DPRD Medan Sahkan LPj Pelaksanaan APBD 2016

DPRD Medan Sahkan LPj Pelaksanaan APBD 2016
MEDAN, POC- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mensyahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2016. Pengesahan ini berlangsung pada paripurna DPRD Medan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Rabu (27/9/2017).

Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry John Hutagalung, didampingi para  Wakil Ketua seperti Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga. Sedangkan dari unsur Pemerintah Kota (Pemko) Medan dihadiri langsung oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para Camat se kota Medan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Drs Heri Zulkarnain Hutajulu MSi dalam pendapatnya mengatakan, untuk kedepan pengajuan ranperda LPj dan pembahasan P. APBD pada setiap tahun anggaran harus benar-benar diperhatikan waktunya sehingga tidak alasan lagi bagi pengguna anggaran tidak terealisasinya program karena keterbatasan waktu.

"Catatan kami berikutnya mengenai pelaksanaan program disejumlah SKPD  yang didukung anggaran yang cukup tinggi namun realita dilapangan pelaksanaan program yang dilakukan tidak banyak membawa pengaruh dalam menyikapi permasalahan pembangunan yang kita hadapi saat ini.

Program-program tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, satuan polisi Pamong praja (Satpol PP)  dan Dinas Dinas Marga. Contoh kegiatan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas serta kegiatan penertiban dan penataan lalu lintas yang didukung dana 24 milyar lebih hanya untuk gaji tenaga harian lepas dengan 665 personil.

Kami melihat program ini tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap perlalulintasan saat ini sudah akut. Kenyataannya kemacetan terjadi dimana-mana," ungkap Heri Zulkarnain yang juga Anggota Komisi A DPRD Medan.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan Muhammad Nasir mengatakan LPj Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2016 merupakan gambaran riil pencapaian kinerja dan keuangan pemerintah kota (Pemko) Medan pada tahun berkenaan. Sehingga menjadi penting bagi DPRD Kota Medan untuk mengetahui dan mendalami sejauhmana Pemko Medan mampu menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya terhadap hambatan dan rintangan sehingga pelaksanaan apbd seringkali berjalan tidak sesuai harapan.

"Namun demikian, masih ada hal yang kurang  dalam pembahasan LPj APBD Kota Medan tahun 2016 ini adalah  kami tidak mendapatkan salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2016 sebagai salah satu dasar dilakukannya pembahasan terhadap LPj APBD Kota Medan tahun 2016," ujar Nasir.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPj Pelaksanaan APBD Medan TA 2016 H. Ilhamsyah SH mengatakan realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) qtahun anggaran 2016 sebesar Rp 18.187.514.357 atau 109% dari target yang telah ditetapkan, Rp 16.658.500.000 harus menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Mengingat, SKPD lain masih banyak yang belum mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Seperti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang hanya mencapai target 84,82% dari target Rp 1.338.127.546.952 dan Dinas Perhubungan yang hanya mencapai target pendapatan 65,83% dari Rp 29.035.846.920.

"Namun disisi lain, realisasi pendapatan yang mencapai angka 109% itu menunjukkan Pemko Medan belum secara spesifik dan menyeluruh menghitung potensi pendapatan dari retribusi perizinan di Kota Medan," ungkapnya saat membacakan laporan hasil rapat Pansus LPj Pelaksanaan APBD Kota Medan 2016.

Untuk itu, Ilhamsyah meminta kepada Walikota Medan, T Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi kepala SKPD yang tidak mampu merealisasikan pendapatan dan anggaran sesuai yang ditetapkan bersama antara Pemko Medan dan DPRD Kota Medan.

"Dengan catatan, realisasi anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan untuk menjalankan program kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Medan," pungkasnya.

Menanggapi itu, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin mengungkapkan di balik catatan berbagai keberhasilan pembangunan yang diraih selama 2016, Pemko Medan harus terus mencermati kekurangan-kekurangan yang harus diatasi secara terintegrasi di masa mendatang.

"Dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan di Kota Medan yang lebih baik, dibutuhkan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD yang saya lihat berjalan semakin efektif," paparnya. (maria)