GUNUNGSITOLI, POC - Sebagai pulau terluar, Nias memiliki peran penting sebagai benteng pertahanan yang berfungsi untuk melindungi wilayah Sumatera Utara (Sumut) secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Untuk menunjang peran penting ini, sangat perlu untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nias.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat beramah tamah dengan para Bupati/Walikota dan Forkopimda se Kepulauan Nias di Ruang VIP Bandar Udara Binaka Gunungsitoli Pulau Nias, Rabu (31/10/2018).

"Saat ingin merebut suatu daerah, pulau terluar itu, yang lebih dahulu dimasuki dan dikuasai. Jadi harus kita jaga dan majukan bersama Nias ini, agar kuat benteng pertahanan kita dan mudah kita menata yang lain-lainnya di Sumut ini," kata Edy Rahmayadi.

Edy menyayangkan kabar-kabar tentang banyaknya orang asing yang berdatangan ke Nias dan mulai menguasai pulau-pulau di Nias. Kedatangan orang asing ini, kata Edy, dipicu oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan keindahan daerah wisata di Nias.

"Orang luar saja menyadari betapa kayanya Nias ini. Luar biasa Nias ini, surga kecil di Sumut. Ada yang salah dengan kita kalau tidak bisa kita buat maju Nias ini, padahal semua tersedia di sini. Ayo, sama-sama kita, bantu saya para pemerintah daerah untuk memajukan Nias ini," ujar Edy bersemangat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Nias, diantaranya untuk membuka open tournament sepakbola PSSI dan pertemuan dengan Kepala Sekolah SMK se-Kepulauan Nias. Edy juga mengatakan akan mengadakan pertemuan Forkopimda dan OPD se-Kepulauan Nias untuk membahas strategi dan rencana-rencana pembangunan di Nias. Termasuk beberapa diantaranya masalah pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan pengendalian penduduk.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd, mewakili Forkopimda lainnya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Edy Rahmayadi dan OPD Pemprov Sumut yang turut hadir. "Selamat datang untuk Bapak Gubernur di Nias. Kita manfaatkan kehadiran Gubernur di tengah-tengah kita, untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam upaya membangun Nias," tuturnya.

Setelah sampai di Gunungsitoli, perjalanan dilanjutkan menuju Nias Barat untuk membuka open tournament sepakbola PSSI se-Kepulauan Nias. Turut hadir Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua,  Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pertanian Pemprov Sumut Azhar Harahap, Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sumut Kodrat Shah, anggota DPRD Nias, OPD dan Forkopimda Nias.(mar/rel)
Share Berita

MARELAN, POC - Faridah Hanum Manurung (35) warga Jalan Karya Bhakti Lingkungan 8 Kelurahan Tanah 600 Medan Marelan tewas mengenaskan usai digilas truk didepan sekolah PAB Jalan Pasar 9 Desa Manunggal, Rabu (31/10/2018).

Menurut informasi, kejadian bermula saat korban   melaju dari arah Medan menuju ke arah Marelan dengan mengenderai Vario BK 5645 AEF. Namun naas, saat hendak memotong truk dari sebelah kiri, korban terjatuh dan digilas truk. Melihat kejadian,   warga langsung berdatangan kelokasi kejadian.

Salah seorang warga, Dini mengatakan bahwa warga sempat mengira korban merupakan driver gojek.

"Korban mengenakan helm gojek namun setelah dicek ternyata korban seorang guru di salah satu sekolah di simpang Dobi Titipapan," ujarnya.

Jenazah korban saat ini dibawa ke RSU Sinar Husni, sedangkan supir truk  tersebut diamankan dan truknya digiring ke gudang Kayu Putih, Tanjung Mulia, Medan Deli.

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP MH Sitorus saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan lalulintas diwilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. "Mobil truknya sudah kita amankan ke kayu putih ,"ucapnya. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Pembongkaran papan reklame bermasalah terus belanjut, kali ini papan reklame bermasalah yang berada di wilayah Kecamatan Medan Kota menjadi fokus pembongkaran.  Dalam penertiban yang dilakukan mulai Selasa (30/10/2018) malam sampai Rabu (31/10/2018) pagi, Tim Gabungan Pemko Medan berhasil membongkar 14 unit papan reklame bermasalah.
Lokasi pembongkaran dimulai dari Jalan Sisingamangaraja mulai simpan Jalan Pandu sampai simpang Jalan Pelangi. Selain menurunkan 30 personel, Tim Gabungan Pemko Medan juga dibantu 55 orang kepala lingkungan serta 15 petugas dari Polsekta Medan Kota.  Di samping itu diturunkan 2 unit mobil crane guna mempermudah dan memperlancar pembongkaran.
Proses pembongkaran berjalan dengan lancar,  tim gabungan membongkar satu persatu papan reklame bermasalah  dengan ukuran bervariasi yakni 4 x 6 meter, 4 x 8 meter, 5 x 10m meter serta 6 x 12 meter.  Untuk papan reklame yang berukuran sedang, tim gabungan tanpa kesulitan membongkarnya.
Seperti biasa sebelum memulai pembongkaran, tim gabungan lebih dahulu memutuskan aliran listrik dan dilanjutkan dengan membuka materi iklan, terutama papan reklame yang berukuran 5 x 10 meter dan 6 x 10 meter. Setelah itu mobil crane menahan  papan reklame selama proses pemotongan berlangsung.
Berkat kerja keras dan saling bahu membahu, tim gabungan yang memulai pembongkaran pukul 22.00 WIB berhasil membongkar ke-14 papan reklame bermasalah  hingga pagi hari.  Papan reklame bermasalah yang terakhir dibongkar tim gabungan berukuran 5 x 10 meter, persis  di depan Hotel Garuda.
Dikatakan Kasatpol PP Kota Medan Sofyan, sudah hampir seribu papan  reklame bermasalah di Kota Medan yang telah dirubuhkan selama dua bulan lebih penertiban  dilakukan. Meski terkendala personel dan peralatan yang dimiliki, mantan Camat Medan Area itu optimis mampu menertibkan seluruh papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan. 
“Dengan kebersamaan dan kerja keras, insya Allah kita akan mampu membersihkan Kota Medan dari papan reklame bermasalah.   Untuk itulah kita harapkan dukungan penuh dari seluruh pengusaha advertising, apabila ingin mendirikan papan reklame harus memeiliki izin terlebih dahulu. Di samping itu dirikanlah papan reklame di lokasi yang memang diperkenankan. Mari kita jadikan Kota Medan lebih baik lagi ke depannya,” ungkapnya.(mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Belasan pelamar CPNS Kota Medan mendatangi Komisi A DPRD Medan, Rabu (31/10/2018). Mereka mengadukan nasib lantaran berkasnya tidak diloloskan panitia hanya karena perbedaan 1 kata di ijajahnya.

Kedatangan para pelamar CPNS yang umumnya merupakan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) itu diterima langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Lumban Gaol SH. Dalam pertemuan itu, para pelamar mengatakan mereka dari pagi tadi menunggu di kantor Wali Kota Medan namun tidak bertemu. Para pegawai di sana menyebut, wali kota sedang berada di luar kota. Berkas mereka yang dinyatakan tidak lulus ada 19 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan 4 dari gizi.

Kepada anggota DPRD Medan, para pelamar menyebutkan dalam pelamaran CPNS kali ini mereka juga mengajukan lamarannya dengan jurusan guru kelas ahli pertama dan gizi. Namun saat mengajukan melalui internet, berkas lamaran mereka ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Karena berkasnya ditolak, para pelamar berinisiatif mendatangi petugas verifikator yang ada di BKD Kota Medan untuk mempertanyakan alasan berkas mereka ditolak.

Dalam persyaratan yang tertera, diminta tamatan pendidikan guru S-1 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sementara itu, para pelamar memiliki ijajah lulusan S1 program studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar (berbeda kata Kelas-red). Begitu juga dengan ijajah tamatan gizi yang tertulis “Ilmu Gizi.” Pihak verifikator tetap menyatakan menolak berkas itu dengan alasan ada perbedaan kata Kelas dalam ijajah para pelamar.

Para pelamar mengatakan perbedaan itu tidak masalah, karena beda tahun tamat saja. Dimana sebelum tahun 2015, ijajah mereka memakai kata Kelas, sedangkan di atas tahun itu sudah tidak lagi memakai kata "Kelas". Hal itu diperkuat dengan adanya surat dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unimed yang menyatakan bahwa ijajah mereka sama dengan kualifikasi yang diminta dari panitia penerimaan CPNS Pemko Medan.

