MEDAN, POC - Pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) di kota Medan perlu dilakukan secara bersinergi, baik Pemko Medan melalui Satpol PP, dan Dinas Pariwisata dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Sebab, tidak jarang ditemukan THM yang sejatinya menjadi tempat menikmati alunan musik dan minum, malah dijadikan tempat transaksi narkoba.
“Seharusnya di tempat hiburan malam itu tidak boleh ada transaksi narkoba. Kalau memang ada, izinnya harus dicabut. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap THM yang terindikasi marak peredaran narkoba,” terang anggota Komisi C DPRD Medan, Hasyim, Jumat (31/8/2018), menyikapi adanya pengunjung Discotik New Zone yang ditemukan Over Dosis (OD), belum lama ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu meminta, stake holder terkait lebih intens melakukan razia terhadap Diskotik dan Karaoke New Zone yang terletak di Jalan Kol. Sugiono/Wajir itu. Sebab, peristiwa pengunjung OD acap kali terjadi diduga karena mengkonsumsi narkoba.
“Di New Zone ini sudah sering terjadi. Sudah berkali-kali, pengunjungnya OD. Dinas terkait harus berani mencabut izinnya, begitu juga pihak kepolisian harus berani mencabut izin keramaiannya. Bila perlu, segel saja tempatnya biar tidak terjadi lagi peredaran narkoba disana,” tegas Hasyim.
Ketegasan dari Pemko Medan maupun aparat kepolisian, katanya, sangat dibutuhkan untuk mencegah peredaran narkoba serta memberikan efek pembelajaran bagi tempat hiburan malam lainnya.
“Peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya Medan sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sudah masuk ke semua sendi kehidupan tanpa memandang latar belakang,” bebernya.
Desakan untuk mencabut izin Diskotik New Zone juga bukan tidak mendasar. Sebab, dirinya juga mendapat informasi bila di diskotik tersebut, anak dibawah umur bebas keluar masuk.
“Kan itu sudah menyalah. Yang boleh masuk tempat hiburan malam harus usia 18 tahun keatas,” tekannya.
Senada, Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS juga mendorong aparat kepolisian lebih giat melakukan razia. Namun, razia tersebut tidak liar.
“Boleh razia, tapi jangan liar. Razia harus fokus melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba. Razia tidak hanya dilakukan di dalam THM, tetapi diluar THM,” jelas Hendra.
Pasalnya, tidak jarang pengunjung THM membawa narkoba dari luar THM dan mengkonsumsinya di dalam THM tersebut. “Sebelum pengunjung itu masuk kedalam, harus benar-benar diperiksa. Bukan tidak jarang pengunjung membawa narkoba dari luar THM,” tekannya sembari meminta Dinas Pariwisata Kota Medan lebih aktif melakukan penyuluhan terhadap THM untuk tidak menjual narkoba di tempatnya.
Diketahui, pengunjung Diskotik New Zone, Dinar Dela Silalahi (30), harus meregang nyawa karena over dosis di diskotik tersebut. Warga asal Siborong-borong, Taput itu sempat dilarikan ke RS Advent untuk mendapat perawatan medis. “Korban diduga memang meninggal secara tidak wajar,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Suhardiman seraya menambahkan, korban datang mendatangi THM tersebut bersama saudara iparnya Richie Frans Boy Nababan (27), warga Siborong-borong, Taput.(maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu)  Dr Ir Hj R Sabrina MSi mengatakan pihaknya akan mengkaji lagi rencana kerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung. Dalam hal ini, program beasiswa kurang mampu berprestasi akan kembali dibahas.

“Kita tahu bahwa ITERA ini adalah institut teknologi negeri yang keempat setelah ITB, ITS dan Insitut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya sudah pernah menjajaki kerjasama dengan Pemprov Sumut. Tetapi belum berjalan karena waktu itu ada kendala, kita ada Pilkada,” ujar Sekdaprovsu Sabrina, usai menerima kunjungan Rektor ITERA Lampung Prof Ofyar Z Tamin di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pengeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (31/8/2018).

Diinformasikan juga, bahwa sejak berdiri empat tahun lalu, 2014 hingga sekarang, jumlah mahasiswa aktif di kampus tersebut sebanyak 5.775 orang. Dari keseluruhan itu, sebesar 11,4 persen diantaranya berasal dari Sumatera. Meskipun keberadaannya di Lampung, namun istitut ini dapat dikatakan milik semua provinsi, termasuk Sumut. Karena seluruh Gubernur yang ada di regional Sumatera, adalah dewan pembina.

“Jadi kalau ada program beasiswa itu diberikan kepada yang berprestasi tetapi kurang mampu. Jadi diharapkan kepada Pemprovsu untuk dapat memberikan beasiswa, guna membantu mahasiswa dari daerah kita yang secara ekonomi kurang mampu,” sebut Sabrina.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan melihat dulu apakah ketersediaan anggaran di APBD mencukupi memberikan beasiswa. Sehingga berbagai pertimbangannya harus dimaklumi, meskipun secara angka, dari seluruh mahasiswa asal Sumatera yang kuliah sebanyak kurang lebih hampir 700 orang, Sumut terbanyak kedua setelah Lampung. Diantaranya pula, sekitar 40 persennya datang dari keluarga kurang mampu. “Nanti akan kita tindaklanjuti ini. Karena itu kita minta beliau (Rektor) menyurati kembali,” katanya.

Sementara itu, Rektor ITERA Prof Ofyar Z Tamin mengatakan bahwa keberadaan ITERA adalah bentuk keinginan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan yang ada di Sumatera, terhadap perguruan tinggi teknik negeri. Pendiriannya empat tahun lalu ditujukan agar calon mahasiswa tidak terfokus hanya di Pulau Jawa, yakni ITB di Bandung dan ITS di Surabaya. Karena, kapasitas dan kualitas tidak kalah bagus dengan dua kampus ternama itu. “Karena itu kami mengetuk hati Pemprov Sumut, karena yang kuliah itu kan banyak dari Sumut,” katanya.

Selain untuk menjajaki kerjasama beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, Prof Tamin juga menyampaikan keinginan pihaknya membantu melestarikan budaya dari seluruh mahasiswa lintas provinsi, khususnya Sumut. Sebab dari sini, ada delapan etnik lokal yang punya karakteristik tersendiri dari segi budaya maupun bahasa.

