, pelebaran jembatan penyebrangan dan pelebaran jalan. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC – Sebagian masyarakat Sumatera Utara (Sumut) menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Namun di satu sisi, kelestarian lingkungan juga perlu dijaga agar perekonomian masyarakat tetap lestari dan terhindar dari bencana alam.

“Karena itu, perlu dikombinasikan antara kebutuhan hidup manusia dan kelestarian lingkungan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi pada Pembukaan Diskusi Mewujudkan Rantai Pasok Komoditi Perkebunan yang Berkelanjutan Melalui Pendekatan Bentang Alam Secara Yurisdiksi di Cambridge Hotel Medan, Jalan S Parman, Medan, Rabu (16 /1/2019).

Menurut Sekdaprovsu, di Sumut sedikitnya terdapat 4 juta kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan. Agar perkebunan dapat berkelanjutan dan menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar global, maka harus dilakukan upaya pelestarian lingkungan.

Selain itu, Sekdaprovsu juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan pariwisata. Jangan hanya mengambil keuntungan dari alam saja, tatapi juga harus mau menjaga kebersihan dan kelestariannya. "Kita membangun tempat wisata, tetapi sampah bertaburan di mana-mana,” ujar Sabrina.

Sabrina juga mengatakan, di daerah ini banyak spesies hewan dan tumbuhan yang tidak ada di daerah lainnya. Hal itu menjadi kelebihan Sumut dibanding daerah lain, karena itu perlu disyukuri. "Silahkan dirawat, karena merawat juga merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur," katanya.

Sebelumnya, Ketua Consevation International (CI) Indonesia Iman Santoso mengatakan, diskusi tersebut digelar dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya untuk komoditas perkebunan kelapa sawit. Guna mencari inisiatif pola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan cara mengurangi laju deforestasi.

Diskusi juga diadakan karena melihat kedekatan dengan pasar global, yang tidak terlepas dari politik perdagangan.  “Sehingga produk-produk kita sangat disukai orang banyak, bahkan lestari dari waktu ke waktu,” katanya.

Pada kesempatan itu, juga hadir sejumlah nara sumber. Diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provsu Ir H Irman MSi yang diwakili Kasubbid Kawasan Strategis dan Kerjasama Yosi Sukmono ST memaparkan tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara menuju Bentang Alam Berkelanjutan.

Poppy Hutagalung dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, yang memaparkan tentang Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Utara berdasarkan RTRW - Perda Nomor 2 Tahun 2017. Serta Direktur Senior Program Terresterial CI Nassat Idris memaparkan tentang Peluang Sumatera Utara untuk Aplikasi Pendekatan Bentang Alam dan Benefit dari pendekatan Yurisdiksi. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC– Untuk memastikan pembangunan dan proses pemerintahan di Sumatera Utara (Sumut) berjalan secara benar dan sesuai dengan aturan hukum, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (16/1/2019).

“Negara kita adalah negara hukum, artinya segala sesuatu harus sesuai aturan dan berlandaskan hukum. Penandatanganan MoU dengan Peradi hari ini maksudnya adalah untuk mengawal Pemprovsu agar segalanya berjalan dengan benar. Sehingga, di masa depan tidak ada yang namanya tersandung dengan kasus hukum. Preventif sifatnya,” ujar Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi usai  Penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pemprovsu dan Peradi tentang Pembinaan dan Bantuan Hukum untuk Pemprovsu dan ASN di Lingkungan Pemprovsu.

Dengan kehadiran Peradi, kata Edy, Pemprovsu bisa berdiskusi dan memperoleh pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan aturan hukum. “Kita ini kan manusia biasa, bisa khilaf. Jadi Peradi harus ingatkan saya, ini salah. Tidak sesuai dengan aturan hukum. Beri tahu saya, kemudian saya pun bersama forkopimda akan bahas lebih lanjut dan mencari jalan yang benar dan sesuai aturan,” katanya.

