MEDAN, POC – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo menekankan pentingnya pemerintah berinovasi dalam menjalankan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Sehingga lebih mudah mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban.
Hal itu disampaikan Pj Gubsu Eko Subowo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi Damanik pada pembukaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara tahun 2018 di Hotel Grend Antares Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (7/8). Acara yang digelar Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu ini diikuti 99 peserta dari kabupaten/kota se-Sumut.
Pj Gubsu menyampaikan, dengan perkembangan teknologi saat ini ancaman keamanan dan ketertiban bukan seperti sebelum-sebelumnya. Ancaman tidak kasat mata saat ini, lebih berbahaya daripada fisik seperti maling, begal atau kekerasan lainnya.
“Sekarang sudah berbeda, bahkan jauh dari yang kita bayangkan. Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sedikit demi sedikit menghancurkan, mengikis kearifan lokal, persaudaraan dan gotong royong. Bila sudah begini, kita mulai tidak peduli lingkungan sekitar kita. Lihat saja ada orang yang tidak tahu tetangganya ternyata teroris dan menyimpan bom. Itulah perlunya kita inovasi dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan,” kata Jumsadi.
Disebutkan juga, yang sering terlewatkan adalah ketentraman di dalam keluarga. Banyak orang lalai mengawasi anaknya dalam penggunaan teknologi, internet, televisi dan medsos yang menyajikan kekerasan. “Kita lalai memperhatikan kondisi psikis anak kita, sehingga mereka tumbuh di lingkungan seperti itu, kita membentuk monster. Janganlah kita menjadi keluarga yang membentuk manusia yang mengancam keluarga sendiri dan juga orang lain,” katanya.
Untuk mengatasi hal itu, Pj Gubsu menawarkan inovasi yang dilakukan Pemko Medan, di mana mereka membentuk kelompok yang peduli akan lingkungannya. Komunitas dibentuk dari pengajian-pengajian, partamiangan dan juga komunitas lainnya. Kelompok ini dituntut untuk peka pada lingkungan mereka, guna mencegah segala hal yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban lingkungannya.
“Hal ini perlu semakin ditingkatkan, karena menurut data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 600 lebih laporan kekerasan kepada anak dan perempuan yang mereka terima sepanjang tahun 2018,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Nelson Batubara (Kasubag Ketertiban dan Ketentraman Umum) menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah yang menangani Siskamling, lebih profesional, mewujudkan kesejahteraan umum dan masyarakat yang madani, religius, serta adil dan beradab.
Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (10/8/2018) itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Polisi Pamong Praja, Linmas, Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara. (rel/mar)