“Jadi di ITERA, ada unit kegiatan mahasiswa kedaerahan, ada banyak adat istiadat dari Sumut yang bisa ditampilkan sebagai upaya melestarikan budaya mereka masing-masing. Karena bagi kami, itu menjadi tugas utama juga,” sebutnya.

Karena itu pula, lanjutnya, diharapkan Pemprovsu juga memberikan perhatian soal itu seperti menghadirkan alat musik tradisional ke kampus tersebut. Agar setiap penampilan, tidak lagi menggunakan pemutar elektronik seperti VCD sebagai pengiring pertunjukan tradisional. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak seluruh orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya sehingga tumbuhnya menjadi generasi penerus bangsa yang jenius, berkarakter. Kemudian memenuhi hak-hak anak dengan penuh tanggung jawab agar mereka menjadi anak yang cerdas dan kompetitif.
Ajakan ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 di Aula Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Jalan Sutomo Medan, Jumat (31/8/2018). Acara ini dihadiri ratusan anak-anak dari sejumlah TK dan SD di Kota Medan dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh etnis yang ada di ibukota Provinsi Sumut.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengatakan, tujuan Peringatan Hari Anak Nasional digelar dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak Indonesia dapat segera terwujud. Oleh karenanya, jelasnya, peringatan Hari AnaK Nasional 2018 mengusung tema, “ Anak Indonesia GENIUS (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat).
Atas dasar itulah melalui Peringatan Hari Anak ini, Wakil Wali Kota mengingatkan seluruh orang tua  agar ikut mendidik anak-anaknya untuk tumbuh menjadi anak yang pintar, kreatif, sehat dan berakhlak serta berguna bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mengisi pembangunan di Kota Medan kedepannya.
Di samping itu tambah mantan anggota DPRD Medan itu, para orang tua juga harus memenuhi apa yang menjadi hak sang anak dengan penuh tanggung jawab.”Pemenuhan tanggung jawab ini sangat penting sehingga sang anak nantinya akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas dan kompetitif untuk menghadapi segala bentuk persaingan,” kata Wakil Wali Kota.
Sementara itu Kadis Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri melaporkan, sebelumnya telah dilaksanakan rangkaian perlombaan di Asrama Haji Jalan AH Nasution seperti menyanyi, menari, senam ceria, lomba mewarnai serta finger painting, Jumat (24/8). “Pemenang perlombaan kita beri hadiah pada puncak Peringatan Hari Anak 2018  yang dilaksanakan di Aula UINSU,” jelas Hasan. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau lokasi pembebasan lahan untuk membuka akses masuk menuju lokasi pembangunan Islamic Centre di Jalan Rawe 1, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (31/8/2018). 
Peninjauan ini dilakukan Wali Kota bersama Kadis PU Khairul Syahnan, Kadis  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPR) Sampurno Pohan serta Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni . Wali Kota melihat sejumlah pekerja dan alat berat Dinas PU Excavator Long Arm tengah menghancurkan tembok yang terkena dalam pembebasan lahan masuk menuju Islamic Centre.
Kepada Kadis PU, Wali Kota minta agar pembebasan lahan untuk jalan masuk menuju Islamic Centre secepatnya dilakukan. Sebab, pembangunan Islamic Centre  yang berlokasi di lahan sekitar 22 hektar akan segera dibangun. Selama ini kendala  pembangunan terhalang karena lahan yang akan digunakan untuk menuju lokasi pembangunan Islamic Centre belum  rampung.
“Alhamdulillah, pembebasan lahan untuk jalan masuk menuju Islamic Centre telah rampung dilakukan. Itu sebabnya dalam beberapam hari ini Dinas PU telah melakukan  melakukan pembebasan lahan yang diikuti dengan pembuatan jalan masuk menuju Islamic Centre. Dengan demikian insha Allah pembangunan Islamic Centre dapat  dimulai,” kata Wali Kota.
Kedatangan Wali Kota meninjau pembebasan lahan untuk jalan menuju lokasi  masuk Islamic Centre mendapat apresiasi warga sekitar. Puluhan warga datang menghampiri Wali Kota, mereka berharap pembangunan Islamic Centre secepatnya dilakukan.  Diungkapkan warga, sudah lama mereka mendengar pembangunan Islamic Centre di lokasi itu akan dilakukan namun tak kunjung terealisasi  hingga saat ini.
Selain melihat pembebasan lahan yang dilakukan Dinas PU, Wali Kota juga melihat lokasi lahan yang akan dibangun Islamic Centre.  Selain tanah kosong, lahan itu lebih didominasi sawah yang diusahai warga sekitar. Kemudian Wali Kota tampak memberikan sejumlah instruksi kepada Kadis PU maupun Kadis PKPR untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya pasca selesainya pembebasalan lahan untuk jalan masuk menuju lokasi pembangunan Islamic Centre. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN KOTA, POC - Mendadak Diskotik New Zone heboh. Pasalnya Dinar Dela Br Silalahi (30) warga asal Siborong-borong tiba-tiba kejang-kejang dan tewas saat menikmati tempat hiburan malam tersebut, Kamis (30/8/2018). Selidik punya selidk, ternyata korban tewas karena over dosis (OD). Nah lho....?

Menurut informasi, tewasnya korban yang tidak wajar di Diskotik New Zone langsung diselidiki oleh petugas Polsek Medan Kota. Dari hasil penyidikan, korban diketahui datang bersama saudara iparnya Richie Frans Boy Nababan (27).

Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Medan Kota, Kompol Revi Nurvelani melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Suhardiman mengatakan bahwa saat kejadian, saksi (Richie) sempat membawa korban ke Rumah Sakit Advent.

"Keduanya merupakan saudara ipar, Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 24.15 WIB  saksi dan masuk ketempat hiburan Diskotik New Zone di Jalan Wajir. Kemudian korban dan saksi memesan minuman Bir dan fanta serta menikmati musik di dalam diskotik. Saat menikmati musik, Sekira pukul 03.00 WIB, tiba-tiba korban mengeluh kesakitan dan badannya kedinginan. Panik, saksi langsung membawa korban keluar dari dalam Diskotik New Zone dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Advent. Setibanya di rumah sakit Advent korban langsung dibawa keruangan UGD untuk perawatan. Dan dari hasil pemeriksaan dokter jaga bahwa korban sudah meninggal dunia," ujarnya.