Namun itu pun tidak diterima pihak verifikator dengan alasan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anehnya, ada kawan mereka yang bisa lulus berkas padahal memiliki ijajah yang sama. Sementara itu, ujian akan dimulai 3 November di Pemko Medan. “Kalau lamaran kami tidak diloloskan juga, kami akan melakukan gugatan ke pengadilan,” ujar mereka lagi.

Menanggapi itu, Andi mengatakan pihaknya sudah menyurati BKN untuk menjelaskan mengenai ijajah para pelamar sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Wali kota dan panitia CPNS Medan harusnya mempertimbangkan itu dan menanyakan via internet ke BKN untuk mempertegas masalah itu.

"Di Taput dan Sergai permasalahan yang sama sempat muncul, namun Pemkab setempat cepat berinisiatif dengan menghubungi BKN dan kemudian mengubah keputusan dengan meloloskan berkas tersebut. Kita berharap di Kota Medan seperti itu juga,"harap Andi.

Komisi A mendesak agar Pemko Medan menerima dulu berkas mereka, persyaratan lain nanti menyusul agar mereka bisa ikut ujian. “Kasihan para pelamar ini tidak bisa ujian hanya karena perbedaaan ijasah yang sebenarnya sama,” ujarnya menyebutkan hal itu dikuatkan surat keterangan Wakil Rektor Unimed. Kalau Pemko Medan tidak menerima berkas mereka, perlu dipertanyakan apakah ada kepentingan tertentu dalam hal ini. (maria)
Share Berita


BELAWAN, POC - Kantor wilayah DJBC Sumut bekerja sama dengan KPPBC TMP B Kuala Namu, Kuala Tanjung, dan KPPBC TMP C Teluk Nibung melaksanakan pemusnahan bersama atas barang milik negara hasil penindakan Kepabeanan dan cukai di Bandara Kuala Namu, ex-penumpang kapal ferry teluk nibung, hasil operasi barang kena cukai illegal di wilayah Sumut, serta hasil penindakkan aparat penegak hukum yang diserahkan ke DJBC, Selasa (30/10/2018).

Kakanwil DJBC Sumut, Oza Olavia memaparkan kegiatan Pemusnahan barang tersebut telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang," ujarnya.

Barang yang dimusnahkan berupa 31 ball dan 187 karung pakaian bekas, 74 karton dan 100 pasang sepatu, dan alas kaki bekas 443.798 batang rokok, 96 botol minuman mengandung etil alkohol, 4 unit kapal motor , 2.188 bungkus makanan, 116 bungkus obat-obatan, 553 pcs kosmetik, 17 pcs sparepart dan 52 pcs barang elektronik ,Perkiraan nilai barang sekitar 652 juta rupiah dengan potensi keuangan negara sekitar 114 juta rupiah dari cukai, bea masuk  dan pajak dalam rangka impor.

BKC Illegal berupa rokok dan MMEA karena diedarkan tanpa pita cukai dan  dilengkapi pita cukai palsu. Peredaran BKC Ilegal disamping merugikan keuangan negara juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bagi masyarakat karena tak terawasi dan tak terkendalinya kualitas produk.

Kapal kayu di musnahkan dengan cara di shinsow. Pelakunya berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan dimana kondisinya sudah tidak ada nilai ekonomisnya atau rusak. Ballpres serta sepatu dan alas kaki bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor.

Dalam pemusnahan barang ilegal tersebut,Turut hadir Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra, perwakilan dari BPOM medan, Ditres Krimsus Polda Sumut. (Kinoi)

Share Berita


LABUHAN, POC - Selama sepekan Polsek Medan Labuhan berhasil mengungkap kasus kejahatan 3C yang terdiri dari Pencurian Kekerasan (Curas), Pencurian Pemberatan (Curat) dan Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), Selasa (30/10/2018).

 Dari hasil pengungkapan, petugas berhasil mengamankan 20 tersangka dengan barang bukti berupa 6 unit sepeda motor, Hp, lempengan tembaga, senjata tajam, 0,15 gram sabu, 6 gram ganja dan buku tafsir mimpi/togel.

 Adapun tujuan pengungkapan ini adalah sebagai bentuk menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, khususnya Polsek Medan Labuhan.

"Kita akan terus tingkatkan pengamanan dengan mengungkap terus pelaku kejahatan agar menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat," ujar Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyid Hartanto kepada wartawan.

Selain itu, Polsek Medan Labuhan akan terus berkordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya MUI sejajaran Medan Utara dan seluruh lapisan masyarakat agar setiap pelaku kejahatan dapat terungkap khususnya kejahatan menyangkut penyakit masyarakat.

"Dua tersangka kasus pelaku pencurian nasabah bank bermodus gembos ban kita tembak, karena sudah berulang kali beraksi. Bahkan, sudah keluar masuk penjara. Dari kasus perampokan nasabah bank, ada 17 laporan kita terima, kita masih lakukan pengembangan atas laporan tersebut," kata Rosyid didampingi Wakapolsek, AKP Ponijo.(Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Tim gabungan Pemko Medan terus menumbangkan papan reklame bermasalah di Kota Medan. Senin (29/10/2018) malam sampai Selasa (30/10/2018) pagi, sebanyak 9 papan reklame bermasalah kembali dibongkar dari tiga lokasi berbeda di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Pembongkaran dilakukan karena kesembilan papan reklame tidak memiliki izin.
Selain 9 papan reklame bermasalah, malam itu juga sejumlah pengusaha advertising membongkar sendiri papan reklame bermasalah miliknya. Tercatat, ada 4 papan reklame bermasalah yang dibongkar sendiri pemiliknya yakni di Jalan KH Zainul Arifin sebanayk 2 titik, Jalan Imam Bonjol  depan Lippol Mall (1 titik) dan Jalan Diponegoro (1 titik).
Pembongkaran ini mendapat apresiasi dari Sofyan. Diharapkannya, langkah beberapa pengusaha advetising itu dapat diikuti pengusaha advertising lainnya yang sampai saat ini belum membongkar sendiri papan reklame bermasalah miliknya. “Pembongkaran sendiri ini tentunya sangat kita apresiasi. Mari kita dukung penataan kota yang tengah dilakukan Pemko Medan saat ini,” ungkappnya. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota Komisi A DPRD Medan, Ratna Sitepu, mengaku heran dengan sistem pemerintahan di Kota Medan. Pasalnya di kota terbesar ketiga di Indonesia ini, lembaga aparat penegak hukum keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Ia mencontohkan, soal penertiban papan reklame bermasalah. Di mana sejatinya tupoksi itu dipegang oleh Satpol PP Kota Medan. Namun belakangan ini, tugas tersebut dikerjakan oleh Poldasu.

"Perda-perda yang ada itu cenderung untuk satu kelompok. Contohnya Perda Reklame. Dari perda itu muncul lah 13 zona larangan. Ini saja belum selesai dikerjakan, anehnya muncul Perda baru. Perda ini milik Pemerintah Kota Medan, harusnya lembaga ini lah yang menegakkan perda-nya, bukan jenderal bintang dua. Itu kan bukan tupoksinya polisi," ungkapnya, Selasa (30/10/2018).

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Medan ini kembali menjelaskan, kepolisian itu bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Masih banyak penyakit masyarakat di Kota Medan ini yang butuh perhatian dari mereka (polisi, red).

"Dengan diambil alihnya tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda Reklame, menunjukkan Wali Kota Medan tidak mampu membersihkan inti kota dari image hutan reklame. Ini kan pekerjaan setahun yang lalu, kenapa belum tuntas juga?" herannya.

Ratna menduga, adanya tarik menarik kepentingan dalam kegiatan penertiban papan reklame yang tengah dilaksanakan Pemko Medan. Sebab, hanya papan reklame berukuran kecil saja yang ditertibkan. Sementara papan reklame berukuran besar di zona larangan masih tegak berdiri sampai dengan saat ini.

