Protes Penggusuran PT KAI, Warga Belawan Ancam Dirikan Tenda dan Dapur Umum

Protes Penggusuran PT KAI, Warga Belawan Ancam Dirikan Tenda dan Dapur
Umum
MEDAN, POC- Tolak penggusuran PT. Kereta Api Indonesia (KAI) warga bantaran rel kawasan Belawan berencana akan menyiapkan tenda dan dapur umum untuk menduduki lokasi. Niat ini disampaikan perwakilan warga Belawan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Medan dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Selasa (26/9/2017).

"Kami akan memasang tenda dan tinggal di areal kami yang digusur, karena PT KAI sudah semena-mena mengusir kami," bilang warga.

Sikap ini diambil warga yang menjadi korban penggusuran karena merasa tertipu. Sebab kawasan yang selama ini dipakai sebagai pemukiman warga akan dijadikan rumah toko (ruko).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Sabar Syamsurya Sitepu didampingi anggota Komisi A. Hj Umi Kalsum, Zulkarnaen Yusuf dan lainnya, terungkap jika lahan penggusuran tersebut ternyata akan disewakan PT KAI pada pihak lain.

Zakaria, salah seorang korban penggusuran merasa teraniaya atas tindakan pengusuran yang dilakukan pihak PT KAI, apalagi ganti rugi yang diberikan tidak layak hanya ganti rugi Rp 1,5 juta .

“ Kami sudah puluhan tahun tinggal dan memang kami akui kami menyewa,tapi sekarang kami dipaksa keluar dan hanya dapat uang ganti rugi yang tak layak,” ucapnya.

Warga lainnya menambahkan, bahwa kawasan yang digusur tersebut akan dibangun rumah toko (ruko) setelah dilakukan pertemuan. “ Saat kami digusur kami terus bertanya apa yang dibangun katanya mau dibangun depo contener,double track sampai ruko.Ini tidak pasti,” kata warga.

Namun,sambung beberapa warga yang hadir saat itu,kawasan yang sudah dibersihkan akan dibangun ruko serta warga sudah bertemu dengan pihak pengembang.

Kawasan yang digusur awalnya dihuni 149 bangunan,serta sebanyak 142 bangunan telah dibersihkan,dan saat ini hanya tersisa 7 bangunan.

Umumnya warga yang hadir menyatakan sangat mendukung bila kawasan yang digusur rel ganda sehingga tidak dilakukan pembersihan secara total.” Kalau bisa pun seperti yang dikawasan Jalan Merak Jingga saja hanya bagian rumah belakang rumah yang dibongkar,” ucap warga lainya.

Anggota DPRD Komisi A, Hj.Umi Kalsum sangat menyayangkan tindakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tidak transparan dalam tindakan pengusuran yang dilakukan belum lama ini,serta menilai telah menyalahi aturan UU 1945.

"Sangat kita sesalkan langkah yang dilakukan PT KAI yang tidak trasparan melakukan pengusuran mau dijadikan kawasan tersebut.Dan jelas ini telah melanggar   UU 1945 secara tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipeliharan negara. Justeru penggusuran yang dilakukan PT KAI jelas-jelas menciptakan kemiskinan baru,” ucapnya.

Menyoal legalitas areal PT KAI, Kepala Kantor BPN wilayah Sumut, Syaiful menjelaskan pihaknya tidak ada mengeluarkan sertifikat atas lahan tersebut. "Saya rasa tak ada kita keluarkan sertifikat, tapi saya tak bisa menjawab pasti karena saat ini saya tak bawa data,'ujar Syaiful.

Sementara dari pihak dinas perumahan kawasan pemukiman mengakui, pihaknya ada menerima permohonan untuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Namun ditolak karena berkasnya tak lengkap. Sabar menyesalkan ketidakhadiran pihak PT KAI untuk menyelesaikan persoalan dengan warga.

Politisi Golkar, Sabar berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga tersebut.” Bagaimana pun Pemko Medan juga memiliki andil besar mencari solusi yang dihadapi persoalan.Kemana mereka ditempatkan sehingga Medan Rumah Kita itu benar-benar dapat dirasakan warga,” katanya mengaku kecewa karena Camat Belawan dan PT KAI tidak hadir pada pertemuan tersebut.

"Kita sangat kecewa karena ketidak hadiran ini terutama PT KAI tidak menemukan solusi yang terbaik,”ujarnya menambahkan akan melakukan penjadwalan ulang dengan memanggil pihak PT KAI. (maria)