Suhardiman menambahkan, saat ini pihak telah mengidentifikasi korban dan membawa korban ke RS Bhayangkara.

"Kita masih mengambil keterangan saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban," jelasnya mengakhiri. (rom)
Share Berita

BELAWAN, POC - Fendy Pakpahan (34) warga Jalan Pulau Halmahera, Belawan Bahari, Medan Belawan terpaksa mendekam di sel Polsek Belawan, pasalnya ia nekat merampas handphone milik Widya Octavia (24) warga Jalan Selebes, Belawan. Namun sayang, salah seorang tersangka, Riki als Mince (26) warga Gang15, Belawan II, Medan Belawan masih diburon dikarenakan melarikan Diri, Jumat (31/8/2018).

Menurut informasi, aksi brutal pelaku bermula saat korban pulang sekolah menunggu di Jalan Kol Yos Sudarso sambil menggunakan Handphone Oppo F5 miliknya. Saat itulah, dengan mengendarai sepedamotor, pelaku merampas Handphone korban. Melihat hal itu, warga bersama pihak kepolisian langsung mengejar tersangka. Namun sayang, salah seorang tersangka berhasil melarikan diri.

Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Belawan, Kompol Bernard Pasaribu berjanji akan mengejar rekan pelaku. "Pelaku yg melarikan diri menjadi buronan polisi,akan secepatnya kita tangkap," tegasnya.

Bernard menambahkan, tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP dengan Ancaman Hukuman  5 - 10 Tahun. (Kinoi)
Share Berita

BELAWAN, POC - Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD). Yang berupa melaksanakan razia di sejumlah titik wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Kamis (30/8/2018).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Erinal, SH dengan personil berjumlah 30 orang. Dengan menyeser kawasan Kampung Salam, Jalan Pulau Sicanang, sepanjang Jalan Kol. Tos Sudarso, Jalan Platina, Kawasan KIM dan Jalan Almunium, Medan  Deli. Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 11 orang premanisme dan 8 orang wanita pekerja oukup yang tidak memiliki identitas diri.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan melalui Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Erinal mengatakan bahwa semua tangkapan tersebut akan diserahkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.

"Seluruh pelaku yang diamankan akan diperiksa  lebih lanjut oleh Sat Reskrim Pelabuhan Belawan. Dan apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan," jelasnya singkat. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) mengadakan rekonsiliasi data kependudukan dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan Sumatera Utara (Sumut) 2018, di Hotel Antares, Medan, Rabu (29/8/2018) malam. Data dan profil perkembangan kependudukan yang kuat akan menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan bangsa.

Kepala Disdukcapil Provsu Dr Drs M Ismael Parenus Sinaga MSi ketika membuka acara tersebut mengatakan, data dan profil perkembangan penduduk menggambarkan masalah kependudukan. Data juga digunakan sebagai rekomendasi dalam penyelesaian masalah tersebut. “Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mengadakan rekonsiliasi data kependudukan,” katanya.

Dikatakan Ismael, Disdukcapil merupakan lembaga valid, yang bisa menyampaikan informasi yang sahih. “Untuk itu saya mengajak saudara bagaimana kita menyiapkan profil yang berkualitas, karena data itu diharapkan stakeholder yang lain,” kata Ismael.

Disampaikan juga, daerah dengan sumber daya manusia (SDM) yang bagus akan lebih lama bertahan ketimbang daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA). “Karena itu, SDM perlu dijadikan faktor utama pembangunan, inti dari pembangunan adalah manusia. Saat sumber daya alam yang lambat produksinya, sementara pertumbuhan manusia sangat cepat, maka akan terjadi peledakan pertumbuhan penduduk. Untuk itu, data profil kependudukan bisa mengantisipasi hal tersebut,” ujar Ismael.

Ismael juga mengharapkan kabupaten/kota bisa melihat potensi yang ada di daerahnya. Diperlukan pendataan potensi apa saja yang terdapat di daerah masing-masing, khususnya sumber daya manusianya, seperti budayanya. Budaya bisa diangkat ke dalam buku profil kabupaten/kota. “Banyak yang kita kembangkan dari masyarakat kita. Jadi di dalam buku profil kita perlu dimasukan profil budaya kita, dan yang mengerti kemampuan kita adalah kabupaten kota,” ujarnya.

Selain itu, tahun 2024, daerah ini akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk itu, Ismael meminta agar pemuda yang berpotensi mewakili Sumut bisa dipersiapkan dari sekarang. “Maka perlu dicatat agar dipersiapkan untuk itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Provsu Edi Sampurna Rambe mengatakan kegiatan tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan aparat sipil kabupaten/kota dalam pengelolaan data profil kependudukan. Adapun sasaran kegiatan ini agar terwujudnya data penduduk yang akurat dan terkini, serta terjaminnya data kependudukan skala provinsi dan kabupaten/kota.

