Terungkap di Reses Sutrisno, Warga Sipirok Keluhkan Ganti Rugi Lahan PLTA dan Ketiadaan Bides

Terungkap di Reses Sutrisno, Warga Sipirok Keluhkan Ganti Rugi Lahan PLTA dan Ketiadaan Bides
SIPIROK, POC - Sejumlah keresahan diutarakan warga Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan pada anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di reses masa sidang I Tahun V DPRDSU, Minggu (28/10/2018) di Alaman Bolak, Dusun Dano Lombang, Desa Aek Batang Paya. Salah satunya, permasalahan ganti rugi lahan yang belum diselesaikan PT NSHE selaku kontraktor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru.

Keluhan yang disampaikan masyarakat di Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang dan Gunung Hasahatan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan  ketiadaan bidan desa sehingga mereka kesulitan berobat.

"Aspirasi masyarakat ini akan saya sampaikan agar diakomodir pemerintah,'' ujar Sutrisno pada wartawan di Medan, Senin (29/10). 

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut ini menambahkan, persoalan infrastruktur juga masih menjadi 'idola' yang kerap disampaikan masyarakat dalam reses. Seperti peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian di Sungai Aek Batang Paya.

"Persoalan infrastruktur juga masih menjadi momok bagi masyarakat karena ini berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat. Jika jalanan rusak, bagaimana mau cepat petani menjual hasil panennya,''kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang kembali mencalonkan diri ikut pemilihan legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 ini. Yakni, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas.

Adapun usulan masyarakat diantaranya; peningkatan jalan kabupaten, dari jalan nasional simpang pengkolan menuju Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang, Gunung Hasahatan. Pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari- hari di sungai Aek Batang Paya. Pengangkatan guru- guru honor menjadi ASN. Setiap kali musim tanam padi tiba, pupuk bersubsidi selalu hilang dari pasar. Penempatan bidan desa (bides) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan sangat jarang berada di tempat, sehingga setiap kali ada yang hendak melahirkan, terpaksa diangkut sejauh 15 kilometer menuju kota Sipirok.Komitmen PLTA Simarboru untuk melibatkan masyarakat menjadi karyawan hingga saat ini belum dipenuhi. Masyarakat belum mendapat keadilan dari PT NSHE sebagai kontraktor pembangunan PLTA Simarboru terkait ganti rugi tanah dan tanaman terdampak. Beberapa bidang tanah telah dieksekusi tanpa melalui musyawarah atau kesepakatan.

"Masyarakat mengharapkan ada acara pemberian pago- pago, acara adat dari pihak PT NSHE terhadap masyarakat Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang dan Gunung Hasahatan,''pungkas Sutrisno seraya menegaskan agar PT NSHE segera membayar ganti rugi lahan masyarakat yanh terkena pembangunan PLTA. (maria)