Selain itu, lanjut Edy, kehadiran Peradi juga diharapkan bisa meluruskan persoalan-persoalan yang ada. “Agar persoalan-persoalan yang bengkok diluruskan, bukan yang lurus dibengkok-bengkokkan,” tutur Edy.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Indonesia Dr H Fauzie Hasibuan SH MH menyampaikan bahwa kerja sama yang dibangun antara Pemprovsu dengan Peradi ini adalah dalam bentuk pengawasan dan pengawalan agar tidak terjadi intrik-intrik yang menyebabkan proses pembangunan terhenti dan berjalan secara benar sesuai aturan hukum.

“Jadi kerja sama ini adalah bentuk pemberian konsultasi hukum oleh peradi untuk membantu jalannya pembangunan Sumut. Kerja sama ini diantaranya berkaitan dengan hal-hal yang terkait aspek hukum baik dalam bentuk sosialisasi maupun pemberian pendapat dalam proses legislasi daerah,” ujar Fauzie.

Fauzie menjelaskan bahwa saat ini Peradi memiliki sebanyak 55.000 advokat yang sudah terlatih dan profesional di seluruh Indonesia. Peradi sendiri juga telah memiliki sebanyak 124 cabang di berbagai daerah, 87 pusat bantuan hukum, 12 diantaranya ada di Sumut. Untuk jumlah advokat di Medan, kata Fauzie, tercatat ada sebanyak 1500 orang. “Apabila ada yang berniat jahat terhadap Bapak Edy, mudah-mudahan 55.000 advokat Peradi siap membela Bapak,” tegasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj Sabrina MSi, mewakili DPRD, unsur Forkopimda, OPD Pemprovsu, serta pengurus dan anggota Peradi Sumut. (ril)
Share Berita

MEDAN, POC - Salah seorang calon legislatif (caleg) untuk DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Surianda Lubis meninggal dunia, Rabu (16/1/2019) pagi. Surianda yang pernah menjabat posisi Wakil Ketua DPRD Medan periode 2004-2009 itu meninggal dunia di rumah sakit Bina Kasih.

"Innalillahi wainnailaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatulah. Sahabat kita semuanya, H Surianda Lubis SAg pagi ini," kata Abdul Rahim, salah seorang kolega Surianda Lubis.

Rahim menyebut Surianda meninggal dunia secata tiba-tiba pagi ini. "Iya mendadak," ucapnya.
Dikutip dari laman facebooknya, Surianda Lubis lahir pada 20 Februari 1974. Saat ini Surianda tercatat sebagai caleg DPRD Provinsi Sumut dapil Medan B dari PKS.

Surianda sendiri dipercaya menjadi Ketua DPD PKS Medan menggantikan posisi Salman Alfarisi yang diangkat menjadi Ketua MPW PKS Provinsi Sumut.
Ratusan warga Kota Medan memadati kediaman pribadi Ketua DPD PKS Medan, Surianda Lubis, di Jalan Mistar, Medan. Politikus PKS ini meninggal dunia pagi tadi. Sangkin ramainya warga yang ingin melayat, pihak keluarga membuat batasan bagi yang ingin melihat jenazah mantan Wakil Ketua DPRD Medan itu.
Ada dua jalur yang disiapkan pihak keluarga untuk para pelayat, yakni jalur untuk pria dan wanita. Secara bergantian para pelayat masuk ke dalam rumah.
Rencananya jenazah almarhum Surianda Lubis akan disalat dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sei Sikambing usai waktu ashar.
Terlihat di rumah duka hadir, diantaranya Ketua MUI Medan, M Hatta; anggota DPD RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara dan Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution.

Kabid Humas DPD PKS Medan, Syaiful Ramadhan, mengungkapkan, kepergian Surianda terasa sangat mendadak. "Tadi malam beliau (Surianda) ada jadwal ceramah di Sunggal. Karena menggigil dibatalkan. Sekitar tengah malam mendadak pingsan hingga dibawa ke RS Bina Kasih, hingga dapat kabar meninggal dunia," jelasnya. (maria)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.