Peserta kegiatan tersebut berjumlah 66 orang, yang terdiri dari para Kabid yang membidangi data kependudukan, serta admin database Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Sumut. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2018 itu juga menghadirkan narasumber dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mendukung penuh tawaran PDAM Tirtanadi untuk mengelola limbah tinja masyarakat. Melalui kerja sama yang dilakukan tersebut, seluruh limbah tinja masyarakat yang disedot mobil tangki akan dikelola di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)  Cemara Jalan Perkebunan, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur. Dengan demikian lingkungan akan menjadi lebih bersih lagi.
Dukungan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima kunjungan Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo beserta beberapa direksi di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Kamis (30/8/2018).  Diharapkan kerjasama dapat dilakukan secepatnya sehingga IPLT yang diresmikan Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu dapat dimaksimalkan.
"Pemko Medan  mendukung penuh tawaran  kerjasama PDAM Tirtanadi untuk mengelola limba tinja masyarakat.  Sebab, pengelolaan yang dilakukan melalui IPLT tentunya  akan semakin lebih baik dalam upaya  meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Apalagi limba tinja yang dikelola IPLT dapat dijadikan briket (bahan bakar),” kata Wali Kota.
Oleh karenanya Wali Kota berharap agar organisasi pimpinan daerah (IPLT) terkait di lingkungan Pemko Medan segera mempercepat  dilakukannya kerjasama dengan PDAM Tirtanadi tersebut. Di samping itu meski  kerja sama belum dilakukan, Wali Kota minta kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan agar mengarahkan pembuangan seluruh limbah tinja yang disedot mobil tangki dari septitank masyarakat bisa dibuang ke IPLT.
Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo mengatakan, saat ini, pengelolaan limba tinja dikelola di IPLT Cemara. Namun setelah kerja sama dilakukan, Sutedi berharap dapat dibangun IPLT lainnya di sejumlah wilayah di Kota Medan karena wilayahnya cukup luas.
“Dengan wilayah Kota Medan yang sangat luas, pasca kerjasama dilakukan dan pengembangan ke depan, kita  berencana membangun 3 IPLT lainnya di wilayah Kota Medan, terutama kawasan pinggiran. Dengan demikian dalam operasional nantinya, truk tangki tinja tidak akan memasuki pusat Kota Medan,” jelas Sutedi. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara (Sumut) jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang juga dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. Sehingga, kualitas pelayanan lancar dan masyarakat terpuaskan.

Hal ini disampaikan Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (29/8). Dadan dan rombongan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu Drs H Mhd Fitriyus SH MSP mewakili Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA.

Fitriyus mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Ombudsman RI beserta rombongan. Menurut Fitriyus, pertemuan seperti ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah yang harus selalu dijaga.

"Kordinasi seperti ini menurut hemat saya sangat penting. Karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami, pemerintah, pelaksana pelayanan tersebut dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan," katanya.

Fitriyus berharap agar kedepannya pemerintah dan Ombudsman melakukan lebih banyak sinergi. Tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. "Mungkin bagus sekali kalau Ombudsman bisa membuat workshop atau pembekalan-pembekalan tentang pelayanan publik. Karena kami merasa bahwa kami juga perlu dibina, khususnya tentang standar-standar pelayanan publik yang baik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fitriyus juga memuji kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar. "Sejauh ini, kita Pemprovsu memiliki hubungan yang baik dengan Ombudsman Provsu. Begitu juga dengan Bapak Abyadi. Saya kenal baik dan kinerjanya juga bagus," ucapnya.

Sementara itu, Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya mengatakan bahwa kedatangan dirinya dengan rombongan adalah untuk melakukan diskusi, komunikasi, dan survey kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut.

"Kami, Ombudsman, keliling ke semua instansi yang ada di Sumut untuk menerima masukan-masukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami merasa bahwa kordinasi, sinergi, dan kerja sama itu perlu ditingkatkan. Untuk mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumut turut menjadi mitra pengawasan Ombudsman," jelas Dadan.

Dadan juga memuji proses penyelenggaraan pelayan publik yang memiliki banyak progres. "Kami melihat beberapa perkembangan dan perbaikan-perbaikan. Baik karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari pemerintah daerah sendiri yang melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan kedepannya Sumut bisa menjadi salah satu daerah dengan Zero Maladministrasi," harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut mewakili inspektorat, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu.(rel/mar)
Share Berita

SERGAI, POC - Amran (56), warga Dusun II Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumut ini menderita penyakit tumor ganas di wajah kirinya. Kondisi ini sudah dialami Amran selama bertahun tahun.

Namun karena keadaan ekonominya pas pasan, bapak tiga anak ini pun tak bisa berbuat banyak untuk mengobati penyakitnya. Bahkan meski sudah menggunakan fasilitas BPJS Kelas III, tapi tumor di wajahnya belum juga sembuh.

Keluarga Amran berharap, ada masyarakat yang jadi dermawan membantu meringankan beban “Saya berharap ada bantuan untuk perobatan suami saya agar bisa dioperasi lagi,” harap Asmawaty (53) istri Amran saat disambangi wartawan di kediaman mereka, Rabu (29/8/2018).

Raut wajah Asmawaty tampak pucat. Wanita parobaya ini mengaku sedang sakit, namun dia tak ingin mengeluhkan kondisi tubuhnya yang lemah dan hanya berharap kesembuhan suaminya.

Sembari meneteskan airmata, Asmawaty mengisahkan, awalnya hanya ada benjolan kecil dekat mata suaminya. Tak nyana, benjolan tersebut kian lama semakin membesar sehingga pandangan Amran terganggu. Setelah dicek medis, ternyata tumor ganas di wajah.

“Kami pikir sakit biasa aja bang, ini makin lama makin besar. Ya, kami sangat butuh bantuan agar bisa mengobati suami saya,” harapnya dengan mata berlinang.

Meski sakit, Amran tak mau berpangku tangan melihat keadaan keluarganya. Dia tetap bekerja dan menarik betor agar ekonomi keluarga tetap berjalan. Meski sudah pernah menjalani operasi, namun tumor tak berhasil dilumpuhkan.

Taufik, tetangga Amran menambahkan, meski sakit Amran tetap beraktifitas menarik betor. Menurutnya, Amran setiap hari mangkal di sekitar komplek Kantor Bupati Deliserdang, tepatnya di dekat kantor Dinas Pendidikan. “Walaupun sedang sakit, tapi bapak itu gak putus asa bang,” bilang Taufik. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan, Surianto SH atau akrab disapa Butong, menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menghapus mata pelajaran Pendidikan Agama di sekolah-sekolah adalah tindakan konyol dan keliru. Di mana kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Nawacita-nya Presiden Joko Widodo, yang menyebutkan sistem pendidikan di Indonesia mengarah pada pendidikan mental dan berkarakter.

"Di setiap negara, terutama yang mayoritas penduduknya muslim pasti ada mata pelajaran agama. Nah, kalau ini dihapus, bagaimana kita ingin membentuk karakter si anak? Sementara agama adalah benteng utama untuk menangkal pengaruh buruk (negatif) yang datang dari berbagai sisi. Apapun agama yang dianut siswa, wajib mendapat pendalaman di sekolah," tegas anggota Komisi B DPRD Medan yang membidangi pendidikan ini, Rabu (29/8/2018).

