Medan, Kota Dengan Kinerja Fiskal Tertinggi 2017

Medan, Kota Dengan Kinerja Fiskal Tertinggi 2017
MEDAN, POC - Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada Pemko Medan karena dinilai sebagai Kota Dengan Kinerja Fiskal Tertinggi Tahun 2017. Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin kepada Wali Kota Medan  Drs H T Dzulmi Eldin S MSi.
Penyerahan penghargaan dilakukan disela-sela berlangsungnya acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat (19/10/2018).
Sedangkan peringkat kedua ditempati Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga menempati peringat ketiga. Penghargaan ini diterima langsung masing-masing kepala daerah. Bagi Pemko Medan, keberhasilan ini tentunya semakin memotivasi  seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan untuk bekerja lebih baik lagi.
“Alhamdulillah, atas nama pribadi serta seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Medan dan warga Kota Medan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut. Penghargaan ini tentunya semakin menambah motivasi dan spirit kita untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Eldin.
Sebelum penyerahan  penghargaan dengan sejumlah kategori tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin dalam sambutannya ketika membuka acara mengatakan, acara yang digelar ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan pengelolaan dana anggaran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
“Tentunya melalui FGD ini, kita bisa menerima masukan-masukan dari kepala daerah terkait apa yang menjadi kendala dalam penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa sehingga tidak optimal dan maksimal. Masukan ini akan menjadi bahan bagi kami untuk mencari tindakan dan solusi yang akan diambil ke depan. Jika perlu kita melakukan revisi  atau mengevaluasi sejauh mana aturan yang sudah dibuat itu mampu mengakomodir pelaksanaan dan penyaluran anggaran tersebut,” kata Bakhtaruddin. (mar/rel)