"Saya menduga, di internal organisasi P3I sekarang sudah ada konflik. Sebab ada material papan reklame milik oknum tertentu masih tegak berdiri. Sementara yang lainnya ditertibkan. Jangan sampai muncul ketidak percayaan pengusaha kepada Pemko Medan. Kalau mau tegas, ya tegas lah sesuai aturan," ketusnya.(maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemko Medan melalui Dinas Perindustrian Kota Medan  telah mengirimkan 5 orang pengerajin untuk mengikuti magang pemanfaatan teknologi produksi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)/pengerajin olahan pangan ke Provinsi Jawa Timur. Selain belajar olahan pangan, kelima pelaku IKM itu juga mempelajari bagaimana caranya membuat kemasan yang baik sehingga produk yang dihasilkan terlihat menarik.
Demikian disampaikan Kadis Perindustrian Ir Zulkifli Sitepu didampingi Budi Hariono SSTP MAP selaku Sekretaris di Kantor Dinas Perindustrian Jalan AH Nasution Medan, Selasa (30/10/2018). Kelima pelaku IKM tersebut mengikuti magang selama lima hari  di UPT Makan Minum dan Kemasan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dikatakan Zulkifli, pemberangkatan magang merupakan salah satu upaya Dinas Perindustrian untuk memajukan industri di Kota Medan. Dengan pengiriman magang yang dilakukan itu,  pelaku IKM  bisa mendapatkan ilmu bermanfaat dalam rangka pengembangan usaha mereka masing-masing.
Adapun kelima pelaku IKM yang dikirim mengikuti magang, jelas Zulkifli, masing-masing Ongko Suratih (IKM Makanan Pempek), Bramon (IKM Makanan Ringan kerupuk),  Hidir Dongoran ((IKM Frozen Food Nugget & Bakso), Ratnawaty (IKM Bakery dan Cake) serta Lestari (IKM Bakery & Cake).
“Kelima pelaku IKM itu sudah kita berangkatkan, mereka magang selama lima hari mulai 15 sampai 19 Oktober lalu. Mereka belajar pembuatan sejumlah olahan pangan yang menjadi oleh-oleh khas Provinsi Jawa Timur, terutama Kota Surabaya. Di samping itu mereka juga belajar bagaimana membuat kemasan yang menarik,” kata Zulkifli.
“Semoga program magang yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi pelaku IKM di Kota Medan. Jika tahun ini yang kirim pelaku IKM dari sektor  makanan, mungkin tahun depan  giliran sektor lainnya. Di samping itu kita akan melakukan upaya lainnya seperti pelatihan maupun pembinaan guna memajukan IKM di Kota Medan,” ungkapnya. (mar/rel)
Share Berita



MARTUBUNG, POC - Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyd Hartanto didampingi Wakapolsek Medan Labuhan, AKP Ponijo mengunjungi rumah kediaman Nek Zainun (75) warga Jalan Bakti ABRI Link 10, Kelurahan Besar, Medan Labuhan, Senin (29/10/2018).

Kedatangan Kapolsek membuat Nek Zainun terkejut. "Seorang Kapolsek mau berjalan dengan kondisi banjir tanpa membuka sepatu, sudah 1 tahun tergenang air terus tidak surut-surut," terangnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Rosyid prihatin dengan kehidupan Nek Zainun. Tak lupa Kapolsek Medan Labuhan memberikan sumbangan berupa beras 1 karung, telur ayam 2 papan, gula pasir dan amplop berisi uang.

Giat kunjungan ini karena adanya laporan dari Bhabinkaptibmas, Bhabinsa, Kepling dan dari rekan wartawan yang sudah juga memberikan info dari pemberitaan sebulan yang lalu karena masih ada warga yang sangat memprihatinkan di wilayah medan labuhan ini.

"Apa lagi sudah setahun ibu ini tinggal dibalik genangan air yang tidak pernah surut, setahun lalu kena angin puting beliung maka seperti ini kondisi rumahnya.Giat seperti ini dilaksanakan sesuai arahan Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan memberikan contoh yang baik" ucapnya  mengakhiri. (Kinoi)
Share Berita



< BELAWAN, POC - Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan melaksanakan kegiatan Silaturahmi dengan unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Ormas FPI dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan sekaligus mendukung pemilu 2019 yang aman dan damai. Kegiatan dihadiri langsung oleh Kapoldasu, Irjen Agus Andrianto, Senin (29/10/2018).

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengajak dan menghimbau kepada seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Jangan mudah terpancing atas setiap isu ataupun kejadian yang terjadi, karena lebih baik perduli dengan lingkungan yang terdekat terlebih dahulu," ujarnya.

Agus juga berjanji akan menata Sumatera Utara untuk lebih baik,terutama dari bidang kemacetan lalu lintas dan aksi premanisme, NKRI Harga Mati," tegasnya

Dalam arahannya, Kapolres mengucapkan terimakasih atas kehadiran pengurus FPI se-Medan Utara dan menghimbau untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan bersama – sama memelihara keharmonisan wilayah Medan utara agar tidak mudah terpancing isu yag beredar. "Memohon agar dapat memberikan setiap informasi yang terkait kamtibmas diwilayah Medan Utara," ujarnya.

Disamping itu, Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Taryono Raharja juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran pengurus FPI se- Medan utara, serta mengapresiasi situasi kamtibmas yang tetap kondusif diwilayah medan utara pasca insiden-insiden yag telah dilarang pemerintah.

"Memohon apabila menemukan pelanggaran oleh personil Polres Pelabuhan Belawan, dapat menghubungi saya," Katanya. (Kinoi)
Share Berita

LABUHAN DELI, POC - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Labuhan Deli menggelar Pelatihan Pendidikan Moralitas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Angkatan Ke-III dimulai sejak 29 oktober 2018 s/d 2 november. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta dan dibuka oleh Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto SIK, Senin (29/10/2018).

Dalam acara tersebut, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto SIK menyampaikan kepada WBP, Agar tidak menyia-nyiakan kegiatan ini, "Jadikanlah ini menjadi awal perbaikan diri sendiri,“ Ucapnya.

Kepala Rutan Kelas II-B Labuhan Deli Nimrot Sihotang mengatakan tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita menggugah warga binaan agar dalam kehidupan kita memiliki moral.

"Terimakasih kepada Polri dan Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas, pengabdian Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh kapolsek Medan Labuhan sebagai kegiatan yang positif untuk memperbaiki moral dan perilaku WBP,“ Katanya.

Nimrot Sihotang dan Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto SIK menyampaikan ucapan terimakasih kepada Yayasan Moralitas Indonesia Ibu Erina Wongso yang telah melaksanakan kegiatan ini secara sukarela, Dan tanpa bayaran dari anggaran Negara. Semoga kedepan semakin banyak dermawan yang ikut membantu WBP Rutan Klas II B Labuhan Deli.(Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin berharap agar DPRD Medan melakukan tahapan pembahasan Ranperda perubahan RPJMD berjalan konstruktif dan komprehensif. Pembahasan dilakukan musyawarah dan mufakat diyakini akan dapat menyempurnakan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. 

Harapan itu disampaikan, Dzulmi Eldin saat menyampaikan nota pengantar Ranperda kota Medan perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021, di ruang paripurna DPRD Medan, Senin (29/10/2018). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE didampingi H Iswanda Ramli, Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung serta anggota dewan lainnya. Selain dihadiri Walikota juga Wakil Walikota Ir Ahkyar Nasution, Sekda Kota Medan Ir Wirya Al Rahman serta pimpinan OPD dan para Camat.

Disampaikan Dzulmi Eldin lagi, melalui komitmen yang tinggi antara Pemko dengan DPRD Medan akan dapat melaksanakan pembahasan yang cermat dan teliti. Sehingga nantinya, Ranperda dapat setujui bersama menjadi peraturan daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Disampaikan, perubahan Perda No 11 2016 tentang RPJMD sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017. 

Sedangkan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan oleh seluruh OPD sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota Medan. 

Untuk menjaga konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan dan program pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2016-2021 khususnya bagi OPD yang baru dibentuk. 