Butong meminta, pemerintah pusat jangan menjadikan negara sekuler sebagai contoh untuk memajukan sistem pendidikan di Tanah Air. Karena apa yang berlaku di negara luar tersebut belum tentu dapat diterapkan di negara sendiri.

"Lagian, kebijakan Menteri Pendidikan itu bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 (1) butir a Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya," bebernya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengaskan bahwa pengertian satuan pendidikan yang dimaksud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

"Jadi jelas, setiap siswa yang menempuh pendidikan tersebut berhak mendapatkan Pendidikan Agama," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan meniadakan pelajaran agama di kelas. Kemendikbud menggantinya dengan Pendidikan Agama di Madrasah Diniyah, masjid, pura atau gereja. Penjelasan itu terkait rencana pemberlakukan waktu kegiatan belajar lima hari sekolah.(mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Jembatan titi dua Sicanang, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan terancam ambruk. Pasalnya, tanah di sekitar tiang penyangga jembatan amblas tergerus arus laut.

Tergerusnya tanah penyangga dinilai sebagai bukti amburadulnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Sebab tidak memperhatikan kondisi sekitar saat melakukan pembangunan.

"Tanah longsor semakin parah, sudah memakan badan jalan hampir mengenai konstruksi jembatan," kata Lurah Sicanang Julkifli, Rabu (29/8/2018).

Menurut dia, separuh badan jalan amblas. Karena itu, tak bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat. Penyebab longsor tanah di sekitar tiang penyangga jembatan karena abrasi. Menurut dia, tanah amblas karena tergerus arus laut ketika debit laut itu meningkat.

Julkifli mengatakan, pihaknya sudah melaporkan secara tertulis kondisi Jembatan Sicanang maupun titik longsor kepada Dinas PU Kota Medan. "Kami berharap kondisi longsor ini segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan masalah maupun kecelakaan di kemudian hari,"harapnya.

Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe menyayangkan insiden tersebut. Dia menilai Dinas PU lalai bekerja.

"Kami sangat menyayangkan insiden ini serta geram terhadap kelalaian dari pemerintah terkait dalam hal ini Dinas PU Medan, karena ini bukan untuk yang pertama kali terjadi tapi sudah berulang kali," kata Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek ini.

Sebelum jembatan ambruk, lanjut Bayek, Pemerintah Kota Medan seharusnya memantapkan kajian teknis soal jembatan untuk dilakukan pembenahan. "Namun, jembatan itu belum juga diperbaiki kini tanah di sekitar jembatan yang ambruk. Kita sangat menyayangkan lambannya kinerja Dinas PU Medan sehingga masyarakat setempat yang menjadi korban," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan ini.

Sambungnya lagi, Pemko Medan dalam hal ini Dinas PU Medan tidak serius dalam melaksanakan pekerjaannya. Seharusnya Dinas PU Medan punya skala prioritas dalam merencanakan pembangunan jalan dan jembatan. "Jika Dinas PU punya perencanaan dan kajian yang matang maka kendala yang terjadi di lapangan takkan pernah ada", tegas politisi Medan Utara ini seraya berharap jembatan Sicanang ini dibangun secara permanen dan kokoh, karena arus aliran air di sungai Sicanang ini terbilang deras apalagi saat air laut pasang (rob) datang. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Aksi begal di wilayah hukum Polrestabes Medan kembali terjadi. Warga kembali merasa was-was untuk keluar malam. Warga berharap polisi segera bertindak memberantas pelaku begal dan mengantisipasi terjadinya kasus yang sama di kemudian hari.

Anggota Komisi A DPRD Medan Anton Panggabean SE MSi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/8/2018) meminta kepada aparat kepolisian khususnya jajaran Polrestabes Medan selain menumpas aksi pembegalan, penyebab maraknya aksi kriminal tersebut juga harus diungkap.

Dalam memberantas begal, polisi juga harus mengedepankan hukum. Politisi Demokrat itu juga mengatakan ada dua faktor penyebab, sekaligus menjadi tugas pihak kepolisian untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman.
Polisi harus meningkatkan kegiatan pemberantasan begal sekaligus menekan peredaran narkoba dengan segera menangkap para bandar dan pengedarnya.
"Itu sebabnya kita sangat mendukung tindakan Kapolda yang mengaktifkan kembali Tim Anti Begal yang akan menciptakan keamanan di Kota Medan," ujarnya.
Anton juga meminta polisi untuk meningkatkan lagi patroli. Keliling-keliling dengan pakaian dinas menggunakan roda dua atau tiga.

Terkait dana operasional patroli polisi untuk memberantas begal, Anton menyebutkan pihaknya siap mendukung bilamana diperlukan bantuan anggaran tersebut.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A Andi Lumban Gaol SH. Disebutkannya, aksi begal yang kembali terjadi di Amplas itu harus menjadi perhatian aparat keamanan. "Jangan ada lagi kejadian pembegalan seperti ini di Medan. Polisi sudah harus kembali melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan," imbaunya. (mar)
Share Berita

MEDAN, POC - Usai membongkar papan reklame bermasalah di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai Simpang Capella  hingga Simpang Jalan Iskandar Muda, kini petugas Satpol  PP  fokus menumbangkan papan reklame bermasalah di seputaran  Bundaran Majestik, Rabu (29/8/2018).  Satu unit papan reklame berukuran  4 x 10 meter  dibongkar.
Sudah tiga hari berturut-turut Satpol PP dibantu organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menertibkan papan reklame bermasalah di kawasan Jalan Gatot Subroto. Total sudah 15 papan reklame bermasalah yang berhasil ditumbangkan. Sebab, dua hari sebelumnya sebanyak 14 papan reklame bermasalah telah dibongkar.
Pemko Medan kini fokus menertibkan papan reklame bermasalah di Kota Medan. Sinyal ini telah disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi ketika memimpin rapat bersama dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Medan beserta camat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota beberapa malam lalu.
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Asisten Ekbang Qamarul Fatah dan Kepala Bappeda Wirya Al Rahman, Wali Kota minta OPD terkait untuk menertibkan seluruh papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan. “Penertiban tidak ada pandang bulu, artinya seluruh papan reklame bermasalah harus dibongkar. Selain penegakan peraturan, penertiban yang dilakukan sebagai upaya melakukan penataan estetika kota,” tegas Wali kota. (mar/rel)
Share Berita

DELISERDANG, POC - PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Internasional Kualanamu siap mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQN XXVII yang akan dilaksanakan 4-13 Oktober 2018 di Sumatera Utara.

