Disahkan 2 Tahun Lalu, Perda Sampah Tak Berjalan

MEDAN, POC- Perda No 6 Tahun 2015 Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan. Kinerja Pemko dinilai lemah, sebab sudah 2 tahun Perda disahkan namun pelaksanaannya belum terealisasi.

“Kita tuntut kesiapan dan kemampuan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan menjalankan Perda. Kita tidak sepakat jika Perda ini sebatas angan angan dan pajangan Perda tertulis indah namun tak dijalankan, ” kesal Hendra DS saat menggelar sosialisasi Perda di Jl Air Bersih Kel Sudirejo I Kec Medan Kota, Sabtu (9/12/2017).

Sosialisasi ini dihadiri Lurah Sudirejo I Kasrin dan ratusan masyarakat.

Kata Hendra yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Medan, seyogianya Perda terlaksana dengan benar maka kota Medan bebas sampah dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Tapi sangat disayangkan, realisasi dilapangan tidak terlihat. Sampah tetap saja menumpuk di pemukiman penduduk.

Sepatutnya kata Hendra, Pemko Medan harus terdahulu mentaati Perda terkait tugas, wewenang dan tanggungjawab. Tentu segala infrastruktur dan sarana prasarana harus dipersiapkan dengan memadai. Seperti tempat pembuangan sampah sementara/bak sampah sepatutnya sudah disiapkan Pemko Medan.

Perda No 6/2015 Kota Medan tentang pengelolaan persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal. Disebutkan, Perda bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam BAB IV masalah tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Dimana pada Pasal 5, Pemko memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan pengawasan lingkungan. Pasal 6 disebutkan lagi, Pemko Medan bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah. Melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat  pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6  bulan atau denda Rp 50 jt. (maria)