Pada kesempatan itu, Dzulmi Eldin mengajak semua pihak bergandeng tangan bahu membahu dalam membangun kota Medan menuju masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa syukur sekaligus terima kasih atas prestasi yang telah ditorehkan pasa kafilah asal Kota Medan yang memperkuat Kontingen Provinsi Sumatera Utara saat mengikuti MTQ Nasional XXVII Provinsi Sumut Tahun 2018, Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan tali asih kepada 16 orang qori-qoriah. 
Pemberian tali asih dilakukan Wali Kota ketika menggelar jamuan makan siang dengan Peserta Terbaik Kafilah Sumatera Utara pada MTQ Nasional XXVII tahun 2018 asal Kota  Medan di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Senin (29/10/2018).  Kontingen Provinsi Sumut berhasil keluar sebagai juara ketiga pada festival pemulian kitab suci Al Qur’an yang dibuka Presiden Joko Widodo dengan meraih 4 medali emas, 3 perak dan 9 perunggu. Dari torehan medali yang diperoleh, kafilah asal Kota Medan penyumbang medali terbanyak.
"Saya mengucapkan syukur dan terima kasih sekaligus apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kafilah asal Kota Medan, sebab  mereka telah mampu menunjukkan sikap, disiplin, kerja keras dan kekompakan serta keihklasan sehingga dapat meraih hasil-hasil terbaik di MTQN XXVII. Semoga  pemberian tali asih ini semakin memotivasi para kafilah untuk meningkat prestasi lebih tinggi lagi pada masa mendatang,” kata Wali Kota.
Dikatakan Wali Kota, pelaksanaan MTQ merupakan wadah untuk membangun jati diri pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia.  Melalui generasi muda yang memiliki keimanan dan berakhlak mulia, Wali Kota optimis Kota Medan ke depannya akan semakin maju dan religius. “Tentunya kita harus bangga karena mereka dapat menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi Juara III Nasional dimana sebelumnya hanya meraih urutan ke- 29,” ungkapnya.
Adapun para kafialh asal Kota Medan yang berhasil mengharumkan nama baik ibukota Provinsi Sumut di MTQN XXVII diantaranya Rizki Maulana Siregar, Rakha Isnandi  Rasyidi dan Zahro Fatwa sebagai juara pertama cabang Syarhil Quran Putra. Kemudian Shofiah Nurul Huda dan Husnatul Mulya sebagai juara pertama cabang MFQ Putri serta M Handika Surbakti sebagai juara kedua cabang MMQ Putra
Lalu Nurhazlim sebagai juara ketiga kanan -kanak Putri, Rica Putri  sebagai juara ketiga Qirsam M dewasa putri.  Selanjutnya M Nizar Hamdi Nasution dan Nauval Mursyid Rahmadinata (juara tiga cabang MFQ putra). Di samping itu juara  satu sampai tiga, Wali Kota juga memberikan tali asih kepada juara harapan pertama sampai ketiga. " Saya memiliki harapan besar  pada  kafilah generasi muda ini ke depannya nanti bisa menjadi Wali Kota Medan,” harap Wali Kota.
Sebelumnya Ketua Harian LPTQ Kota Medan  Palid Muda Harahap  mengungkapkan,  Kontingen Sumut keluar sebagai juara ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Banten dengan raihan 4 medali emas, 3 3erak dan 9 perunggu. Dimana kafilah asal Kota Medan sebagai penyumbang medali terbanyak.
“4 medali emas itu dipersembahkan kafilah asal Kota Medan, sedangkan dari 3 medali perak yang diperoleh, 1 disumbangkan kafilah Medan dan 9 medali perunggu, 3 diantaranya juga disumbangkan kafilah dari Kota Medan,” jelas Palit Muda. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh pemuda agar terus menggelorakan semangat para pemuda yang telah mencetuskan lahirnya Sumpah Pemuda 90 tahun silam. Semangat itu hendaknya terus dilestarikan dan dijiwai   para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Di samping itu para pemuda juga senaniasa meningkatkan pola pikirnya guna memajukan bangsa dan negara.
Demikian pesan yang disampaikan Wali Kota usai bertindak sebagai pembina upacara pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018 di halaman depan Balai Kota Medan, Senin (29/10/2018).  Selain Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman MM serta pimpinan organisasi peimpinan daerah (OPD), upacara juga dihadiri perwakilan organisasi pemuda serta pegawai di lingkungan Sekretariat Pemko Medan.
Khusus kepada pemuda di Kota Medan, Wali Kota berharap agar terus bergiat dan menjiwai kepeloporan para pemuda terdahulu. Yang penting lagi tambah Wali Kota, para pemuda dalam melakoni aktifitasnya sehari-hari diingatkan agar tidak melakukan perbuatan yang kurang terpuji maupun tercela.
“Mari  menjadi  generasi muda yang beriman dan bertakwa serta menjauhi diri dari segala bentuk perbuatan kriminal dan bahaya narkorba. Teruslah membekali diri dengan ilmu pengetahun,  senantiasa kreatif,  inovatif serta menjadi teladan  dalam kehidupoan sehari-hari.  Kemudian mari kita berjuang  bersama untuk membangun Kota Medan yang kita cintai bersama,” kata Wali Kota.
Sebelumnya dalam upacara yang berlangsung penuh khidmat tersebut, Wali Kota dalam arahannya menyampaikan sambutan tertulis Menpora Republik Indonesia Imam Mahrawi,  diantaranya mengingatkan peran dan tanggung jawab  pemuda dalam menyukseskan proses pemilihan umum tahun 2019  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif baik DPR RI, DPD RI, DPRD TK I dan DPRD TK II sangat dibutuhkan sehingga damai, kredibel dan berkualitas.
Kemudian dalam upacara yang mengusung tema, “Bangun Pemuda Satukan Indonesia” tersebut, Menpora selanjutnya berpesan, kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.
“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad dan cita-cita. Pengorbanamu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia,” kata Wali Kota seperti yang disampaikan Menpora dalam sambutan tertulisnya. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Pemko Medan dan PT PLN  UP3 Medan melakukan kerjasama Sinergi Informasi Penanaman Modal dan Kemudahan Mendapatkan Listrik. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum od Understanding (MoU)  di Kantor PLN Unit Induk Wilayah Sumut Jalan Kol L Yos Sudarso Medan, Senin (29/10/2018).
Penandatangan MoU dilakukan langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Manager PLN UP3 Medan Lelan Hasibuan disaksikan General Manager (GM) PT PLN Unit Induk Wilayah Sumut Feby Joko Priharto . Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan PT PLN UP3 Medan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung program smart city Pemko Medan.
Usai penandatanganan MoU, Wali Kota sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kerjasama tersebut. Sebab kebutuhan pasokan listrik sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup setiap umat manusia. Di samping itu lagi kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan adanya ketersediaan pasokan tenaga listrik yang mencukupi bagi penunjang segenap rangkaian kegiatan pembangunan.
“Di era gelobalisasi dan informasi teknologi saat inim kebutuhan terhadap listrik juga sudah bisa disejajarkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.  Itu sebabnyta tenaga listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan  nasional maupun daerah,” kata Wali Kota.
Dengan penandatanganan MoU yang dilakukan, Wali kota pun selanjutnya menginginkan adanya kesepahaman dan road map kemana arah perkembangan energi litrik serta kontribusi masing-masing stakeholder  terkait dalam mensuksesnya. “Semoga melalui penndatanganan MoU ini, kita dapat melaksanakan peran dan fungsi di tengah-tengah masyarakat Kota Medan,” harapnya.
Sebelumnya, GM PT PLN Unit Induk Wilayah Sumut  Feby Joko Priharto mengatakan, MoU ini merupakan lanjutan dari MOU sejenis yang telah ditandatangani dengan  Gubernur Sumatera Utara. Feby berharap MoU ini dapat terus bergulir ke kabupaten maupun kota lainnya yang ada di Sumut guna mendukung percepatan perekonomian daerah.
"Kebutuhan listrik ini sangat penting sekali, sebab ke depannya PLN berkomitmen memajukan perekonomian daerah dengan cara kemudahan memperoleh pasokan listrik,"ujar Feby.
Penandatanganan MoU turut dihadiri Senior Manager dan SDM PLN Unit Induk Wilayah Suyadi, Senior Mangaer Niaga dan Pelayanan Pelanggan  Rino Gumpar Hutasoit,  pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, camat dan lurah se-Kota Medan. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan sosialisasi. (mar/rel)
Share Berita

SIPIROK, POC - Sejumlah keresahan diutarakan warga Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan pada anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di reses masa sidang I Tahun V DPRDSU, Minggu (28/10/2018) di Alaman Bolak, Dusun Dano Lombang, Desa Aek Batang Paya. Salah satunya, permasalahan ganti rugi lahan yang belum diselesaikan PT NSHE selaku kontraktor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru.

Keluhan yang disampaikan masyarakat di Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang dan Gunung Hasahatan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan  ketiadaan bidan desa sehingga mereka kesulitan berobat.

"Aspirasi masyarakat ini akan saya sampaikan agar diakomodir pemerintah,'' ujar Sutrisno pada wartawan di Medan, Senin (29/10). 