Executive General Manager PT Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Kualanamu Arif Darmawan mengungkapkan dukungan serta kesiapan pihaknya dalam memberikan pelayanan terbaik pada saat penerimaan kehadiran para tamu MTQN di Sumut. 

Hal itu disampaikan Arif  saat menerima kunjungan Ketua Harian Panitia Penyelenggara Daerah MTQN XXVII di Provinsi Sumatera Utara, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provsu  Zonny Waldi di Kualanamu Deliserdang, Rabu (29/8/2018). Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Bidang Publikasi, Dokumentasi, Siaran dan Media Center MTQN yang juga Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas S Sitorus, Manager Operasional Kualanamu Tri Arianto, Branch Communication and Legal Manager Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto, Senior Manager of Finance and Human Resources, Heri Suherman, Manajer Keamamanan Bandara Kualanamu, Kuswadi, Kabag Pelayaan Media dan Informasi Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Harvina Zuhra dan Kasubag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas, Salman.

Arif mengungkapkan sebagai pintu masuk Sumatera Utara, Bandara Kualanamu secara teknis sudah siap menyambut kedatangan para tamu MTQN 2018. “Kami siap dengan fasilitas, sarana prasana, pelayanan dan sistem,” jelasnya. Menurutnya Bandara Kualanamu dapat melayani para tamu yang diperkirakan hadir pada puncaknya tanggal 4-6 Oktober2018. 

Diperkirakan 3.000 orang akan menjadi tamu MTQN 2018 di Sumatera Utara yang terdiri dari para peserta dan tim pendukung, panitia dan pendukung kegiatan, peninjau yang berasal dari seluruh provinsi dan negeri jiran. Para tamu penting yang hadir adalah Presiden RI Joko Widodo yang direncanakan membuka pelaksanaan MTQN 2018 pada tanggal 6 Oktober yang juga akan dihadir para Duta Besar negara sahabat. Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan hadir pada saat penutupan pada 12 Oktober 2018. 

Arif menjelaskan setiap harinya menampung 28-29 ribu penumpang. Sedangkan pada masa-masa puncak seperti pada saat menjelang Hari Raya Idulfitri jumlah penumpang bisa mencapai 37 ribu. “Jadi untuk tamu-tamu MTQ Nasional, kami yakin Kualanamu mampu melayaninya dengan baik,” ujarnya. Kepada Zonny Waldi, Arif menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara daerah MTQN untuk kelancaran penerimaan tamu yang hadir.

Sementara itu Zonny Waldi mengatakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan pengelola Bandara Internasional Kualanamu. “Bandara Internasional Kualanamu merupakan kebanggaan rakyat Sumut. Sebagai bandara terbaik di Indonesia, Kualanamu diyakini akan memberikan kesan pertama yang baik bagi para tamu MTQN 2018,” ujar Zonny.


Zonny menyampaikan apresiasi kepada pihak PT Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Kualanamu yang ikut mendukung kesuksesan pelaksanaan MTQN XXVII tahun 2018. “Kesuksesan penyelanggaraan MTQN ditentukan oleh dukungan banyak pihak dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya. (mar/rel)
Share Berita

YOGYAKARTA, POC – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA menghadiri Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) di Hotel Royal Amburrukmo, Yogyakarta, Rabu (29/8/2018). Rapat ini untuk mengakselerasi percepatan pengembangan sektor pariwisata.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungah Budi Karya Sumadi,  Menteri Pariwisata Arief Yahya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah kepala daerah yang memiliki destinasi unggulan pariwisata.

Pada kesempatan itu, Pj Gubsu Eko Subowo menyampaikan, percepatan pengembangan pariwisata di Sumatera Utara (Sumut) masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses dan membuat nyaman para wisatawan ketika berkunjung ke daerah wisata.

“Apalagi, saat ini dalam rangka pengembangan destinasi nasional. Ada sepuluh "Bali Baru". Dari sepuluh tersebut yang sangat-sangat prioritas ada empat. Yaitu, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di DI Yogyakarta, Mandalika di Provinsi NTB dan Labuhan Bajo di NTT," ujar Eko Subowo yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj Sabrina MSi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Ir Hidayati dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun SE MAP.

Selain infrastruktur, menurut Eko, Sumber Daya Manusia (SDM) juga salah satu yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Seperti petugas hotel, pemandu wisata dan kulinernya, seluruhnya harus mendukung. “Jadi tidak hanya infrastruktur dan keindahan alam yang sudah ada saja, SDM juga penting,” ujarnya.

Kerjasama dan sinergi seluruh pihak terkait, juga dibutuhkan untuk percepatan pengembangan pariwisata di Sumut. Karena itu, kata Eko, akan ada MoU atau kesepakatan antar pemerintah kabupaten sekitar Danau Toba, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. "Kalau bicara percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba, semua bupati yang ada di kawasan Danau Toba harus kerja bareng. Semua sektor harus ikut berperan aktif. Tidak boleh terpecah-pecah," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekdaprovsu Hj Sabrina. Menurutnya, perlu ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya, masalah infrastruktur, ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Dengan Rakor ini, setelah mengetahui masing-masing kewenangannya akan didapat kesepakatan agar pekerjaan itu terselesaikan. Tidak setengah-setengah karena merasa bukan kewenangannya," ujar Sabrina.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, rapat koordinasi yang difokuskan untuk mengakselerasi sektor pariwisata tersebut, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. “Khususnya, untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia yang saat ini mengalami pelebaran hingga mencapai tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.  Sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan penerimaan devisa, sehingga pada gilirannya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan," ujarnya.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata tersebut, kata Agusman, sektor pariwisata juga akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

"Penyelenggaraan Rakorpusda yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diharapkan menghasilkan strategi kebijakan yang akan menjadi prioritas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.(mar/rel)
Share Berita

BELAWAN, POC - Seketika warga Jalan Perikanan Gabion, Link 11, Bagan Deli, Medan Belawan dihebohkan dengan tewasnya Misran (52) warga Jalan Arwana, Link II, Kapiah Pulau Buaya, Teluk Nibung, Tanjung Balai di teras Masjid Al-Ikhlas, Selasa (28/08/2018).

