Sopir Protes, PT KIM Pungli Rp 15 Ribu Per Truk

Sopir Protes, PT KIM Pungli Rp 15 Ribu Per Truk
MEDAN, POC- Puluhan sopir dan anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) berorasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (2/10/2017). Massa memprotes pengutipan di Kawasan Industri Medan (KIM) yang mengharuskan setiap truk masuk wajib bayar Rp 15 ribu.

Dalam aksinya, Organda dan Angsuspel memarkirkan puluhan truk kontainer di badan Jalan Imam Bonjol, sehingga jalanan macet. Organda menilai, kutipan yang diberlakukan KIM merupakan pungutan liar (pungli), karena tidak ada dasar hukum yang kuat.

"Ada 3000 truk yang masuk ke Kawasan Industri Medan (KIM) setiap kali masuk dikutip biaya Rp 15.000 ribu/ truk dan setiap truk bisa masuk sebanyak 5 kali ke KIM," kata Parlin Manihuruk, kordinator aksi. Dia menambahkan, tak hanya masuk saja yang dikutip, keluarnya juga dikutip. "Ada Rp 15 ribu, ada juga Rp 10 ribu,''sebutnya.

Massa juga memprotes sikap Kapolres Pelabuhan Belawan yang dituding melindungi pungli di KIM. Pasalnya, seorang sopir menjadi korban penganiayaan sekurity PT KIM karena menolak membayar. "Ini korban yang dipukuli preman dan sekurity di sana karena menolak bayar. Kami sudah melapor ke Polres Pelabuhan Belawan, tapi kasusnya senyap. Indikasinya Kapolres melindungi praktik pungli di KIM,''sebut orator massa seraya menggamit seorang sopir yang mengaku bernama Rizki.

Sekilas Rizki membeberkan, pemukulan dirinya terjadi 3 pekan lalu. Ketika itu dia masuk ke KIM dan diminta bayar Rp 20 ribu, namun dia menolak sehingga dia dianiaya. "Kalau supir truk tak mau bayar, maka akan dianiaya oleh oknum berpakaian loreng-loreng. Copot Kapolres Belawan karena melindungi pungli di KIM,'' tegas Parlin disambut sorak sorai massa.

Beberapa lama berorasi, Baskami Ginting, anggota DPRD Sumut mendatangi massa. Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan menindaklanjuti permasalahan massa dan menyampaikan pada pimpinan dewan. Namun massa meminta resume dari DPRD Sumut agar aksi mereka tak hanya sekedar diterima, namun juga ada tindaklanjutnya. "Kami tak mau kedatangan kami sia-sia kemari, kami minta resume dari DPRD Sumut,''pinta mereka. (maria)