Kim Kwang Soo : "Tolong Pak Presiden!!!"

Kim Kwang Soo : "Tolong Pak Presiden!!!"
MEDAN, POC- Kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ternyata membawa sedikit harapan bagi warga Kota Medan, termasuk bagi Kim Kwang Soo (70) warga Jalan Bandar Labuhan Dusun III Tanjung Morawa A, Kabupaten Deliserdang. Ia yang merupakan warga asal Korea Selatan dan kini menjadi warga negara Imdonesia telah menjadi korban ketidak adilan yang diduga permainan mafia hukum hingga seluruh harta bendanya akan disita negara.

Untuk memperjuangkan keadilan, ia terpaksa memohon perlindungan hukum dengan menyurati bapak Presiden RI, Joko Widodo, Sabtu (11/11/2017).

Derita Kim Kwang Soo bermula saat ia menyewakan gudang PT Karya Ikhtikad Mulia (KIM) kepada pengusaha kayu, RT untuk digunakan ekspor kayu. Namun oleh RT, nekat memalsukan dokumen ijin operasional ekspor atas nama PT KIM selama 5 tahun. Akibatnya Kim terpaksa menbayar tunggakkan pajak ekspor RT sebesar Rp 1,3 Milyar yang tidak dilakukannya. Ironisnya lagi, perusahaan korban diblokir oleh bea cukai dan perusahaannya diletak sita oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Tak terima, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimum Poldasu tanggal 13 Desember 2013. Setelah 8 bulan melapor, akhirnya RT dan 2 rekannya SN dan HG ditetapkan sebagai tersangka dan menahan SN dan HG. Namun keduanya kembali dilepas dengan alasan penangguhan. Yang membuat pilu korban, sejak November 2013 hingga juni 2017, BAP korban 8 kali dikembalikan pihak Kejatisu dan akhirnya pihak Poldasu meng-SP3 kan kasus pemalsuan dokumen ekspor dengan Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 6 september 2017.

"Oleh Ditreskrimum Poldasu, 3 orang sudah dijadikan tersangka, RT, SN dan HG. Namun oleh kejaksaan BAP 8 kali dikembalikan hingga akhirnya laporan kami di SP3-kan," ujar korban, Kim Kwang Soo kepada wartawan.

Kim menambahkan, ada indikasi jaksa berpihak kepada tersangka dengan membuat petunjuk-petunjuk yang sulit dipenuhi penyidik. Begitu juga dengan penyidik Poldasu. "Saya hanya memohon keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Saya mohon perhatiannya pak Presiden," pintanya.

Kuasa hukum korban, Melki Vendri Karu mengatakan bahwa ia sebagai kuasa hukum merasa kecewa dengan kinerja penyidik Poldasu dan pihak kejaksaan.

"Semua alat bukti sudah cukup dan sempurna seperti saksi, bukti surat yang dipalsukan, saksi ahli dan pengakuan tersangka pun sudah lengkap. Kita kecewa kasus ini dihentikan oleh penyidik Poldasu dengan alasan tidak cukup bukti. Disinilah letak ketidakadilan bagi kami," ujarnya.

Melki menambahkan bahwa ia juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Menko Polhukam dan telah digelar. Namun sayang kejaksaan tidak hadir.

"Jadi saat 2 kali digelar, pihak menkopolhukam membenarkan penyidikan dari pihak ke Polisian. Dan untuk mencari keadilan, terpaksa kami menyurati Menteri Keuangan, penyidik perpajakan, Menkopolhukam dan ke Presiden RI Joko Widodo. Kami berharap Presiden RI, Joko Widodo untuk memperhatikan permasalahan kami," harapnya mengakhiri. (Rom)