"Aduh..sakit dadaku," ujar saksi, Zaharudin (53) menirukan ucapan korban bersama warga lainnya.

Zahar menambahkan, setelah itu korban langsung beristrahat diteras Mesjid. "Lalu korban langsung tidur dilantai Mesjid. Namun saat azan Zuhur berkumandang, saksi mencoba membangunkan korban tapi tidak bangun kemudian saksi memberitahukan kepada nazir Mesjid dan diteruskan ke Polsek Belawan.

Korban pun akhirnya langsung dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi.

"Tidak ditemukan adanya tanda tanda luka yang mencurigakan. Korban tewas diduga akibat sakit jantung," ujar petugas Polsek Belawan, Ipda ST Sibuea. (Kinoi)
Share Berita

MARELAN, POC - Entah apa yang ada dipikiran Suginto Als A Gin (40) dan Acien Als Maria (38) warga Komplek Pesona Malibo, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Pasalnya, keduanya tega menganiaya tetangganya, Hoa Eng (71) hingga opname di Rumah Sakit. Ironisnya, kasus ini hampir 1 tahun mandek di Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut informasi, kejadian penganiayaan ini terjadi pada 13 November 2017 silam. Saat itu, korban meminta kepada pembantu pelaku untuk  menggeser pot bunga yang mengenai altar sembahyangan milik korban. Pelaku yang merupakan satu keluarga tersebut langsung emosi dan tega menganiaya korban hingga terjatuh dilantai. Tak terima, bersama anaknya, Hendri Adinata (35) melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan dengan No.STPL/342/XI/2017/SPKT II.

Ketika dikonfirmasi, Hendri Adinata mengatakan bahwa ia dan keluarganya belum bisa menerima kejadian tersebut.

"Masalah ini sudah hampir setahun, kami mau kasus ini diselesaikan. Surat penangkapan terhadap para pelaku yang merupakan abang adik tersebut sudah keluar tapi kemarin mereka sudah kabur. Saya harap bapak Polisi segera menangkap kedua pelaku," ujarnya.

Hendri menambahkan, kejadian tersebut sudah 2 kali terjadi, pertama sekali kejadian tersebut pada tahun 2016 lalu. Saat itu Maria Als Acien menganiaya korban.

"Ini sudah 2 kali terulang bang, pertama tahun 2016 silam, lalu kemarin November 2017 terulang kembali, tapi pelaku hingga sekarang belum pernah ditangkap," jelasnya.

Hendri berharap pihak Kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan menjebloskannya kedalam penjara. "Jadi kemarin saya dan bapak saya yang menjadi korban malah  ditangkap sama pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan, padahal kedua pelaku membuat laporan palsu dan saksi-saksi palsu bang. Seluruh warga komplek bisa jadi saksi. kami mau pelaku segera ditangkap," terangnya.

Pengacara korban, Fernando Tampubolon, SH, MH menjelaskan bahwa kasus tersebut merupakan kasus serius dan harus segera dituntaskan okeh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

"Ini bisa dibilang kategori kasus berat dan kasus ini harus terungkap. Kami minta pihak Kepolisian untuk segera para pelaku yang merupakan 1 keluarga," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim, AKP Jerico Lavian Chandra berjanji akan menindak lanjuti kasus tersebut. "Akan Segera kita tindak lanjuti kasus ini. Dan saya minta STTLP (surat tanda terima laporan polisi ) ditahun 2016 lalu. Pasti akan saya tindak lanjuti," janjinya. (Kinoi)
Share Berita

MEDAN, POC - Anggota DPRD Medan,  Beston Sinaga SH MH mengaku kecewa melihat kinerja Dinas PU Medan. Hal ini disebabkan, warga Jalan Dondong Pajak Baru,  Kecamatan Medan Belawan yang datang mengadu kepadanya,  meminta agar jalan mereka diperbaiki. 

Dikatakan Beston,  warga Jalan Dondong Pajak Baru telah lama meminta dan membuat  surat permohonan kepada kepling, kelurahan hingga ke kecamatan untuk perbaikan jalan mereka. "Tapi hingga bertahun-tahun permohonan perbaikan jalan tersebut tak juga terealisasi," ujar Beston Sinaga kepada wartawan,  Selasa (28/8/2018) di gedung dewan. 

Menurut Beston,  kinerja Dinas PU tidak tepat sasaran.  Dimana jalan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki,  tapi tidak pernah tersentuh pembangunan.  Seharusnya, Dinas PU Medan harus mengutamakan perbaiki jalan yang rusak parah. 

"Bayangkan saja,  Jalan Dondong Pajak Baru panjangnya hanya 40 meter,  namun perhatian dari pemerintah setempat tak pernah ada.  Apalagi ketika air pasang (rob) datang,  warga tidak bisa melintasi jalan tersebut dikarenakan jalannya cukup rendah, berlobang dan cukup membahayakan bagi yang melintasi jalan tersebut", ujar anggota Komisi C DPRD Medan itu. 

Dikatakan Beston,  seharusnya Dinas PU Medan harus turun ke lapangan dan memperhatikan langsung jalan yang akan diperbaiki.  "Jangan jalan yang masih bagus diperbaiki dan dilicinkan, sementara jalan yang sudah kupak kapik tidak pernah diperhatikan, "ujar politisi PKPI tersebut. 

Untuk itu,  dirinya berharap agar Dinas PU Medan, lebih memperhatikan pembangunan jalan yang sudah rusak parah, apalagi kawasan Medan Utara yang masih tertinggal dalam pembenahan infrastruktur. 
"Jangan karena kelalaian dari Dinas PU, banyak warga jadi korban jalan yang rusak dan berlobang akibat terjatuh dari kendaraan", katanya. (maria)
Share Berita

MEDAN, POC - Menjelang kepulangan jemaah haji Kloter 3/MES asal Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 3 September 2018 nanti, Petugas Kloter TPHI H. Ikhwan Siddiqi, S. Ag, MA, mensosialisasikan kepada para jemaah tentang berat timbangan koper serta jenis jenis barang yang dilarang untuk dibawa, di Lantai M Hotel Mahbas Jin Nomor 606, Selasa (28/8/2018).

