APSI Pendidikan Kota Medan Ancam PTUN Walikota

APSI Pendidikan Kota Medan Ancam PTUN Walikota
MEDAN, POC- Puluhan pengawas yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Dinas Pendidikan Kota Medan kembali mendatangi DPRD Medan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Komisi B, Selasa (10/10/2017)

Dalam kesempatan itu para pengawas, di antaranya Ketua Tim Perjuangan Revisi Perwal No 44 tahun 2017 Sri Panda SPd MPd, Purnama Br Purba MPdk, Dra Posma S MPd, Ketua APSI Medan Drs Lambok Pamancar MSi dan Korwas Drs Syarifuddin MPd saat ditemui wartawan di DPRD Medan menyebutkan, hasil rapat kemarin sudah sangat baik, namun diharapkan Wali Kota Medan dan Kadis Pendidikan segera merealisasikan rekomendasi yang dibuat bersama para pengawas dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kepala BKD Medan.

Sri Panda menyebutkan Perwal ini dibuat meningkatkan kinerja dan tambahan pedapatan bagi Pengawas Kota Medan. Kadis mendapatkan Rp 40 juta, Sekretaris Rp 20 juta dan KUPT Rp 7 juta perbulan. Tambahan pendapatan ini dilihat dari beban kerja. Beban kerja pengawas TK, SD dan SMP ini setara dengan kepala seksi (Kasi).

Selayaknya pengawas sekolah mendapatkan Rp 5 juta perbulan. Seluruh PNS Kota Medan dari golongan terendah sampai tertinggi sudah mendapatkan tambahan dana pendapatan Perwal ini. Namun pengawas sampai sekarang tidak mendapatkannya.

Pihaknya sudah 4 kali menghadap Kadis Pendidikan namun hanya dijanji-janjikan saja tapi tidak ada tanggapan yang jelas. Menghadap wali kota 3 kali, sekali diterima Sekda, namun Sekda saat pertemuan menyatakan dasarnya tidak ada untuk memberikan tunjangan kepada para pengawas ini. “Ini bicara bukan seperti pejabat,” ujar Sri Panda lagi. Sudah menghadap ke Komisi B sebanyak 3 kali, namun tidak ditanggapi dengan serius, juga ke Ketua DPRD. Harusnya Ketua DPRD dan ketua fraksi ikut memperjuangkannya.

Kalau sampai 5 hari ke depan tidak ada perkembangannya, para pengawas sekolah akan membawa permasalahan ini ke pusat atau menggugat di PTUN. Selain itu pihaknya akan melakukan aksi menginap di kantor wali kota sampai tuntutan mereka dicairkan.

Sementara itu Korwas Syarifuddin menyatakan pihaknya sudah bolak-balik memperjuangkan Perwal no 44 yang merugikan para pengawas ini. Dalam pertemuan kemarin yang dihadiri Komisi B, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala BKD dan para pengawas sebanyak 112 orang, ada beberapa keputusan yang diambil menjadi rekomendasi.

Para pengawas sekolah meminta agar wali kota mencairkan dana tunjangan tersebut sebesar Rp.5 juta. “Sudah selama 6,5 tahun kami menerima tunjangan itu, namun Juli kemarin tiba-tiba terhenti begitu saja dengan alasan yang tidak jelas,” ujar Syarifuddin lagi. Untuk itu para pengawas berharap agar wali kota, Kadis Pendidikan dan instansi terkait segera merevisi Perwal 44 dan mencairkan dana Tunjangan Pengawas secepatnya, ujarnya. (maria)