Pemko Tidak Akomodir Hasil Reses Anggota Dewan

MEDAN, POC- DPRD Medan menyesalkan sikap Pemko Medan yang tidak mengakomodir hasil reses dewan, terutama persoalan pemasangan dan perbaikan lampu jalan. Karena anggaran untuk ini tidak ditampung di APBD Murni tahun 2017.

Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong dan Heri Zulkarnain, mengungkapkan hal itu pada wartawan, Rabu (15/11/2017).

Mereka menjawab pertanyaan tentang banyaknya keluhan masyarakat terhadap minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Pada pelaksanaan reses III DPRD Medan tahun 2017, keluhan tentang minimnya penerangan lampu jalan kembali dikeluhkan masyarakat. Karena akibat kondisi lingkungan yang remang-remang menimbulkan kerawanan kejahatan. Warga menjadi takut ke luar rumah.

Parlaungan Simangunsong, mengakui bahwa keluhan serupa terus disampaikan masyarakat pada setiap pelaksanaan reses dewan, termasuk pada tahun lalu.

Kata Parlaungan, anggota dewan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) telah pula menyampaikan permintaan masyarakat yang ditampung dalam reses kepada Pemko. “Tapi ternyata laporan hasil reses dewan itu tidak ditanggapi Pemko. Perbaikan lampu jalan tidak juga dilakukan,” katanya.

Melihat dari kenyataan ini, kata Parlaungan, dia berkesimpulan bahwa kepedulian Pemko kepada masyarakat sangat rendah. Pemko tidak perduli dengan keluhan masyarakat.

Dia menyebutkan, biaya perbaikan dan perawatan lampu jalan tidak ditampung di APBD murni tahun 2017. Anggaran untuk itu baru dimasukkan di P-APBD 2017. “Jadi wajar saja bila pada tahun ini tidak ada program Pemko untuk perbaikan lampu penerangan jalan,” kata politisi Demokat ini

Begitu juga diungkapkan Herri Zulkarnain. Dia banyak mendengar cerita miring tentang perbaikan lampu jalan, padahal perbaikannya tidak begitu terkait dengan anggaran.

Mengutip penyataan Kadis Kebersihan dan Pertamanan di media massa bahwa anggaran untuk perawatan dan pemasangan lampu jalan sangat kecil, yakni Rp20 miliar, Heri Zulkarnain, mengatakan bukan itu persoalannya.

Katanya, kalau anggaran itu dimaksimalkan, dia yakin, keluhan warga akan berkurang. Tidak sebanyak seperti sekarang ini.

Banyak terdengar, kata Heri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak jujur melaksanakan pengerjaan. Seperti kualitas lampu yang dipasang, serta minimnya pembelian bola lampu baru. Namun yang dilakukan hanya memindah-mindahkan lampu saja.

“Jadi harusnya Dinas Pertamanan jujur dalam bekerja. Masyarakat sudah sangat mengeluh tentang kondisi lingkungan yang gelap,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan ini. (maria)