Gaji Wartawan di Bawah UMP, Disnaker Sumut Akan Panggil Pemilik Media

Gaji Wartawan di Bawah UMP, Disnaker Sumut Akan Panggil Pemilik Media
MEDAN, POC- Miris! Hingga saat ini, masih banyak jurnalis di Kota Medan yang belum menerima upah sesuai ketentuan pemerintah kota. Parahnya, premi BPJS pun tak disetor, sehingga wartawan tak memperoleh kenyamanan bekerja.

Dikhawatirkan, buruk­nya kesejahteraan berimbas pada kerja wartawa  sebagai pilar demokrasi keempat yang ber­tugas mengawasi para peme­gang kekuasaan.

Menanggapi pertanyaan seorang wartawan yang menyoalkan masih banyak perusahaan media memberi gaji di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP) dan tak memberi jaminan sosial, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil perusahaan media, khususnya yang berskala besar.

"Dalam waktu dekat akan kita panggil pemilik perusahaan media," ujar Plt Kadisnaker Sumut, Fransisco Bangun di sela konferensi pers bursa tenaga kerja yang melibatkan 500 perusahaan, di Kantor Gubsu, Medan, Kamis, (30/11/2017) siang.

Dia menambahkan, rencananya Januari 2018 nanti akan mengadakan pertemuan dan mengingatkan para pemilik media terkait masih banyaknya jurnalis yang digaji di bahwa UMP dan BPJS nya bermasalah.

Pertanyaan miris ini dilontarkan seorang wartawan saat sesi tanya jawab. "Kami menulis tentang upah buruh dan kesejahteraan rakyat, tapi mirisnya kesejahteraan kami tidak pernah jelas. Tolong Disnaker undang pada pemilik media membicarakannya,” kata seorang wartawan.

Fransisco menyatakan persetujuannya akan pernyataan tersebut. “Perusahaan media sebagai pemberi kerja dengan wartawan sebagai pekerja, memang harus diatur ketentuannya menyangkut upah,” ujar Fransisco.

Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 88 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (maria)