Buang Sampah Sembarangan Terancam Denda Rp 10 Juta

Buang Sampah Sembarangan Terancam Denda Rp 10 Juta
MEDAN, POC- Dengan diterapkannya Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Pemko Medan dituntut supaya menyediakan tong sampah bagi setiap kepala keluarga (KK) atau di setiap gang. Begitu juga soal sampah keluarga di pemukiman supaya diangkut tepat waktu.

Usulan itu disampaikan warga Medan Tembung saat mengikuti Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Rabu (6/12/2017) di halaman kantor Camat Medan Tembung yang dihadiri Sekcam Medan Tembung dan ratusan warga.

"Kalau bisa pak, tolong disediakan tong sampah di setiap gang atau per KK. Sampah yang terkumpul di depan rumah atau lingkungan supaya diangkut dengan cepat agar jangan sampai menumpuk," ujar P Nababan, warga sekitar.

Menurutnya, seharusnya Pemko Medan lebih dulu menyediakan sarana dan prasarana sebelum Perda Persampahan diterapkan. Jika sarana dan prasarana sudah tersedia, warga akan tunduk pada Perda agar tidak kena sanksi.

Menyikapi pernyataan warga, Paul Mei A Simanjuntak berharap kepada seluruh masyarakat supaya dapat menaati Perda yang ada. Terkait sarana dan prasarana tong sampah, warga terlebih dahulu diminta berpartisipasi penuh menjaga lingkungan dan membuang sampah di tempatnya.

"Saya berharap partisipasi warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan kita peduli kebersihan karena adanya Perda, tapi hendaknya karena kesadaran pentingnya kebersihan. Mari kita hindari sampah yang mengakibatkan banjir," ajak Politisi PDIP ini kepada warga.

Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar. Karena saat ini Pemko belum menyediakan tong sampah disebabkan keterbatasan APBD.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin wali kota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp10 juta. Sama halnya suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta. (maria)