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut ini menambahkan, persoalan infrastruktur juga masih menjadi 'idola' yang kerap disampaikan masyarakat dalam reses. Seperti peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian di Sungai Aek Batang Paya.

"Persoalan infrastruktur juga masih menjadi momok bagi masyarakat karena ini berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat. Jika jalanan rusak, bagaimana mau cepat petani menjual hasil panennya,''kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang kembali mencalonkan diri ikut pemilihan legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 ini. Yakni, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas.

Adapun usulan masyarakat diantaranya; peningkatan jalan kabupaten, dari jalan nasional simpang pengkolan menuju Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang, Gunung Hasahatan. Pembangunan bendungan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari- hari di sungai Aek Batang Paya. Pengangkatan guru- guru honor menjadi ASN. Setiap kali musim tanam padi tiba, pupuk bersubsidi selalu hilang dari pasar. Penempatan bidan desa (bides) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan sangat jarang berada di tempat, sehingga setiap kali ada yang hendak melahirkan, terpaksa diangkut sejauh 15 kilometer menuju kota Sipirok.Komitmen PLTA Simarboru untuk melibatkan masyarakat menjadi karyawan hingga saat ini belum dipenuhi. Masyarakat belum mendapat keadilan dari PT NSHE sebagai kontraktor pembangunan PLTA Simarboru terkait ganti rugi tanah dan tanaman terdampak. Beberapa bidang tanah telah dieksekusi tanpa melalui musyawarah atau kesepakatan.

"Masyarakat mengharapkan ada acara pemberian pago- pago, acara adat dari pihak PT NSHE terhadap masyarakat Desa Aek Batang Paya terdiri dari tiga dusun, Dusun Paske, Dano Lombang dan Gunung Hasahatan,''pungkas Sutrisno seraya menegaskan agar PT NSHE segera membayar ganti rugi lahan masyarakat yanh terkena pembangunan PLTA. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Miris. Anak-anak di Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Kebupaten Tapanuli Selatan terancam tak bisa sekolah. Hal itu lantaran jembatan gantung (rambin) yang kerap digunakan untuk penyeberangan anak-anak sekolah, nyaris ambruk. 

Hajabnya lagi, jika sungai meluap, mereka tak bisa menyeberang dan terpaksa bermalam di rumah-rumah warga menunggu hingga air surut. Jembatan gantung di atas sungai Garoga ini juga merupakan akses warga ke desa lain.

Keluhan ini disampaikan warga pada Sutrisno Pangaribuan, Anggota DPRD Sumut di Reses Masa Sidang I Tahun V DPRDSU di Desa Hutagodang, Batangtoru, Tapsel, Senin (29/10/2018). Warga menguatirkan pondasi jembatan yang tampak seakan mau ambruk. Apalagi hujan terus menerus, debit air sungai naik, melintas di jembatan itu seolah 'bertarung nyawa'. "Kalau sungai meluap, kami terpaksa menginap karena jembatan tak bisa dilintasi. Setiap hari anak-anak sekolah yang menyeberang terancam jiwanya,''kata warga pada politisi PDI Perjuangan itu.

Selain permasalahan jembatan, warga juga mengeluhkan harga karet yang masih murah sekitar Rp 9 ribu dan membutuhkan usaha lain agar kebutuhan keluarga tertanggulangi. Mereka juga terpaksa memikul hasil pertaniannya dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer, dari Desa Batuhoring menuju Pasar Hutagodang karena sebagian besar jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua. 

"Disini kami juga butuh guru agama Kristen di SD Garoga. Sejak guru agama kristen pensiun 6 bulan lalu, tak ada penggantinya sampai saat ini,"kata warga.

Mereka juga kesulitan mendapat pelayanan kesehatan karena petugas di puskesmas pembantu (pustu) jarang di tempat. Selain itu, sebagian dusun di desa Batu Horing belum dialiri listrik, baik oleh PLN maupun PLTA micro hydro. Pemerintah diminta segera memfasilitasi penambahan jaringan listrik sekitar 5 kilometer dari jalur yang sudah ada.

''Usulan masyarakat Desa Hutagodang dan Desa Batuhoring ini akan saya sampaikan dalam sidang paripurna hasil reses DPRD Provinsi Sumatera Utara,"ujar Sutrisno menanggapi aspirasi warga.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRDSU ini menambahkan, seluruh hasil paripurna akan di input sebagai pokok- pokok pikiran DPRD yang akan disesuikan dengan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Aspirasi masyarakat yang merupakan kewewenangan Pemerintah Kabupaten akan disampaikan secara langsung ke Bupati,''ujar Sutrisno yang kembali ikut mencalokan diri di pemilu legislatif Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7: Kota Padangsidimpuan, Kabupaten: Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas ini.

Terkait kebutuhan listrik, Sutrisno menyebutkan akan segera menemui Direksi PLN Wilayah Sumatera Utara untuk kegiatan pemasangan jaringan listrik lanjutan.(maria)
Share Berita

BELAWAN, POC - Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Minggu (28/10/2018).

Upacara langsung dipimpin oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikutan dimulai dengan  membacakan teks Pancasila dan Sambutan dari Menteri Pemuda dan Olah raga.

Kegiatan dihadiri dan diikuti oleh PJU Polres Pelabuhan Belawan, Serta seluruh Perwira Polres Pelabuhan Belawan, Brigadir Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek jajaran.

Dalam Kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda tersebut dilaksanakannya  pembacaan Teks Pancasila oleh Kapolres, Pembukaan UUD 1945 oleh Ipda UE Panjaitan dan Teks Keputusan Kongres Pemuda Idonesia Tahun 1928 oleh Ipda Jakson Tambunan.(Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Bersamaan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) Sumut yang diketuai Timbas Tarigan dideklarasikan di Hotel Madani, Minggu (28/10/2018).

Deklarasi GARBI Sumut ini tidak lain ingin memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap perkembangan dan pembangunan di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya.

"Indonesia, dalam hal ini Sumut luar biasa potensinya, terutama kalangan pemuda dan kaum milenial. Maka dengan lahirnya GARBI Sumut kita berharap anak-anak muda yang punya potensi ini bergabung di GARBI, dan mereka dapat menyumbangkan ide-ide kreatif. Lalu, inovasi-inovasi yang luar biasa ini bisa dijalankan bersama di wadah GARBI," jelas Timbas Tarigan di sela deklarasi.

Dikatakannya, deklarasi ini sengaja dipilih bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Karena di sini momentum sumpah pemudanya itu. :Karena kita tahu bagaimana sumpah pemuda itu lahir. Semangat dan seluruh anak-anak muda di Indonesia ketika itu ingin bersatu ingin memberikan yang terbaik buat negeri ini, salah satunya ingin melepaskan diri dari penjajahan.

"Hari ini tentu berbeda maknanya. Sumpah Pemuda saat ini melalui ketkaran ini tidak lain menyatukan kita bersama memberikan yang terbaik. Ide-ide yang terbaik yang kreatif tanpa melupakan orangtua untuk menguatkan kembali memberikan sumbangsih terbesar kita untuk kemajuan Indonesia," jelas Timbas yang juga Wakil Walikota Binjai ini.

Di kesempatan itu dia menyampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi lima besar dunia di masa yang akan datang. Ini bukan sekadar mimpi. Ini fakta dan indikator-indikator yang ada di negeri ini untuk menuju lima besar itu nyata. Tinggal lagi bagaimana semangat anak muda, calon pemimpin bangsa di masa datang mampu melihat potensi ini.

Deklarator GARBI Pusat Mahfud Siddik dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pada tahun 2030 sampai 2040, Indonesia akan mengalami apa yang disebut bonus demografi. Bonus Demografi adalah kondisi di mana struktur populasi masyarakat Indonesia lebih dari 60 persen berusia muda, tepatnya sekitar 63 persen.

Di dalam sejarah perkembangan negara maju yang ada sekarang, negara paling mutakhir saat ini adalah China. Dalam 15 tahun ketika mereka menjalankan organisasi sistematis, pembangunan sangat progresif, sejak 15 tahun lalu mereka sudah mendapat bonus demografi. Dan ternyata China mampu mengelola bonus demografi untuk melejitkan pembangunan ekonomi mereka. Sehingga 2017 China telah menggeser Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor dua. Sekarang China sedang mengintai Amerika yang masih bertengger sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia.

"Pengalaman negara maju, faktor struktur bonus demografi jika dikelola dengan tepat menjadi faktor yang bisa melejitkan pembangunan ekonomi mereka," tegasnya.

