MEDAN, POC – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengapresiasi dan menyambut baik rencana Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) untuk membantu program-program pembangunan daerah di Sumatera Utara (Sumut) melalui dana CSR. Khususnya, program pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang masih terkendala masalah anggaran.
“Kami sangat menyambut baik rencana LPCI. Kami selaku pemerintah tentunya merasa sangat terbantu jika rencana ini berjalan. Selama tidak menyalahi hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku, kami siap memberikan dukungan yang dibutuhkan LPCI untuk merealisasikan rencana tersebut,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Drs Elisa Marbun, saat menerima rombongan LPCI di Ruang Kaharuddin Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (6/8/2018).
Elisa mengatakan, selama ini program CSR yang paling banyak di Sumut masih terbatas pada program-program lingkungan dan sosial. Untuk itu, Pemprovsu sangat terbuka apabila LPCI bisa menyentuh program-program lainnya di luar kedua bidang tersebut.
Kepala Biro Bina Perekonomian Ernita Bangun SE MAP yang juga hadir dalam pertemuan tersebut sepakat dengan Elisa. “Jika memungkinkan, pengembangan bidang komunikasi sangat dibutuhkan saat ini, khususnya di daerah pedesaan. Apalagi saat ini, kita pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan program-program serba E, yaitu e-Planning, e-Katalog, dan lainnya,” ujarnya.
Ernita menyampaikan, Pemprovsu akan menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui rapat dengan pihak dan OPD terkait. “Ini bukan hanya penting, tapi juga mulia. Jadi akan segera kita tindak lanjuti dan kami akan menghubungi pihak LPCI kembali. Entah nanti kita buat MoU atau gimana, akan kita bahas,” jelas Ernita.
Sementara itu, Ketua LPCI Teten Indra Abdillah menjelaskan bahwa LPCI merupakan lembaga yang bertugas untuk menjembatani perusahaan swasta nasional dan multinasional pemilik dana CSR dengan masyarakat sebagai penerima.
“Nah, untuk memudahkan pekerjaan ini, kami ingin bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, khususnya terkait data daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan CSR,” terangnya.
Teten menjelaskan, LPCI sengaja menyasar program-program pemerintah karena menurutnya program-program pemerintah sudah bisa dipastikan program yang pro rakyat dan telah dikaji secara komprehensif. “Di sini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan penyedia data, kami yang akan mengeksekusi. Jika ada program yang masih tersendat di Bappeda dan tidak tersentuh oleh APBD/APBN, kami akan realisasikan program tersebut melalui dana CSR,” kata Teten.
Lebih lanjut, Teten menyampaikan, LPCI berencana menjalin kerja sama dengan perusahaan Korea dan Jepang untuk menyalurkan dana CSR pada desa-desa di kabupaten/kota di Sumut. Melalui Pemprovsu, LPCI ingin menghimpun data desa-desa dan perusahaan swasta nasional di Sumut.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ir Zubaidi MSi, mewakili Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan mewakili Bappeda. (mar/rel)