Aksi "Road Show" APSI Buat Wakil Walikota Medan Kesal. Akhyar: "Nanti gak saya teken permintaan mereka"

Aksi "Road Show" APSI Buat Wakil Walikota Medan Kesal. Akhyar: "Nanti
gak saya teken permintaan mereka"
MEDAN, POC- Aksi "road show", meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang dilakukan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia (APSI) tampaknya membuat Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution kesal dan marah. Hal ini terlihat saat Wakil Walikota Medan keluar dari ruang sidang paripurna DPRD Medan langsung menghardik Ramlan Tarigan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan, Rabu (27/9/2017).

"Bilang sama pengawas sekolah itu, jangan kerjanya road show trus tapi pekerjaan mereka terbengkalai. Suruh mereka masuk, jalankan pekerjaannya,"kata Akhyar dengan suara keras sehingga terdengar oleh wartawan dan sejumlah anggota dewan, termasuk Drs Herry Zulkarnaen Hutajulu Msi, Ketua Fraksi Demokrat yang saat itu berdiri di depan Akhyar.

Orang kedua di Pemko Medan itu menegaskan tidak akan menandatangani permintaan para pengawas sekolah jika mereka tidak menjalankan pekerjaannya. "Jangan mereka keliling-keliling terus tapi tidak bekerja, nanti gak saya teken permintaan mereka," tegas Akhyar.

Ramlan hanya menunduk dan mengiyakan ucapan atasannya itu.
Sementara Herry yang dikonfirmasi wartawan terkait tuntutan pengawas sekolah mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi dan tuntutan pengawas sekolah

"Mereka (APSI) sudah datang ke kami (Fraksi Demokrat) dan meminta dukungan atas tuntutan mereka. Pastinya keinginan mereka sudah kami sampaikan pada walikota,"kata anggota DPRD Kota Medan yang duduk di Komisi A ini.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidkan Kota Medan Drs Hasan Basri MM saat dikonfirmasi wartawan, sempat kaget begitu mengetahui Akhyar memarahi Ramlan Tarigan gara-gara pengawas sekolah.
"Ya itulah pengawas sekolah ini gak sabar. Padahal sudah saya bilang aspirasi dan tuntutan .mereka akan saya teruskan ke pimpinan," kata Hasan yang ditemui wartawan pewartaonline.com

Hasan menambahkan, pengawas sekolah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Medan. "Selain gaji ASN, mereka juga mendapat tunjangan profesi yang nominalnya sama dengan gaji ASN,"katanya.

Hasan menambahkan pihaknya sudah mengakomodir persoalan yang menuntut tunjangan perbaikan penghasilan tersebut. "Tapi ada regulasi yang mengaturnya dan ini semua ada konsekwensi hukumnya,"imbuh Hasan.

Sekadar mengingatkan, pengurus APSI bersama elemen pengawas lainnya sebelumnya sudah menemui Ketua DPRD Kota Medan Jhon Henry Hutagalung bersama Komisi B DPRD Medan untuk menyampaikan aspirasi para pengawas agar ASN pengawas juga diberikan TPP.
Tak hanya itu, pengawas sekolah juga datang ke Fraksi Demokrat DPRD Medan dan diterima langsung oleh Herry Zulkarnaen, ketua F-Demokrat dan Anton Panggabean, wakil ketua F-Demokrat.
Dalam pertemuan itu, kordinator pengawas TK/SD dan SMP bersama pengurus elemen pengawas menilai Dinas Pendidikan mengabaikan  peranan dan fungsi pengawas sekolah TK/SD dan SMP.

Faktanya, sekitar 210 ASN yang bertugas sebagai pengawas sekolah tidak ikut memperoleh tunjangan peningkatan pendapatan (TPP) yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan No 44/2017. Dalam Perwal No 44/2017 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ASN pihak Pemko Medan memberikan TPP kepada ASN yang memangku jabatan/tugas mulai dari kepala dinas, kepala seksi, kasubsi yang besarannya bervariasi. Namun ASN pengawas sekolah (TK/SD/SMP) tidak ikut mendapatkan skim TPP dimaksud. Bahkan, ASN yang bertugas sebagai pengawas kehilangan pos penerimaan yang membuat para ASN pengawas merasa resah.

Mereka berharap agar perolehan TPP bagi pengawas sekolah di Kota Medan dapat ditampung dalam P-APBD Kota Medan yang sedang dalam pembahasan.
Dimana sebelumnya Perwal Medan No 6/ 2015 telah mengatur tunjangan kepada guru pengawas sebesar Rp 1.250.000 setiap bulannya. Namun setelah terbitnya Perwal No 44 sehingga tunjangan dimaksud jadi hilang. Bahkan sejak Juli 2017 tunjangan itu hilang dan hanya uang makan yang diberikan, yakni   Rp 179 ribu per bulan. (maria)