Mewakili Gubsu Riadil Akhir Lubis meminta agar organisasi GARBI yang sudah mendeklarasikan diri agar membantu pembangunan provinsi Sumatera Utara lebih bermartabat. "Tentu perlu ada perubahan di sana sini. Bagaimana kita harapkan gerakan ini bisa turut membangun desa dan menata kota menjadi bermartabat," pintanya.

Mahfuz Siddiq yang hadir pada deklarasi Garbi Sumut menegaskan bahwa Garbi murni gerakan intelektual yang digagas oleh orang-orang muda dan mempunyai visi untuk kebangkitan Indonesia. Diantaranya Anis Matta, Mahfuz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridlo, dan Mahfudz Abdurrahman

Sementara itu deklarator yang diamanahi memimpin GARBI Sumut yaitu, Timbas Tarigan, Juanda Sukma, Baringin siregar, Purna Irawan dan Ridwan panjaitan.

Deklarasi ini turut dihadiri, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Ust Abdul Latif khan, Ajmad faradis, dan tokoh masyarakat lainnya. (maria)
Share Berita


MARELAN, POC - "Fun Colour" yang dilaksanakan di Lapangan Bola 1 Tengah, Rengas Pulau, Medan Marelan menyita perhatian warga sekitar yang umumnya didominasi anak muda. Terlebih lagi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Minggu (28/10/2018).

Terlihat dalam acara tersebut, personil Mapolres Pelabuhan Belawan dan Wakapolsek Medan Labuhan, Kompol Ponijo melakukan pengamanan.

Dalam arahannya, Wakapolsek Medan Labuhan, Kompol Ponijo meminta agar acara tersebut berjalan damai dan tentram. "Jangan ada yang rusuh,semuanya harus damai dan tentram," ajaknya.

Salah satu dari peserta mengatakan bahwa setiap peserta diharuskan membeli satu tiket seharga Rp50 ribu. "Kita dapat kaca mata, minuman dan kaos ini bang," katanya.

Dari pantauan awak media pewartaonline.com, kegiatan diperkirakan dihadiri oleh ratusan pengunjung. "Ada sekitar 500 pengunjung yang ikut hadir dalam acara the fun colour, namun tiket yang laku terjual sebanyak 800 tiket fun colour," jelas salah seorang panitia yang namanya enggan disebutkan. Acara diakhiri dengan pembagian hadiah lucky draw.(Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - DPRD Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Menyongsong Pemilu 2019  Yang Jujur  & Berkualitas Dambaan Masyarakat Kota Medan di Grand Mecure Hotel Medan, Sabtu (27/10/2018). 

Acara FGD dibuka Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung diwakili Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu. FGD yang dihadiri anggota DPRD Medan serta tokoh masyarakat ini menghadirkan tiga nara sumber yakni Dekan FISIPOL USU DR Muriyanto Amin Ssos MSi, Ketua KPU kota Medan Agussyah Ramadani Damanik serta Ketua Banwaslu Kota Medan Payung Harahap.

Sekretaris DPRD Medan Drs Abd Azis mengatakan, tujuan FGD digelar untuk memberikan informasi peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum beserta prosedurnya. Kemudian melakukan pemetaan setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu (problem solving).

“Di samping itu juga untuk membangun sinergitas antar lembaga terkait pemilu di Kota Medan sehingga setiap masyarakat Kota Medan meningkat kesadarannya serta terjamin hak-hak politiknya dalam demokrasi. Sedangkan out put yang kita inginkan melalui FGD ini yakni terciptanya pemilu 2019 yang berkualitas di Kota Medan,” jelas Azis. 

Pada kesempatan itu Walikota Medan yang diwakili Sekda Ir Wiria Alrahman mengatakan, Tahun 2019 merupakan tahun politik yang tentunya dipenuhi dengan bebagai peluang dan tantangan. Agar konstelasi politik bisa berjalan  dengan lancar, berbagai upaya terus dilakukan guna menjaga situasi yang kondusif dapa pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Kota Medan.

Banyak analisis dan prediksi, meramalkan tahun depan akan menjadi tahun yang cukup banyak riak dan gelombang. Untuk itu lah agar riak dan gelombang tersebut tidak sampai menjadi badai. Maka perlu upaya antisipasi dan peningkatan kewaspadaan sejak dini agar tidak kecolongan.

"Sedangkan kewaspadaan itu harus datang dari berbagai element masyarakat termasuk Pemko Medan dan DPRD Medan,"ujar sekda. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Sebab, Pemko Medan tidak dapat  bekerja sendiri dalam menangani  banjir  tersebut. Untuk itu diperlukan keterpaduan satu gerak langkah dari semua pihak sehingga persoalan banjir dapat teratasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Ajakan ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika menjadi salah satu nara sumber dalam acara talk show  yang digelar iNews TV di Hotel Karabia Medan, Jumat (26/10/2018). Selain Wakil Wali Kota, anggota DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba, Syahnan dari Badan Metreologi, Klimatologi, Syahnan dari Geofisika  (BMKG) Wilayah I Medan serta Riandi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam talk show bertitel Polemik Sumut dengan mengusung materi “Soal banjir, Ini Salah Siapa”,  Akhyar memaparkan, banjir yang melanda Kota Medan akibat ada 10 sungai yang melintasi Kota Medan mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga harus dilakukan normalisasi. Sementara yang berwenang melakukan normalisasi adalah Badan Wilayah Sungai (BWS)  Sumatera II.

Kemudian Medan Urban Development Project (MUDP) yang dibangun tahun  80-an, jelas Akhyar, tidak dapat dimanfaatkan karena meski telah menghabiskan anggaran yang cukup besar. “Kita tidak tahu mana inlet-nya sehingga tidak bisa terkoneksi untuk menampung air. Padahal riol MUDP yang dibangun itu cukup besar,” kata Akhyar.

Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap dan tindakan masyarakat dengan melakukan pembetonan permukaan parit yang ada di depan rumahnya. Akibatnya, air hujan tidak dapat masuk ke dalam parit sehingga menggenangi  permukaan jalan yang akhirnya berdampak dengan terjadinya genangan air dan banjir.

Atas dasar itulah, tegas Akhyar, mengatasi banjir tidak bisa dilakukan Pemko Medan sendiri melainkan dukungan penuh semua pihak.  “Jika pun dibeton, permukaan parit harus memiliki lubang inlet untuk jalan air mengalir menuju parit. Di samping itu kita juga harap masyarakat mau mengorek parit yang ada di depan rumahnya masing-masing. Apabila ini dilakukan masyarakat, insya Allah kita dapat mengatasi banjir. Medan merupakan rumah kita bersama, jadi mari kita jaga bersama,” pesannya.

Talk show berlangsung alot, masing-masing nara sumber menyampaikan argumentasinya dalam mengatasi banjir yang terjadi selama ini. Kemudian talk show diisi tanya jawab dengan pengunjug nyang dihadiri kalangan mahasiswa, akademisi, pemerhati lingkungan serta komunitas pecinta sungai. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Hingga saat ini Tim Gabungan Pemko Medan sudah menumbangkan 906 papan reklame bermasalah. Di samping papan reklame bermasalah, Tim Terpadu Pemko Medan juga telah membongkar sebanyak 60 bangunan yang didirikan di atas parit.

Demikian terungkap dalam rapat evaluasi yang dilakukan Tim Gabungan Pemko Medan seperti papan reklame, pedagang kaki lima, terminal liar serta parkir liar maupun berlapis di Balai Kota Medan, Jumat (26/10/2018).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution serta dihadiri Kabid Humas Polda Sumut AKBP Rony Samtana, Wakapolrestabes Medan AKBP Bagus Suropratomo, Asisten Pemerintahan Musadad Nasution, Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni, Kadishub Kota Medan Renward Parapat, Kasatpol PP, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Medan serta sejumlah camat, Kasatpol PP memaparkan capaian penertiban yang telah dilakukan selama dua bulan belakangan.

Dipaparkan Sofyan, Tim Gabungan Pemko Medan yang mendapat dukungan penuh dari jajaran Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah menertibkan hampir seribu papan reklame selama ini. Ada sekitar 906 unit papan reklame bermasalah yang telah ditertibkan dari sejumlah kawasan di Kota Medan. Dari 906 unit papan reklame bermasalah, 812 unit berukuran kecil, sedangkan 94 unit lagi berukuran sedang dan kecil.

