Sekolah Negeri Dilarang Adanya Penambahan Kelas

MEDAN, POC- Tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah Negeri tidak menjadi alasan pihak sekolah melakukan penambahan kelas dan menerima murid baru. Jelas hal itu sudah melanggar aturan yang ada dan disinyalir merupakan kebijakan sekolah dengan alasan yang tidak jelas.

Komisi B DPRD Medan akan menjadwalkan peninjauan ke sekolah yang melakukan penambahan kelas tanpa sepengetahuan anggota dewan, ujar Anggota Komisi B DPRD Medan, H Asmui Lubis SpdI kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/8/2017).

Disebutkannya, penerimaan SMP Negeri di Medan memiliki mekanisme secara Rayonisasi dan Bina Lingkungan. "Kalau ada rencana penambahan kelas, harusnya jauh-jauh hari harus dibicarakan dan disampaikan ke DPRD Medan dan Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, patut dipertanyakan alasan penerimaan siswa tambahan tersebut, "ujarnya.

Apalagi kalau ada kutipan terhadap siswa dengan alasan pembangunan gedung baru atau apapun namanya terkait penambahan kelas tersebut, bisa disebut sebagai pungutan liar (Pungli), sambung Asmui.D

Politisi PKS ini menegaskan, segala bentuk kutipan di luar aturan yang berlaku bisa disebut pungli.

Ditambahkannya lagi, begitu juga dengan kebijakan yang melibatkan siswa dari segi dana, harusnya dibicarakan dulu dan disampaikan laporannya ke DPRD Medan, baru dijalankan. " Jangan nanti setelah menjadi masalah dan ada orang tua yang mengadu keberatan dengan kebijakan itu, pihak sekolah baru sibuk mengklarifikasinya," kata Asmui mengakhiri.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan saat ditemui secara terpisah mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak sekolah yang melaksanakan penambahan kelas tersebut. Ditambahkannya, pihaknya juga akan memanggil SMPN 7 Medan yang melakukan penambahan 1 kelas setelah penerimaan regular. (maria)