Program Penanggulangan Banjir Belum Tepat Sasaran

MEDAN, POC -  Sepertinya Kota Medan tidak terlepas dari yang namanya banjir.Hujan sebentar Medan tergenang. Seperti yang terjadi Minggu malam (8/7/2018), hujan sebentar sejumlah kawasan di kota Medan terendam, hal ini membuat masyarakat resah.


Menyikapi ini anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, fenomena ini terjadi karena program yang tidak tepat sasaran.


"Kita melihat program penanggulangan banjir di kota Medan masih belum tepat, terbukti  masih banyak draenase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air," kata Paul di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (10/7/2018).


Tahap awal untuk mengurangi efek banjir, lanjut Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, minimal harus ada ada normalisasi sungai, lalu kemudian dipikirkan bagaimana agar Medan ini tidak lagi terjadi banjir.


Artinya harus ada pekerjaan drainase yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini. "Karena normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja, belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir. Dengan anggaran yang ada jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran saya pikir sudah cukup,"ungkap anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini.


Contoh kata Paul, seperti jalan Deli yang rusak 200 sampai 300 meter saja, tapi kenapa sepanjang jalan GB Josua yang diaspal, kalau uangnya ada mungkin gak masalah semua diaspal, tapi keuangan Pemko Medan kan sangat terbatas, sementara di wilayah lain masih banyak jalan  yang juga butuh perbaikan.


Begitu juga dengan drainase, seharusnya ditinjau wilayah mana yang menjadi kawasan banjir, untuk kemudian dilakukan program penanggulangan banjir, sebab harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir.


Diakui Paul, keberadaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang ada di kecamatan sudah cukup berarti dalam melakukan perawatan parit, hanya saja cara kerjanya yang masih belum optimal.


"Banyak mandornya yang tidak profesional, faktornya mungkin karena kerja tak kerja, tapi mereka tetap terima gaji. Harus mereka digaji berdasarkan laporan kinerja,"ujarnya. (maria)