Mantan Camat Medan Area itu menambahkan, 2 ruas prioritas yang menjadi fokus penertiban selama ini yakni Jalan Sisingamangaraja mulai batas kota sampai Jalan Pandu dan Kesawan serta Jalan Letda Sujono sampai HM Yamin telah mencapai 95%. Artinya, tersisa tinggal 5% lagi yang belum ditertibkan dan segera dilakukan penertiban lanjutan guna menuntaskannya.
Di samping ruas jalan yang menjadi prioritas, Sofyan mengatakan Tim Gabungan Pemko Medan juga telah menertibkan papan reklame bermasalah di ruas-ruas jalan lainnya, termasuk 13 ruas jalan yang masuk zona larangan berdirinya papan reklame. “Untuk 13 ruas jalan yang masuk zona larangan, tinggal 7 unit papan reklame yang belum dibongkar yakni  Jalan Imam Bonjol, Suprapto, Sudirman dan Maulana Lubis,” ungkap Sofyan.

Sedangkan Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution menyampaikan ucapan terima aksihnya kepada seluruh jajaran Polrestabes Medan, Polresta Belawan dan Polda Sumut yang mendukung penuh  Pemko Medan dalam melakukan penataan Kota Medan. “Terima kasih atas dukungan ini, kami merasa dukungan yang diberikan sebagai multi vitamin bagi Pemko Medan. Momentum ini akan terus kami jaga,”  kata Wakil Wali Kota.

Kemudian Akhyar kembali menegaskan, seluruh kecamatan harus menertibkan seluruh bangunan yang ada di atas parit maupun trotoar di wilayah kerjanya masing-masing, termasuk melanggar garis sepadan bangunan (roilen). Setelah itu baru dilanjutkan normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Sebagai wujud rasa bangga atas perjuangan mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, jajaran pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumut dibawah kepeminpinan H Kodrat Shah melakukan ziarah ke makam para pahlawan Pemuda Pancasila, yang terletak di  pemakaman Sei Deli, makam Jalan Halat dan juga pemakaman umum Jalan Thamrin Medan, Jumat (26/10/2018).

"Kegiatan ziarah ini, merupakan rangkaian dalam menyambut HUT Pemuda Pancasila yang ke 59 tahun,"terang Ketua panitia HUT ke 59 Pemuda Pancasila Sumut, H Syailendra Damanik.

Ziarah ini, lanjutnya, diharapkan bisa membangkitkan motivasi kita sebagai kader Pemuda Pancasila, dan juga seluruh generasi muda untuk tetap mengenang dan bangga atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para penjuang terdahulu.

Dalam kegiatan ini, MPW PP Sumut melakukan ziarah ke makam almarhum Borkat Shah, (alm) Anuar Shah,  (alm) Boyke Turangan, (alm) Ali Muchtar, (alm) Effendi Nasution, dan (alm)Amran YS serta beberapa pejuang Pemuda Pancasila lainnya.

" Semoga para pahlawan Pemuda Pncasila ini ditempatkan sebaik baiknya disisi Allah SWT, dan semoga seluruh rangkaian kegiatan HUT Pemuda Pancasila ke 59 ini dapat berjalan lancar dan sukses," kata Syailendra.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut H Kodrat Shah menyampaikan,  bahwa kegiatan ziarah ini merupakan tradisi organisasi kepemudaan PP sebagai anak bangsa, dalam rangka mengingat jasa- jasa para pahlawan yang telah kembali keharibaan Illahi Robbii.

Seiring perkembangan waktu, perjuangan Pemuda Pancasila mungkin tidak lagi seperti yang dilakukan para pahlawan Pemuda Pancasila sebelumnya.

"Atas kegigihan para pejuang mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, Kita harus tetap merasa bangga dan melanjutkan perjuangan tersebut," ujarnya.

Ziarah dikuti semua pengurus MPW Pemuda Pancasila diantaranya Adi Munawir Godang, M Iqbal Hanafi,  Rizal Mavi, Bahar,  dan PAC Pemuda Pancasila dilokasi pemakaman masing-masing, dan Sri Kandi MPW PP Sumut. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wartawan yang tergabung dalam Koordinator Wartawan unit DPRD Medan berkunjung ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut).

Kunjungan bertujuan menggali informasi tentang sinergitas wartawan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Jumat (26/10/2018).

Dalam kesempatan itu, Ketua Koordinator Wartawan DPRD Medan, Satriadi Tanjung mengungkapkan kunjungan singkat itu sangat berarti untuk lebih mengetahui sinergitas dan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk publikasi.dan sosialisasi setiap kegiatan di Sekretatiat DPRD Tomohon.

“Pada prinsipnya kedatangan kami melalui kegiatan study komparatif ini bertujuan menggali informasi terkait bagaimana sinergitas, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk wartawan yang bertugas di Sekretariat DPRD Tomohon, ” kata Satriadi didampingi penasehat kordinator wartawan, Rifki Warisan.

Diharapkan, dengan berbagai masukan dari kunjungan itu bisa dijadikan ilmu untuk kemudian diterapkan di DPRD Medan.

Kunjungan itu sendiri, diikuti oleh 40 wartawan dari berbagai media yang ada di DPRD Medan serta didampingi oleh Kasubbag Humas dan Protokoler, Joni A Tanjung.

Pada kesempatan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Tomohon, Stenly Mokorimban didampingi Kasubbag Keuangan, Chentya A Rauw menuturkan kalau untuk mendukung sinergitas dengan wartawan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.

Anggaran itu, katanya disediakan untuk kegiatan publikasi anggota DPRD Tomohon yang berjumlah 20 orang baik melalui berita kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD) maupun berita tiap anggota dewan.

“Sistem pembayarannya melalui sistem kerjasama dengan media yang ada yakni sebanyak 28 media, “sebutnya sembari menyebutkan bentuk kerjasamanya berupa biaya peliputan berita serta advertorial.

Sementara, terkait adanya kegiatan study komparatif untuk wartawan yang dialokasikan oleh Sekretariat DPRD Medan melalui APBD Medan, Kasubbag Keuangan, Chentya A Rauw menuturkan bahwa dirinya mengaku mendapatkan informasi baru yang diperoleh dari hasil kunjungan para awak media ke Tomohon.

“Sebab, di DPRD Tomohon, wartawan yang bertugas disana belum ada anggaran khusus untuk kegiatan seperti itu (Study Komparatif-red). Dan ini hal baru yang mungkin ke depan kami (Sekretariat-red) akan belajar ke Medan terkait cara memasukkan anggarannya di APBD, ” ujarnya. (maria)
Share Berita

MARELAN, POC - Polres Pelabuhan Belawan bersama Muspika melaksanakan giat Apel Besar Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Lapangan Bola  Pasar V Jalan Kapten Rahmad Buddin, Medan Marelan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan, Jumat (26/10/2018).

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan meminta para intansi yang terkait seperti Danramil, Kapolsek, Camat, Lurah dan kepling untuk sama-sama menjaga suasana kondusif di wilayah masing masing.

"Dengan meningkatkan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat, saya yakin tidak akan mudah terpancing oleh isu SARA, sehingga kelompok tertentu yang ingin mengambil kesempatan memecah belah bangsa ini tidak akan mampu mengadu domba. Contohnya lagi saat ini mind set masyarakat terprovokasi dengan adanya insiden pembakaran bendera HTI yang merupakan organisasi yang dilarang. Masyarakat saat ini digiring dengan anggapan bahwa yang dibakar adalah bendera Tauhid," ujarnya.

Disamping itu, Ikhwan berharap peran Bhabinkamtibmas, Babinsa dan para kepling merupakan sebagai garda terdepan dalam mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan sosial keagamaan di tengah- tengah warganya.

"Apabila ada kelompok tertentu yang terindikasi melakukan perbuatan mengarah kepada isu sara, agar tidak segan melakukan tindakan tegas sesuai undang – undang yang berlaku. Dengan sinergitas yang baik antara TNI, Polri dan Pemda setempat diharap dapat menjaga kamtibmas khususnya diwilayah Polres Pelabuhan Belawan," harapnya.

Turut hadir dalam apel Upacara Besar Deklarasi Damai 2019, Waka Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Taryono, Camat Medan Marelan, T Chaituniza, Camat Belawan, Ahmad, Camat Medan Labuhan, Camat Hamparan Perak, Pranoto, Camat Medan Deli, Ferry, Danramil Medan Marelan, Kapten S Purba, dan Pejabat Utama Polres Pelabuhan Belawan. (Kinoi)
Share Berita


SIANTAR, POC - Calon Legislatif Partai Nasdem Nomor urut 8 Dapil Sumatera Utara III, Anthony, meresmikan rumah pemenangan di Jalan Soasio, P Siantar, Pahlawan, Kota Pematang Siantar, Kamis (25/10/2018). Dalam sambutannya, jika terpilih Anthony berjanji akan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangannya kepada masyarakat.

