Sekwan Bantah Larang Wartawan Meliput

Sekwan Bantah Larang Wartawan Meliput
MEDAN, POC- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Rancangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan tahun anggaran 2018 sebesar Rp5,4 triliun lebih.

Kesepakatan itu diambil dalam penandatangan yang dilakukan Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung bersama para Wakil Ketua dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin, Senin (4/12/2017).

Adapun postur anggaran yang disepakati dalam KUA-PPAS adalah pendapatan daerah sebesar Rp5,2 triliun lebih dan belanja sebesar Rp5,4 triliun lebih, sehingga devisit Rp212 miliar lebih.

Henry Jhon dalam sambutannya mengakui RAPBD Kota Medan 2018 mengalami penurunan, dikarena terjadinya penurunan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, kata Henry Jhon, beberapa kegiatan yang menghasilkan PAD telah di take over oleh pemerintah pusat dan provinsi. "Bahkan, ada juga yang dihapus," ujarnya.

Namun demikian, Henry Jhon, meminta Pemko Medan melalui kinerja yang dilakukan dapat menutupinya, sehingga program pembangunan dapat terealisasi.

Disisi lain, Henry Jhon, mengharapkan Pemko Medan aghar mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika melaksanakan Reses. “ini harus menjadi catatan dan direalisasikan masuk anggaran, sebab kami (DPRD, red) melihat aspirasi masyarakat yang ditampung saat Reses tidak diakomodir secara maksimal. Jadi, kedepan usulan dewan yang diterima melalui Reses agar dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),” pintanya.

Selain itu, Henry Jhon, juga mengharapkan kepada Pemko Medan agar anggaran pembangunan yang sudah disepakati agar tidak digunakan saat akhir tahun, sehingga pekerjaan pembangunan yang dilakukan menjadi terdesak. “Kami sudah sepakat agar proses tender itu dilakukan pada Desember atau paling tidak Januari. Ini dilakukan agar pekerjaan pembangunan cepat dilakukan,” imbaunya.

Sementara, menyoal adanya larangan wartawan meliput penandatanganan KUA PPAS, Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis membantah hal itu. "Tak ada saya larang wartawan meliput. Di dalam ada wartawan juga yang meliput,"kata Abdul Azis seraya berjanji akan mencari tahu permasalahan sebenarnya dengan menanyakan pada sekurity yang melarang wartawan masuk ke ruang transit. (maria)