Walikota Medan Diminta Serius Kelola PAD Dinas Perikanan

MEDAN, POC- Ketua panitia khusus (Pansus) Ranperda pencabutan Perda No 1/2014 tentang retribusi izin usaha perikanan Paul Mei A Simanjuntak minta Walikota Medan agar serius mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi perikanan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan supaya diberdayakan maksimal.

Penegasan ini disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak dari Fraksi PDI P saat rapat pembahasan Renperda di ruang banmus gedung DPRD Medan, Kamis (16/11/2017). Rapat dihadiri anggota Pansus, Hendra DS, Rajudin Sagala, Dame Duma Sari Hutagalung dan Beston Sinaga. Turut hadir Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ir Ahksan Marbun kecuali Kabag Hukum Suleman.

Dikatakan, banyak potensi PAD yang belum tergali di Perikanan Belawan. Seperti pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara maksimal. “Seharusnya TPI dapat difungsikan keseluruhan, ” terang Paul.

Begitu juga terkait  sarana dan prasarana kebutuhan nelayan harus diperhatikan

Seperti pengadaan alat pendingin ikan harus diprioritaskan. “Pengalokasian  anggaran untuk pengadaan alat pendingin   patut diprioritaskan, ” ujar Paul.

Seiring dengan upaya peningkatan PAD, untuk itu tambah Paul,  Pemko Medan didorong secepatnya mempersiapkan perangkat Hukum seperti Perwal maupun Perda. “Untuk masalah ketentuan perangkat hukum tentu harus matang dipersiapkan, ” tambahnya.

Sama halnya dengan Hendra DS mengusulkan supaya segera mempersiapkan penggantin Perda No 1 2014. “Jangan sampai terjadi kekosongan prosuk hukum. Deharusnya begitu dicabut ada pengganti Perda ini, ” sambung Rajudin Sagala.

Sementara itu Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ir Ihksan Marbun menyampaikan pihaknya saat ini sedang berupaya memaksimalkan upaya PAD dari sektor perikanan. “Kami saat ini juga melakukan pembinaan terhadap warga nelayan membuat tambak mini untuk membudidayakan ikan, ” terang Ihksan Marbun.

Terkait pengelolaan TPI keseluruhan, Ihksan Marbun berusaha dan mempelajari   alas hukumnya. “Kita sedang mempersiapkan perangkat hukum terkait itu, “ujar Marbun

Menyoal ketidak hadiran Kabag Hukum, Paul Mei Anton Simanjuntak mengaku kecewa.

“Ini pelecehan, kenapa Kabag Hukum tidak hadir hanya mengutus staf yang tidak mampu memberikan penjelasan. Kabag hukum anggap enteng dengan rapat ini. Kita minta Walikota mempertimbangkan hal hal seperti ini, ” tegas Paul. (maria)