"Kita sudah dapat banyak dari negara ini, saya berpikir bagaimana kita harus mengembalikannya kepada masyarakat. Kalaupun nanti saya terpilih dan duduk, semua gaji, saya kembalikan kepada masyarakat," tegas Calon Legislatif Partai Nasdem Nomor urut 8 Dapil Sumatera Utara III, Anthony.

Dalam kegiatan peresmian rumah pemenangan, Anthony menyampaikan terimakasihnya atas kesempatan yang diperolehnya tersebut.

"Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena mendapatkan kesempatan menjadi Calon Legislatif untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara III," ungkapnya.

Pria keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Kota Siantar ini mengatakan bahwa jika anggota legislatif terpilih dapat bekerja maksimal dan benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat, maka rakyat akan mempunyai pilihan dan kesempatan yang lebih baik lagi.

"Tidak ada lagi Pribumi Indonesia, Batak Indonesia, Chinese Indonesia, Hindu Indonesia, Budha Indonesia, yang ada yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Anthony.

Dalam peresmian rumah pemenangan ini, Anthony  mengambil Tema #2019BangunkanDPR  menyampaikan visi-misi membangun DPR yang aspiratif, inovatif dan berintegritas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Misi saya yakni mewujudkan rumah aspirasi untuk menjadi penyambung keluhan rakyat, lalu menggagas balai keterampilan untuk meningkatkan perekonomian pemuda, kemudian membuat pendampingan untuk masyarakat ekonomi kelas menengah serta menegakkan undang-undang untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan sosial," ucapnya mengakhiri.

Ketua Komunitas Motor Simalungun-Siantar, Mr Jose menyatakan dukungannya kepada Anthoni untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sumut III.

"Kita mendukung penuh Bang Anthoni untuk DPR RI Dapil 3 Sumut, kami mendukung Nasdem," ujarnya.

Ketua DPD Nasdem Pematang Siantar, Frans Siahaan mengapresiasi peresmian kantor pemenangan Antoni For Sumut III.

"Pesan utama saya, "ayo juallah partai dengan positif, jika partai nasdem besar, kita juga pasti besar. Ayo kita beri penjelasan kepada masyarakat. Butuh kerjasama yang baik dalam internal, provinsi, Kabupaten/Kota. Kita harus menang," ajaknya.

Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua DPW Nasdem Sumut, Sudarto Sitepu, Wakil Sekretaris, Ganda Manurung, Ketua DPD Pematang Siantar, Frans Siahaan, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Simalungun, Ida Masta Saragih, Calon legislatif Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (Rom)
Share Berita

MEDAN, POC - Rombongan wartawan unit DPRD Medan melakukan studi komparatif ke DPRD Kota Manado, Kamis (25/10/2018). Kunjungan ini diterima Kabag Humas dan Protokol DPRD Manado, Treesye Lohonauman SH.

Kedatangan 40 wartawan yang dikordinatori Satriadi Tanjung ini dipimpin Kasubag Humas Protokol Sekretariat DPRD Medan, Joni Tanjung. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang paripurna dewan, Penasehat Kordinator, Rifki Warisan menyampaikan tujuan kunjungan ke Kota Manado.

Teresye menyebut DPRD Kota Manado terdiri dari 40 anggota dewan yang berasal dari 9 partai politik. Sedangkan untuk pimpinan berjumlah 3 orang. Ketua DPRD Manado Noootje Hennyy Van Bone (Demokrat), wakil ketua I Richard Sualane (PDI), wakil II ketua Danny Sondakh (Golkar).

"Partai Demokrat paling banyak dengan 9 perwakilan, PDI-P 6, Golkar 5, Hanura 4, PAN 4, Nasdem 3, PKS 2, PKPI, PPP 1 yang tergabung dalam enam fraksi," ucapnya.

Bersama dengan alat kelengkapan lainnya komisi, badan anggaran dan badan msyawarah, badan kehormatan dan badan pembentukan peraturan daerah.

Lanjutnya lagi, sekretariat terbagi empat bagian. Yakni bagian umum, keuangan, persidangan, perundang-undangan dan fasilitasi dengan mempunyai sub bagiannya masing-masing.

Menanggapi pertanyaan wartawan dari Medan, bagaimana Sekretariat DPRD Manado membina hubungan dengan pers. 

Treesye mengatakan, pihak Sekretariat DPRD Kota Manado membina hubungan baik dengan KPM (Komunitas Pers Manado) yang terdiri dari 50 wartawan bebagai macam media, cetak, online, TV dan radio.

"Ada kegiatan sosialisasi dengan media massa dalam bentuk kerjasama dengan nominal Rp900 juta, jumlah tersebut dibagi habis berupa berita, advertorial dan liputan khusus," katanya mengapreasiasi kedatangan wartawan ke Manado untuk berbagi informasi dan edukasi.

"Apa yang baik dari Kota Medan nantinya akan kita terapkan di Kota Manado," ucapnya seraya mengaku pihaknya belum ada melaksanakan studi banding wartawan seperti yang dilakukan DPRD Medan.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara,Vouke Lontaan.

Diakhir acara rombongan wartawan sekretariat DPRD Medan bertukar cindramata dengan sekretariat DPRD Manado dan foto bersama. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Pelebaran dan pedalaman drainase merupakan salah satu solusi mengatasi  genangan air maupun banjir di Kota Medan. Di samping itu diikuti pembangunan situ/waduk atau kolam retensi guna menampung debit air ketika hujan deras turun, termasuk limpahan dari drainase maupun aliran sungai. Serta pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari luas kota sebagai daerah resapan air.

Demikian hasil rapat bulanan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Medan yang digelar di Balai Kota Medan, Senin (25/10/2018). Hasil rapat ini selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sebagai masukan guna mengatasi masalah genangan air maupun banjir di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Rapat bulanan DRD dipimpin langsung Kepala Balitbang Kota Medan Drs H  Marasutan MPd yang dihadiri Prof Dr Syawal Gultom selaku Ketua DRD Kota Medan sekaligus Rektor Unimed, Dr Agussani MAP (Wakil Ketua DRD/Rektor UMSU), Ir Bhakti Alamsyah MT PhD (Rektor II Universitas Panca Budi), Lesson Sihotang SH MH (Dosen FH Universitas HKBP Nomensen) Prof Dr Hj Sri Sulistywati SH MSi (Wakil Rektor Universitas Al Wasliyah), Dr Murianto Amin (Dekan FISIP USU) dan Prof Dr R Hamdani Harahap (Fakultas Teknik USU).

Dalam rapat itu, Lesson Sihotang memberikan solusi mengatasi banjir dengan membuat sistem drainase yang representatif dan terpadu sehingga mampu mengatasi luapan curah hujan. Kemudian dibutuhkan pembangunan waduk, minimal 4 waduk untuk wilayah timur, barat, utara dan selatan Kota Medan.

Senada juga disampaikan Agussani. Rektor UMSU itu mengusulkan dilakukan perbaikan dan penataan drainase menyeluruh disertai dengan perawatan. Selanjutnya Murianto Amin menawarkan solusi penyusunan blue print penanggulangan banjir dalam program revitalisasi infrastruktur dan budaya pengelolaan sampah masyarakat. Kemudian melakukan revitalisasi dan pengembangan infrastruktur tertier  seperti parit, inletdan mainhole secara massif.  Serta melakukan percepatan relokasi penduduk di sekitar pinggiran sungai untuk menjagakebersihan aliran sungai.

Sementara menurut Hamdani Harahap, solusi banjir di Kota Medan dapat diatasi dengan  melakukan pencegahan meluapnya banjir dengan tanggul. Sedangkan  Sri Sulistyawati, menilai perlu upaya terpadu dalam pencegahan terjadinya banjir di Kota Medan antara instansi terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Menurut Marasutan, seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat bulanan DRD Kota Medan itu selanjutnya akan dirangkum dan disampaikan kepada Wali Kota. “Semoga masukan yang diberikan DRD Kota Medan kepada Bapak Wali Kota dapat menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan selama ini,” harapnya. (mar/rel)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.