MEDAN, POC - Realisasi belanja tahun anggaran 2017 hanya Rp 4,39 triliun atau 79,39% dari proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Medan. Hal itu dikarenakan proyeksi pendapatan hanya Rp 4,40 triliun atau 79,82% dari proyeksi PAPBD Rp5, 523 trilun.
Hal itu disampaikan Walikota Medan Dzulmi Eldin pada Paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Medan tahun 2017 di gedung DPRD Medan, Senin (13/8/2018).
“Kita mencatat bahwa masih ada beberapa kekurangan yang lebih bersifat administrasi dalam pengelolaan keuangan darah yang kita selenggarakan,” kata Eldin dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.
Eldin mengatakan, pihaknya akan tetap harus terus meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah, khususya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), transparansi dan akuntabilitas. “Masa yang akan datang, Kota Medan akan membuthkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar, guna mendukung percepatan pembangunan,” katanya.
Dalam nota pengantar LPJ pelaksanaan keuangan thun 2017 disebutkan, laporan realisasi pendapatan Rp 4,40 trliun. Terdiri dari PAD sebesar Rp 1,73 triliun, dana transfer sebesar Rp 2,66 triliun. Sedangkan realisasi belanja Rp 4,39 triliun terdiri dari belanja operasional Rp 3,39 triliun, belanja modal Rp 997,47 miliar.
Diketahui Pemko Medan bersama DPRD Medan menyetujui proyeksi penambahan pendapatan Rp 259,425 miliar pada Perubahan APBD 2017. Hal itu mengakibatkan prubahan proyeksi belanja dari Rp 5,264 triliun pada APBD murni menjadi Rp 5,523 triliun pada Perubahan APBD (P-APBD). Akan tetapi realisasinya hanya Rp 4,39 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Godfried Effendi Lubis menilai selisih Rp1,133 triliun antara proyeksi dengan realisasi sangat besar. “Daya serap terlalu kecil dari target. Kalau alasannya efesiensi, sangat besar selisih yang tidak terealisasi,” katanya.
Dia mengkhawatirkan hal serupa terjadi pada penyusunan dan realisasi P-APBD 2018. Alasanya, hingga Juli 2018 realisasi pendapatan dari reklame hanya sekitar 6-8 miliar dari proyeksi Rp 106 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya Rp 9 miliar dari target Rp 130 miliar. (mar)