Di PHK Sepihak, Karyawan Koran Sindo "Lapor" Ke LBH

Di PHK Sepihak, Karyawan Koran Sindo "Lapor" Ke LBH
MEDAN, POC- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh MNC Group terhadap karyawan Koran Sindo Medan berbuntut panjang. Pasalnya sejumlah karyawan membuat pengaduan reami ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jalan Hindu Medan, Rabu (19/7/2017).

Pengaduan tersebut berdasarkan atas tidak terimanya perlakuan pihak MNC kepada karyawan yang di anggap telah melanggar ketentuan hukum.

Salah seoarang perwakilan, Frans Marbun yang di percaya untuk menjadi ketua kordinator tim mengatakan bahwa pihaknya tidak ada yang membuat surat pengunduran diri.

“Pertanggal 5 Juli 2017 pihak perusahaan mengatakan terjadi perubahan sistem, dari koran berbasis nasional ke berbasis lokal. Karena terjadi perubahan sistem itu, otomatis biro Medan di tiadakan,” ujarnya saat ditemui di kantor LBH Medan. Rabu (19/7/2017).

Dirinya menambahkan, sebelum di PHK, ia dan rekan-rekannya diberikan pilihan oleh perusahaan untuk dipekerjakan ke unit bisnis lain yang satu group dengan MNC seperti Skyvison, indovision dan I News kemudian akan di kirim ke Jakarta. Namun hal tersebut di tolak dengan tegas mengingat penghasilan yang rendah dan tingkat biaya hidup yang  tinggi.

“Bagi karyawan yang tidak mau di mutasi, perusahaan memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri sehingga tanggl 17 juli kami menerima surat pengunduran diri, padahal kami tidak merasa mengajukan pengunduran diri,” katnya.

Dengan demikian, ia menganggap pihak MNC telah melanggar undang-undang yang berlaku. Bahkan Marbun dan timnya akan melakukan perlawanan dengan jalur hukum dan selanjutnya akan melakukan unjuk rasa di kantor Perindo Medan dalam waktu dekat ini.

“Disini kami merasa di zolimi oleh pihak perusahaan. Dan mereka menganggap kami ini seperti budak. Sebab selama ini kami mencari uang untuk perusahaan agar supaya tetap hidup. Setelah mereka hidup, kami di buang. Itu berarti bahwa zaman ini sudah kembali ke zaman perbudakan,” tungkasnya.

Masih di tempat yang sama, mereka menganggap Hary Tanoe sebagai CEO MNC Group harus bertanggung jawab. Sebab dia selalu menggaung-gaungkan kesejahteraan dan HAM, sementara disisi lain dalam usahanya sendiri Hary Tanoe sudah mengintimidasi kami sebagai karyawan.

“Tangkap Hary Tanoe. Apapun ceritanya, saya tidak rela diperlakukan sebegini. Tidak pernah saya maafkan atas perlakuannya terhadap saya dan teman-teman lainya. Jika Hary Tanoe masih menginginkan uang untuk menghidupi dirinya dan perusahan kepada saya, saya akan memberinya dengan ikhlas dan lapang dada, asalkan dia menulis surat permohonan dan di tandatanganinya langsung dan melampirkan surat miskin,” beber F Marbun dengan suara lantang.

Marbun menjelaskan bahwa untuk langkah awal ia melaporkan nasibnya ke LBH dan selanjutnya akan bergerak ke Dinas tenagakerja.

“Jadi kesimpulanya perusahaan tidak melakukan etikat baik. Kami hanya di berikan konvensasi berupa 2 bulan gaji tapi itu tidak semua di tawarkan, dan ada juga yang sebulan gaji. Bahkan saya di tawarkan 0 rupiah dan saya melakukan perlawanan dan terjadi negoisasi sehingga di naikan menjadi 1 bulan gaji dan saya tetap melakukan perlawanan sehingga naik menjadi 2 bulan gaji. Tapi itu tetap tidak saya terima, sebab saya sudah memberikan lebih banyak ke perusahaan tanpa di berikan pesangon. Saya dan teman-teman tidak terima.,” tutupnya. (Siswanti)