Ketua Kloter 3/MES mengatakan sebelum penimbangan koper jemaah dilakukan, akan disosialisasikan tentang peraturan ketentuan berat maksimal koper dan barang-barang berbahaya yang dilarang dimasukkan ke dalam koper.

“Ketentuan barang bawaan penerbangan haji, setiap jemaah hanya berhak membawa 1 koper pemberian maskapai penerbangan yang beratnya maksimal 32 kg, dan 1 tas tentengan dengan berat maksimal 7 kg," katanya.

Ikhwan Siddiqi juga berharap agar para jemaah haji Mandailing Natal tidak diwarnai dengan kelebihan barang bawaan jemaah, dan membawa barang barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan.

Disampaikannya juga barang-barang apa saja yang dilarang untuk dibawa, seperti gunting, gunting kuku dan sebagainya, tidak boleh didalam tas kabin atau tentengan. " Kalaupun mau dibawa, itu harus dimasukkan koper besar yang dimasukkan dalam bagasi,” ujarnya.

Ikhwan Siddiqi mengatakan, demikian juga air zam zam jangan ada di dalam tas koper bagasi, karena akan membahayakan keselamatan penerbangan seandainya kemasan air zam zam itu bocor. Embarkasi Asrama Haji Medan telah menyiapkan sebanyak 5 liter air zam zam yang akan diterima oleh setiap jemaah haji. Pada saat jemaah mengikuti manasik haji baik di KUA Kecamatan maupun di Kemenag Mandailing Natal, selalu disampaikan oleh para guru bimbingan manasik haji ketentuan soal barang bawaan ini pada saat pulang.

"Pelaksanaan penimbangan koper  jemaah haji akan dilakukan pada tanggal 2 September 2018 pukul 11.00 WAS dan berharap seluruh koper besar telah diletakkan didepan kamar hotel masing masing pada pukul 09.00 WAS," tegasnya. (mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Penertiban papan reklame bermasalah di Jalan Gatot Subroto mulai Simpang Capella sampai Simpang Jalan Iskandar Muda kembali berlanjut, Selasa (28/8/2018). Kali ini ada 5 papan reklame dibongkar, salah satunya berukuran besar berjenis billboard. Dengan pembongkaran tersebut, tim gabungan yang dikomandoi Satpol PP Kota Medan telah menumbangkan 14 papan reklame bermasalah di sepanjang jalan tersebut.
Sehari sebelumnya, Senin (27/8),  tim gabungan mulai sejak pagi hingga petang telah membongkar 7 papan reklame bermasalah. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi ikut dalam pembongkaran tersebut. Ketujuh papan reklame bermasalah yang dibongkar itu ada berukuran kecil, sedang dan besar.
Kemudian pembongkaran dilanjutkan malam harinya, ada dua papan reklame yang dibongkar.  Satu papan reklame tanpa materi iklan dibongkar  berukuran 4 x 6 meter persis di depan Showroom Mitsubishi.  Sedangkan papan reklame kedua yang dibongkar berlokasi  dekat Carefour Medan Fair Plaza, ukurannya juga 4 x 6 meter dengan materi iklan promosi salah satu perumahan.
Keseluruhan Proses pembongkaran berjalan dengan lancar dipimpin Sekretaris Satpol PP Rahmat Adi Syahputra Harahap, termasuk pembongkaran 5 papan reklame. Pembongkaran menggunakan satu unit mobil crane dibantu peralatan mesin las. Dari 4 papan reklame yang dibongkar tersebut,  tim sedikit kesulitan ketika membongkar papan reklame berjenis billboard.
“Sebanyak 14 papan reklame yang telah kita bongkar selama dua hari karena melakukan penyimpangan. Selain tidak memiliki izin, ada juga papan reklame yang izinnya sudah mati. Di samping itu pendiriannya di lokasi yang tidak dibenarkan untuk berdiri papan reklame. Oleh karenanya sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, kita pun melakukan  penertiban dalam rangka penataan,” kata Rahmat.
Mantan Camat Medan Petisah itu menambahkan, umumnya 14 papan reklame yang dibongkar tersebut telah diberi tanda silang merah menggunakan cet semprot dan ditempel surat peringatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. “Jadi tugas kita hanya melakukan pembongkaran saja,” jelasnya.(mar/rel)
Share Berita

MEDAN, POC - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menginstruksikan Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat untuk segera menertibkan parkir liar maupun berlapis di Kota Medan. Sebab, kehadiran parkir-parkir tersebut selama ini menjadi pemicu terjadinya kemacetan di ibukota provinsi Sumatera Utara.
Instruksi disampaikan Wali Kota ketika memimpin rapat dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dan camat se-Kota Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Selasa (28/6/2018). Rapat ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi, Kepala Bappeda Wirya Al Rahman dan Asisten Ekbang Qamarul Fatah.
Dikatakan Wali Kota, kondisi parkir liar maupun berlapis di Kota Medan sudah cukup parah sehingga harus  ditertibkan. Tidak hanya di ruang milik jalan (rumija), trotoar maupun jalur pedestrian juga dijadikan sebagai lokasi parkir. Selain memicu kemacetan, estetika kota  pun ikut terganggu.
"Saya minta seluruh parkir liar dan berlapis yang ada di Kota Medan ditertibkan, termasuk parkir depan sekolah yang selama ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan!” tegas Wali Kota.
Selain masalah parkir liar dan berlapis, Wali Kota juga menyoroti infrastruktur jalan rusak untuk secepatnya diperbaiki. Sebab, kerusakan itu ikut menyulut terjadinya kemacetan karena laju kenderaan senantiasa melambat ketika melewati  jalan yang rusak tersebut. Pelambatan itu akhirnya berdampak dengan kemacetan.
Kemudian Wali Kota minta Satpol PP, PD Pasar dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PK5) yang berjualan di seputaran pasar tradisionil. Selain menimbulkan kesemrawutan, kehadiran PK5 yang berjualan di rumija membuat kemacetan. Usai dilakukan peneertiban, Wali Kota minta petugas Satpol PP, lurah, kepala lingkungan serta berkoordinasi dengan petugas polsek setempat untuk melakukan penjagaan agar PK5 tidak dapat berjualan di lokasi semula.(mar/rel)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.